Penulis: Deddy Purwanto

Langgar Perjanjian Damai Sochi, Pasukan Rezim Assad Luncurkan Serangan di Idlib

IDLIB (Jurnalislam.com) – Pasukan rezim Syiah Suriah dan milisi sekutunya melanjutkan serangan mereka di zona eskalasi Idlib pada hari Senin (10/12/2018) meskipun perjanjian gencatan senjata telah disepakati, menurut juru bicara oposisi.

“Pasukan rezim Assad terus meluncurkan serangan udara di Idlib dan Hama,” kata Naji Mustafa, juru bicara oposisi Front Pembebasan Nasional, kepada Anadolu Agency.

Dia mengatakan pasukan rezim menyerang pos pemeriksaan oposisi di daerah Masasis di Hama Ahad malam.

“Tiga tentara oposisi tewas dan empat lainnya terluka dalam serangan itu,” katanya.

“Rezim Assad terus melanggar kesepakatan Sochi,” katanya.

Menurut juru bicara itu, rezim Assad juga terus mengerahkan pasukan militer dekat Idlib.

“Ada serangan di berbagai tempat seperti Um Halahil, Cercenaz, Khan Shaykhun di pedesaan Idlib serta distrik Rashideen Aleppo, Al-Ghab Plain di Hama dan Gunung Turkmen di Latakia,” katanya.

Baca juga: 

Setelah pertemuan 17 September di Sochi antara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Rusia Vladimir Putin, kedua belah pihak sepakat untuk membentuk zona demiliterisasi – di mana tindakan agresi secara tegas dilarang – di provinsi Idlib Suriah.

Menurut ketentuan kesepakatan, kelompok-kelompok oposisi di Idlib akan tetap berada di wilayah di mana mereka sudah hadir, sementara Rusia dan Turki akan melakukan patroli bersama di daerah itu dengan maksud mencegah kembalinya pertempuran.

Pada 10 Oktober, Kementerian Pertahanan Turki mengumumkan bahwa oposisi Suriah dan kelompok anti-rezim lainnya telah menyelesaikan penarikan senjata berat dari zona demiliterisasi Idlib.

Suriah baru saja mulai muncul dari konflik dahsyat yang dimulai pada 2011 ketika rezim Syiah Nushairiyah Bashar al-Assad membantai para demonstran dengan keganasan militer yang tidak terduga.

Korban Tewas Akibat Virus Ebola Meningkat di Konggo

Redaktur: Deddy Purwanto

DAKAR (Jurnalislam.com) – Jumlah korban tewas akibat Ebola telah meningkat menjadi 235 di Republik Demokratik Kongo sejak wabah penyakit itu mulai muncul pada akhir Juli, kata Kementerian Kesehatan negara itu, Senin (10/12/2018).

Menurut Departemen Kesehatan, di antara 494 kasus demam berdarah yang dilaporkan, 446 diantaranya dikonfirmasi sebagai kasus Ebola.

Juga telah dilaporkan bahwa 165 orang telah sembuh dari virus.

Sekitar 48 orang meninggal setelah mengalami demam berdarah, tetapi tidak dapat diverifikasi apakah mereka benar meninggal karena Ebola karena dimakamkan tanpa otopsi.

Sementara itu, 11 dari 44 pekerja kesehatan yang terinfeksi virus mati.

Sebanyak 43.449 orang diberikan vaksin anti-Ebola di negara itu sebagai bagian dari kampanye yang dimulai pada 8 Agustus.

Baca juga:

Ebola – demam tropis yang pertama kali muncul pada tahun 1976 di Sudan dan Republik Demokratik Kongo – dapat ditularkan ke manusia dari hewan liar.

Ebola juga dilaporkan dapat menyebar melalui kontak dengan cairan tubuh orang yang terinfeksi atau dari mereka yang telah menyerah pada virus.

Ebola menyebabkan alarm global pada tahun 2014 ketika wabah terburuk di dunia itu dimulai di Afrika Barat, menewaskan lebih dari 11.300 orang dan menginfeksi sekitar 28.600 orang lainnya saat melanda Liberia, Guinea dan Sierra Leone.

Ekstradisi Ditolak Arab, Direktur Komunikasi: Saudi Menutupi Pembunuhan Khashoggi

Redaktur: Deddy Purwanto

ANKARA (Jurnalislam.com) – Penolakan Arab Saudi untuk mengekstradisi orang yang dicurigai sebagai pembunuh jurnalis Jamal Khashoggi “sangat mengecewakan,” kata direktur komunikasi presiden Turki pada hari Senin (10/12/2018).

Dalam sebuah pernyataan kepada Reuters, Fahrettin Altun menegaskan kembali seruan Turki untuk penyelidikan internasional terhadap kasus wartawan yang terbunuh tersebut, dengan mengatakan, “Dunia harus mencari keadilan untuk kasusnya di bawah hukum internasional”.

“Ini akan menjadi kepentingan terbaik masyarakat internasional untuk mencari keadilan bagi wartawan Saudi di bawah hukum internasional,” kata Altun seperti dikutip dalam laporan berita.

Menolak ekstradisi para tersangka pembunuhan hanya akan membenarkan mereka yang “percaya bahwa Arab Saudi berusaha menutupi pembunuhan itu,” tambahnya.

Dunia paham bahwa Konsul Jenderal Arab Saudi di Istanbul juga merupakan kaki tangan pembunuhan Jamal Khashoggi, kata Altun.

Baca juga: 

Pada hari Ahad, Arab Saudi menolak mengekstradisi tersangka dalam kasus Jamal Khashoggi ke Turki, Menteri Luar Negeri Turki, Adel al-Jubeir, mengatakan Ahad malam.

“Kami tidak mengekstradisi warga kami,” kata al-Jubeir dalam konferensi pers Dewan Kerjasama Teluk ke-39 (Gulf Cooperation Council-GCC) ketika ditanya tentang surat perintah penangkapan.

Khashoggi, seorang wartawan Saudi, dan kolumnis untuk The Washington Post, hilang setelah memasuki konsulat Saudi di Istanbul pada awal Oktober.

Setelah awalnya mengatakan dia meninggalkan konsulat dalam keadaan hidup, Arab Saudi mengaku beberapa pekan kemudian bahwa dia terbunuh di sana, menyalahkan kematiannya pada sekelompok tim Saudi yang melakukan operasi jahat.

Mengikuti keputusan kerajaan, Arab Saudi memecat lima pejabat senior, termasuk al-Qahtani dan al-Asiri.

KTT Kerjasama Teluk ke-39 Tanpa Dihadiri Pemimpin Qatar yang Diblokade

Redaktur: Deddy Purwanto

ARAB SAUDI (Jurnalislam.com) – Para pemimpin dan pejabat Teluk bertemu di Riyadh untuk KTT Dewan Kerjasama Teluk (Gulf Cooperation Council-GCC) pada hari Ahad (9/12/2018) ketika krisis diplomatik terus mencengkeram kawasan Teluk.

KTT GCC ke-39 diselenggarakan di tengah blokade yang sedang berlangsung atas Qatar yang diberlakukan pada Juni 2017, oleh Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA) dan Mesir.

Kuartet itu menuduh Qatar mendukung “terorisme”. Qatar membantah tuduhan itu dan mengatakan boikot tersebut bertujuan untuk melanggar kedaulatannya.

Amir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani tidak hadir. Sebaliknya, sebuah delegasi yang dipimpin oleh Menteri Negara untuk Urusan Luar Negeri Qatar, Sultan bin Saad Al Muraikhi, dikirim untuk mewakili negara pada pertemuan tersebut.

Menteri luar negeri Bahrain, Sheikh Khalid bin Ahmed Al Khalifa, mengkritik keputusan Syekh Tamim.

“Amir Qatar seharusnya menerima tuntutan yang adil [dari negara-negara yang memboikot] dan menghadiri KTT,” kata Al Khalifa di sebuah posting Twitter pada hari Ahad (9/12/2018).

Baca juga: 

Doha menepis komentar tersebut.

“Qatar dapat membuat keputusan sendiri dan tetap menghadiri KTT Kuwait [tahun lalu] sementara para pemimpin negara-negara pemboikot tidak hadir,” kata Ahmed bin Saeed Al Rumaihi, direktur kantor informasi di kementerian luar negeri Qatar.

Analis mengatakan masih belum jelas bagaimana KTT akan mempengaruhi perselisihan yang sedang berlangsung, karena lembaga “yang sebagian besar hanya simbolis” tersebut telah bertahun-tahun mengabaikan peran fungsionalnya membangun hubungan yang lebih erat antara negara-negara anggota.

“Sejak krisis [GCC] pertama pada tahun 2014, dewan menunjukkan ketidakmampuannya untuk menengahi atau memiliki peran signifikan dalam mengurangi ketegangan antara … negara-negara anggota,” Luciano Zaccara, seorang peneliti politik Teluk di Universitas Qatar, mengatakan kepada Al Jazeera.

6 Warga Israel Diberondong Tembakan dari Dalam Mobil

Redaktur: Deddy Purwanto

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Sedikitnya enam pemukim Yahudi terluka dalam sebuah penembakan di Tepi Barat yang diduduki, kata tentara.

Para pemukim saat itu sedang berdiri di dekat “stasiun pendakian gunung” dekat pemukiman ilegal Ofra, The Jerusalem Post melaporkan.

Seorang wanita dalam kondisi kritis, kata pejabat medis.

“Tembakan dilepaskan dari kendaraan Palestina yang melintas menuju warga sipil Israel yang berdiri di stasiun bus,” kata tentara Israel. “Pasukan yang hadir di dekatnya membalas dengan menembak ke arah kendaraan tersangka, yang melarikan diri.”

Pasukan penjajah Israel masih mencari penyerang, katanya.

Baca juga: 

Layanan penyelamatan mengatakan seorang wanita berusia 21 tahun ditembak di bagian atas tubuhnya dan dalam kondisi kritis. Yang lain terluka termasuk dua gadis berusia 16 tahun yang terluka ringan.

Ofra dibangun di atas tanah milik desa Silwan dan Ein Yabroud.

Militer Israel mengatakan penembakan itu dilakukan dari “kendaraan Palestina yang lewat” di dekat pemukim yang berdiri di dekat persimpangan.

Ini adalah serangan pertama di Tepi Barat sejak 26 November ketika seorang warga Palestina menabrak tentara Israel dengan sebuah mobil dan melukai tiga dari mereka. Penyerang dalam insiden itu kemudian dibunuh oleh pasukan Israel.

Arab Saudi Tolak Kirim Tersangka Pembunuh Khashoggi ke Turki untuk Diadili

Redaktur: Deddy Purwanto

RIYADH (Jurnalislam.com) – Arab Saudi menetapkan tidak akan mengekstradisi tersangka dalam kasus Jamal Khashoggi ke Turki pada Ahad (9/12/2018) malam, kata menteri luar negeri negara itu.

“Kami tidak mengekstradisi warga kami,” kata menlu Saudi Adel al-Jubeir dalam konferensi pers Dewan Kerjasama Teluk ke-39 (Gulf Cooperation Council-GCC) ketika ditanya tentang surat perintah penangkapan.

Al-Jubeir mengatakan bahwa mereka yang bersalah telah dirujuk ke kantor kejaksaan Saudi tetapi dia tidak berkomentar tentang proses hukum dengan menggarisbawahi bahwa kantor kejaksaan memiliki juru bicaranya sendiri.

Selain itu, ia mengatakan bahwa Arab Saudi terbuka atas bukti apa pun untuk membantu penyelidikan dan akan mengumumkan setiap detail tentang kasus ini.

Baca juga: 

Pengadilan Istanbul pada hari Rabu mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk dua mantan pejabat Saudi atas pembunuhan Khashoggi.

Keputusan pengadilan dikeluarkan setelah Kepala Kantor Kejaksaan Umum Istanbul menuntut penangkapan Saud al-Qahtani, seorang pembantu utama putra mahkota, dan Ahmed al-Asiri, mantan wakil kepala intelijen, atas dugaan keterlibatan mereka dalam pembunuhan itu.

Khashoggi, seorang wartawan dan kolumnis Saudi untuk The Washington Post, hilang setelah memasuki Konsulat Saudi di Istanbul pada awal Oktober.

Setelah awalnya mengatakan dia meninggalkan konsulat dalam keadaan hidup, Arab Saudi mengaku beberapa pekan kemudian bahwa dia terbunuh di sana, menyalahkan kematiannya pada sekelompok tim Saudi yang melakukan operasi jahat.

Mengikuti keputusan kerajaan, Arab Saudi memecat lima pejabat senior, termasuk al-Qahtani dan al-Asiri.

Sudah 1.220 Demontran Ditangkap dalam Kerusuhan Kenaikan BBM di Perancis

Redaktur: Deddy Purwanto

PARIS (Jurnalislam.com) – Sekitar 118 pemrotes dan 17 petugas polisi terluka dalam unjukrasa Yellow Vest pada hari Sabtu (8/12/2018) di Prancis, kata Menteri Dalam Negeri Christophe Castaner kepada wartawan Sabtu malam.

Pada hari Ahad sore (9/12/2018), Kementerian Dalam Negeri memperbarui jumlah demonstran yang ambil bagian dalam protes nasional menjadi 136.000.

Menurut kementerian, 1.220 orang ditangkap selama demonstrasi.

Sebagai bagian dari tindakan keamanan yang ketat, lusinan kendaraan lapis baja dan 89.000 pasukan – termasuk 8.000 pasukan di Paris saja – ditugaskan.

Pada hari Sabtu, para pengunjuk rasa mengenakan rompi kuning terang – dijuluki Yellow Vest – berkumpul di sepanjang Champs-Elysees yang terkenal di ibukota Paris, menyebabkan ditutupnya  toko-toko, restoran, dan bank.

Polisi Prancis menggunakan semprotan lada menghadapi pengunjuk rasa di sepanjang Champs-Elysees.

Baca juga:

Sejak 17 November, ribuan demonstran berkumpul di kota-kota besar Prancis termasuk Paris untuk memprotes kenaikan pajak bahan bakar kontroversial Presiden Emmanuel Macron dan situasi ekonomi yang memburuk.

Para demonstran, yang umumnya tinggal di daerah pedesaan karena harga sewa yang tinggi di kota-kota, telah meminta Macron untuk memotong pajak bahan bakar dan mengurangi kesulitan ekonomi mereka.

Menurut survei baru-baru ini, 84 persen orang Prancis – kebanyakan dari kelompok berpendapatan menengah – mendukung protes.

Harga bahan bakar di Prancis telah meningkat lebih dari 20 persen tahun ini.

Begini Pembicaraan Damai Perdana antara Syiah Houthi dengan Koalisi Arab

Redaktur: Deddy Purwanto

RIMBO (Jurnalislam.com) – Menteri luar negeri Yaman memicu kemarahan di negara asalnya setelah ia menuntut pemberontak Syiah Houthi, yang menguasai ibukota dan banyak wilayah, umtuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah Yaman yang diasingkan.

Berbicara di perundingan perdamaian yang disponsori PBB di kota Swedia, Rimbo, Khaled al-Yamani memberi sedikit indikasi bahwa ia akan menawarkan konsesi kepada lawan-lawannya setelah hari pertama perundingan perdamaian diadakan dalam hampir dua tahun.

“Mereka [Houthi] harus mundur dari lembaga negara dan menyerahkan kekuasaan kembali ke pemerintah yang sah,” kata al-Yamani kepada Al Jazeera.

“Mereka harus menghormati kehendak komunitas internasional dan menyerahkan senjata, amunisi dan misil mereka.”

Pejabat dari pemerintahan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi dan perwakilan dari gerakan Houthi mengadakan diskusi tertutup dengan PBB hingga 14 Desember guna membahas cara-cara untuk mengakhiri pertempuran yang telah menewaskan sekitar 56.000 orang.

“Ini adalah [Resolusi Dewan Keamanan PBB] 2216 dan tidak lebih dari itu,” kata al-Yamani.

“Selain itu, tidak akan ada penyelesaian, tidak ada solusi.”

Kaum Syiah Houthi sebelumnya menolak untuk mematuhi Resolusi PBB 2216, yang menetapkan mereka mundur dari daerah yang mereka rebut pada tahun 2014 dan menyerahkan senjata berat kepada pemerintah.

Pemberontak Houthi mengklaim bahwa mereka memiliki mandat yang populer untuk memerintah Yaman dan mengatakanbahwa  Hadi, yang ditunjuk pada 2012 untuk memerintah negara itu selama periode sementara dua tahun, telah kehilangan legitimasinya.

Baca juga: 

Ketika ditanya oleh Al Jazeera tentang proposal Houthi untuk menggantikan kursi kepresidenan dengan dewan kepresidenan, Yamani mengecam, menyebut ide itu “omong kosong”.

Penduduk di ibu kota mengkritik pernyataan al-Yamani yang mengatakan tampaknya pemerintah mencoba menyabotase negosiasi sebelum mereka dimulai.

Mohammad al-Ghabsi, seorang wartawan di koran al-Thawra mengatakan: “Al-Yamani mewakili ‘legitimasi’ [pemerintah Yaman], yang berada di ibukota Saudi, dengan memobilisasi tentara dan senjata dunia untuk mencoba mengembalikannya kepada orang-orang Yaman, tetapi mereka [warga Yaman] meludahkannya dan melemparkannya ke luar perbatasan mereka, secara politik dan geografis.

“Dia, dan pihak lain yang seperti dia, yang sama-sama menghempaskan diri di pelukan Riyadh dan Abu Dhabi – memiliki peran yang sudah ditentukan, dia tidak dapat melampaui batas-batas yang ditetapkan untuknya dan juga tidak dapat membacakan skrip yang berbeda dari yang diserahkan kepada dia.”

Penduduk lain mengatakan mengejutkan bahwa al-Yamani akan membuat pernyataan seperti itu dan tidak fokus pada ketidakmampuan pemerintahnya untuk kembali ke Aden, di mana menteri luar negeri berasal.

“Dia tidak dapat kembali ke kampung halamannya dan mengetahui hal ini dengan baik, jadi bagaimana dia berpikir dapat kembali ke Yaman dan mengambil kota-kota kami,” katanya meminta anonimitas.

Hadi dan sebagian besar pemerintahannya bermarkas di Riyadh sejak 2015 ketika Houthis, bekerja sama dengan pasukan yang setia pada pendahulu Hadi, mantan presiden Ali Abdullah Saleh, merebut Sanaa dan sebagian besar wilayah negara itu.

Arab Saudi, bersama dengan beberapa negara Arab Sunni lainnya, kemudian campur tangan dalam konflik, meluncurkan serangan pemboman udara besar-besaran untuk memulihkan pemerintahan Hadi.

Merasakan kemajuan Houthi sebagai plot yang dirancang oleh Iran untuk mendestabilisasi kawasan, para analis memperkirakan pertempuran akan berlangsung hanya beberapa bulan.

Tapi setelah lebih dari tiga tahun, kekerasan tidak menunjukkan tanda-tanda mereda, dan malah telah menghabiskan miliaran dolar di pihak koalisi dan meninggalkan 22 juta orang penduduknya sangat membutuhkan bantuan kemanusia

Majelis Umum PBB Tolak Resolusi AS dan Israel untuk Kecam Hamas

Redaktur: Deddy Purwanto

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Majelis Umum PBB menolak resolusi yang disponsori AS pada hari Kamis (6/12/2018) yang berusaha mengutuk Hamas.

Resolusi yang didukung kuat oleh Israel dan AS tersebut membutuhkan dua pertiga mayoritas untuk lulus menyusul pemungutan suara sebelumnya di majelis.

Pemungutan suara akhirnya gagal melewati ambang yang lebih tinggi, dengan 87 negara memberikan suara dan 57 suara menentang. Tiga puluh tiga negara abstain.

Baca juga:

Resolusi itu adalah salah satu tindakan akhir utusan PBB terakhir Nikki Haley di badan internasional sebelum ia meninggalkan jabatannya pada akhir tahun.

Jason Greenblatt, Presiden AS Donald Trump, utusan perdamaian Timur Tengah, mengecam pemungutan suara itu, menyebutnya “benar-benar memalukan” di Twitter.

“@UN gagal mengutuk #Hamas bahkan setelah bertahun-tahun melakukan serangan melalui bom bunuh diri, penculikan, rudal, dan lainnya terhadap warga Israel. Tepuk tangan setelah pemungutan suara mengatakan itu semua,” katanya.

AQIM Rilis Bantahan atas Klaim Serangan Drone AS Bunuh Belasan Pejuangnya

Redaktur: Deddy Purwanto

LIBYA (Jurnalislam.com) – Al Qaeda di Islamic Maghreb (AQIM) telah merilis sebuah pernyataan yang membantah bahwa anggotanya tewas dalam serangan udara 29 November. Pernyataan itu disebarluaskan melalui media sosial dalam bahasa Arab dan Inggris, lansir Long War Journal, Kamis (6/12/2018).

“Kami [Al Qaeda di Maghreb Islam] menyangkal terkait dengan Muslim tak berdosa yang ditargetkan di Uwaynat di Libya barat daya, dan memohon agar Allah menutupi mereka dengan rahmat-Nya dan menerima mereka di antara para martir,” kata pernyataan itu.

“Kami mengkonfirmasi laporan media dari keterangan orang-orang terkemuka di daerah itu, bahwa mereka yang menjadi sasaran adalah sekelompok pemuda Tuareg tanpa kaitan dengan organisasi kami, di mana mereka berkumpul di rumah salah satu kerabat mereka yang telah diculik bersama dengan beberapa orang lain. Lalu mereka pergi – semoga Allah menerima mereka di antara para martir – dalam konvoi empat mobil,” pesan itu berlanjut. “Mereka [dibom] dengan tidak adil oleh salah satu drone Amerika yang melintas di atas kota Ubari pada waktu itu, dan drone itu memang jarang meninggalkan langit.”

Komando Afrika AS (AFRICOM) mengumumkan “serangan udara presisi” pada 29 November, mengatakan 11 “teroris” AQIM tewas dan tiga kendaraan hancur. “Pada saat ini, kami menilai tidak ada warga sipil yang terluka atau tewas dalam serangan ini.”

“AFRICOM akan melancarkan serangan presisi untuk menolak tempat berlindung teroris di Libya. Kami akan terus menekan jaringan mereka, dan mereka tetap rentan dimanapun mereka berada,” kata Korps Marinir AS Mayor Jenderal Gregg P. Olson, direktur operasi AFRICOM.

Sejauh ini, AFRICOM belum memberikan informasi tambahan tentang mereka yang menjadi sasaran atau terbunuh. Pemboman itu dilakukan dalam “koordinasi dengan the Libyan Government of National Accord (GNA)” – fakta ini dengan cepat digunakan AQIM untuk mengecam pemerintah yang berbasis di Tripoli.

Baca juga: 

AQIM mengatakan serangan udara sebagai bagian dari konspirasi Barat, yang dipimpin oleh Amerika dan Perancis, “untuk mengubah demografi dan kehadiran populasi Tuareg di selatan Libya.” Serangan tersebut diduga dimaksudkan “untuk mengusir” Tuareg “dari wilayah dan membawa mereka untuk melayani kepentingan penjajah Tentara Salib.”

Para jihadis al-Qaeda menyebut pemerintahan Fayez al-Sarraj sebagai rezim “boneka”, “yang dibentuk di belakang frigat penjajah Italia” untuk memberikan “perlindungan hukum” bagi “pasukan Amerika, Prancis, Italia dan lainnya di Maghreb kami tercinta.”

Pernyataan AQIM dimaksudkan untuk semakin mengobarkan protes di daerah tersebut. Pada 4 Desember, aksi protes lokal diselenggarakan untuk menyerukan GNA mengakhiri serangan udara. Menurut Reuters, yang mengutip “saksi dan peserta,” para pengunjuk rasa memegang poster-poster yang berbunyi “Africom menyerang warga sipil” dan “Africom membunuh anak-anak kita.”

Cabang al Qaeda itu ingin Tuareg tidak hanya memprotes pemboman, tetapi juga menentang pangkalan drone Amerika di Agadez, Niger.

“Kami juga menyerukan kepada semua anggota suku Tuareg untuk menentang kehadiran drone dan pangkalan Amerika yang tersebar di Maghreb Islam, terutama pangkalan ‘Agadez’ di utara Niger, di mana sebagian besar pesawat terbang keluar, oleh semua Syari’ah yang tersedia, karena drone ini membunuh saudara-saudara kita hanya berdasarkan kecurigaan,” kata pernyataan AQIM.

AQIM telah berafiliasi dengan Tuareg sejak bertahun-tahun. Pada Maret 2017, beberapa jihadis veteran mengumumkan pembentukan “Kelompok untuk Mendukung Islam dan Muslim” (Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, atau JNIM). JNIM dipimpin oleh Iyad Ag Ghaly, seorang Tuareg Mali yang secara terbuka menyatakan setia kepada Abu Musab Abdel Wadoud (Amir AQIM) dan Dr Ayman al Zawahiri, serta pemimpin keseluruhan Taliban, Syeikh Haibatullah Akhundzada.

Sebelum memimpin JNIM, Ghaly memimpin Anshar Dine, sebuah kelompok yang didukung oleh AQIM dan merupakan bagian dari rencana jangka panjang al Qaeda untuk membangun negara Islam di wilayah tersebut.