PALESTINA (Jurnalislam.com) – Pemimpin Hamas Ismail Haniya menegaskan kesediaannya untuk bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas “di mana saja” untuk membahas permasalahan internal Palestina.
Pernyataan Haniya muncul dalam pidato pada hari Ahad (16/12/2018) selama festival yang diselenggarakan oleh Hamas di Kota Gaza untuk merayakan ulang tahun berdirinya Hamas ke-31, yang dihadiri ratusan ribu warga Palestina.
Anggota sayap bersenjata Hamas, Brigade Izzudine al-Qassam, berpartisipasi dalam aksi unjuk diri sambil mengacungkan berbagai senjata.
Hamas mengatakan jumlah hadirin yang besar mencerminkan dukungan yang meluas meski ada tantangan domestik dan eksternal.
Haniya menekankan kesiapan organisasinya untuk “mematuhi segala persyaratan guna memulihkan persatuan nasional Palestina dan mengakhiri perpecahan.”
Pemimpin Hamas itu juga menyatakan kesediaan kelompoknya untuk mengadakan pemilihan, baik presiden atau parlemen.
Bulan lalu, delegasi dari Hamas dan Fatah mengadakan pembicaraan dengan para pejabat Mesir di Kairo untuk mengakhiri perselisihan Palestina.
Pembicaraan itu adalah salah satu dari puluhan putaran – di Kairo dan beberapa ibukota Arab – antara Hamas dan Fatah sejak awal perselisihan Palestina pada 2007, tetapi diskusi belum membuahkan hasil.
Haniya juga memuji “perlawanan” di wilayah Tepi Barat yang dijajah menyusul serangan terhadap pemukim dan tentara Israel dalam beberapa hari terakhir.
Ismail Haniya
“Kami menempatkan harapan kami di Tepi Barat, yang merupakan wilayah utama di mana peristiwa-peristiwa terjadi dan merupakan area yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik dengan musuh Zionis kami,” katanya di depan kerumunan, yang melambaikan bendera hijau Hamas.
“Tepi Barat menggelora dan berdiri dengan kemuliaan, kekuatan dan keterampilan, seolah-olah ingin mengatakan kepada kami pada kesempatan milad Hamas yang mulia ini bahwa mereka bersama kami, dalam total keharmonisan.”
Dia mengatakan kepada khalayak ramai bahwa laju serangan akan berlanjut sampai kebijakan Presiden AS Donald Trump di wilayah itu terhenti, terutama keputusan untuk memindahkan kedutaan AS ke Yerusalem dari Tel Aviv.
PALESTINA (Jurnalislam.com) – Militer Israel telah memerintahkan pembongkaran rumah seorang pemuda Palestina yang diduga membunuh seorang pemukim Yahudi di Tepi Barat yang diduduki.
Khalil Jabarin, 17, dituduh oleh otoritas Israel menikam seorang pemukim di kota Hebron, Tepi Barat pada pertengahan September.
Pada hari Ahad (16/12/2018), komandan tentara Wilayah Tengah, Nadav Padan, mengeluarkan perintah untuk menghancurkan rumah Jabarin di kota Yatta di Hebron.
Keputusan itu muncul setelah Mahkamah Agung Israel menolak banding yang diajukan oleh keluarga Jabarin terhadap perintah Israel untuk menghancurkan mereka.
Pada hari Sabtu, pasukan penjajah Israel menghancurkan bangunan perumahan berlantai empat milik seorang wanita Palestina, yang semua putranya (lima orang) menjalani hukuman seumur hidup di Israel.
Rumah milik Latifa Abu Hmeid itu terletak di kamp pengungsi Amari dekat kota Ramallah, di Tepi Barat yang dijajah.
Tentara penjajah Israel menggunakan hukum darurat the British Mandate pada tahun 1945 untuk menghancurkan rumah-rumah Palestina, yang pemiliknya diduga melakukan serangan terhadap orang Yahudi.
Pengadilan tinggi zionis Yahudi biasanya menolak seruan warga Palestina atas pembongkaran rumah mereka.
DOHA (Jurnalislam.com) – Menteri luar negeri Turki pada hari Ahad (16/12/2018) mengatakan jika ada pemilihan demokratis dan kredibel di Suriah, maka setiap orang “harus mempertimbangkan kembali” bekerja dengan pemerintah Suriah.
“Jika pemilihan berlangsung demokratis dan kredibel maka semua orang harus mempertimbangkan [bekerja dengan Suriah],” kata Mevlut Cavusoglu pada sesi khusus – dimoderatori oleh penyiar berita CNBC Hadley Gamble – dari Forum Doha ke-18 di Qatar.
“Ini harus menjadi pemilu yang sangat kredibel, transparan, demokratis dan adil. Pada akhirnya, rakyat Suriah harus memutuskan siapa yang akan memerintah negara itu setelah pemilihan,” tambah Cavusoglu.
Dia lebih lanjut mengatakan bahwa konstitusi untuk Suriah harus dirancang oleh orang-orang dari negara mereka sendiri.
“Ini [proses draft] harus dilakukan di bawah payung Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu harus menjadi satu inklusif. Semua orang, yang berhak, harus dapat memilih,” katanya, mengacu pada warga Suriah di dalam dan di luar negeri, termasuk Turki dan negara-negara tetangga lainnya.
SANLIURFA (Jurnalislam.com) – Warga suku Arab dan Turkmen di Suriah pada hari Ahad (16/12/2018) menyuarakan dukungan mereka atas rencana operasi militer Turki di timur Sungai Eufrat terhadap kelompok teroris YPG / PKK.
Omer Dede, wakil presiden Asosiasi Suku Arab dan Turkmen Suriah (the Syrian Arab and Turkmen Tribes Association), mengatakan mereka menyambut pernyataan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada hari Rabu bahwa operasi untuk membersihkan kawasan itu, yang terletak di sebelah timur Efrat, dari teroris YPG / PKK akan dimulai “dalam beberapa hari.”
Berbicara kepada para wartawan bersama dengan 50 anggota lain di provinsi Sanliurfa di tenggara Turki, Dede mengatakan mereka mengharapkan intervensi langsung Turki di wilayah itu untuk memastikan warga Suriah kembali ke tanah air mereka.
“Mereka mengusir kami dari tanah kami. Kami akan kembali ke tanah air kami sebagai orang Turki, Arab, dan Kurdi,” kata Dede.
“PYD yang paling menganiaya saudara-saudara Kurdi kami. Mereka yang ada di sana sekarang berasal dari Qandil dan tidak ada hubungannya dengan tanah kami. Satu-satunya kekhawatiran mereka adalah memecah Suriah,” kata Dede.
“Jika AS ingin gajah bermain, biarkan mereka bermain di negara mereka sendiri,” kata Dede, mengacu pada pesan yang dikirim oleh pejabat AS kepada kelompok oposisi Suriah pada hari Sabtu.
“Ketika gajah menari, Anda harus menjauh dari lantai dansa,” bunyi pesan itu, mengancam oposisi Suriah untuk tidak mendukung operasi yang direncanakan.
ADEN (Jurnalislam.com) – Pertempuran meletus antara pasukan pemerintah dan pemberontak Syiah Houthi di kota pesisir Yaman Al-Hudaydah pada hari Ahad (16/12/2018) meskipun ada gencatan senjata yang ditengahi PBB, menurut sumber militer dan penduduk setempat.
“Pertempuran sengit meletus antara dua saingan di selatan kota,” kata sumber militer itu dengan syarat anonimitas karena pembatasan berbicara kepada media.
Sumber itu mengatakan pemberontak telah memukul posisi pasukan pemerintah dengan peluru mortir.
Penduduk setempat mengatakan bentrokan terus terjadi antara kedua belah pihak di lingkungan selatan kota itu sejak Sabtu malam.
“Para pemberontak membangun lebih banyak benteng di daerah itu,” kata seorang penduduk setempat kepada Anadolu Agency.
Kekerasan terjadi meskipun gencatan senjata yang ditengahi PBB antara pemerintah yang diakui internasional dan pemberontak Houthi disepakati pada hari Kamis selama pembicaraan damai di Swedia.
Yaman jatuh ke dalam perang pada tahun 2014 ketika kelompok Syiah Houthi menyerbu banyak wilayah di negara tersebut, termasuk ibukota Sanaa, memaksa pemerintah untuk melarikan diri ke Arab Saudi.
Setahun kemudian, Arab Saudi dan beberapa sekutu Arabnya meluncurkan serangan udara besar-besaran yang bertujuan untuk membalikkan keuntungan militer Houthi.
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat, Ustaz Fahmi Salim ikut mengomentari pernyataan Komnas Perempuan menyoal poligami bukan berasal dari Islam.
Menurutnya, bentuk dukungan terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini diluar konteks kelembagaan dan bentuk pembajakan atas nama Islam.
“Pertama, PSI dan Komnas Perempuan bukan lembaga keulamaan apalagi lembaga Islam yg berhak menentukan sesuatu itu ajaran Islam atau bukan. Mereka bukan juru bicara atas nama Islam. Statemen mereka adalah pembajakan atas Islam,” katanya dalam akun Facebook resminya, Ahad (16/12/2018).
Ia menjelaskan, bentuk-bentuk yang melanggar ajaran Islam dan Pancasila itu bukan poligami, melainkan suatu tindakan yang telah umum diketahui masyarakat.
Pernyataan Fahmi Salim dalam akun Facebook resminya, Ahad (16/12/2018).
“Free sex, perselingkuhan, kumpul kebo, perzinahan, kawin kontrak (mut’ah), kawin sejenis, prostitusi anak dan prostitusi LGBT. Itu baru benar dinyatakan bukan ajaran Islam dan tidak sesuai Pancasila,” ungkapnya.
“Karena bukan bersumber dari ajaran Tuhan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dan harus diberantas, tak boleh dilindungi di bumi NKRI yang berlandaskan Pancasila,” tambahnya.
Oleh sebab itu, ia mengimbau kepada umat Islam untuk mewaspadai parpol dan lembaga negara yang menyuarakan ide sekulerisme dan liberalisme.
“Karena kedua paham itu bertentangan dengan Islam dan haram hukumnya bagi umat Islam mengikuti paham-paham tersebut sesuai fatwa MUI tahun 2005,” pungkasnya.
Sebelumnya, Komisioner Komnas Perempuan Imam Nahe’i menyebut poligami bukan ajaran Islam.
“Saya berkeyakinan poligami bukan ajaran Islam. Jauh sebelum Islam datang itu praktik poligami sudah dilakukan. Artinya dengan menyebut poligami ajaran Islam itu keliru,” dilansir detik.com, Sabtu (15/12/2018).
BANDUNG (Jurnalislam.com)–Kala berbincang dengan tim INA News Agency, kantor berita yang dirintis Jurnalis Islam Bersatu (JITU), layar ponsel Maimon Herawati yang tergeletak di meja sering kali menyala. Nomor-nomor tak jelas terus muncul, meninggalkan jejak missed call di WhatsApp miliknya. Lalu, ini diikuti dengan pesan-pesan kasar, bahkan kalimat tak senonoh yang tak ada habisnya.
“Banyak yang menelepon, kemudian kirim pesan aneh-aneh. Ada juga yang langsung mau video call. Yang pesannya tak senonoh biasanya langsung saya block and report. Belum lagi ada ancaman haters in your area. Dari sore hingga malam, ramai terus,” katanya, seraya menunjukan layar ponsel.
Tak hanya itu, ia juga dimasukkan ke dalam grup-grup aneh. Seperti grup yang berisi konten telanjang dan pornografi. Cepat-cepat ia pun keluar dari grup itu. Maimon menegaskan, ia memiliki buah hati yang harus aman dari konten demikian.
Pasca petisi penghentian iklan seronok yang dibintangi artis-artis korea mencuat, memang bukan main banyaknya orang-orang yang meneror Maimon. Dalam waktu singkat, dosen jurnalistik Universitas Padjajaran (Unpad) ini menjadi sasaran serangan haters. Pun di media sosial, akunnya dipenuhi ribuan komentar hujatan.
Padahal, petisi tersebut adalah bentuk kegelisahan seiring dengan anak-anak zaman sekarang yang terekspos konten-konten tak pantas. Ia sendiri terheran, bagaimana iklan dengan baju minim dan goyangan itu bisa luput dari pengawasan, bahkan sampai bisa diselipkan di antara tayangan kartun.
“Kan klaimnya, ‘sudah lolos sensor’. Iya betul, tapi untuk siapa dulu konten iklannya? Ini untuk 13 tahun keatas. Jadi bukan untuk balita,” katanya.
Maimon merasa perlu melakukan sesuatu, apalagi ketika tahu bahwa banyak pula warganet yang resah dengan iklan ini. Rupanya, banyak di antara mereka adalah orangtua yang satu visi dengan Maimon: ingin menjaga anak-anak dari tontonan yang tak baik. Sebab itulah petisi ini muncul. Ini pun tak lantas dipublikasikan, sebab ia terlebih dahulu mengkaji UU Penyiaran.
Maimon Herawati menunjukkan sejumlah pesan dan panggilan tak terjawab dari para nomor-nomor tidak dikenal. Pascapetisi menolak kedatangan girlband asal Korea, Maimon banyak menerima serangan kebencian melalui ponsel dan media sosialnya. FOTO: MR/INA News Agency
Resiko PerjuanganLalu ketika akhirnya petisi ini viral, dan ia dibanjiri serangan para haters, ia mengaku terpengaruh.
“Bohong kalau saya katakan tidak terpengaruh. Terganggu? Iya. Kalau takut, ada Allah Yang Maha Kuat, saya kembalikan kepada Allah,” katanya.
Namun menurut Maimon, yang justru lebih banyak tertekan adalah orang-orang di sekelilingnya. Saat berita mencuat, mahasiswa-mahasiswa didikannya pun memeluk Maimon untuk menguatkan. Begitu pun dengan anak-anaknya. Melihat hujatan yang begitu ramai, mereka meminta Maimon mematikan kolom komentar di Instagram.
“Anak pertama saya, saat beritanya meledak, menatap saya dengan sayang sekali. Mereka meminta komentar dimatikan semua. Tapi besoknya setelah di-off, Instagramnya hilang, ada yang menghapus,” tuturnya.
Dalam menghadapi masalah ini, Maimon justru tak patah arang karena cacian. Sebab ia tahu persis, yang ia hadapi adalah anak-anak kecil.
“Kalau saya melihat kalimat-kalimat mereka, saya jadi menyadari segininya ‘penyakit’ yang harus kita obati,” kata Maimon.
“Kalau semakin aneh, saya makin berpikir, orangtuanya siapa ya? Kehidupannya seperti apa ya? Kalau dia sudah jadi ibu, anak-anaknya bagaimana? Kalau dia adalah ibu, kalau dia adalah ayah, apakah dia tega melihat anak perempuannya dilihat laki-laki lain? Jika dia tega, dan kemudian merasa petisi ini salah, apakah segitunya masyarakat kita saat ini?” tutur Maimon.
Maimon pun berpikir keras bentuk dakwah seperti apa yang bisa membuat orang-orang merasakan bersama nikmatnya hidup dalam Islam.
Palestina
Sering seraya berdzikir memohon petunjuk-Nya, ia meneteskan air mata. Ternyata begini perjuangan yang harus ia lalui. Facebook di-suspend, Instagram hilang, hingga ribuan komentar pantas masuk.
“Terutama Facebook, karena dari sanalah biasanya saya melakukan aktivitas ke-Palestina-an,” katanya.
Maimon pun termenung, barangkali ini salah satu cara Allah untuk membuat ia sadar bahwa dalam sebuah perjuangan pasti ada kehilangan-kehilangan. Ketika kehilangan itu kemudian mengurangi kontribusi terhadap perjuangan, Maimon seakan dibuat memaknai hikmah perjuangan ini.
“Karena kan melakukannya karena Allah, kalau Allah mengambil sesuatu dari kita, kemudian bagaimana kita memaknainya? Yang saya sesalkan, terhambatnya program-program kampanye ke-Palestinaan,” katanya.
Baginya, kehilangan akun Facebook barangkali tidak bisa disamakan dengan kehilangan kaki para pejuang pembela Al Aqsha. Terlalu jauh jika disamakan. Namun, ketika Facebook yang menjadi senjata utama Maimon dalam pergerakan ke-Palestinaan sampai saat ini belum bisa diakses, ia merasa ada persamaan.
“Layaknya kehilangan itulah kira-kira, seperti dipotong ‘kakinya’,” katanya. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa ia akan terus berjuang meski melalui cara yang tak disukai sebagian orang. (Aghniya/INA News Agency)
JAKARTA (Jurnalislam.com) — Konsumsi umat muslim di Indonesia mencapai 218,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp 3.179 triliun (kurs Rp 14.530 per dolar AS) di industri halal, berdasarkan data hingga akhir 2017.
Angka ini hanya 10,4 persennya dibandingkan konsumsi umat muslim secara global yang mencapai 2,1 triliun dolar AS di 2017.
Data tersebut berdasarkan laporan terbaru The State of Global Islamic Economy Report yang dikutip Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo dalam diskusi di rangkaian Festival Ekonomi Syariah Indonesia (ISEF) di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (13/12).
Adapun populasi umat muslim di dunia tahun lalu mencapai 1,8 miliar jiwa. Sementara umat muslim Indonesia mencapai 13 persennya atau sekitar 234 juta jiwa.
“Berdasarkan laporan Global Islamic Economy 2018/2019, sekitar 218,8 miliar dolar AS dihabiskan oleh umat muslim di Indonesia di industri halal selama 2017,” ujar Dody dalam diskusi bertajuk “Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Membuat Kreasi Rantai Nilai Halal dan Sarana yang Inovatif”.
Dody mengatakan konsumsi umat muslim di Indonesia terbanyak di sektor makanan dan minuman halal yang mencapai 170 miliar dolar AS. Namun sayangnya, Indonesia belum mampu menjadi negara produsen makanan dan minuman halal terbesar di dunia.
Untuk itu, Dody berharap industri halal di Indonesia bisa semakin berkembang. Bank Sentral sendiri telah memiliki tiga pilar agar industri halal bisa terus berkembang.
Ketiga pilar tersbeut pemeberdayaan ekonomi berbasis syariah, pengembangan sektor keuangan syariah, hingga edukasi dan kampanye mengenai ekonomi keuangan syariah.
“Sulit kalau kembangkan instrumen syariah saja tapi enggak memberdayakan ekonominya. Untuk itu, komitmen kami membentuk rantai nilai halal, komoditas yang kami kembangkan itu makanan halal, fesyen syariah dan sebagainya,” katanya.
Pada diskusi yang sama, Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Amalia Adininggar mengatakan industri halal Indonesia baru menyumbang ekspor 10,7 persen ke pasar produk halal negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OIC).
Indonesia kalah dari pangsa ekspor produk halal Malaysia yang sebesar 13,8 persen, Uni Ermirat Arab yang sebesar 13,6 persen dan Arab Saudi yang sebesar 12 persen.
Pangsa ekspor produk halal, kata Amlia, semestinya bisa lebih tinggi. Maka dari itu, ujar dia, Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang beranggotakan instansi pemerintah, Bank Indonsia, Otoritas Jasa Keuangan ingin meningkatkan penetrasi ekspor produk halal ke rantai nilai halal pasar global.
“Potensi pertumbuhan untuk setiap tahun masih kita hitung. Produknya yang paling banyak, seperti makanan,” kata dia.
SURABAYA (Jurnalislam.com) — Penyelenggaraan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2018 telah berhasil meraup nilai penandatanganan kerja sama hingga Rp 6,7 triliun.
Nilai tersebut akan bertambah seiring dengan kesepakatan yang dimulai pada saat bussiness matching selama penyelenggaraan ISEF 2018 pada 11-14 Desember 2018.
Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, M Anwar Bashori mengatakan salah satu tujuan penyelenggaraan ISEF 2018 adalah membentuk ekosistem halal. Hal ini bisa dicapai dengan kolaborasi dari rantai-rantai nilai halal yang melibatkan sejumlah sektor.
“Jadi kita pertemukan pelaku dari berbagai sektor, produsennya, lembaga keuangan, pembiayaan, hingga buyer semua bisa melakukan kerja sama saling silaturahim,” kata dia di Surabaya.
Tercatat 14 kesepakatan kerja sama yang diresmikan selama gelaran. Kontrak kesepakatan ini adalah hasil dari penjajakan sejak sebelum gelaran. Terdapat lebih banyak penjajakan awal bussiness matching yang dilakukan selama 11-14 Desember.
Jenis kontrak atau kesepakatan diantaranya kerja sama sindikasi pembiayaan perbankan syariah untuk infrastruktur jalan tol. Seperti yang dilakukan perbankan syariah diantaranya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Mega Syariah, BPD Aceh, dan BPD Jawa Timur senilai Rp 2 triliun untuk PT. Jakarta Toll Road Development.
Selain itu akad dan komitmen pembiayaan syariah senilai Rp 2,4 triliun pada enam debitur dari Bank DKI, Unit Usaha Syariah. Selain itu jenis kesepakatan spesifik pada sektor usaha, seperti kerja sama pengadaan beras, pembelian produk makanan hasil produksi, pertanian, dan fesyen.
Juga, program sapu jagad untuk pembangunan masjid dan menara MUI, UKM, dan pembebasan transaksi riba di setiap Kabupaten/Kota di Indonesia oleh Bank Muamalat senilai Rp 600 miliar. Dana diberikan pada lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia.
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, ada perbedaan tindakan hukum pada kasus penyebaran berita bohong (hoax) eks Kader Gerindra, La Nyalla Mattalitti dengan Ratna Sarumpaet.
“Pengakuan dan permohonan maaf tak membuat Ratna dimaafkan oleh hukum…begitulah juga kepada orang lain yg membuat pengakuan yang mengandung unsur pidana. Menuduh dan memfitnah seseorang keturunan PKI tanpa dasar harusnya dipenjara bukan dimaafkan,” cuit Fahri di akun Twitter-nya @Fahrihamzah, Kamis (13/12/18).
Cuitan Fahri Hamzah
Politikus asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini mengatakan, akan timbul opini publik yang negatif terhadap pemerintah. Sebab, La Nyala saat ini bergabung dengan tim kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf.
“Pak Jokowi harusnya jangan senang dibela oleh orang yang punya kepentingan dan masalah terutama dalam hukum. Sebab itu adalah metode pembusukan yang efektif,” tulisnya.
“Ketidakmauan menghukum pengakuan pidana pada satu kubu dan penghukuman di kubu lain adalah tindakan yang mengundang kecurigaan bahwa pengakuan ini hanyalah sandiwara untuk membebaskan diri dari masalah lain. Hukum harus tegak sama!,” tambahnya.
Sebagaimana diketahui, Eks Kader Gerindra La Nyalla Mattalitti blak-blakan mengakui bahwa dirinya pernah menyebarkan isu Presiden Joko Widodo atau Jokowi simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) beberapa waktu lalu.
Selain itu, dia juga mengaku pernah memfitnah Jokowi beragama kristen dan keturunan Cina.
