Penulis: Deddy Purwanto

KTT G20 di Buenos Aires, Erdogan: Pembunuhan Khashoggi adalah Masalah Dunia

Redaktur: Deddy Purwanto

ANKARA (Jurnalislam.com) – Pembunuhan jurnalis Saudi, Jamal Khashoggi, bukan masalah Turki saja, tetapi masalah seluruh dunia, kata presiden Turki pada hari Sabtu (1/12/2018).

Berbicara pada konferensi pers di KTT G20 di Buenos Aires, Argentina, Recep Tayyip Erdogan mengatakan Turki tidak pernah melihat pembunuhan Khashoggi sebagai masalah politik.

“Bagi kami, insiden ini adalah pembunuhan ganas dan akan tetap demikian,” kata Erdogan.

Khashoggi, seorang wartawan dan kolumnis Saudi untuk The Washington Post, hilang setelah memasuki Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober.

Pemerintah Saudi mengubahubah cerita mereka tentang pembunuhan itu, pertama-tama mengingkari bahwa pembunuhan itu terjadi, kemudian menyatakan bahwa pembunuhan itu tidak disengaja dan akhirnya merujuknya sebagai operasi jahat.

Turki telah menyerukan ekstradisi para pembunuh untuk diadili di Turki di mana kejahatan itu terjadi.

Baca juga: 

Pemimpin Turki mengatakan bahwa Ankara mengerahkan semua upaya sejak awal pembunuhan brutal Khashoggi.

Meskipun ada penolakan berulang dari pihak berwenang Saudi, pembunuhan itu terungkap berkat “pendirian” Ankara, tambahnya.

Dia menekankan bahwa baik dunia Islam maupun komunitas internasional tidak akan puas sampai mengungkapkan semua yang bertanggung jawab atas pembunuhan jurnalis itu.

Erdogan mengatakan Turki tidak pernah bermaksud untuk menyakiti Arab Saudi atau keluarga kerajaan Saudi.

“Kami percaya bahwa mengklarifikasi semua aspek pembunuhan dan mengadili semua pelaku juga merupakan kepentingan Arab Saudi,” kata presiden.

Mengenai Yaman, Erdogan mengatakan krisis di negara yang dilanda perang tersebut harus segera diselesaikan.

“Rasa sakit orang-orang Yaman harus diselesaikan sesegera mungkin. Kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial dan persatuan Yaman pasti harus dilindungi,” Erdogan menekankan.

Diperkirakan 8,4 juta orang di Yaman berada dalam risiko kelaparan yang parah dan lebih dari 22 juta orang, atau 75 persen dari populasi, membutuhkan bantuan kemanusiaan.

Yaman telah didera konflik sejak 2014, ketika pemberontak Syiah Houthi menguasai sebagian besar negara, termasuk ibu kota, Sanaa.

Konflik meningkat pada 2015 ketika Arab Saudi dan sekutu Arab Sunni meluncurkan serangan militer yang bertujuan untuk membalikkan posisi Houthi di Yaman dan menopang pemerintah yang didukung Saudi.

Perang telah mengakibatkan ekonomi runtuh dan wabah kolera yang telah mempengaruhi lebih dari 1,1 juta orang.

3 Tahun Perang di Yaman, Akhirnya Syiah Houthi dan Arab Saudi Ingin Perundingan Damai

Redaktur: Deddy Purwanto

RIYADH (Jurnalislam.com) – Pihak-pihak yang berseteru di Yaman telah mengindikasikan bahwa mereka akan menghadiri pembicaraan perdamaian yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa di Swedia pekan depan sebagai upaya yang bertujuan mengakhiri konflik yang telah mendorong jutaan orang ke tepi jurang kelaparan.

Delegasi pemerintah Yaman yang didukung Saudi dan UEA akan tiba di kota Stockholm untuk KTT pekan depan setelah Houthi muncul lebih dahulu, saluran televisi Al-Arabiya milik Saudi melaporkan pada hari Kamis (29/11/2018).

Laporan Al-Arabiya muncul beberapa jam setelah duta besar Inggris untuk Yaman, Michael Aron, mengatakan faksi-faksi yang bertikai akan menghadiri KTT di Stockholm menyusul diskusi dengan perwakilan masing-masing.

“Konsultasi di Swedia yang dipimpin oleh utusan PBB [Martin Griffiths] akan dilakukan pekan depan … solusi politik adalah cara untuk bergerak maju,” kata Aron di Twitter.

Harapan untuk KTT, yang akan menjadi yang pertama sejak tahun 2016, tampaknya didukung oleh kepala komite revolusioner tertinggi Houthi, yang mengatakan pada hari Kamis bahwa delegasi kelompok dapat menghadiri pembicaraan jika pintu keluar dan kembali bagi mereka terjamin dengan aman.

“Saya pikir delegasi nasional [Houthi] akan berada di Swedia pada tanggal 3 Desember jika ada jaminan bahwa mereka dapat pergi dan kembali,” kata Mohammed Ali al-Huthi di Twitter.

Baca juga:

Houthi juga menyerukan “indikasi positif tentang pentingnya perdamaian dari sisi lain”.

Perkembangan hari Kamis tersebut terjadi dua bulan setelah upaya sebelumnya untuk mengamankan pembicaraan damai gagal pada bulan September, ketika perwakilan Houthi menolak menghadiri pertemuan puncak yang diselenggarakan di kota Jenewa, Swiss, mengatakan PBB telah gagal memenuhi permintaan kelompok tersebut.

Sejak itu, konflik di Yaman terus berlanjut, dengan Arab Saudi dan pasukan yang dipimpin UEA meluncurkan serangan terhadap kota pantai Laut Merah Hodeidah, yang saat ini di bawah kendali Houthi.

Kelompok-kelompok bantuan telah memperingatkan bahwa kota itu, yang berfungsi sebagai titik masuk untuk sebagian besar impor komersial Yaman dan pasokan bantuan penting, beresiko “musnah” di tengah pertempuran yang sedang berlangsung.

PBB telah menyatakan keprihatinan bahwa serangan habis-habisan terhadap Hodeidah dapat menyebabkan bencana di Yaman, di mana diperkirakan 8,4 juta orang terancam kelaparan.

Pemberontak Syiah Houthi telah setuju untuk menyerahkan pengelolaan pelabuhan itu kepada PBB, tetapi pihak-pihak yang bertikai masih mempertentangkan siapa yang harus mengendalikan kota.

Konflik yang sedang berlangsung di Yaman, negara termiskin di dunia Arab dan juga merupakan rumah bagi sekitar 28 juta orang, dimulai dengan pengambilalihan ibukota Sanaa pada tahun 2014, oleh pemberontak Syiah Houthi, yang menggulingkan pemerintahan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi yang diakui secara internasional.

Prihatin dengan munculnya Syiah Houthi yang diyakini didukung oleh Iran, koalisi militer Saudi-UAE yang didukung AS meluncurkan intervensi pada tahun 2015 melalui serangan udara besar-besaran yang bertujuan untuk menginstal ulang pemerintah Hadi.

Menurut PBB, sedikitnya 10.000 orang telah tewas sejak koalisi memasuki konflik. Jumlah korban tewas belum diperbarui dalam beberapa tahun, dan kemungkinan akan jauh lebih tinggi.

Begini Kata Utusan PBB untuk Suriah Terkait Pembicaraan Damai di Astana

Redaktur: Deddy Purwanto

ASTANA (Jurnalislam.com) – Utusan PBB untuk Suriah pada hari Kamis (29/11/2018) memuji kerja yang dilakukan di pertemuan Astana oleh tiga negara penjamin – Iran, Rusia dan Turki – untuk memastikan bahwa “pengaturan eskalasi de Idlib masih berkelanjutan.”

Dalam sebuah pernyataan, Staffan de Mistura mengakui “gerakan awal, meskipun masih sangat terbatas, tentang masalah tahanan.”

Namun, Mistura menyesalkan bahwa ketiga negara itu “tidak menghasilkan hasil nyata dalam mengatasi kebuntuan 10 bulan mengenai komposisi komite konstitusi.”

Dia mengatakan pertemuan terakhir Astana tahun 2018 adalah “kesempatan yang hilang untuk mempercepat pembentukan komite konstitusional Suriah yang kredibel, seimbang dan inklusif, yang dipimpin Suriah, dan difasilitasi PBB.”

Utusan khusus PBB menunjukkan bahwa tiga negara penjamin berkomitmen untuk mengintensifkan upaya mereka untuk memfasilitasi upaya lebih lanjut pekan depan.

Menurut pernyataan itu, Mistura akan terus bekerja untuk pembentukan komite konstitusional sebelum 31 Desember.

Baca juga:

Pada 17 Oktober, Staffan de Mistura mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan jabatannya pada akhir November karena “alasan pribadi.”

Diplomat veteran Norwegia Geir O. Pedersen telah ditunjuk sebagai penggantinya.

Pembicaraan perdamaian Suriah ke-11 dalam format Astana berakhir pada hari Kamis dengan keputusan untuk meningkatkan upaya bersama guna mencegah pelanggaran gencatan senjata di Idlib.

Pertemuan pertama dalam format Astana untuk mencapai gencatan senjata di Suriah diadakan pada Januari 2017.

Sembilan pertemuan diadakan di Astana, sedangkan pertemuan ke-10 diadakan di Sochi, Rusia bulan Juli ini.

Setelah pertemuan 17 September di Sochi antara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan timpalannya dari Rusia, Vladimir Putin, kedua belah pihak sepakat untuk membentuk zona demiliterisasi – di mana tindakan agresi secara tegas dilarang – di Idlib.

Berdasarkan kesepakatan itu, kelompok-kelompok oposisi di Idlib akan tetap berada di daerah-daerah di mana mereka sudah menempati, sementara Rusia dan Turki akan melakukan patroli bersama di daerah itu untuk mencegah pertempuran kembali terjadi.

Pada 10 Oktober, Kementerian Pertahanan Turki mengumumkan bahwa oposisi Suriah dan kelompok-kelompok anti-rezim lainnya telah menyelesaikan penarikan senjata berat dari zona demiliterisasi Idlib.

Meskipun perjanjian gencatan senjata telah disepakati, rezim Syiah Assad dan sekutunya masih melanjutkan serangan intensitas rendah mereka di zona eskalasi Idlib.

Konflik di Suriah dimulai pada 2011 ketika rezim Syiah Nushairiyah Assad membantai para demonstran dengan keganasan militer yang tidak terduga.

Kanada Jatuhkan Sanksi kepada 17 Warga Saudi Pembunuh Khashoggi

Redaktur: Deddy Purwanto

TRENTON (Jurnalislam.com) – Kanada menjatuhkan sanksi pada hari Kamis (29/11/2018) terhadap 17 warga Saudi yang diyakini terlibat dalam pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.

“Pembunuhan Jamal Khashoggi adalah menjijikkan dan merepresentasikan serangan tanpa basa-basi terhadap kebebasan berekspresi semua individu,” kata Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland dalam sebuah pernyataan. “Kanada terus menyerukan penyelidikan yang kredibel dan independen.

“Mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan Jamal Khashoggi harus dimintai pertanggungjawaban dan harus menghadapi keadilan.”

Tetapi daftar itu tidak termasuk Putra Mahkota Mohammed bin Salman, yang dicurigai pejabat intelijen AS memerintahkan pembunuhan yang terjadi di Konsulat Arab Saudi di Istanbul.

Kolumnis Washington Post, yang sering mengecam pemerintah Saudi, pergi ke konsulat pada 2 Oktober dan tidak pernah muncul kembali.

Pemerintah AS memberlakukan sanksi terhadap 17 pejabat Saudi awal bulan ini, menuduh 15 orang anggota tim eksekusi pergi ke Turki untuk melakukan pembunuhan.

Baca juga: 

17 orang tersebut adalah orang yang sama yang dianggap bersalah oleh Saudi dan ditangkap atas pembunuhan itu.

Pemerintah Saudi mengubah ceritanya tentang pembunuhan itu, pertama-tama mengingkari hal itu terjadi, kemudian menyatakan bahwa pembubuhan itu tidak disengaja dan akhirnya merujuknya sebagai operasi jahat.

Turki telah menyerukan ekstradisi para pembunuh untuk diadili di Turki di mana kejahatan itu terjadi.

Sementara itu, putra mahkota berada di Argentina untuk KTT G20 yang juga dihadiri para pejabat Turki, Amerika dan Kanada.

Dia bertemu dengan aksi protes di Buenos Aires dan KTT ini diperkirakan dapat menciptakan ketegangan antara pangeran dan pemimpin Barat.

Sejumlah ibukota Barat juga menyerukan Arab Saudi untuk menghentikan perangnya di Yaman.

KTT dimulai hari Jumat.

Rusia: Tindakan AS di Suriah Mengancam Integritas Negara

Redaktur: Deddy Purwanto

MOSKOW (Jurnalislam.com) – Kegiatan AS di Suriah tenggara merupakan ancaman terhadap integritas negara, utusan presiden Rusia untuk Suriah mengatakan pada hari Kamis (29/11/2018).

Berbicara pada konferensi pers menyusul pertemuan rutin di Astana – yang menjadi tuan rumah pembicaraan damai Suriah ke 11 -, Alexander Lavrentyev mengatakan oposisi Suriah terganggu oleh kegiatan AS di wilayah At Tanf, Suriah tenggara.

“Patut dicatat bahwa para wakil dari oposisi Suriah, yang mengadakan pembicaraan yang cukup produktif hari ini dengan kami, menekankan ketidaksukaan mereka terhadap situasi saat ini (di Suriah tenggara).

“Mereka mengakui bahwa, menurut perkiraaan mereka, Amerika, memang, cenderung memecah belah, seraya pada saat yang sama juga menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip kedaulatan, integritas teritorial, dan persatuan (tidak memecah belah) Suriah,” dia berkata.

Rusia terus-menerus mengungkapkan keprihatinan atas zona 55 km, “yang ditempati” oleh AS, menurut kata-kata Rusia, dekat wilayah At Tanf, di tepi timur sungai Eufrat.

Baru-baru ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan bahwa AS telah melatih militan di pangkalan militer At Tanf.

Otoritas Rusia, termasuk Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov, terus mengatakan bahwa AS bermaksud untuk menciptakan “negara kuasi” yang mendasarkan pada penduduk Kurdi, yang dominan di wilayah tersebut.

Moskow bersikeras bahwa kehadiran dan tindakan AS di kawasan itu ilegal dan melanggar integritas teritorial Suriah.

Lavrentyev, yang juga kepala delegasi Rusia di pembicaraan Astana mengenai Suriah, menilai bahwa pembicaraan dengan oposisi Suriah berjalan dengan “konstruktif”.

Baca juga: 

Mengenai situasi di provinsi Idlib di Suriah barat laut, dia mengatakan sulit untuk mengatakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Semua pihak, dia menambahkan, “dengan tulus ingin” melakukannya.

Setelah pertemuan 17 September di Sochi antara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan timpalannya dari Rusia, Vladimir Putin, kedua belah pihak sepakat untuk membentuk zona demiliterisasi – di mana tindakan agresi secara tegas dilarang – di Idlib.

Berdasarkan kesepakatan itu, kelompok-kelompok oposisi di Idlib akan tetap berada di daerah-daerah di mana mereka sudah menempati, sementara Rusia dan Turki akan melakukan patroli bersama di daerah itu untuk mencegah pertempuran kembali terjadi.

Pada 10 Oktober, Kementerian Pertahanan Turki mengumumkan bahwa oposisi Suriah dan faksi-faksi jihad  lainnya telah menyelesaikan penarikan senjata berat dari zona demiliterisasi Idlib.

Meskipun perjanjian gencatan senjata telah disepakati, rezim Syiah Nushairiyah Assad dan sekutunya masih melanjutkan serangan intensitas rendah mereka di zona eskalasi Idlib.

Konflik di Suriah dimulai pada 2011 ketika rezim Syiah Assad membantai para demonstran dengan keganasan militer yang tidak terduga.

Palestina Serukan Langkah Konkrit Dunia dalam Dukung Kedaulatan Negara Palestina

Redaktur: Deddy Purwanto

RAMALLAH (Jurnalislam.com) – Pejabat Palestina pada hari Kamis (29/11/2018) mendesak komunitas internasional untuk menandai Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina dengan menyuarakan dukungan bagi perjuangan Palestina untuk negara yang berdaulat.

Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina (The International Day of Solidarity with the Palestinian People) dicanangkan oleh PBB pada tahun 1977.

Hari itu, 29 November, bersamaan dengan diadopsinya Resolusi 181 (Rencana Pembagian PBB untuk Palestina) pada tahun 1947 oleh Majelis Umum PBB.

“Penderitaan, perampasan, pemindahan, dan viktimisasi orang-orang Palestina dimulai ketika negara Israel didirikan di tanah Palestina yang bersejarah,” kata Hanan Ashrawi, seorang anggota Dewan Nasional Palestina, dalam sebuah pernyataan.

“Solidaritas bukan hanya ekspresi abstrak empati fisik,” katanya. “Sebaliknya, solidaritas itu sehatusnya berupa keterlibatan aktif, positif dan konkrit.”

Baca juga:

Dia melanjutkan dengan mendesak ibukota dunia untuk “mengirim pesan yang kuat – bagi rakyat Palestina dan komunitas global – bahwa ada harga yang harus dibayar untuk pelanggaran terus-menerus Israel terhadap hukum dan konvensi internasional”.

Dalam sebuah surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Wasel Abu Yousef, anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), meminta Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB untuk “meninjau semua resolusi sejauh ini dimana Israel menolak untuk mengimplementasikannya.”

“Selama bertahun-tahun, Israel telah gagal menerapkan berbagai resolusi PBB,” kata Abu Yousef.

Sejak didirikan pada tahun 1945, Majelis Umum dan Dewan Keamanan telah mengadopsi sejumlah resolusi yang berkaitan dengan Israel-Palestina – sebagian besar belum pernah dilaksanakan oleh pemerintah Israel.

Juru bicara pemerintah Palestina Yousef al-Mahmoud, mengatakan komunitas internasional harus bekerja untuk memberdayakan rakyat Palestina guna memungkinkan mereka untuk mendirikan negara berdaulat.

Dia melanjutkan untuk meminta komunitas internasional ikut bertanggung jawab karena mengizinkan pendudukan Israel selama puluhan tahun – dan banyak kejahatannya terhadap rakyat Palestina semakin berlanjut.

“Keheningan internasional tentang penjajahan dan kejahatannya hanya mendorong [Israel] untuk terus melanggar resolusi internasional dan undang-undang,” kata al-Mahmoud.

Jenewa: Afghanistan Bentuk Tim Baru untuk Pembicaraan Damai dengan Taliban

Redaktur: Deddy Purwanto

JENEWA (Jurnalislam.com) – Pemerintah Afghanistan telah membentuk tim baru beranggotakan 12 orang untuk mengadakan pembicaraan damai dengan Taliban, Presiden Ashraf Ghani mengumumkan di kota Jenewa, Swiss, pada hari Rabu (28/11/2018).

“Saya senang mengumumkan hari ini bahwa setelah beberapa bulan konsultasi intensif dengan warga kami di seluruh negeri, kami telah merumuskan peta jalan untuk perundingan perdamaian,” katanya pada konferensi PBB dua hari di Afghanistan untuk memperbarui proses pengembangan dan reformasi.

“Hak dan kewajiban konstitusional, semua warga negara, terutama perempuan, harus dipastikan,” kata Ghani.

Pemimpin Afghanistan itu juga mengumumkan bahwa tim negosiasi akan dipimpin oleh kepala staf kepresidenan Salam Rahimi dan akan menyertakan pria dan wanita dengan “kredensial yang diperlukan untuk menghadapi tantangan utama negosiasi perdamaian”.

Ghani mengatakan dia berharap untuk perjanjian damai di mana Taliban akan dimasukkan dalam masyarakat yang demokratis dan inklusif, tetapi menambahkan bahwa tidak ada organisasi yang memiliki hubungan dengan “jaringan teroris” yang akan diizinkan untuk bergabung dengan proses politik.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini menyebut rencana itu “tawaran perdamaian yang berani kepada Taliban”, menambahkan bahwa rencana itu menawarkan “peluang unik untuk memecahkan kebuntuan dan menggerakkan negara itu ke depan”.

“Saya menggarisbawahi kemajuan, bukan kemunduran, karena ini adalah tawaran tanpa syarat untuk pembicaraan damai, tetapi itu tidak mutlak sebagai akibat dari pembicaraan perdamaian yang dapat dimulai,” katanya.

KTT pekan ini direncanakan sebagai platform bagi pemerintah Afghanistan untuk memperbarui komitmennya dalam mereformasi dan membahas kontribusi bantuan dalam upaya untuk mencapai stabilitas dan keamanan.

Konferensi itu diadakan ketika pemerintah Amerika Serikat mengadakan pembicaraan langsung dengan Taliban, kelompok bersenjata terbesar Afghanistan yang digulingkan setelah invasi pimpinan AS pada 2001.

Taliban menginginkan penarikan pasukan internasional sebagai prasyarat untuk pembicaraan.

Puluhan ribu orang tewas dalam perang yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade dan menelan biaya miliaran dolar.

Baca juga: 

Awal bulan ini, para pejabat Taliban mengadakan pembicaraan tiga hari dengan perwakilan khusus AS untuk Afghanistan, Zalmay Khalilzad, di Qatar, yang bertujuan untuk memperbarui proses perdamaian.

Pemerintah Afghanistan belum terlibat dalam pembicaraan ini.

Pekan lalu, lima anggota delegasi Taliban menuju ibu kota Rusia, Moskow, untuk menghadiri untuk pertama kalinya sebuah konferensi internasional guna membahas upaya perdamaian Afghanistan.

“Fase kedua (diskusi) harus diadakan di antara warga Afghanistan (sendiri) tentang bagaimana mewujudkan perdamaian dan membentuk pemerintahan di Afghanistan,” Sohail Shaheen, seorang juru bicara Taliban yang berbasis di Qatar, mengatakan kepada wartawan di Moskow.

Safiullah Taye, seorang kandidat PhD yang mempelajari alokasi bantuan dan penentuan prioritas di Afghanistan pasca-2002, mengatakan, “Taliban ingin bernegosiasi dengan AS, komunitas internasional atau negara-negara tetangga.”

Taye menambahkan bahwa pemerintah Afghanistan “tidak dapat menerima” persyaratan Taliban dan karena itu jika pembicaraan serius terjadi “akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai kesepakatan dan kemudian implementasi”.

Meskipun Taliban mengumumkan gencatan senjata selama Idul Fitri pada bulan Juni, Taliban sejauh ini mengabaikan panggilan Ghani untuk masuk ke perundingan damai dengan pemerintah. Taliban juga menolak panggilan kedua untuk gencatan senjata pada bulan Agustus.

Raja Yordania: Pemukiman Ilegal Israel Gagalkan Solusi Palestina

Redaktur: Deddy Purwanto

AMMAN (Jurnalislam.com) – Raja Yordania Abdullah II telah menegaskan kembali penentangannya terhadap pembangunan pemukiman Israel di Tepi Barat yang dikuasai, menggambarkan pembangunan pemukiman illegal itu sebagai “hambatan yang menghalangi solusi dua negara”.

Raja membuat pernyataan dalam pesan hari Rabu (28/11/2018) yang ditujukan kepada Komite PBB tentang Hak-Hak Tak Tercabut dari Rakyat Palestina (Committee on the Inalienable Rights of the Palestinian People.).

“Menyelesaikan masalah Palestina adalah kunci untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah,” katanya.

Baca juga: 

Raja Abdullah juga menekankan komitmen negaranya untuk melestarikan identitas bersejarah Arab, Muslim dan Kristen di Yerusalem dan penguasaan Hashemite (kerajaan Yordania) atas situs suci Muslim dan Kristen di kota itu.

Dia menyampaikan pesannya pada malam Hari Solidaritas Internasional PBB dengan Rakyat Palestina (International Day of Solidarity with the Palestinian People), yang ditandai setiap tahun pada 29 November.

“Yordania akan terus mengerahkan semua upaya untuk melawan setiap aksi memaksakan sebuah realitas baru [di Yerusalem] atau mengubah status historis dan hukumnya,” kata raja.

Rusia Tolak Pembayaran Rudal S-400 dengan Dolar AS

Redaktur: Deddy Purwanto

MOSKOW (Jurnalislam.com) – Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada hari Rabu bahwa tidak mungkin untuk bertransaksi untuk sistem pertahanan udara S-400 dengan Turki dalam dolar AS.

Dia mengatakan para pemimpin kedua negara telah menyetujui opsi lain.

Mengkritik pemerintah AS karena menggunakan dolar sebagai alat tekanan, dia mengatakan Rusia dan mitra dagangnya bekerja untuk menciptakan sistem pembayaran antar bank yang terpisah dari SWIFT, lansir Anadolu Agency, Rabu (28/11/2018).

Baca juga: 

Mengomentari bentrokan baru-baru ini antara pasukan Ukraina dan Rusia di Laut Azov dan reaksi Keiv dari penerapan undang-undang darurat militer, Putin mengatakan “provokasi” adalah upaya yang disengaja untuk menunda pemilihan presiden di Ukraina pada 31 Maret 2019.

“Peringkat presiden [Ukraina] sangat rendah … Dia perlu melakukan sesuatu untuk memperburuk situasi dan menciptakan rintangan yang tak dapat diatasi bagi para pesaingnya, terutama dari oposisi,” katanya.

Pada hari Ahad, Rusia menyita tiga kapal angkatan laut Ukraina setelah mereka mencoba memasuki Selat Kerch, yang saat ini dikuasai oleh Moskow.

Menyusul insiden itu, Ukraina memberlakukan hukum darurat 30 hari di negara itu dengan mengatakan ada ancaman invasi Rusia.

Senat AS Terkait Kasus Khashoggi: Sangat Menjijikan Semua yang Disokong Amerika

Redaktur: Deddy Purwanto

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Pemimpin mayoritas Senat AS pada hari Selasa (27/11/2018) mengatakan bahwa “tanggapan” harus diberikan untuk peran Saudi dalam pembunuhan “menjijikkan” atas jurnalis Jamal Khashoggi.

Terlihat sebagai sekutu utama untuk Presiden AS Donald Trump di Kongres, Mitch McConnell mengatakan kepada wartawan: “Apa yang jelas terjadi, seperti yang pada dasarnya disertifikasi oleh CIA, sangat menjijikkan untuk semua yang dipegang dan disokong oleh Amerika Serikat.”

“Kami sedang mendiskusikan apa respon yang tepat,” tambahnya.

Khashoggi, seorang wartawan Saudi, dan kolumnis untuk The Washington Post, hilang setelah memasuki Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober.

Baca juga: 

Setelah awalnya mengatakan dia meninggalkan konsulat dalam keadaan hidup, Arab Saudi mengaku beberapa pekan kemudian bahwa dia terbunuh di sana.

Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman dikecam karena diduga berperan dalam pembunuhan itu.

“Kita tidak harus sepenuhnya merusak hubungan dengan Saudi,” kata McConnell.

“Tapi, ya, sedikitnya kita harus memberikan respon dan kami akan terus membicarakannya,” tambahnya.