Berita Terkini

Pengamat: Elektabilitas Jokowi Akan Anjlok Jika Pembebasan Ustaz ABB Batal

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pengamat Politik Indonesia, Jaka Setiawan mengungkapkan elektabilitas Joko Widodo akan turun jika pemerintah tidak jadi membebaskan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir. Hal itu secara tegas ia sampaikan terkait adanya konferensi pers dari Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto yang menyatakan akan mengkaji ulang rencana pembebasan Tokoh Umat Islam tersebut.

“Kalau (pembebasan ABB) ini batal, basis elektoral jokowi di kalangan Islam sudah pasti semakin jeblok. Itu udah pasti,” ujar Jaka seperti dilansir Kiblat.net, Selasa (22/01/2019) pagi.

Namun, ketika pembebasan Ustadz ABB ini jadi dilakukan, jelas Jaka, Jokowi masih ada kesempatan untuk netral elektabilitasnya. Ia menyebut istilah ‘kosong kosong’. Tapi ketika Jokowi membatalkan pembebasan ini, maka akan semakin menambah citra buruk Jokowi.

“Jika dibatalkan, itu akan disebut sebagai pelecehan-pelecehan lagi dan upaya mempermainkan ulama yang sudah sangat senior dan berpengaruh di Indonesia,” ujarnya.

Lebih tegas lagi, Jaka melihat jika nantinya pembebasan Ustadz ABB dibatalkan, maka semakin jelas ketidakberpihakan Jokowi terhadap Islam, terlebih dengan mempermainkan suara ummat islam, dengan mempermainkan Ulama.

Bukan hanya di suara umat Islam saja yang akan turun jika Jokowi membatalkan pembebasan Ustadz ABB ini. Bahkan di kelompok yang tidak mendukung Ustadz ABB pun, Jokowi akan berkurang suaranya karena dinilai tidak konsisten atas kebijakan yang diambilnya.

“Inikan yang terpengaruh ada di dua pihak. Elektoral Islam, satu lagi elektoral yang tidak suka terhadap Ustadz Abu Bakar Ba’asyir. Jokowi akan dianggap tidak konsisten oleh kedua belah pihak ini. Ketika tidak konsisten, maka suara itu akan pergi, sebagian mungkin netral sebagian memihak kandidat yang lain yang konsisten dan bisa di pegang janji-janjinya,”.

Sebelumnya, Senin (21/01/2019) siang, Tim Pengacara Muslim bersama Ustadz Abdurrahim, Putra ABB mengadakan konferensi pers, salah satu materi nya adalah pembebasan Ustadz ABB yang diusulkan akan dilakukan hari Rabu. Ustadz Abdurrahim pun menjelaskan bahwa hari Selasa ini hanya tinggal mengurus masalah Administrasi saja.

Tiba-tiba, Senin malam, Menkopolhukam Wiranto mengadakan konfernsi pers yang menyatakan upaya pembebasan tersebut masih dikaji ulang. Dalam konferensi pers (konpers) yang dilakukan selepas azan Maghrib di Kantor Kemenko Polhukam, Wiranto mengatakan Presiden sangat memahami permintaan keluarga untuk pembebasan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir. Pertimbangananya dilakukan atas dasar kemanusiaan.

“Namun, tentunya masih perlu dipertimbangkan dari aspek-aspek lainnya,” ujar Wiranto, Senin (21/01/2019) dilansir Republika.

Memaknai Pernyataan Wiranto Soal Pembebasan Ustaz ABB

Oleh: Harits Abu Ulya
Pengamat Terorisme & Intelijen, Direktur The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA)

JURNIS – Akhirnya pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto mengeluarkan pernyataan resmi terkait wacana pembebasan Ustaz Abu Bakar Ba’asyir (ABB) dengan dua substansi utama: “(Pembebasan Ba’asyir) masih perlu dipertimbangkan dari aspek-aspek lainnya. Seperti aspek ideologi Pancasila, NKRI, hukum dan lain sebagainya,”. Dan: “Oleh karena itu, Presiden memerintahkan kepada pejabat terkait untuk segera melakukan kajian secara lebih mendalam dan komprehensif guna merespons permintaan tersebut,”.

Sudah bisa dipastikan pernyataan diatas memantik perdebatan publik secara luas.

Bagaimanakah menalar statemen Menkopolhukam diatas? Berikut catatan kritis saya:

[1]. Diksi “dipertimbangkan” dan “kajian” pada kontek frase statemen Menkopolhukam memberi indikasi makna; Pertama, wacana pembebasan ustad ABB itu di batalkan. Kedua, wacana pembebasan ustad ABB di tunda sampai waktu yang tidak bisa dipastikan. Ketiga, pemerintah berusaha mencari jalan tengah menimbang plus minusnya bagi semua pihak terutama bagi kepentingan rezim.

[2]. Kasus ini menunjukkan kapasitas managerial seorang Presiden Jokowi mengelola pemerintahan sangat problematik. Bisa saja dalam kontek ini seorang Yusril Ihza Mahendra akan di salahkan karena dianggap tidak kordinasi dan sebagainya. Tapi publik paham karena YIM bukan siapa-siapa dalam pemerintahan Jokowi, namun sungguh apa yang di lakukan YIM bukan berdiri sendiri tapi ada sosok Presiden di belakangnya. Dan apa yang di lakukan YIM adalah menterjemahkan hak dan keinginan pribadi Jokowi sebagai presiden.

[3]. Wacana kebijakan politik Jokowi membebaskan ustad ABB akhirnya betul-betul di sadari sangat blunder. Karenanya butuh dipertimbakan dan dilakukan kajian lagi. Kenapa demikian?

Ternyata isu kemanusian, penghormatan pada ulama dan bahasa-bahasa positif lain yang menjadi substansi narasi dari latar belakang pembebasan betul-betul di hadapkan pada ragam kepentingan yang paradok. Pertama; keputusan Jokowi tidak bisa dipastikan untuk mendongkrak elektabilitas sebagai modal di kontestasi pilpres 2019, bahkan bisa sebaliknya menggerus basis dukungan Jokowi dari pemilih setia sebelumnya. Perdebatan dan ketidakselarasan TKN Jokowi dengan rencana pembebasan ustad ABB menjadi indikasi kuat adanya irisan kepentingan pilpres 2019 dengan pernyataan resmi pemerintah via menkopolhukam.

Kedua; tekanan asing yaitu Amerika dan sekutunya demikian kuat kepada pemerintah Indonesia khususnya kepada kemenkopolhukam dan Kemenkumham. Bisa jadi Indonesia takut dengan ragam sanksi atau embargo dari Amerika dan sekutunya. Dan lagi-lagi statemen Wiranto mengkonfirmasi indikasi adanya tekanan tersebut, dan kadaulatan Indonesia sangat kritis. Harusnya Presiden Jokowi tampil ke depan, tidak perlu “lepas tangan” dan menyerahkan kepada menteri-menterinya untuk merancang narasi agar meyakinkan publik mau memaklumi bahwa kebijakan Presiden tidak ada yang salah jika menimbang dan mengkaji ulang.

[4]. Sikap pemerintah akan membuka pintu lebar-lebar kritikan keras dan tajam dari ragam kalangan dan dengan beragam motif. Jika benar-benar batal rencana pembebasan ustad ABB maka reputasi dan integritas Jokowi sebagai presiden bisa hancur sehancur-hancurnya. Publik akan menggugat konsistensi seorang Presiden. Jika hal ini dianggap remeh oleh presiden Jokowi atau orang-orang disekelilingnya, maka jangan lupa peristiwa ini juga akan mengkofirmasi statemen ustad ABB selama ini bahwa kasusnya adalah pesanan pihak Asing (Amerika dan sekutunya). Dan pemerintah Indonesia hanya seperti budak yang harus taat kepada tuannya.

Dan jelas bahwa umat Islam sebagian besar akan kecewa dan makin mengkristalkan spirit untuk menggulingkan Rezim Jokowi di pilpres 2019.

[5]. Akan muncul penalaran liar; apakah ini permainan politik tingkat tinggi? Ada design untuk memenangkan pilpres 2019 melalui isu terorisme. Membuat kebijakan yang memantik kehadiran intervensi asing sekaligus di sana akan ada bergaining untuk mendapatkan keuntungan dan dukungan dikepentingan politik domestik. Dan pihak asing serta aktor-aktor domestik opuntunir juga bisa meraup keuntungam dari proyek globar war on terrorism dimana ustad ABB terus di branding menjadi icon isu terorisme di kawasan Pasific.

Akhirnya publik akan melihat bagaimana ending dari semua ini. Akankah rasa kemanusiaan dan atas nama kedaulatan NKRI dikalahkan oleh kepentingan politik pragmatis 2019, kepentingan kelompok opurtunis dan asing?[]

Setelah Bebas, Tak Sembarang Orang Bisa Temui Ustaz ABB

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kuasa hukum Ustaz Abu Bakar Ba’asyir (ABB), Achmad Michdan mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan rencana pengamanan untuk beliau jika telah bebas dari penjara.

Pihaknya akan memastikan agar tidak sembarang orang bisa bertemu Ustaz ABB, baik untuk mendengarkan ceramahnya maupun bertemu dan berbicara dengan ulama 81 tahun tersebut.

Michdan khawatir ada orang yang meminta fatwa Ba’asyir dan hal itu kemudian dimaknai sebagai anjuran melakukan aksi teror.

“Kami tahu banyak orang datang kemudian dia mau cari apa yang disampaikan ustaz kemudian dia akan memutarbalikannya. Ini yang akan kita jaga,” kata Michdan di Jakarta, Senin (21/01/2019).

Michdan yakin akan ada banyak orang yang memanfaatkan, memanipulasi, dan akan kemudian membuat teror. “Ini yang akan kami jaga,” pungkasnya.

Terkait kepulangan Ustaz ABB, tim kuasa hukum telah mengajukan agar hari Rabu, 23 Januari besok Ustaz ABB sudah bisa pulang ke Solo. 

Kondisi Ustaz Abu Bakar Ba’asyir Sudah Sangat Sepuh dan Sakit

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ustaz Abdul Rochim Ba’asyir, Putra Ustadz Abu Bakar Ba’asyir (ABB) menjelaskan kondisi ayahnya saat menjalani pidana di Lapas Gunung Sindur, Bogor. Ustaz Iim, sapaanya, mengatakan Ustaz ABB sudah sangat sepuh dan sakit. Bahkan, penyakit ABB hampir dari seluruh bagian tubuhnya.

“Saya tahu betul masalah ini, mulai dari kaki hingga kepala. Kaki yang bengkak karena masalah urat vena, lutut terjadi pengapuran, pinggang yang setiap hari Ustaz Abu keluhkan mengalami kram dari perut sampai pinggang, kepala yang pusing pada waktu-waktu tertentu,” paparnya dalam konferensi pers bersama Tim Pengacara Muslim di Jakarta Selatan, Senin (21/01/2019).

“Beliau sehat tapi sehatnya orang tua. Orang yang berumur 81 tahun masehi, dan 83 tahun hijriah. Begitulah kondisinya. Ini sudah wajar sekali dan kami kira presiden harusnya mengambil langkah ini atas nama kemanusiaan dan mengembalikan beliau kepada keluarganya, dan semoga Allah mudahkan prosesnya,” lanjutnya.

Karenanya, sejak awal rencana ini muncul, pihak keluarga dan Tim Pengacara Muslim (TPM) menegaskan bahwa pembebasan ini tidak terkait dengan masalah politik. Meskipun pihak keluarga sadar bahwa posisinya sekarang menuju pilpres, dan pasti ada tarik menarik kepentingan, tetapi pembebasan ini murni karena masalah kemanusiaan.

Ahmad Michdan, anggota TPM menambahkan bahwa ketika keluar rencana pembebasan ini, Ustaz ABB mengatakan kepada pengacara secara tegas tentang perawatan kesehatan Ustadz Abu selanjutnya. Selama ini, para tahanan terduga terorisme selalu dipersulit ketika menjalani pengobatan.

“Pak saya ini sedang sakit, kalau bisa, sebelum saya keluar, bisa mendapatkan rekomendasi untuk konsultasi ke pihak kedokteran, itu yang dipertegas Ustadz Abu Bakar Ba’asyir ketika bertemu kami,” ujar Michdan.

Terakhir, Michdan mengungkapkan bahwa pihak pengacara terus berkoordinasi dengan tim dokter dari organisasi kemanusiaan Mer-C (Medical Emergency Rescue Committe). Ia meminta tolong untuk disiapkan tim dokter yang mengawasi kepulangan Ustaz ABB nantinya.

“Kita usulkan kepulangannya hari Rabu, agar tidak menjadi polemik juga. Ada tim dokter yang mengawasi, dan juga disiapkan rujukan-rujukan dimana beliau bisa dirujuk, medical record yang dibawa, rumah sakit yang disiapkan di Solo nanti,” tukasnya.

Reporter: Muhammad Jundii | INA (Islamic News Agency)

Kuasa Hukum Minta Ustaz ABB Dipulangkan Hari Rabu

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Atas alasan kemanusiaan dan faktor kesehatan, Presiden Jokowi menyetujui pembebasan tanpa syarat Ustaz Abu Bakar Ba’asyir (ABB). Kuasa hukum Ustaz ABB mengusulkan agar pembebasannya dilakukan pada hari Rabu, 23 Januari 2019.

“Kami mengusulkan Rabu. Sekali lagi, kami mengusulkan Rabu keluar. Kami mempersiapkan Rabu,” kata kuasa hukum Ustaz ABB, Achmad Michdan di Kantor Law Office of Mahendradatta, Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019).

Menurutnya, hal itu sejalan dengan janji yang diungkapkan penasehat hukum pribadi Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, agar proses pembebasan dapat selesai pada pekan ini.

Namun, kuasa hukum menegaskan bahwa teknis dan keputusan pembebasan masih berada di pihak pemerintah.

“Mudah-mudahan ini lancar karena sudah lama kami berupaya supaya Ustaz Abu bisa berada di rumah,” tuturnya.

Sebelumnya, Ustaz Abu Bakar Ba’asyir divonis 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2011 lalu. Pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jateng itu, dituduh menggerakkan orang lain dalam penggunaan dana untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Sejak vonis, Ustaz ABB telah menjalani hukuman kurang lebih 9 tahun di penjara.

Semula, ia ditahan di Lapas Pasir Putih, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Namun, karena kondisi kesehatan yang menurun, Ustaz ABB dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat pada 2016 lalu.

Dua Kota di Filipina Selatan Dukung Undang-undang Islam Bangsamoro

Redaktur: Deddy Purwanto

KOTA COTABATO (Jurnalislam.com) – Dua kota di Filipina selatan, tempat berlangsungnya plebisit bersejarah, telah memilih hari Senin (21/1/2019) untuk mendukung otonomi komprehensif bagi Muslim Bangsamoro, menurut hasil tidak resmi, lansir Anadolu Agency.

Kota Cotabato dan Isabela telah memilih mendukung Undang-Undang Organik Bangsamoro (BOL), undang-undang Syariah, yang akan menggantikan Daerah Otonom di Muslim Mindanao (Autonomous Region in Muslim Mindanao-ARMM) yang telah ada sebelumnya dengan Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao (the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao-BARMM).

Kedua kota tersebut tidak terletak di ARMM – yang terdiri dari lima provinsi di wilayah tersebut – namun, namun dengan menyatakan “Setuju” akan memungkinkan mereka untuk menjadi bagian dari BARMM, otonomi komprehensif Moro Muslim yang telah lama ditunggu-tunggu.

Setelah RUU disahkan, BARMM akan dibuat.

Baca juga: 

BOL diatur untuk meningkatkan keuntungan hukum dan ekonomi bagi umat Islam di wilayah tersebut.

Dengan berdirinya pemerintah Bangsamoro, pengadilan hukum Islam akan dibuka di wilayah tersebut.

Otoritas regional akan diserahkan dari ibukota Manila ke pemerintah Bangsamoro.

Ketika BOL disahkan, kelompok Front Pembebasan Islam Moro (the Moro Islamic Liberation Front-MILF) juga akan menonaktifkan 40.000 pejuang Angkatan Bersenjata Islam Bangsamoro (Bangsamoro Islamic Armed Forces-BIAFF).

Erdogan: Kami Tidak akan Biarkan Zona Aman Suriah Jadi Kubangan Lain Melawan Turki

Redaktur: Deddy Purwanto

ANKARA (Jurnalislam.com) – Ankara tidak akan pernah membiarkan zona aman di Suriah diubah menjadi “area kubangan” melawan Turki, kata Presiden Recep Tayyip Erdogan, Senin (21/1/2019).

“Kami tidak pernah dapat mengizinkan implementasi zona aman [yang akan didirikan di Suriah utara] untuk diubah menjadi kubangan lain terhadap negara kami,” kata Erdogan pada pertemuan Uni Turki Kamar Dagang dan Komoditas (the Turkish Union of Chambers and Commodity Exchanges/TOBB) di ibukota Ankara.

Erdogan mengatakan Ankara tidak menentang pembentukan zona aman 30 kilometer (20 mil) di Suriah utara dekat perbatasan Turki, dan menambahkan tujuan zona aman seharusnya menjaga organisasi teroris (PYD/YPG) jauh dari perbatasan Turki.

Presiden mengatakan Turki tidak mengincar integritas teritorial Suriah, seraya menambahkan ia juga akan membahas masalah ini dengan timpalannya dari Rusia Vladimir Putin di Moskow dalam beberapa hari mendatang.

Tentang kemungkinan operasi militer Turki di Timur Sungai Eufrat, Erdogan mengatakan hampir semua persiapan telah selesai.

Erdogan mengatakan mereka yang mendesak Turki untuk tidak memasuki Afrin tahun lalu bermaksud menjauhkan Turki dari daerah itu untuk melakukan beberapa “persiapan”.

“Kami mengalami hal yang sama selama Operasi Euphrates Shield. Kami melihat dengan jelas ketika kami mengambil kendali atas daerah-daerah ini – bahwa mereka yang menghabiskan waktu kita begitu lama sebenarnya bertujuan untuk menembus perbatasan kita menggunakan kelompok teror seperti IS, PKK dan YPG.”

Baca juga: 

Dia mengatakan masalah yang sama sedang dihadapi di Manbij akhir-akhir ini dan “mereka yang terus-menerus berusaha menjauhkan Turki dari daerah-daerah ini sebenarnya bertujuan untuk memperkuat kelompok-kelompok teroris.”

Erdogan menuduh “mereka yang diam terhadap kekuatan dan kelompok-kelompok teroris yang merobek Suriah dan menyuarakan keluhan mereka terhadap kehadiran Turki di kawasan” adalah pihak yang menjadi bagian dari permainan ini.

Sebuah misi di timur Sungai Efrat, yang telah disarankan oleh kepemimpinan Turki selama berbulan-bulan, akan mengikuti dua operasi lintas-perbatasan Turki yang sukses ke Suriah sejak 2016 – Operasi Euphrates Shield dan Olive Branch – yang dimaksudkan untuk membasmi kehadiran YPG / PKK dan Teroris IS di dekat perbatasan Turki.

Dalam lebih dari 30 tahun aksi terornya melawan Turki, PKK – yang terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Turki dan UE – bertanggung jawab atas kematian sekitar 40.000 orang, termasuk wanita dan anak-anak. YPG adalah cabang PKK di Suriah.

Pemimpin Turki menambahkan bahwa “tidak mungkin aman tanpa menjadi kuat” dan menunjuk operasi lintas batas negaranya di Suriah dan Irak.

“Seperti leluhurnya, Turki percaya bahwa keselamatan tidak dimulai dari perbatasannya tetapi dari luar perbatasannya.”

“Mereka yang telah melakukan serangan sekecil apa pun di negara kita, akan membayar harga yang mahal. Khususnya IS, YPG, PYD, semuanya akan membayar harga yang mahal,” kata Erdogan.

Mantan Imam dan Dai Masjid Nabawi Meninggal di Penjara Saudi dalam Kondisi Buruk

Redaktur: Deddy Purwanto

ARAB SAUDI (Jurnalislam.com) – Seorang imam dan da’i terkemuka Masjid Nabawi Madinah telah meninggal di penjara, dilaporkan akibat ditahan dalam kondisi yang buruk, kata para aktivis.

Syeikh Ahmed al-Amari, mantan dekan Sekolah Tinggi Al-Quran di Universitas Islam Madinah (the Quran College in the Islamic University of Madinah), meninggal pada hari Ahad (20/1/2019), lebih dari lima bulan setelah ia ditangkap, kata kelompok advokasi media sosial, Tahanan Hati Nurani (Prisoners of Conscience), yang memantau dan mendokumentasikan penangkapan da’i dan ulama Saudi.

Kelompok itu menuduh otoritas penjara Saudi “sengaja mengabaikan” ulama berusia 69 tahun tersebut dan “menyebabkan kematiannya”.

Yahya Assiri, direktur kelompok hak asasi ALQST yang berbasis di London, mengatakan Syeikh al-Amari ditangkap dari rumahnya pada bulan Agustus di tengah tindakan keras yang juga termasuk penangkapan salah satu rekan dekatnya, cendekiawan Muslim Safar al-Hawali.

Al-Hawali, 68 tahun, ditahan tak lama setelah ia menerbitkan buku setebal 3.000 halaman yang termasuk menyerang Pangeran Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) dan keluarga kerajaan Saudi yang berkuasa atas hubungan mereka dengan Israel.

Baca juga: 

Sejumlah akun media sosial menuduh kematian al-Amari karena kelalaian medis, namun Assiri mengatakan kepada Middle East Eye (MEE) bahwa Imam ditahan di sel isolasi dan “tiba-tiba dipindahkan dari penjara Dhahban ke Kompleks Medis Raja Abdullah di Jeddah pada 2 Januari setelah pendarahan otak”.

“Saya percaya ini adalah kasus pembunuhan di tahanan, bukan kelalaian medis,” kata Assiri kepada MEE.

Arab Saudi belum mengeluarkan pernyataan resmi tentang masalah ini.

Kerajaan itu menghadapi peningkatan pengawasan sejak pembunuhan jurnalis pembangkang Jamal Khashoggi di dalam konsulat Saudi di Istanbul pada Oktober.

Setelah mengeluarkan beberapa pernyataan yang saling bertentangan, Arab Saudi akhirnya mengakui bahwa ia terbunuh dalam operasi rendisi yang gagal dan tubuhnya kemudian dipotong-potong.

Jaksa penuntut umum di Arab Saudi saat ini mengupayakan hukuman mati bagi cendekiawan Muslim Salman al-Awdah, yang sebelumnya menyerukan pemilihan dan pemisahan kekuasaan – tuntutan yang dianggap provokasi berbahaya di kerajaan Saudi.

Awdah, yang oleh para pakar PBB gambarkan sebagai “reformis,” dipenjara lebih dari setahun yang lalu, tak lama setelah MBS melancarkan tindakan keras terhadap perbedaan pendapat dan memberlakukan blokade darat, laut, dan udara terhadap tetangga kerajaan di Teluk, Qatar.

Arab Saudi, yang melarang protes publik dan partai politik, telah melakukan penumpasan besar-besaran terhadap perbedaan pendapat, dengan puluhan pemimpin agama, intelektual dan aktivis hak-hak perempuan ditangkap selama dua tahun terakhir.

Di antara mereka yang ditangkap adalah da’i Awad al-Qarni, Farhan al-Malki dan Mostafa Hassan.

Taliban Serang Pangkalan Militer, 126 Pasukan Tewas

Redaktur: Deddy Purwanto

AFGHANISTAN (Jurnalislam.com) – Lebih dari 100 anggota pasukan Afghanistan bentukan AS terbunuh ketika pejuang bersenjata Taliban menyerang sebuah pangkalan militer dan pusat pelatihan polisi di luar Kabul pada hari Senin (21/1/2019), kata seorang pejabat senior kementerian pertahanan.

“Kami memiliki informasi bahwa 126 orang telah tewas dalam ledakan di dalam pusat pelatihan militer,” kata pejabat itu, yang tidak bersedia disebutkan namanya, kepada kantor berita Reuters tentang serangan di Maidan Shahr, ibukota provinsi Wardak.

Maidan Shahr berjarak sekitar 44 km barat daya Kabul, di sepanjang jalan raya Ghazni-Kabul.

Seorang pejabat provinsi juga mengatakan kepada Reuters bahwa jumlah korban tewas lebih dari 100.

Seorang juru bicara pemerintah menolak berkomentar. Sebelumnya, pemerintah mengatakan 12 orang tewas.

Beberapa yang terluka berada di rumah sakit provinsi, sementara yang menderita luka lebih serius dirawat di Kabul, kata Salem Asgherkhail, kepala departemen kesehatan masyarakat daerah itu.

Baca juga: 

Taliban mengaku bertanggung jawab atas serangan terkoordinasi, yang dilakukan dengan menggunakan bom mobil yang meledak di gerbang pangkalan di Maidan Shahr, menurut Nasrat Rahimi, wakil juru bicara Kementerian Dalam Negeri.

Pejuang Taliban kemudian bergerak masuk. Taktik seperti itu sering digunakan kelompok tersebut dalam banyak serangan sebelumnya.

Serangan itu terjadi sehari setelah serangan Taliban di provinsi tetangga, Logar, menewaskan delapan pasukan Afghanistan.

Taliban telah melakukan serangan dalam beberapa bulan terakhir, menyerang target militer di seluruh negeri dalam upaya nyata untuk memperluas pengaruh mereka dan mungkin untuk mendapatkan lebih banyak pengaruh dalam setiap pembicaraan perdamaian di masa depan.

Menurut data dari Inspektur Jenderal Khusus AS untuk Rekonstruksi Afghanistan (Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction-SIGAR), Taliban mengendalikan atau sedang berjuang merebut hampir setengah dari Afghanistan.

Sejak Juli, AS telah mencoba memulai kembali proses perdamaian dengan Taliban. Para pejabat AS telah bertemu dengan perwakilan Taliban di sejumlah negara. Taliban menolak untuk bertemu dengan pejabat pemerintah Afghanistan, menyebut mereka sebagai “boneka AS”.

Senator AS Lindsey Graham mengatakan di Pakistan pada hari Ahad Presiden Donald Trump harus bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan sesegera mungkin untuk memulihkan hubungan AS yang sangat sulit dan mendorong penyelesaian damai di Afghanistan.

Hubungan AS dengan Pakistan telah tegang oleh kecurigaan bahwa unsur-unsur dalam pembentukan Pakistan membantu Taliban, sebuah tuduhan yang disangkal keras oleh Islamabad. Namun, hubungan tampaknya membaik dalam beberapa bulan terakhir di tengah upaya untuk mendorong Imarah Islam Afghanistan menuju kesepakatan damai.

Ustaz ABB Bebas, Wiranto Minta Presiden Kaji Ulang, Yusril: Ada yang Tidak Paham

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

 

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, menilai keputusan presiden membebaskan Ustaz Abu Bakar Ba’asyir dinilai sebagai langkah yang ‘grasak-grusu’.

“Presiden kan tidak boleh ‘grasa-grusu’. Jadi ya harus mempertimbangkan aspek lainnya,” ujar Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (21/1/2019).

Wiranto meminta presiden harus mempertimbangkan aspek lain seperti aspek ideologi Pancasila, NKRI, hukum dan lain sebagainya.

“Oleh karena itu, Presiden memerintahkan kepada pejabat terkait untuk segera melakukan kajian secara lebih mendalam dan komprehensif guna merespons permintaan tersebut,” ujar Wiranto.

Sementara itu, pengacara pasangan Jokowi-Ma’ruf, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Ustaz ABB memiliki hak untuk dibebaskan dari penjara dan langkah ini tidak bertentangan dengan perudang-undangan. Hak bebas Ustaz ABB, kata dia, sudah muncul pada Desember tahun lalu.

“Wajar saja kalau terjadi perdebatan tentang pembebasan Ustaz Abu Bakar Ba’asyir. Mungkin masih ada pihak yang tidak paham sehinga berpolemik,” katanya seperti dilansir Tempo, Senin (21/1/2019).

Secara normatif, kata Yusril, narapidana memiliki hak bebas bilamana sudah menjalani dua pertiga masa hukuman dan dinilai baik selama di penjara. Yusril menegaskan, hak bebas Baasyir sudah bisa diterima pada Desember 2018, tetapi ada syarat yang tidak terpenuhi maka tidak dilaksanakan.