Berita Terkini

Muslim Uygur Ditindas Pemerintah Cina, Begini Kata Din Syamsuddin

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin, mengecam keras penindasan atas Muslim Uygur di Provinsi Xinjiang, Cina.

Penindasan seperti itu, menurut Din merupakan pelanggaran nyata atas Hak Asasi Manusia, dan hukum internasional.

“Hak Asasi Manusia dan International Convenant on Social and Political Rights menegaskan adanya kebebasan beragama bagi segenap manusia,” katanya dalam rilis yang diterima Islamic News Agency, Senin (17/12/2018).

President of Asian Conference on Religions for Peace (ACRP) ini meminta agar penindasan itu dihentikan. Selain itu, Din mendesak Organisasi Kerja sama Islam (OKI) untuk menyelamatkan nasib Umat Islam Uygur dan bersikap tegas terhadap Rezim Tiongkok untuk memberikan hak-hak sipil bagi mereka.

“Secara khusus, Dewan Pertimbangan MUI meminta Pemerintah Indonesia untuk menyalurkan sikap umat Islam Indonesia dengan bersikap keras dan tegas terhadap Pemerintah Cina dan membela nasib umat Islam di sana,” pungkasnya.

Lebih dari itu, ia mengimbau umat untuk menyalurkan pertolongan bagi saudara-saudara Muslim Uygur lewat cara-cara yg memungkinkan.

Sebagaimana diketahui, Muslim Uygur di Provinsi Xinjiang mengalami penyiksaan, pengucilan, dan pelarangan menjalankan ajaran agama.

Semangat Berinovasi, Jurniscom Gelar Munas IV di Bogor

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

BOGOR (Jurnalislam.com) – Jurnalislam.com (Jurniscom) sukses menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-IV dengan tema “Meningkatkan Sinergitas Menuju Media Islam yang Unggul dan Profesional” di Wisma Industri, Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Munas yang digelar selama 2 hari dari Sabtu hingga Ahad (15-16/12/2018) diikuti oleh 25 peserta yang merupakan staff, jurnalis, dan kontributor Jurnalislam.com dari seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Direktur PT Jurnis Media Cahaya Indonesia, Indra Martian menyampaikan ada 5 hal yang harus dimiliki oleh sebuah media Islam agar dapat berjalan dengan baik dan terus bisa bersaing dengan media lainnya. 

“Pertama harus punya nilai, setelah itu harus ada ide dan gagasan, maka kita wujudkan konsep-konsep itu agar tercapai,” katanya.

“Yang ketiga sistem yang mengatur, nilai ada konsep punya tapi sistem tidak punya maka kita tidak akan bisa,” sambungnya.

Indra melanjutkan, tim sukses menjadi poin keempat yang tak kalah pentingnya. Dengan kerjasama yang baik, katanya, sebuah media Islam akan dapat menghasilkan produk berita yang baik pula.

Terakhir, media Islam harus punya tujuan yang jelas, yaitu tadbiqussyariah atau menegakkan syariat. “Syariat Islam itu luas, tidak melulu soal hukum qisash dan hudud, akan tetapi tata cara makan, tidur pun termasuk bagian dari syariat Islam,” paparnya.

Indra juga menyampaikan, Jurnalislam.com akan terus berinovasi untuk mengejar perkembangan dunia digital yang begitu cepat.

Senada dengan itu, salah satu redaktur senior Jurnalislam.com, Rizki Lesus memaparkan, perkembangan dunia digital yang sangat cepat menuntut sebuah media untuk terus berinovasi agar dapat terus bertahan.

“Di era dìsrupsi ini.kita harus jeli melihat zaman dan terus berinovasi. Agar kita tetap relevan dengan zaman”,” paparnya.

Munas IV Jurniscom menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya, mempertegas kembali ruh Jurnalislam.com sebagai media Islam yang mengusung nilai-nilai dakwah dan jihad yang modern dan inovatif dengan syariah Islam sebagai landasan utamanya.

Parlemen Asia Pasifik Intensifkan Perjuangan Kemerdekaan Palestina

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

ISTANBUL (Jurnalislam.com) – Kaukus Parlemen Asia Pasifik soal Palestina menggelar pertemuan perdana di Istanbul untuk mengintensifkan perjuangan kemerdekaan Palestina.

Forum yang dipimpin langsung anggota DPR RI Rofi’ Munawar ini digelar di tengah-tengah perhelatan Konferensi Parlemen untuk Baitul Maqdis di Turki pada 15-16 Desember.

“Pertemuan ini sepakat untuk menggelar musyawarah lanjutan kaukus parlemen Asia Pasifik guna meningkatkan isu perjuangan Palestina secara internasional,” rilis Kaukus Parlemen Asia Pasifik kepada INA News Agency, Sabtu (15/12/2018).

Forum Palestina, yang dihadiri sekitar 50 anggota parlemen, ketua, dan wakil ketua parlemen di Asia Pasifik ini, juga berjanji membentuk kaukus parlemen guna mendukung Palestina dalam segala tingkatan.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan DPR RI selalu konsisten dalam menyuarakan isu Palestina di berbagai forum internasional.

Fadli menegaskan kemerdekaan rakyat Palestina bahkan menjadi isu utama dalam agenda diplomasi parlemen Indonesia.
 
“Isu Palestina selalu mendapatkan perhatian penting masyarakat Indonesia. Kehadiran saya, dan sejumlah Anggota DPR RI dalam konferensi ini merupakan bentuk dukungan bagi rakyat Palestina, mewakili rakyat Indonesia,” ungkap Fadli dalam keterangan tertulisnya di sela-sela konferensi.

Kelompok Palestina di Malaysia menilai pertemuan lintas parlemen di Asia Pasifik ini merupakan titik awal kerja sama di kawasan dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina.

Ketua Palestinian Cultural Organization of Malaysia (PCOM) Muslim Imran mengapresiasi langkah anggota parlemen Asia Pasifik yang berjanji membentuk kaukus Palestina di parlemen masing-masing.

Menurut Muslim, langkah ini akan mempermudah langkah nyata anggota parlemen untuk mendukung pembebasan bangsa Palestina.

“Kami sangat menghargai komitmen yang ditunjukkan oleh para peserta dan berharap dapat melihat segera hasil dari pekerjaan mereka,” kata Muslim. (INA News Agency)

Poligami di Mata Muhammadiyah

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Sejumlah pihak ikut berkomentar terkait poligami, PP Muhammadiyah diantaranya. Ketua PP Muhammadiyah Bidang Pustaka dan Informasi, Dadang Kahmad menegaskan bahwa poligami merupakan salah satu ajaran Islam, dan tertera jelas dalam Alquran.

“Alquran membolehkan muslim berpoligami jika dalam keadaan tertentu,” katanya dilansir Republika.co.id, Senin (17/12/2018).

Maksud dari keadaan tertentu, lanjut Dadang, salah satunya adalah ketika banyak anak menjadi yatim karena ayahnya gugur di medan perang. Sehingga banyak wanita yang menjadi janda dan harus membesarkan anaknya seorang diri.

Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, Fahmi Salim menjelaskan, bentuk-bentuk yang melanggar ajaran Islam dan Pancasila itu bukan poligami, melainkan suatu tindakan yang telah umum diketahui masyarakat.

Fahmi Salim

“Free sex, perselingkuhan, kumpul kebo, perzinahan, kawin kontrak (mut’ah), kawin sejenis, prostitusi anak dan prostitusi LGBT. Itu baru benar dinyatakan bukan ajaran Islam dan tidak sesuai Pancasila,” ungkapnya dalam akun Facebook resminya, Ahad (16/12/2018).

“Karena bukan bersumber dari ajaran Tuhan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dan harus diberantas, tak boleh dilindungi di bumi NKRI yang berlandaskan Pancasila,” tambahnya.

Sebelumya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan memperjuangkan larangan poligami untuk pejabat publik, baik di tingkat eksekutif, legislatif, yudikatif hingga aparatur sipil negara (ASN).

Bahkan, langkah itu sudah dimulai PSI dengan melarang kadernya beristri lebih dari satu orang, atau jika kader mereka nanti terpilih menjadi anggota dewan.

Selain itu, PSI juga bermaksud merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama yang mengizinkan praktik poligami.

Sebenarnya tidak hanya satu kali ini saja PSI membuat wacana kontroversial. Sebelumnya partai pendatang baru di pemilihan umum (Pemilu) 2019 ini juga menolak adanya peraturan daerah (perda) agama. Yaitu menolak perda syariah dan perda injil. Praktis wacana-wacana kontroversial PSI ini menuai polemik di masyarakat.

Serukan Persatuan, Milad Hamas ke-31 Dihadiri Ratusan Ribu Warga Palestina

Redaktur: Deddy Purwanto

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Pemimpin Hamas Ismail Haniya menegaskan kesediaannya untuk bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas “di mana saja” untuk membahas permasalahan internal Palestina.

Pernyataan Haniya muncul dalam pidato pada hari Ahad (16/12/2018) selama festival yang diselenggarakan oleh Hamas di Kota Gaza untuk merayakan ulang tahun berdirinya Hamas ke-31, yang dihadiri ratusan ribu warga Palestina.

Anggota sayap bersenjata Hamas, Brigade Izzudine al-Qassam, berpartisipasi dalam aksi unjuk diri sambil mengacungkan berbagai senjata.

Hamas mengatakan jumlah hadirin yang besar mencerminkan dukungan yang meluas meski ada tantangan domestik dan eksternal.

Haniya menekankan kesiapan organisasinya untuk “mematuhi segala persyaratan guna memulihkan persatuan nasional Palestina dan mengakhiri perpecahan.”

Pemimpin Hamas itu juga menyatakan kesediaan kelompoknya untuk mengadakan pemilihan, baik presiden atau parlemen.

Baca juga: 

Bulan lalu, delegasi dari Hamas dan Fatah mengadakan pembicaraan dengan para pejabat Mesir di Kairo untuk mengakhiri perselisihan Palestina.

Pembicaraan itu adalah salah satu dari puluhan putaran – di Kairo dan beberapa ibukota Arab – antara Hamas dan Fatah sejak awal perselisihan Palestina pada 2007, tetapi diskusi belum membuahkan hasil.

Haniya juga memuji “perlawanan” di wilayah Tepi Barat yang dijajah menyusul serangan terhadap pemukim dan tentara Israel dalam beberapa hari terakhir.

Ismail Haniya
Ismail Haniya

“Kami menempatkan harapan kami di Tepi Barat, yang merupakan wilayah utama di mana peristiwa-peristiwa terjadi dan merupakan area yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik dengan musuh Zionis kami,” katanya di depan kerumunan, yang melambaikan bendera hijau Hamas.

“Tepi Barat menggelora dan berdiri dengan kemuliaan, kekuatan dan keterampilan, seolah-olah ingin mengatakan kepada kami pada kesempatan milad Hamas yang mulia ini bahwa mereka bersama kami, dalam total keharmonisan.”

Dia mengatakan kepada khalayak ramai bahwa laju serangan akan berlanjut sampai kebijakan Presiden AS Donald Trump di wilayah itu terhenti, terutama keputusan untuk memindahkan kedutaan AS ke Yerusalem dari Tel Aviv.

Israel Hancurkan Rumah Remaja Palestina Terduga Penikaman

Redaktur: Deddy Purwanto

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Militer Israel telah memerintahkan pembongkaran rumah seorang pemuda Palestina yang diduga membunuh seorang pemukim Yahudi di Tepi Barat yang diduduki.

Khalil Jabarin, 17, dituduh oleh otoritas Israel menikam seorang pemukim di kota Hebron, Tepi Barat pada pertengahan September.

Pada hari Ahad (16/12/2018), komandan tentara Wilayah Tengah, Nadav Padan, mengeluarkan perintah untuk menghancurkan rumah Jabarin di kota Yatta di Hebron.

Keputusan itu muncul setelah Mahkamah Agung Israel menolak banding yang diajukan oleh keluarga Jabarin terhadap perintah Israel untuk menghancurkan mereka.

Baca juga:

Pada hari Sabtu, pasukan penjajah Israel menghancurkan bangunan perumahan berlantai empat milik seorang wanita Palestina, yang semua putranya (lima orang) menjalani hukuman seumur hidup di Israel.

Rumah milik Latifa Abu Hmeid itu terletak di kamp pengungsi Amari dekat kota Ramallah, di Tepi Barat yang dijajah.

Tentara penjajah Israel menggunakan hukum darurat the British Mandate pada tahun 1945 untuk menghancurkan rumah-rumah Palestina, yang pemiliknya diduga melakukan serangan terhadap orang Yahudi.

Pengadilan tinggi zionis Yahudi biasanya menolak seruan warga Palestina atas pembongkaran rumah mereka.

Turki Serukan Pemilu Suriah Harus Transparan, Adil dan Kredibel

Redaktur: Deddy Purwanto

DOHA (Jurnalislam.com) – Menteri luar negeri Turki pada hari Ahad (16/12/2018) mengatakan jika ada pemilihan demokratis dan kredibel di Suriah, maka setiap orang “harus mempertimbangkan kembali” bekerja dengan pemerintah Suriah.

“Jika pemilihan berlangsung demokratis dan kredibel maka semua orang harus mempertimbangkan [bekerja dengan Suriah],” kata Mevlut Cavusoglu pada sesi khusus – dimoderatori oleh penyiar berita CNBC Hadley Gamble – dari Forum Doha ke-18 di Qatar.

“Ini harus menjadi pemilu yang sangat kredibel, transparan, demokratis dan adil. Pada akhirnya, rakyat Suriah harus memutuskan siapa yang akan memerintah negara itu setelah pemilihan,” tambah Cavusoglu.

Baca juga: 

Dia lebih lanjut mengatakan bahwa konstitusi untuk Suriah harus dirancang oleh orang-orang dari negara mereka sendiri.

“Ini [proses draft] harus dilakukan di bawah payung Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu harus menjadi satu inklusif. Semua orang, yang berhak, harus dapat memilih,” katanya, mengacu pada warga Suriah di dalam dan di luar negeri, termasuk Turki dan negara-negara tetangga lainnya.

Asosiasi Suku Arab Dukung Operasi Militer Turki di Suriah

Redaktur: Deddy Purwanto

SANLIURFA (Jurnalislam.com) – Warga suku Arab dan Turkmen di Suriah pada hari Ahad (16/12/2018) menyuarakan dukungan mereka atas rencana operasi militer Turki di timur Sungai Eufrat terhadap kelompok teroris YPG / PKK.

Omer Dede, wakil presiden Asosiasi Suku Arab dan Turkmen Suriah (the Syrian Arab and Turkmen Tribes Association), mengatakan mereka menyambut pernyataan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada hari Rabu bahwa operasi untuk membersihkan kawasan itu, yang terletak di sebelah timur Efrat, dari teroris YPG / PKK akan dimulai “dalam beberapa hari.”

Berbicara kepada para wartawan bersama dengan 50 anggota lain di provinsi Sanliurfa di tenggara Turki, Dede mengatakan mereka mengharapkan intervensi langsung Turki di wilayah itu untuk memastikan warga Suriah kembali ke tanah air mereka.

Baca juga: 

“Mereka mengusir kami dari tanah kami. Kami akan kembali ke tanah air kami sebagai orang Turki, Arab, dan Kurdi,” kata Dede.

“PYD yang paling menganiaya saudara-saudara Kurdi kami. Mereka yang ada di sana sekarang berasal dari Qandil dan tidak ada hubungannya dengan tanah kami. Satu-satunya kekhawatiran mereka adalah memecah Suriah,” kata Dede.

“Jika AS ingin gajah bermain, biarkan mereka bermain di negara mereka sendiri,” kata Dede, mengacu pada pesan yang dikirim oleh pejabat AS kepada kelompok oposisi Suriah pada hari Sabtu.

“Ketika gajah menari, Anda harus menjauh dari lantai dansa,” bunyi pesan itu, mengancam oposisi Suriah untuk tidak mendukung operasi yang direncanakan.

Pertempuran antara Syiah Houthi dan Yaman Kembali Meletus

Redaktur: Deddy Purwanto

ADEN (Jurnalislam.com) – Pertempuran meletus antara pasukan pemerintah dan pemberontak Syiah Houthi di kota pesisir Yaman Al-Hudaydah pada hari Ahad (16/12/2018) meskipun ada gencatan senjata yang ditengahi PBB, menurut sumber militer dan penduduk setempat.

“Pertempuran sengit meletus antara dua saingan di selatan kota,” kata sumber militer itu dengan syarat anonimitas karena pembatasan berbicara kepada media.

Sumber itu mengatakan pemberontak telah memukul posisi pasukan pemerintah dengan peluru mortir.

Penduduk setempat mengatakan bentrokan terus terjadi antara kedua belah pihak di lingkungan selatan kota itu sejak Sabtu malam.

Baca juga: 

“Para pemberontak membangun lebih banyak benteng di daerah itu,” kata seorang penduduk setempat kepada Anadolu Agency.

Kekerasan terjadi meskipun gencatan senjata yang ditengahi PBB antara pemerintah yang diakui internasional dan pemberontak Houthi disepakati pada hari Kamis selama pembicaraan damai di Swedia.

Yaman jatuh ke dalam perang pada tahun 2014 ketika kelompok Syiah Houthi menyerbu banyak wilayah di negara tersebut, termasuk ibukota Sanaa, memaksa pemerintah untuk melarikan diri ke Arab Saudi.

Setahun kemudian, Arab Saudi dan beberapa sekutu Arabnya meluncurkan serangan udara besar-besaran yang bertujuan untuk membalikkan keuntungan militer Houthi.

Komnas Perempuan Sebut Poligami bukan Ajaran Islam, MUI: Itu Pembajakan atas Nama Islam!

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat, Ustaz Fahmi Salim ikut mengomentari pernyataan Komnas Perempuan menyoal poligami bukan berasal dari Islam.

Menurutnya, bentuk dukungan terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini diluar konteks kelembagaan dan bentuk pembajakan atas nama Islam.

“Pertama, PSI dan Komnas Perempuan bukan lembaga keulamaan apalagi lembaga Islam yg berhak menentukan sesuatu itu ajaran Islam atau bukan. Mereka bukan juru bicara atas nama Islam. Statemen mereka adalah pembajakan atas Islam,” katanya dalam akun Facebook resminya, Ahad (16/12/2018).

Ia menjelaskan, bentuk-bentuk yang melanggar ajaran Islam dan Pancasila itu bukan poligami, melainkan suatu tindakan yang telah umum diketahui masyarakat.

Pernyataan Fahmi Salim dalam akun Facebook resminya, Ahad (16/12/2018).

“Free sex, perselingkuhan, kumpul kebo, perzinahan, kawin kontrak (mut’ah), kawin sejenis, prostitusi anak dan prostitusi LGBT. Itu baru benar dinyatakan bukan ajaran Islam dan tidak sesuai Pancasila,” ungkapnya.

“Karena bukan bersumber dari ajaran Tuhan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dan harus diberantas, tak boleh dilindungi di bumi NKRI yang berlandaskan Pancasila,” tambahnya.

Oleh sebab itu, ia mengimbau kepada umat Islam untuk mewaspadai parpol dan lembaga negara yang menyuarakan ide sekulerisme dan liberalisme.

“Karena kedua paham itu bertentangan dengan Islam dan haram hukumnya bagi umat Islam mengikuti paham-paham tersebut sesuai fatwa MUI tahun 2005,” pungkasnya.

Sebelumnya, Komisioner Komnas Perempuan Imam Nahe’i menyebut poligami bukan ajaran Islam.

“Saya berkeyakinan poligami bukan ajaran Islam. Jauh sebelum Islam datang itu praktik poligami sudah dilakukan. Artinya dengan menyebut poligami ajaran Islam itu keliru,” dilansir detik.com, Sabtu (15/12/2018).