Penulis: Deddy Purwanto

Dituduh Targetkan Warga Kurdi, Erdogan Kecam Klaim Penasihat Keamanan AS

Redaktur: Deddy Purwanto

TURKI (Jurnalislam.com) – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada hari Selasa (8/1/2019) mengecam klaim Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton baru-baru ini bahwa Turki “menargetkan Kurdi” di Suriah.

“Tidak mungkin menerima pesan yang diberikan oleh Tuan Bolton di Israel,” kata Erdogan kepada kelompok parlemen Partai Keadilan dan Pembangunan [AK].

“Klaim bahwa Turki menargetkan orang Kurdi di Suriah tidak terhormat, jelek, vulgar, dan memfitnah,” kata Erdogan.

Pada hari Ahad, Bolton mengatakan AS tidak akan menarik pasukan dari Suriah timur laut sampai pemerintah Turki menjamin tidak akan menyerang “pasukan Kurdi,” merujuk pada kelompok teroris YPG/PKK.

Dalam aksi teror selama 30 tahun, PKK telah merenggut sekitar 40.000 jiwa, termasuk wanita dan anak-anak. PYD/YPG adalah cabang Suriahnya.

Turki mengatakan pihaknya merencanakan operasi kontra-teroris ke Suriah yang menargetkan PKK/YPG, menyusul dua operasi yang sukses sejak 2016.

Baca juga: 

Juru bicara kepresidenan Turki Ibrahim Kalin pada hari Ahad juga menolak pernyataan Bolton, dan menjuluki klaim Bolton sebagai “tidak rasional,” karena Turki memerangi kelompok IS serta PKK/YPG.

Erdogan mengatakan Turki bertekad untuk menghilangkan “koridor teror” di Suriah utara, menambahkan bahwa Turki tidak membuat perbedaan antara kelompok-kelompok teroris.

“Untuk Turki, tidak ada perbedaan antara PKK, YPG, PYD atau IS,” kata presiden.

Dia mengatakan persiapan Turki untuk memberantas sisa IS di utara Suriah “bersama dengan organisasi teroris lainnya sedang berlangsung yaitu YPG/PYD.”

“Tidak lama lagi kami akan bertindak untuk menetralisir kelompok-kelompok teror di Suriah. Dan kami akan mengeluarkan kelompok-kelompok teror lain yang mungkin mencoba mencegah kami melakukan hal ini,” tambah Erdogan.

Dia mengatakan Turki selalu menghormati sekutunya, dan menambahkan bahwa negaranya mengharapkan sikap yang sama dari sekutunya.

Erdogan mengatakan teroris PKK juga menghadiri protes Yellow Vest yang sedang berlangsung di Prancis.

“Ada anggota PKK di antara demonstran Yellow Vest di Prancis. Saya ingin tahu apakah mereka telah menyelidikinya ?” kata presiden.

Protes Yellow Vest, yang dimulai sebagai reaksi atas kenaikan pajak dan berkembang menjadi protes terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron, terus berlanjut meskipun pemerintah menyerukan agar mereka berhenti.

45 Warga Palestina Terlibat Mata-mata Israel

Redaktur: Deddy Purwanto

GAZA (Jurnalislam.com) – Kementerian Dalam Negeri Palestina yang bermarkas di Gaza pada hari Selasa (8/1/2019) mengumumkan penangkapan sekitar 45 warga Palestina yang dituduh bekerja sama dengan operasi Israel untuk menyusup ke Khan Younis di Gaza tenggara November lalu.

Pengumuman itu dinyatakan dalam sebuah video yang dirilis pada hari Selasa oleh kementerian yang dikelola Hamas, yang juga termasuk pengakuan mata-mata untuk Israel.

“Selama beberapa tahun terakhir, kami telah berhasil menangkap banyak mata-mata, dan akhirnya nasib mereka adalah tiang gantungan,” Iyad al-Bazm, juru bicara Kementerian Dalam Negeri di Gaza, mengatakan kepada saluran TV Al-Aqsa yang dikelola Hamas, lansir Anadolu Agency.

Baca juga:

“Penjajah berusaha mencari mata-mata untuk membantunya melakukan kejahatan terhadap rakyat kami,” tambahnya.

Tujuh warga Palestina dan seorang tentara Israel tewas dalam infiltrasi rahasia Israel Khan Younis pada 11 November. Insiden ini diikuti oleh eskalasi militer Israel terhadap Gaza.

Perwakilan Khusus AS untuk Suriah: Rezim Assad Kehilangan Legitimasi Karena …

Redaktur: Deddy Purwanto

LONDON (Jurnalislam.com) – Rezim Assad di Suriah “kehilangan legitimasi mereka karena kekejamannya terhadap rakyat Suriah,” menurut Martin Longden, perwakilan khusus AS untuk Suriah.

Longden mengatakan di Twitter pada hari Selasa (8/1/2019) bahwa AS menutup kedutaannya di Damaskus pada tahun 2012 dan “kami tidak berencana untuk membukanya kembali.”

“Akhir dari cerita,” tegasnya, lansir Anadolu Agency.

AS menutup kedutaannya di Damaskus setelah rezim Bashar al-Assad menargetkan warga Suriah menyusul protes anti-rezim, yang mengikuti protes serupa pada gerakan Arab Spring.

AS telah mengkritik rezim Suriah sejak awal kekejaman yang membunuhi warga sipil.

“Melindungi warga Suriah dan memberi mereka bantuan penyelamat yang mereka butuhkan haruslah menjadi tindakan yang terpenting,” kata Menlu Boris Johnson saat itu hampir setahun yang lalu, sebagai tanggapan atas pengepungan yang menghancurkan di Ghouta Timur.

Baca juga: 

“AS berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua mitra internasional untuk memastikan berakhirnya pertumpahan darah yang mengerikan dan membuat kemajuan menuju solusi politik, yang merupakan satu-satunya cara untuk membawa perdamaian bagi rakyat Suriah,” katanya.

“Rezim Suriah memiliki catatan menjijikkan menggunakan senjata kimia terhadap rakyatnya sendiri,” dan senjata kimia telah “menjadi senjata perang yang terlalu biasa dalam konflik Suriah,” Peter Wilson, perwakilan Inggris untuk Organisasi untuk Larangan Senjata Kimia (the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons-OPCW), mengatakan setelah penggunaan senjata kimia oleh pasukan Assad di berbagai lokasi, termasuk Douma.

Pernyataan Wilson muncul pada Pertemuan Dewan Eksekutif OPCW tahun lalu setelah serangan udara bersama oleh AS, Inggris, dan Perancis terhadap fasilitas senjata kimia rezim Assad di Suriah.

Suriah telah dikunci dalam perang global yang ganas sejak awal 2011, ketika rezim Syiah Assad menindak demonstran dengan keganasan militer yang tak terduga.

Sejak itu, ratusan ribu orang diyakini telah terbunuh dan jutaan lainnya kehilangan tempat tinggal akibat konflik.

Kelompok Teror Suriah Dukungan AS Usir Warga dari Kamp Pengungsi

Redaktur: Deddy Purwanto

DEIR EZ-ZOR (Jurnalislam.com) – Kelompok YPG/PKK memaksa warga sipil Suriah untuk meninggalkan kamp-kamp pengungsi yang didirikan di sebelah timur Sungai Efrat, kata sumber-sumber lokal.

Menurut informasi yang dihimpun oleh koresponden Anadolu Agency, Selasa (8/1/2019) di daerah itu, YPG/PKK meneror orang yang tinggal di kamp-kamp pengungsi di daerah pedesaan di provinsi Deir ez-Zor Suriah.

Milisis YPG/PKK dukungan AS menuduh para pengungsi menjadi anggota kelompok IS, mengancam mereka dengan kematian jika mereka tidak pindah ke distrik Al-Hawl dekat perbatasan Suriah-Irak.

Insiden itu terjadi di daerah perumahan, seperti Ayn al-Arab, Tal Abyad, al-Tabqah dan Qamishli, di mana lebih dari 70 persen penduduknya adalah orang Arab.

Baca juga: 

Sejak IS kehilangan pengaruhnya di Suriah timur, YPG / PKK mencegah warga Suriah yang terlantar untuk kembali ke rumah mereka, memunculkan tuduhan bahwa kelompok itu berusaha mengubah komposisi demografis wilayah itu.

Sebuah laporan baru-baru ini oleh Federasi Suku dan Klan Suriah menyatakan bahwa sekitar 1,7 juta orang di wilayah tersebut telah diungsikan oleh kelompok teror  YPG/PKK.

Kini Perancis akan Tindak Tegas Aksi Protes Yellow Vest

Redaktur: Deddy Purwanto

PARIS (Jurnalislam.com) – Di tengah-tengah protes Rompi Kuning (Yellow Vest) yang sedang berlangsung di seluruh negeri, perdana menteri Perancis mengatakan pemerintahnya berencana untuk secara ketat menghukum “para pembuat onar” yang melakukan protes di luar ketentuan hukum dan menyebabkan kekerasan melalui rancangan undang-undang baru.

Berbicara kepada media Perancis TF1 pada hari Senin (7/1/2019), Edouard Philippe mengatakan pemerintah tidak dapat menerima orang yang berpartisipasi dalam protes untuk menunjukkan kekerasan.

Dia lebih lanjut menekankan bahwa Prancis akan mendukung “undang-undang baru yang menghukum mereka yang tidak menghormati persyaratan dalam menyatakan [protes], mereka yang mengambil bagian dalam demonstrasi tanpa izin dan mereka yang tiba di lokasi demonstrasi menggunakan masker.”

Sejak demonstrasi Yellow Vest dimulai, 5.600 orang telah ditangkap dan lebih dari 1.000 orang lainnya dijatuhi hukuman penjara, kata Philippe.

Perdana menteri Prancis itu menegaskan bahwa 80.000 anggota pasukan keamanan akan dikerahkan mengawal protes di seluruh negeri yang akan berlangsung hari Sabtu.

Aksi protes Yellow Vest, yang dimulai sebagai reaksi atas kenaikan pajak dan berkembang menjadi protes terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron, terus berlanjut meskipun pemerintah menyerukan agar mereka berhenti.

Baca juga:

Sejak 17 November, ribuan pemrotes yang mengenakan rompi kuning cerah – dijuluki Yellow Vest – telah berkumpul di kota-kota besar Prancis, termasuk ibu kota Paris, untuk memprotes kenaikan pajak bahan bakar Macron yang kontroversial dan memburuknya situasi ekonomi.

Demonstran mengadakan protes yang menghalangi jalan dan lalu lintas, dan juga memblokir pintu masuk dan keluar ke banyak pompa bensin dan pabrik di seluruh negeri.

Para pengunjuk rasa, yang umumnya tinggal di daerah pedesaan karena tingginya harga sewa di kota-kota, telah meminta Macron untuk memotong pajak bahan bakar dan meringankan kesulitan ekonomi mereka.

Di bawah tekanan protes, Macron mengumumkan kenaikan upah minimum dan juga membatalkan kenaikan pajak bahan bakar yang kontroversial.

Sedikitnya 10 orang tewas dan lebih dari seribu lainnya terluka dalam protes tersebut.

Saudi Sembunyikan Saksi Kunci Pembunuh Khashoggi

Redaktur: Deddy Purwanto

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Pihak berwenang Saudi menolak untuk mengkonfirmasi keberadaan Saud al-Qahtani, mantan pembantu tertinggi Pangeran Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MBS), menurut Washington Post.

Qahtani dipecat pada Oktober, hanya beberapa hari setelah pembunuhan mengerikan terhadap wartawan Saudi Jamal Khashoggi terungkap.

Pada bulan November, Kerajaan mengkonfirmasi bahwa ia sedang diselidiki dan dilarang meninggalkan negara itu. Sejak itu tidak ada pernyataan resmi dalam kasus ini, Washington Post melaporkan.

Jaksa penuntut Saudi menuduh bahwa Qahtani memainkan peran utama dalam pembunuhan Khashoggi di dalam konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober tahun lalu. Dia termasuk di antara 17 warga Saudi yang dikenai sanksi oleh pemerintah AS terkait pembunuhan tersebut.

Pejabat Saudi mengatakan Pangeran Mohammed tidak mengetahui rencana untuk membunuh Khashoggi, lapor Washington Post.

Amerika Serikat dan negara-negara barat menyaksikan perlakuan pemerintah Saudi terhadap Qahtani sebagai ukuran keseriusan Saudi dalam mengadili para pembunuh Khashoggi, surat kabar itu melaporkan.

Saud al-Qahtani
Saud al-Qahtani

Sejumlah pertanyaan masih harus dijawab tentang keterlibatan Qahtani, termasuk perannya dalam merencanakan pembunuhan atau apakah ia dijebak.

Khalil Jahshan, direktur eksekutif dari Pusat Arab Washington (the Arab Centre of Washington), mengatakan kepada Al Jazeera, Senin (7/1/2019) bahwa hilangnya Qahtani adalah “perkembangan alami dari penyelidikan [Arab Saudi]” dan kemungkinan digunakan sebagai strategi untuk menjaga agar MBS dilindungi dari tuduhan terkait pembunuhan Khashoggi.

“Mereka telah melindungi beberapa pemain kunci yang dituduh terlibat [dalam pembunuhan] baik oleh Turki atau oleh komunitas internasional,” kata Jahshan.

“Maksud dari upaya Saudi sekarang adalah jelas untuk menjauhkan pangeran mahkota dari segala tuduhan sehubungan dengan pembunuhan Khashoggi.”

Baca juga: 

Abdulaziz Almoayyad, aktivis Hak Asasi Manusia Saudi mengatakan kepada Al Jazeera dari Irlandia bahwa kepergian Qahtani telah “dapat diperkirakan mengingat ideologi Saudi”.

Almoayyad mengatakan bahwa para pembangkang Saudi yang meminta reformasi dari pemerintah akan dihukum dengan hukuman mati.

“Mereka bahkan tidak perlu menjadi pemberi reformasi. Ini adalah cara pemerintah mengatasi pendapat yang berbeda, dalam berurusan dengan orang-orang yang meminta perwakilan rakyat,” kata Almoayyad, seraya menambahkan bahwa para pelaku pembunuhan tidak akan dibawa ke keadilan.

“[MBS] tidak mau menghukum [para pembunuh]; dia tidak mau menghukumnya sendiri dan itu akan menyebabkan dia kehilangan kekuatannya.

“Di Arab Saudi, ini adalah minoritas kecil yang mengendalikan orang-orang … Orang-orang Saudi berjuang untuk hak-hak mereka dan mereka dipenjara karenanya.

“Tetapi lingkaran kecil [MBS] ini tidak dapat dilakahkan. Mereka sangat kaya, sangat kuat dan mereka benar-benar berpikir mereka berada di atas hukum Arab Saudi, atau internasional.”

November lalu, CIA menyimpulkan bahwa MBS memerintahkan pembunuhan Khashoggi di Istanbul, sebuah temuan yang bertentangan dengan pernyataan pemerintah Saudi bahwa Pangeran Mohammed tidak terlibat.

Para pejabat AS menyatakan keyakinan tinggi mereka dalam penilaian CIA, menurut Washington Post.

Erdogan Ajak Semua Kepentingan Bergabung dengan Pasukan Turki di Suriah

Redaktur: Deddy Purwanto

ANKARA (Jurnalislam.com) – Penarikan pasukan AS dari Suriah harus direncanakan dengan hati-hati dan dilakukan dalam kerjasama dengan mitra yang tepat untuk melindungi kepentingan NATO, masyarakat internasional dan rakyat Suriah, kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada hari Senin (7/1/2019).

“Turki, yang memiliki pasukan tetap NATO kedua terbesar, adalah satu-satunya negara dengan kekuatan dan komitmen untuk melakukan tugas itu,” kata Erdogan dalam sebuah artikel yang ditulis untuk The New York Times.

Erdogan menekankan bahwa Turki berkomitmen untuk mengalahkan IS dan kelompok-kelompok teror lainnya di Suriah (mengacu pada PYD/PKK).

“Sudah waktunya bagi semua pemangku kepentingan untuk bergabung dengan pasukan Turki guna mengakhiri teror yang dilepaskan oleh kelompok Islamic State, musuh Islam dan kaum Muslim di seluruh dunia, dan untuk melestarikan integritas wilayah Suriah,” katanya.

Baca juga: 

“Turki secara sukarela memikul beban berat ini pada masa kritis dalam sejarah,” kata Erdogan dan mendesak masyarakat internasional untuk berdiri bersama Turki.

Bulan lalu, Presiden AS Donald Trump membuat keputusan tak terduga untuk menarik 2.000 tentara AS dari Suriah, memicu kecaman dari banyak sekutu dan pembantu keamanan, termasuk Kabinetnya sendiri.

Turki telah berulang kali mengecam dukungan AS untuk pasukan PYD/YPG, cabang Suriah dari organisasi teror PKK, sebagai “sekutu yang dapat diandalkan” di Suriah, termasuk memasok senjata dan peralatan tempur.

Lebih 200 Anggota Parlemen Inggris Tolak Brexit

Redaktur: Deddy Purwanto

LONDON (Jurnalislam.com) – Lebih dari 200 anggota parlemen Inggris menandatangani sebuah surat yang meminta pemerintah untuk mengesampingkan Brexit yang tidak ada kesepakatan karena Dewan Perwakilan Rakyat sedang menghadapi pekan yang penting dengan adanya debat tentang perjanjian penarikan Perdana Menteri Theresa May menyusul reses Natal, lansir Anadolu Agency, Senin (7/1/2019).

Para anggota parlemen dari partai Konservatif, Buruh, Demokrat Liberal, SNP dan Cymru Kotak-kotak mengatakan mereka prihatin dengan efek Brexit yang tidak ada kesepakatan, terutama pada industri manufaktur, jika kesepakatan yang dibawa kembali ke parlemen gagal dalam “pemungutan suara yang berarti” dan Inggris sampai pada tahap untuk meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan.

“Kebangkitan manufaktur dan rantai pasokannya di negara ini, didukung oleh permintaan ekspor, telah sangat meningkatkan kehidupan konstituen kami,” kata surat itu.

Ia menambahkan: “Pasar utama untuk ekspor ini adalah Uni Eropa.

“Kebangkitan industri manufaktur telah menciptakan lapangan kerja yang tak terhitung, tidak hanya melalui lapangan kerja langsung tetapi juga dalam rantai pasokan dan layanan tambahan.

“Meninggalkan UE tanpa kesepakatan akan menyebabkan kerusakan ekonomi yang tidak perlu,” kata kelompok anggota parlemen itu.

“Perdagangan dengan ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia akan secara instan membuat produsen kita kurang kompetitif dan menyulitkan industri untuk membenarkan produksi barang di Inggris untuk ekspor,” tambah mereka.

“Mundur tanpa kesepakatan akan membuat investasi berkelanjutan di Inggris menjadi tantangan nyata bagi perusahaan global, ketika mereka memiliki pabrik di lokasi negara Eropa lainnya.”

Baca juga: 

Perjanjian penarikan tercapai antara pemerintah Inggris dan UE hampir setelah dua setengah tahun setelah referendum Juni 2016 akan dipilih awal pekan depan setelah debat parlemen.

Pemungutan suara awalnya akan diadakan pada bulan Desember, namun, PM May menetapkan tanggal baru untuk pemilihan parlemen dalam pekan ketiga pada bulan Januari. Pemungutan suara ini akan diadakan pada 15 Januari, menurut laporan media lokal pada hari Senin.

Selain mempertahankan kesepakatannya di House of Commons, May berencana untuk mengadakan serangkaian pertemuan dengan perwakilan dari industri manufaktur untuk menjelaskan mengapa kesepakatannya adalah satu-satunya kesepakatan yang akan memberikan hasil referendum 2016.

Perdebatan, yang akan dimulai pada hari Selasa diperkirakan akan membentuk arah suara; namun, Partai Buruh, Partai Nasional Skotlandia, dan Partai Persatuan Demokratik Irlandia Utara (DUP) – partai yang menjaga Tories dalam pemerintahan dengan 10 anggota – sudah mengatakan mereka akan memilih menentangnya.

Para pemilih Inggris memutuskan untuk meninggalkan UE setelah keanggotaan lebih dari 40 tahun negara itu dalam referendum 2016.

UK berencana untuk meninggalkan Uni Eropa pada tanggal 29 Maret 2019.

Hamas Ambil Alih Pos Perbatasan Rafah

Redaktur: Deddy Purwanto

GAZA (Jurnalislam.com) – Kementerian Dalam Negeri yang dikelola Hamas pada hari Senin (7/1/2019) mengambil tanggung jawab mengelola perbatasan Rafah antara Jalur Gaza dan Mesir.

Langkah itu terjadi sehari setelah Otoritas Palestina (the ased Palestinian Authority PA) yang berbasis di Ramallah tiba-tiba menarik personelnya dari perbatasan.

Fatah, yang dipimpin oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas, menuduh Hamas menangkap ratusan anggota kelompok Fatah di Gaza menjelang peringatan 54 tahun pendirian Fatah. Tuduhan tersebut dibantah oleh Hamas.

Hamas dan Fatah telah berselisih sejak Hamas memenangkan Gaza pada 2007 dari Fatah.

Baca juga:

Situasi meningkat antara kedua gerakan pekan lalu, yang oleh para pengamat digambarkan sebagai “pertikaian paling serius” sejak penandatanganan perjanjian rekonsiliasi terakhir pada Oktober 2017 di Mesir.

Pada hari Jumat, penyerang bertopeng menyerbu markas Perusahaan Penyiaran Palestina (the Palestinian Broadcasting Corporation) di Kota Gaza. Serangan tersebut dikecam oleh Hamas.

PA mengambil kendali penyeberangan Rafah dari Hamas pada akhir 2017 di bawah perjanjian rekonsiliasi antara kedua kelompok yang diperantarai Mesir.

Puluhan Warga Muslim Rohingya Dideportasi oleh Arab Saudi

Redaktur: Deddy Purwanto

JEDDAH (Jurnalislam.com) – Puluhan warga Muslim Rohingya dideportasi dari Arab Saudi ke Bangladesh, meskipun mereka berasal dari Myanmar.

Dalam rekaman video yang dikirim ke website Middle East Eye pada hari Ahad (6/1/2018), beberapa pria terlihat dideportasi ke pusat penahanan Shumaisi di Jeddah.

Beberapa warga Rohingya juga diborgol setelah mereka berusaha menolak deportasi mereka ke Bangladesh, menurut catatan suara yang dikirim ke MEE.

Pria Rohingya yang merekam kejadian itu mengatakan bahwa orang-orang yang sebelumnya dikurung di sebuah pusat penahanan Saudi selama enam tahun mulai dideportasi.

“Saya sudah di sini selama lima hingga enam tahun terakhir, sekarang mereka mengirim saya ke Bangladesh. Tolong doakan saya,” kata pria dalam video itu.

Rekaman lain yang dikirim ke MEE menceritakan peristiwa yang menyebabkan pemindahan paksa hari Ahad.

“Mereka datang ke sel-sel kami di tengah malam pukul 12, memberitahu kami untuk mengepak tas kami dan bersiap-siap menuju Bangladesh,” seorang tahanan Rohingya, yang ingin tetap anonim, mengatakan kepada MEE.

“Sekarang saya diborgol dan dibawa ke negara yang bukan negara saya – saya warga Rohingya, bukan Bangladesh.”

Banyak dari mereka dilaporkan memasuki Arab Saudi dengan visa ziarah tetapi menetap lebih lama untuk bekerja.

Beberapa tahanan yang dikurung di Shumaisi mengatakan kepada MEE bahwa mereka telah tinggal di Arab Saudi sepanjang hidup mereka dan telah dikirim ke pusat penahanan setelah polisi Saudi menemukan mereka tanpa dokumen.

Baca juga:

Nay San Lwin, seorang aktivis Rohingya mengatakan kepada Al Jazeera dari Frankfurt, Jerman, bahwa sebagian besar warga Rohingya memasuki Arab Saudi pada 2012 setelah kekerasan meletus di negara bagian Rakhine, demi mencari kehidupan yang lebih baik.

Sejak itu mereka mendukung keluarga mereka yang ditahan di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh. Ketika mereka mendarat di Dhaka, mereka akan menjadi pengungsi dan diangkut ke kamp-kamp pengungsi di Cox’s Bazaar.

Nay San menjelaskan bahwa ketika memasuki Arab Saudi, sidik jari mereka didaftarkan sebagai “warga India, Pakistan, Bangladesh, atau Nepal” karena identitas Rohingya tidak diterima.

“Menurut hukum Saudi, karena mereka terdaftar sebagai warga negara yang berbeda, kami tidak dapat melakukan apapun dalam hal bantuan hukum,” kata Nay San.

“Saudi membawa empat pejabat kedutaan ke pusat penahanan. Tiga kedutaan menolak [untuk menerima mereka]; Bangladesh adalah satu-satunya yang menerima mereka.”

Muslim Rohingya dari Myanmar digambarkan sebagai warga Muslim minoritas yang paling teraniaya di dunia.

Hampir satu juta Rohingya terpaksa berlindung di Bangladesh setelah tentara Myanmar, menanggapi serangan kelompok bersenjata dengan melancarkan operasi militer brutal terhadap warga Muslim minoritas di negara bagian Rakhine barat negara itu pada 2017.

Rohingya telah menghadapi penganiayaan di Myanmar selama beberapa dekade. Pemerintah militer, yang mengambil alih kekuasaan setelah kudeta pada tahun 1962, mencabut kewarganegaraan Rohingya pada tahun 1982.

Sejak 2012, menyusul kerusuhan mematikan antara pengikut Buddha Rakhine dan Muslim Rohingya, puluhan ribu orang dari warga Muslim minoritas telah dipaksa untuk tinggal di kamp-kamp pengasingan yang jorok.

“Mereka telah berada di penjara terbuka selama beberapa dekade,” kata Nay San. “Genosida sedang berlangsung di sana. Tidak ada yang bisa memiliki paspor Myanmar untuk bepergian ke luar Myanmar.

“Mereka bahkan tidak diizinkan melakukan perjalanan dari satu kota ke kota lain di negara bagian Rakhine. Orang-orang ini yang sekarang dideportasi … berhasil masuk dengan paspor yang berbeda melalui penyelundup.