JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat, Ustaz Fahmi Salim ikut mengomentari pernyataan Komnas Perempuan menyoal poligami bukan berasal dari Islam.
Menurutnya, bentuk dukungan terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini diluar konteks kelembagaan dan bentuk pembajakan atas nama Islam.
“Pertama, PSI dan Komnas Perempuan bukan lembaga keulamaan apalagi lembaga Islam yg berhak menentukan sesuatu itu ajaran Islam atau bukan. Mereka bukan juru bicara atas nama Islam. Statemen mereka adalah pembajakan atas Islam,” katanya dalam akun Facebook resminya, Ahad (16/12/2018).
Ia menjelaskan, bentuk-bentuk yang melanggar ajaran Islam dan Pancasila itu bukan poligami, melainkan suatu tindakan yang telah umum diketahui masyarakat.
“Free sex, perselingkuhan, kumpul kebo, perzinahan, kawin kontrak (mut’ah), kawin sejenis, prostitusi anak dan prostitusi LGBT. Itu baru benar dinyatakan bukan ajaran Islam dan tidak sesuai Pancasila,” ungkapnya.
“Karena bukan bersumber dari ajaran Tuhan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dan harus diberantas, tak boleh dilindungi di bumi NKRI yang berlandaskan Pancasila,” tambahnya.
Oleh sebab itu, ia mengimbau kepada umat Islam untuk mewaspadai parpol dan lembaga negara yang menyuarakan ide sekulerisme dan liberalisme.
“Karena kedua paham itu bertentangan dengan Islam dan haram hukumnya bagi umat Islam mengikuti paham-paham tersebut sesuai fatwa MUI tahun 2005,” pungkasnya.
Sebelumnya, Komisioner Komnas Perempuan Imam Nahe’i menyebut poligami bukan ajaran Islam.
“Saya berkeyakinan poligami bukan ajaran Islam. Jauh sebelum Islam datang itu praktik poligami sudah dilakukan. Artinya dengan menyebut poligami ajaran Islam itu keliru,” dilansir detik.com, Sabtu (15/12/2018).
