Ketua Pembebasan Islam Moro Sambut Baik Ratifikasi Undang-undang Bangsamoro

Ketua Pembebasan Islam Moro Sambut Baik Ratifikasi Undang-undang Bangsamoro

FILIPINA (Jurnalislam.com) – Ketua Front Pembebasan Islam Moro (Moro Islamic Liberation Front-MILF) Haji Murad Ibrahim menyambut ratifikasi UU Bangsamoro – sebuah bagian kunci dari undang-undang untuk otonomi yang diperluas di wilayah Filipina selatan.

“Kami hampir mencapai tonggak lain dalam perjuangan revolusioner kami,” kata Ibrahim dalam wawancara dengan Asosiasi Koresponden Asing Filipina (the Foreign Correspondents’ Association of the Philippines), yang diterbitkan di akun Twitter-nya, lansir Anadolu Agency, Selasa (24/7/2018).

“Kami telah menghabiskan seluruh bagian terbaik dari hidup kami dalam perjuangan; sebagai pribadi, kecenderungannya adalah untuk bertanya apakah kami sudah dapat pensiun. Tetapi kami tahu bahwa akan ada lebih banyak tantangan perjuangan di masa depan.

Siapkan Serangan Terakhir di Marawi, Militer Filipina Minta Bantuan Pejuang Islam Moro

“Jadi kita harus memaksa diri untuk terus bekerja agar Bangsamoro benar-benar berdiri,” katanya, sambil menyatakan bahwa ia berharap perjanjian damai itu menjadi yang terakhir.

“Kami terus menjunjung proses perdamaian selama kami melihatnya dapat bergerak maju.”

Ketua MILF tersebut juga mengatakan, “Turki sangat aktif dalam mendukung proses normalisasi”.

“Kami melihat sekarang bahwa undang-undang yang akan disahkan adalah awal yang baik yang dapat kami tangani, tetapi MILF masih akan melakukan konsultasi dengan warga kami. Keberhasilan apapun akan melalui dukungan mayoritas rakyat kami,” katanya.

Dia juga mengatakan diskusi lebih lanjut tentang bagaimana pendekatan dekomisioning akan dilakukan ketika MILF “pada umumnya setuju” dengan dekomisioning.

Kelompok-kelompok sempalan di kawasan itu “memanfaatkan kegagalan proses perdamaian di masa lalu,” katanya.

“Kami yakin bahwa jika ada solusi politik yang dapat diterima oleh Bangsamoro, mereka akan dibawa ke arus utama; tidak ada pilihan bagi mereka tetapi untuk bergabung dengan [Bangsamoro],” katanya.

Pejuang Islam Moro ajak Oposisi Bersenjata Lainnya untuk Meletakan Senjata

Ibrahim juga membahas masalah pendidikan, menyatakan itu akan menjadi prioritas karena wilayah tertinggal di sektor itu.

“Satu-satunya cara untuk membuat orang-orang kami mendukung proses perdamaian adalah agar mereka memahami bahwa mereka akan mendapat manfaat dari itu,” katanya.

Haji Murad Ibrahim

“Tantangan berikutnya adalah plebisit. Tapi setelah 40 tahun menghadapi tantangan, kami yakin bahwa kami dapat melampaui tantangan berikutnya.”

Setelah penundaan satu hari, bagian kunci dari undang-undang untuk otonomi yang diperluas di wilayah Filipina selatan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Selasa, dan akan ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte.

Langkah ini, yang bertujuan untuk memberikan otonomi yang lebih luas bagi Bangsamoro – sebuah istilah kolektif untuk Muslim Filipina – akan menggantikan Daerah Otonom yang ada di Mindanao Muslim dengan Daerah Otonomi Bangsamoro – sebuah wilayah dengan kekuatan politik dan fiskal yang lebih besar, termasuk dana hibah tahunan yang lebih besar, yaitu setara dengan lima persen dari total pengumpulan pendapatan internal nasional.

Front Pembebasan Islam Moro, kelompok pejuang Islam Moro terbesar di Filipina, telah menempa UU Bangsamoro dengan perwakilan pemerintah sebagai salah satu persyaratan perjanjian damai yang ditandatangani pada tahun 2014 dengan Presiden Benigno Aquino III.

Bagikan
Close X