Berita Terkini

Eggi Sudjana : “Tidak Ada yang Salah dengan Pemikiran Politik Abu Bakar Ba’asyir”

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Senat mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Perguruan Tinggi Dakwah Islam Indonesia (PTDII) menggelar bedah buku “Pemikiran Politik Abu Bakar Ba’asyir” yang ditulis oleh Indra Martian, Sabtu (25/11/2018) di Kampus STAI PTDII Jl. Tawes, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Hadir sebagai pembicara, pakar hukum Eggi Sudjana dan penulis buku Pemikiran Politik Abu Bakar Ba’asyir, Indra Martian, Sayyid Hamidan sebagai keynote speaker.

Dalam paparannnya, Sayyid Hamidan yang pernah menjadi ketua Majelis Mujahidin Wilayah Jakarta ini mengatakan, inti perjuangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir adalah untuk menjadikkan syariat Islam sebagai hukum positif di Indonesia.

“Inti perjuangan ustadz Ba’asyir terletak pada keinginannya untuk tathbiqus syariah di lembaga formal negara, namun inilah yang tidak diinginkan dan disukai oleh orang kafir dan semi kafir,” kata dia.

Penulis buku, Indra Martian menggambarkan sosok Abu Bakar Ba’asyir sebagai ulama yang istiqomah

“Hari ini yang membawa ustadz Ba’asyir ke penjara adalah keyakinannya terkait konsep negara,  pemerintahan dan kepemimpinan yang berlandaskan syariat Islam dan kepemimpinan Islam yang saya tulis dalam buku ini,” ujar Indra.

Sementara itu, Eggi Sudjana dalam paparannya mengatakan, tidak ada yang salah dengan pemikiran politik Abu Bakar Ba’asyir. Menurutnya, memperjuangkan syariat Islam selaras dengan Pancasila dan UUD 1945.

“Pemikiran politik Abu Bakar Ba’asyir tidak ada yang salah. Perjuangan memperjuangkan syariat Islam selaras dengan Pancasila sila 1 : Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan UUD 1945 pasal pasal 29 ayat 1 dan 2,” paparnya. Ia menjelaskan, Tuhan yang dimaksud dalam pasal 1 adalah Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Dalam pasal 2 pun, lanjut Eggi, Undang-undang menjamin setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya.

Bahkan, kata dia, dalam muqodimah UUD 1945 alinea ketiga menyebutkan ‘Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa’

“Jadi penerapan syariat Islam di lembaga negara tidak bertentangan dengan undang-undang,  peraturan yang berada di atasnya yaitu pancasila, UUD 1945 bahkan muqaddimah UUD 1945,” tegas Eggi.

Wow, Ada “Pembakaran Bendera PKI” di Aksi 1000 Bendera Tauhid Solo

SOLO (Jurnalislam.com) – Ribuan umat Islam Soloraya mengikuti tabligh akbar dan longmarch bertajuk ‘Seribu Mujahid Seribu Bendera Tauhid’ di Bundaran Gladak, Surakarta, Ahad (25/11/2018). Disela-sela aksi, ada acara teatrikal pembakaran bendera Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Disini kami berdiri dan konsisten memerangi musuh Allah dan rasulnya. Atheisme, komunisme tidak boleh berkembang dan akan selamanya menjadi musuh kita karena ulah PKI yang sangat keji tehadap bangsa Indonesia,” kata panitia aksi, Sigit sesaat melakukan aksi teatrikal yang disambut antusiasme peserta.

Sementara itu, ketua DSKS Muinudinillah Basri mengungkapkan, adanya ribuan bendera tauhid di acara maulid nabi itu sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah.

Orasi ketua DSKS, Muinudinillah Basri. Foto: Arie/Jurnis

“Jangan ngaku cinta nabi jangan ngaku maulid-an kalau tidak menegakkan kalimat tauhid, maka kalau maulid-an jangan lupa tegakkan dalam kehidupan kita,” tegasnya.

Sebelumnya, aksi yang diinisiasi oleh Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS), ini juga dilakukan dalam rangka maulid nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasalam.

Massa yang sudah berkumpul sejak pukul 06.30 wib itu, kemudian melakukan aksi longmarch melewati Mangkunegaran, Jalan Kartini, Slamet Riyadi dan kemudian kembali menuju Bundaran Gladak.

Sejumlah pimpinan ormas Islam dan Tokoh Islam turut hadir dalam acara tersebut, diantaranya ustaz Masud Izzul Mujahid, Tengku Azhar, Faiz Baraja, Sigit, ustaz Irfan S Awwas, Kyai Umar Said, dan Ahmad Rofi’i.

Reporter: Hasan Shogir

Fahri Hamzah dan Fadli Zon Ngopi Bareng Dai Hidayatullah di Arena Silatnas Balikpapan

BALIKPAPAN (Jurnalislam.com) – Ngopi Bareng Kawan Lama berlangsung meriah di pelataran Pondok Pesantren Hidayatullah Pusat, Gunung Tembak, Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (24/11/2018) malam tadi.

Rangkaian acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Hidayatullah yang menghadirkan dua Wakil Ketua DPR RI itu, yakni Fadli Zon dan Fahri Hamzah, berupa bincang santai tapi serius ditemani seduhan kopi, pisang rebus, dan jagung rebus.

Kegiatan itu dipandu oleh Dzikrullah W Pramudya, salah seorang wartawan senior Majalah Suara Hidayatullah, yang dihadiri ribuan dai Hidayatullah sebagai peserta Silatnas yang datang dari berbagai provinsi.

Sebelum berbagi, Fahri melantunkan ayat-ayat kitab suci Alqur’an, sedangkan Fadli Zon membacakan puisi.

Mantan Pemimpin Redaksi Majalah Suara Hidayatullah, Hamim Thohari, yang memulai obrolan, membeberkan secara singkat perjalanan karir Fahri yang pernah menjadi wartawannya.

Fahri pun mengamini, dan menyebut, pertama kali mengenal media ormas Hidayatullah itu saat sempat mengenyam pendidikan di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebelum hijrah ke Jakarta.

“Itulah kenapa saya cerewat di Twitter karena pernah diajari menulis oleh Pak Hamim,” tutur Fahri.

Demikian juga Fadil Zon. Keterlibatannya di Majalah Suara Hidayatullah dan Tabloid IQRA dikarenakan ajakan dari Dzikrullah, yang merupakan sohibnya sejak di bangku sekolah menengah atas di Jakarta.

“Wawancara pertama saya dengan Lukman Harun (seorang tokoh Muhammadiyah saat itu) untuk Tabloid IQRA,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Fahri dan Fadli bercerita banyak hal, di antaranya tentang kegiatan politik, masa perjodohan, hingga ide-ide mereka untuk bangsa ini.

Obrolan itu diselingi dengan pembagian buku karya Fadli Zon dan Fahri Hamzah serta foto bersama.

Di pengujung acara, Hamim Thohari memberikan hadiah kepada Fahri, Fadli dan Dzikrullah, berupa kain kafan.

“Ini akan mengingkatkan kalian bahwa di akhir dari tujuan hidup ini dalah kematian,” kata Hamim, yang disusul dengan pelukan hangat dengan ketiganya..

Berkah Silatnas, Hidayatullah Jajaki Kerjasama Internasional Bidang Pendidikan

BALIKPAPAN (Jurnalislam.com) – Menandai perjalanan 45 tahun, Hidayatullah kembali meneguhkan komitmen untuk berkhidmat seluasnya untuk bangsa.

Hal itu setidaknya ditandai dengan menjajaki kerjasama dengan Islamic Online University di tengah arena Silaturahim Nasional (Silatnas) Hidayatullah, di kampus Gunung Tembak, Balikpapan, 17/11 lalu.

Diketahui, Islamic Online University adalah perguruan tinggi berbasis online yang didirikan oleh Dr. Bilal Philips, dai kelahiran Jamaika.

Tawaran kerjasama tersebut mencakup beberapa program antara lain, pengadaan learning centre (pusat pembelajaran), program S2 (Magister) para dai, pembelajaran Bahasa Inggris Islami, digitalisasi modul kuliah, hingga pendirian universitas berbasis online.

“Ada banyak perubahan sosial yang mesti disikapi dengan baik. Salah satunya adalah kemajuan era digital dan networking,” jelas Bilal Philips, dalam sambutannya.

Menurut Abu Ameenah, demikian sapaannya, universitas yang didirikannya sejak 2001 hingga saat ini sudah menampung tak kurang dari 45.000 mahasiswa dari berbagai negara.

Saat ini mahasiswa, lanjut Bilal, tidak mesti hadir di satu tempat di waktu tertentu. Sebab belajar sekarang bisa dilakukan di mana saja, secara online.

Lebih jauh, Bilal mengingatkan, bagi mahasiswa yang belum punya budaya belajar secara swadaya, masih membutuhkan learning center (pusat pembelajaran) sebagai pengikat mereka.

“Alhamdulillah. Ini menjadi berkah buat Hidayatullah. Semoga kami bisa segera menindaklanjuti tawaran mahal ini,” ucap Muhaimin, mewakili Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah.

Hadir di Silaturahmi Nasional, Din Syamsuddin Puji Perkembangan Gerakan Dakwah Hidayatullah

BALIKPAPAN (Jurnalislam.com) – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Profesor Muhammad Sirajuddin Syamsuddin atau yang akrab disapa Din Syamsuddin, hadir dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Hidayatullah di Pondok Pesantren Hidayatullah Pusat, Gunung Tembak, Balikpapan, Kalimanta Timur, Sabtu (24/11/2018).

Usai shalat Dluhur berjamaah, mantan ketua umum Muhammadiyah dua periode itu pun menyampaikan sejumlah pesan dan kesan di depan ribuan kader Hidayatullah di Masjid Agung Ar Riyadh Hidayatullah.

Didampingi Ketua Umum Hidayatullah, Ustad Nasirul Haq, Din menganggap Hidayatullah telah mampu memperlihatkan jati diri sebagai ormas Islam dengan kader dan pendukung yang banyak serta telah memberikan kontribusi yang nyata kepada bangsa dan negara.

Ia mengatakan, dengan beragamnya amal usaha dan pendidikan yang Hidayatullah telah bangun, maka lembaga yang sudah berumur 45 itu sudah mampu disejajarkan dengan ormas Islam lainnya di Indonesia.

“Sungguh ini menarik bagi saya. Hidayatullah telah menjadi ormas besar. Kalau ke depan semua ormas Islam bersatu dan bekerjasama, saya yakin izzul Islam wal Muslimin akan mampu tercapai, khususnya di Indonesia,” kata Din disambut pekikan takbir peserta Silatnas yang memadati lantai 1,2 dan 3 masjid besar itu.

Selain itu, ia menyebut, antara Muhammadiyah dan Hidayatullah memiliki banyak kesamaan yang berhimpitan. Din Mafhum, sebab memang Hidayatullah ini didirikan oleh kader Muhammadiyah juga, yakni mendiang Ustad Abdullah Said.

“Oleh karena itu, saya berkeyakinan, ada bagian tertentu yang sudah hilang di Muhammadiyah tetapi dimiliki oleh Hidayatullah. Tetapi ada yang dimiliki Muhammadiyah, dan tidak dimiliki Hidayatullah,” ucap Din mengundang senyum Ustad Nasirul Haq dan memancing tawa ribuan dai Hidayatullah.

Seperti Din berkelakar soal pernikahan antara sesama santri di kalangan Pondok Pesantren Muhammadiyah. Itu yang tidak dimiliki Muhammadiyah.

“Andaikan masih bisa, saya ingin jadi santri di Hidayatullah,” ujar Din, yang lagi-lagi mengundang tawa.

Ketua Konferensi Asia dan Dunia untuk Perdamaian dan Agama itu menuturkan, dakwah Islamiyah sekarang mengalami tantangan yang cukup berat dan sangat kompleks.

Padahal, ia mengimbuhkan, dakwah Islamiyah itu bertujuan mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada terang benderang.

Olehnya, Din juga sangat berharap kepada Hidayatullah agar terus mengembangkan gerakan dakwah pencerahan.

“Kalau ini yang kita lakukan, maka saya yakin cita-cita utuk membangun ummat itu akan tercapai karena itulah yang pernah dilakukan Rasulullah di Madinah,” terang Din.

Ustad Nasirul memastikan pihaknya akan terus menerus berjuang membangun peradaban ummat yang tetap beracuan kepada Alqur’an dan Sunnah sebagaimana yang telah digariskan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi Wassalam.

Reporter : Irfan | INA News Agency

Bawa Isu Palestina ke Luar Negeri, Biro Politik Hamas Siapkan Tur Internasional

GAZA (Jurnalislam.com) – Pemimpin Hamas Mousa Abu Marzook pada hari Kamis (22/11/2018) berbicara kepada Anadolu Agency tentang perkembangan terkini terkait dengan masalah Israel-Palestina.

Menurut Abu Marzook, Ismail Haniyeh, kepala biro politik Hamas yang berpengaruh, sedang mempersiapkan untuk melakukan tur internasional untuk membahas Palestina di luar negeri.

“Negara-negara Arab dan Muslim, bersama dengan beberapa negara lain, telah menyatakan kesiapan untuk menerima Haniyeh dan delegasi yang menyertainya,” katanya.

Mengomentari pembicaraan baru-baru ini dengan para pejabat Mesir yang bertujuan untuk menerapkan perjanjian sebelumnya antara Hamas dan faksi Fatah, Abu Marzook mengklarifikasi bahwa pembicaraan di Kairo telah menghasilkan “pemahaman kemanusiaan dan bukan sekedar perjanjian yang ditandatangani”.

Pembicaraan itu, katanya, ditujukan untuk “mengakhiri blokade krisis kemanusiaan Gaza … tanpa membuat konsesi politik apa pun”.

Abu Marzook juga mencatat bahwa upaya Eropa sekarang sedang berlangsung – dipimpin oleh Norwegia – bertujuan untuk mengurangi situasi di Gaza dan meredakan situasi kemanusiaan yang mengerikan.

Dia melanjutkan untuk memuji Mesir dan Qatar, bersama dengan utusan perdamaian PBB Nikolay Mladenov, atas upaya mediasi mereka baru-baru ini.

Pada hari Rabu, satu delegasi Hamas yang dipimpin oleh wakil ketua kelompok Saleh al-Arouri tiba di Kairo untuk pembicaraan lebih lanjut.

Khususnya, pemerintah AS baru-baru ini menawarkan hadiah $ 5 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapan al-Arouri.

Mengomentari langkah itu, Abu Marzook mengatakan iming-iming hadiah tersebut “tidak akan membatasi pergerakan al-Arouri atau sebaliknya mempengaruhi dia, terutama mengingat bahwa dia tidak menyimpan dana di bank AS atau afiliasi mereka”.

“Pembicaraan kami dengan Mesir, sementara itu, telah membuahkan hasil,” tambahnya. “Mereka telah membuka penyeberangan komersial dan memungkinkan pengiriman bahan bakar ke Gaza, memungkinkan kami untuk menghasilkan listrik yang sangat dibutuhkan.”

Dana segar baru-baru ini diizinkan masuk ke jalur itu, katanya, “akan secara langsung mencapai 50.000 keluarga miskin di Gaza dan menciptakan lapangan kerja bagi ribuan orang muda”.

Abu Marzook juga menepis laporan media baru-baru ini bahwa zona penyangga 300 meter akan dibentuk antara Gaza dan Israel.

“Hamas belum – dan tidak akan – menerima ini,” katanya.

Dia juga membantah laporan baru-baru ini bahwa pihak berwenang Jerman menengahi pembicaraan tidak langsung antara kelompoknya dan Israel untuk pembebasan tentara Israel yang ditangkap oleh Hamas pada 2014.

Mengenai “proses rekonsiliasi” terhambat dengan Fatah, Abu Marzook mengatakan bahwa Fatah menolak mengadakan pertemuan dengan para pejabat Hamas.

“Kami hanya melihat kemajuan dalam hal gencatan senjata yang ditengahi Mesir dengan Israel,” katanya, mengacu pada kesepakatan penghentian-permusuhan yang disepakati awal pekan lalu.

Dia melanjutkan dengan harapan bahwa Fatah akan “meninggalkan prasyaratnya, berhenti menghukum Gaza, dan menerapkan ketentuan perjanjian rekonsiliasi masa lalu”.

“Kami tidak ingin mem-bypass Otorita Palestina (the Palestinian Authority PA) [yang dipimpin Fatah], tetapi isolasi saat ini – dan penolakannya secara terus-menerus terhadap solusi praktis apa pun terhadap krisis di Gaza – hanya memperparah situasi,” kata Abu Marzook.

Hamas, tambahnya, menginginkan “kemitraan nasional” dengan Fatah dengan tujuan untuk membangun “pemerintah persatuan nasional dengan tujuan yang jelas dan mampu menyelenggarakan pemilihan umum”.

Baca juga:

Abu Marzook juga menunjukkan bahwa serangan darat Israel yang gagal pekan lalu – di mana seorang perwira Israel tewas di Gaza – telah melihat pasukan Israel memasuki jalur itu melalui penyeberangan perbatasan yang dikendalikan oleh PA.

“Pengendalian PA atas penyeberangan perbatasan dan ketiadaan pasukan keamanan [Hamas] kami… telah berdampak negatif terhadap situasi keamanan Gaza,” katanya.

Mengenai hubungan Hamas dengan Kairo, Abu Marzook mengatakan bahwa hubungan telah meningkat secara mencolok setelah Mesir membuka perbatasan Rafah (menghubungkan Gaza ke Semenanjung Sinai Mesir) secara semi permanen untuk pertama kalinya sejak blokade Israel diberlakukan pada 2006.

Mengomentari rencana perdamaian AS sewenang-wenang yang dikenal sebagai “Kesepakatan Abad Ini (the Deal of the Century)” yang rinciannya belum dipublikasikan, Abu Marzook mengisyaratkan bahwa komunikasi “tidak langsung” sekarang sedang berlangsung antara Hamas dan pemerintah AS.

Masuknya Hamas ke dalam daftar “terduga kelompok teroris” oleh Washington melarang para pejabat AS berbicara langsung dengan kelompok perlawanan itu, yang telah mengatur Jalur Gaza sejak 2007.

Abu Marzook juga menekankan komitmen berkelanjutan Hamas terhadap hak para pengungsi Palestina untuk kembali ke rumah mereka di Palestina yang bersejarah, sejak mereka diusir pada tahun 1948 untuk membuka jalan bagi negara baru Israel.

“Kami tidak akan pernah menjatuhkan permintaan kami yang sudah lama atas hak para pengungsi untuk kembali,” katanya, melanjutkan dengan membunyikan tanda bahaya atas apa yang disebutnya sebagai “serangan aneh oleh rezim Arab pada hak-hak pengungsi Palestina”.

Dia juga menepis laporan the Deal of the Century yang disebut akan menghasilkan negara Palestina yang terpotong di Jalur Gaza.

“Jika kami menginginkan itu, kami akan menerima proposal sebelumnya yang didukung oleh ibukota asing tertentu,” katanya.

“Tapi tujuan kami adalah pembebasan Palestina – secara keseluruhan – yang ingin kita lihat bersatu, tidak terbagi,” Abu Marzouk menyimpulkan.

Erdogan: Wanita dalam Islam Tidak Seperti Barat yang Mengkomoditasi Perempuan

ISTANBUL (Jurnalislam.com) – Agama Islam tidak membenarkan diskriminasi gender terhadap perempuan, kata Presiden Turki, Jumat (23/11/2018).

Membahas ‘KTT Wanita dan Keadilan’ di Istanbul, Recep Tayyip Erdogan menggarisbawahi persamaan wanita dan pria dalam Islam.

“Sebagai anggota dari sebuah keyakinan [Islam] yang melihat setiap manusia, di luar semua perbedaan gender hingga warna kulit mereka, sebagai makhluk Allah, tidak mungkin bagi kita untuk mendiskriminasi perempuan,” kata Erdogan.

Presiden memuji wanita sebagai hal yang tak terpisahkan untuk keluarga dan kehidupan bisnis.

Erdogan mengatakan keluarga itu dibentuk dengan upaya bersama antara wanita dan pria dalam budaya Turki dan Islam.

“Pemahaman yang mengisolasi wanita dari kehidupan bisnis dan mengisolasi pria dari rumah menyerang konsep keluarga di awal,” katanya.

Baca juga: 

Presiden juga mengatakan bahwa Turki harus menerapkan sejarah dan budayanya sendiri dalam upaya meningkatkan posisinya pada hak asasi manusia, perempuan, anak-anak, dan hewan; bukan dari negara-negara barat, yang terguncang dengan diskusi besar tentang mereka.

Erdogan mengatakan barat mengkomoditisasi perempuan, mengingat bahwa perempuan dijual dan dipaksa bekerja selama berabad-abad.

“Tidak mengherankan bagi kita bahwa mentalitas yang menggunakan wanita sebagai komoditas di masa lalu menggunakan wanita dengan konsep meta yang sama dengan kedok kesetaraan hari ini,” katanya.

Presiden juga menyebutkan peran perempuan Turki dalam politik, akademisi dan banyak bidang lainnya.

Dia mengatakan 104 wanita melakukan tugas mereka sebagai anggota parlemen di parlemen dengan 600 kursi Turki.

“Angka ini adalah 17,5 persen dari parlemen Turki. Ini menetapkan rekor baru, meskipun tidak cukup,” kata Erdogan.

Presiden mengatakan tingkat partisipasi perempuan Turki ke dalam angkatan kerja meningkat selama pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan (AK) sejak akhir 2002.

“Di universitas-universitas Turki, hampir setengah dari akademisi – sedikitnya 44 persen – adalah perempuan,” katanya, menambahkan tingkat yang sama berlaku untuk arsitek dan pengacara.

“Lebih dari 20 persen diplomat Turki adalah wanita juga,” tambahnya.

Erdogan mengatakan bahwa sekarang ada 9,1 juta wanita memperkuat kekuatan Turki dalam kehidupan bisnis.

Serangan Bom Hancurkan Masjid di Pangkalan Militer Afghanistan, 27 Tentara Terbunuh

AFGHANISTAN (Jurnalislam.com) – Ledakan menghancurkan sebuah masjid di pangkalan militer Afghjanistan di provinsi Khost timur Afghanistan, menewaskan dan melukai puluhan tentara.

Ledakan itu menargetkan anggota resimen ke-2 dari tentara nasional Afghanistan ketika mereka menggelar sholat Jumat di dalam markas.

Abdullah, seorang juru bicara militer Afghanistan, seperti dikutip oleh kantor berita Associated Press mengatakan bahwa jumlah korban tewas akibat ledakan itu mencapai 27 tentara. Ledakan itu juga melukai 57 orang lainnya, Abdullah menambahkan.

Pejabat keamanan sementara itu mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa ledakan itu menewaskan sedikitnya 26 orang dan melukai 50 lainnya.

Sakhi Sardar, kepala rumah sakit di Khost, mengatakan sebagian besar korban luka sedang dirawat karena luka-luka akibat peluru.

Baca juga:

Ledakan itu mungkin dipicu oleh pembom martir atau bom yang diledakkan dari jarak jauh tetapi tidak ada yang secara resmi mengkonfirmasi.

Tidak ada kelompok yang segera mengklaim bertanggung jawab atas ledakan itu.

Presiden Afghanistan Ashraf Ghani mengutuk insiden itu, menyebutnya “anti-Islam dan tidak manusiawi”.

Ghani menyerukan penyelidikan cepat terhadap pemboman itu dan mengatakan dia ingin tahu bagaimana keamanan di pangkalan militer itu dilanggar dan menyerukan bagi mereka yang bertanggung jawab untuk dihukum.

Ledakan itu terjadi hanya beberapa hari setelah seorang pembom martir menewaskan 55 ulama yang berkumpul di ibukota Afghanistan, Kabul, untuk merayakan liburan menandai kelahiran Nabi Muhammad.

Imarah Islam Afghanistan (Taliban) membantah terlibat dalam pemboman itu, yang juga melukai 94 orang.

Kedua Capres Dinilai Belum Serius Sampaikan Jawaban Masalah Ekonomi

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pasangan calon presiden-calon wakil presiden di Pilpres 2019 diminta sebuah lembaga penelitian untuk mempunyai komitmen mengentaskan kemiskinan dan menyediakan lapangan kerja bagi rakyat.

Direktur Institue for Development of Economics and Finance (Indef), Eni Sri Hartati di Jakarta, Jumat (23/11/2018) menyampaikan hal tersebut dalam diskusi tentang perekonomian Indonesia.

“Paling utama harus dijawab capres dan cawapres persoalan ekonomi dasar dulu untuk masyarakat,” ujar Eni.

Dia mengungkapkan, terdapat sekitar 60 juta penduduk Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Selain itu, kata dia, angka pengangguran masih berada di kisaran 14 persen.

“Yang utama, kami melihat kemiskinan mengakses kebutuhan pokok. Yang pertama harga kebutuhan dan memenuhi harga kebutuhan pokok itu adalah pekerjan. Lapangan pekerjaan,” kata dia.

Namun, sampai saat ini, dia menilai, belum ada penyampaian program nyata dari pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin maupun pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Untuk itu, dia akan menggagas sebuah forum yang substansif menggali tidak hanya visi-misi, tetapi juga program konkret yang akan dilakukan dua kubu untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Kami memprakarsai ‘list problem’ (daftar masalah). Statement menginventarisasi langsung. Tanya perbedaan bukan mengomentari program, tetapi program anda apa program anda apa,” jelasnya.

Sumber : bisnis.com

 

Pendidikan Untuk Semua (PUS) di Era Industri 4.0

SOLO (Jurnalislam.com),- Guna memperkuat Pendidikan Untuk Semua (PUS) di era industri 4.0, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA) Kota Surakarta mengadakan Seminar Hasil Laporan Capaian Pendidikan di Hotel Baron, Kamis (22/11/18) kemarin.

 

Seminar tentang capaian pendidikan diikuti oleh 80 peserta, yang terdiri dari perangkat daerah, PGRI, DPKS, Kordin PAUD 5 Kecamatan, PKK, LSM, LPK, Kodim, SD Negeri-Swasta, dan para pihak terkait urusan bidang pendidikan di Kota Surakarta.

 

”Seminar ini merupakan rangkaian kegiatan pendidikan untuk semua (PUS) kota Surakarta, di samping menyampaikan laporan capaian pendidikan untuk semua,” terang Ari Yeppy Kusumawati SE Msi, Kepala Sub bidang Sosial Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

 

Hadir sebagai pembicara dari DPKS, Himpaudi, PKK, BLK, dan P3G UNS yang masing-masing memperkuat rekomendasi tiap pokja yang ada di forum pendidikan untuk semua di Kota Surakarta.

 

Lebih lanjut Ari Yeppy Kusumawati mengungkapkan bahwa harapan besar dari seminar ini adalah masyarakat mampu untuk melakukan inovasi dan mengimplementasikan upaya pendidikan berkeadilan dan sepanjang hayat berbasis masyarakat.

 

”Penguatan kebijakan dan kapasitas kelembagaan dan SDM menjadi prioritas rekomendasi di samping upaya peningkatan dan pengembangan struktur, infrastruktur, dan pendanaan dengan melibatkan para pihak, juga dikuatkan dengan adanya standart operasional yang mampu memberikan guidence para pihak untuk ambil peran,” imbuh Ari.

 

Gerr-gerran dan Antusias peserta seminar saat sesi tanya jawab sangat besar. Ini menunjukkan bahwa masyarakat komit untuk mendukung program pemerintah khususnya pendidikan untuk semua.

 

Sementara itu, Salah satu peserta seminar Sri Sayekti Kepala SD Muhammadiyah 1 Ketelan, berharap supaya kegiatan ini bisa simultan. Sehingga tidak hanya berhenti pada seminar saja.

 

”Semoga hasil seminar ini bisa diterapkan dan dikembangkan sebagai produk program unggulan, tantangan pendidikan di era industry 4.0 di antaranya ialah mampu memecahkan masalah (problem solving), beradaptasi (adaptability), kolaborasi (collaboration), kepemimpinan (leadership), dan kreatifitas serta inovasi (creativity and innovation),” ujarnya.