Berita Terkini

Ekstradisi Ditolak Arab, Direktur Komunikasi: Saudi Menutupi Pembunuhan Khashoggi

Redaktur: Deddy Purwanto

ANKARA (Jurnalislam.com) – Penolakan Arab Saudi untuk mengekstradisi orang yang dicurigai sebagai pembunuh jurnalis Jamal Khashoggi “sangat mengecewakan,” kata direktur komunikasi presiden Turki pada hari Senin (10/12/2018).

Dalam sebuah pernyataan kepada Reuters, Fahrettin Altun menegaskan kembali seruan Turki untuk penyelidikan internasional terhadap kasus wartawan yang terbunuh tersebut, dengan mengatakan, “Dunia harus mencari keadilan untuk kasusnya di bawah hukum internasional”.

“Ini akan menjadi kepentingan terbaik masyarakat internasional untuk mencari keadilan bagi wartawan Saudi di bawah hukum internasional,” kata Altun seperti dikutip dalam laporan berita.

Menolak ekstradisi para tersangka pembunuhan hanya akan membenarkan mereka yang “percaya bahwa Arab Saudi berusaha menutupi pembunuhan itu,” tambahnya.

Dunia paham bahwa Konsul Jenderal Arab Saudi di Istanbul juga merupakan kaki tangan pembunuhan Jamal Khashoggi, kata Altun.

Baca juga: 

Pada hari Ahad, Arab Saudi menolak mengekstradisi tersangka dalam kasus Jamal Khashoggi ke Turki, Menteri Luar Negeri Turki, Adel al-Jubeir, mengatakan Ahad malam.

“Kami tidak mengekstradisi warga kami,” kata al-Jubeir dalam konferensi pers Dewan Kerjasama Teluk ke-39 (Gulf Cooperation Council-GCC) ketika ditanya tentang surat perintah penangkapan.

Khashoggi, seorang wartawan Saudi, dan kolumnis untuk The Washington Post, hilang setelah memasuki konsulat Saudi di Istanbul pada awal Oktober.

Setelah awalnya mengatakan dia meninggalkan konsulat dalam keadaan hidup, Arab Saudi mengaku beberapa pekan kemudian bahwa dia terbunuh di sana, menyalahkan kematiannya pada sekelompok tim Saudi yang melakukan operasi jahat.

Mengikuti keputusan kerajaan, Arab Saudi memecat lima pejabat senior, termasuk al-Qahtani dan al-Asiri.

KNSR Kembali Menuntut Keadilan Bagi Rohingya

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Dalam rangka hari Hak Asasi Manusia yang jatuh pada Senin (10/12/2018), Komite Nasional untuk Solidaritas Rohingya (KNSR) kembali menggelar aksi di depan Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta. Aksi ini merupakan lanjutan aksi yang di gelar pada Rabu (5/12/2018) kemarin. Kini, tak hanya diadakan dengan berorasi di depan kedubes Myanmar saja, KNSR dan berbagai elemen masyarakat lainnya juga akan melakukan aksi di depan kantor Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Jakarta.

Gelaran ini dilakukan karena sampai saat ini belum ada respons dari PBB maupun Myanmar mereaksi kekerasan dan pengusiran terhadap etnis Rohingya di tanahnya sendiri. Presiden KNSR Syuhelmaidi Syukur mengatakan jika KNSR maupun Indonesia bukan berarti memusuhi Myanmar. “Kami hanya menuntut Myanmar untuk menyelesaikan kekerasan terhadap Rohingya dan memberikan keadilan bagi etnis Rohingya” tegasnya, Senin (10/12/2018).

Adapun tuntutan yang diminta KNSR kepada Myanmar ialah menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan HAM Rohingya di sidang dewan PBB. Selain itu, Indonesia juga diminta untuk memutus hubungan diplomatik dengan Myanmar jika tidak menghentikan kekerasan ini. “Kalau Indonesia tegas menolak hubungan dengan Israel karena menjajah Palestina, lalu apa bedanya dengan Myanmar terhadap Rohingnya,” tambah Syuhelmaidi.

Saat ini, Tim Pencari Fakta utusan PBB telah mengantongi bukti kekerasan oleh enam jendral di balik pembantaian etnis Rohingya. Adapun enam orang itu ialah Jenderal Senior Min Aung Hlaing, Wakil Jenderal Senior Soe Win, Letnan Jenderal Aung Kyaw Zaw, Mayor Jenderal Maung Maung Soe, Brigadir Jenderal Aung Aung dan Brigadir Jenderal Than Oo. “Kami sangat mendesak PBB untuk mengadili orang yang paling bertanggung jawab itu,” jelas Syuhelmaidi.

Berdasarkan data Kantor Berita Perancis, AFP, kekerasan terhadap Rohingya yang terjadi pada 25 Agustus 2017 silam saja sudah memakan korban tewas lebih dari 1000 orang. Sedangkan lebih dari 270ribu orang melarikan diri ke Banglades. Angka ini jauh berbeda dengan jumlah yang dirilis pemerintah Myanmar yang hanya 400 orang.

Sedangkan dari rilis Medecins Sans Frontieres (MSF) mengungkapkan setelah satu bulan pascakekerasan Agustus 2017 itu, 6.700 orang diperkirakan tewas. Jumlah tersebut didapatkan setelah hasil survey kepada pengungsi Rohingya di Banglades. Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) mengatakan jika lebih dari 723ribu etnis Rohingya meninggalkan tanahnya sendiri untuk mengungsi.

Pada aksi siang hari ini, Senin (10/12/2018), KNSR juga menuntut untuk dibukanya akses pengiriman bantuan kemanusiaan. Peserta aksi juga diminta membuat surat kepada Duta Besar Myanmar berupa protes dan tuntutan kekerasan dan genosida terhadap Rohingya. “Kami juga mendesak dikeluarkannya resolusi PBB untuk penghentian pelanggaran HAM luar biasa oleh Myanmar,” ungkap Sekretaris Jendral KNSR Ibnu Khajar.

Dalam aksi di depan Kantor Perwakilan PBB Jakarta, turut pula hadir penyair dan sastrawan Taufiq Ismail. Ia membacakan puisi dengan judul Di Mana Tenggelamnya Dunia yang ditujukan untuk setiap kekerasan yang ada di dunia ini. “Puisi ini sebagai dukungan terhadap Rohingya untuk mendapatkan keadilan, juga di bangsa-bangsa lain yang tertindas,” ungkap Taufiq, Senin (10/12/2018).

Pemprov DKI Raih Penghargaan Reksa Bahasa 2108

Redaktur: Feisal Kartapermana

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meraih penghargaan Reksa Bahasa 2018 dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Penghargaan itu diberikan atas upaya Pemprov DKI membuat padanan kata dengan bahasa Indonesia terhadap Moda Raya Terpadu (MRT) dan penamaan Jaklingko.

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Dadang Sunendar mengatakan, perlu adanya upaya menegakkan kedaulatan bahasa Indonesia di ruang publik. Menurutnya, saat ini masih banyak media luar ruang seperti spanduk, reklame, maupun penanda lokasi atau arah menggunakan bahasa asing.

Sementara, lanjut dia, Pemprov DKI memberikan nama-nama berbahasa Indonesia di ruang publik Moda Raya Terpadu (MRT) serta Jaklingko. Dadang mengatakan, pemberian nama merupakan upaya untuk pembinaan bahasa. Sehingga, ia berharap hal tersebut juga bisa dilakukan di daerah lain.

“Saya ingin mengajak untuk menggaungkan slogan, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing,” ujar Dadang dalam sambutannya di Aula Sasadu Gedung Samudra, Kantor Badan Bahasa Kemendikbud, Jakarta Timur, Senin (10/12).

Pemprov DKI juga telah menetapkan Simpang Susun Semanggi pada 2017 yang sebelumnya menggunakan bahasa asing Semanggi Interchange. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia mengatakan, DKI Jakarta berkomitmen mengembangkan bahasa Indonesia. Dengan menggunakan istilah bahasa Indonesia di ruang publik termasuk bahasa daerah. Menurut Anies, banyak kata dari bahasa daerah yang dapat menggambarkan istilah asing.

“Karena itu komitmen kami adalah mengadopsi bahasa yang ada di Nusantara untuk menjadi istilah yang nantinya diakui oleh Badan Bahasa sebagai bahasa Indonesia,” ujar Anies kepada wartawan usai menerima penghargaan.

Sumber: republika.co.id

 

OJK Dorong Standar Islamic Financial Diterapkan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung upaya peningkatan adopsi standar Islamic Financial Services Board (IFSB) yang salah satunya melalui Impact and Consistency Assessment (ICAP) yang didasarkan pada hasil penilaian mandiri (self assessment).

IFSB adalah organisasi yang menetapkan standar internasional di bidang jasa keuangan syariah yang mendorong sekaligus meningkatkan terwujudnya tingkat kesehatan dan stabilitas industri jasa keuangan syariah dengan mengeluarkan standar kehati-hatian yang bersifat global.

Ketua OJK Wimboh Santoso, dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh Islamic Development Bank Group (IsDB) di Jeddah, Arab Saudi, mengatakan Indonesia sebagai negara G20 telah terbiasa dengan proses Regulatory Consistency Assesment Programme (RCAP) untuk menilai konsistensi penerapan Basel III dan akan berbagi pengalaman dalam pelaksanaan ICAP tersebut.

“IFSB dalam penerapan standar atau pedoman agar memiliki prioritas mana yang harus diterapkan dahulu, khususnya standar yang fokus pada market conduct, transparancy, good corporate governance, dan manajemen risiko,” ujar Wimboh dalam keterangan resmi yang diterima Antara di Jakarta, Jumat.

Dewan IFSB telah memutuskan untuk menyetujui penerapan tiga standar baru, yaitu IFSB-20: Key Elements in the Supervisory Review Process of Takful / Retakful Undertakings, IFSB-21: Core Principles for Islamic Finance Regulation, dan IFSB-22: Revised Standard on Disclosures to Promote Transparency and Market Discipline for Institutions Offering Islamic Financial Services (IIFS).

Dewan IFSB juga meminta anggotanya untuk melakukan self assessment. Dari hasil penilaian tersebut, IFSB dapat membentuk satuan tugas untuk memberikan asistensi kepada negara yang masih memiliki kendala atau gap dalam penerapannya. Dengan demikian, tingkat penerapan standar yang dihasilkan IFSB akan lebih tinggi dan konsisten.

Pertemuan yang diselenggarakan oleh Islamic Development Bank Group (IsDB) ini dipimpin oleh H.E. Mohammad Y. Al Hashel, Gubernur Bank Sentral Kuwait, sebagai Ketua IFSB untuk tahun 2018.

Pertemuan ini dihadiri oleh 12 gubernur bank sentral dan komisioner otoritas pengaturan dan pengawasan, dan 10 perwakilan senior dari kalangan dewan dan anggota penuh IFSB, mewakili 19 negara. Selain Ketua Dewan Komisioner OJK, Gubernur Bank Indonesia juga turut hadir sebagai perwakilan dari Indonesia.

sumber: republika.co.id

 

2019, Pasar Modal Syariah Diprediksi Semakin Berkembang

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Tahun 2019 menjadi saat yang memungkinkan pasar modal syariah berkembang. Ekosistem yang dibangun akan cukup sehingga instrumen seperti sukuk maupun efek syariah bisa bertumbuh.

Direktur Strategi Investasi dan Kepala Makroekonomi PT Bahana TCW Investment Management, Budi Hikmat, menyampaikan bahwa tahun 2019 menjadi masa likuiditas ketat. Artinya, industri keuangan disarankan untuk menghindari utang karena dapat meningkatkan pembiayaan tidak lancar (NPF-non-performing finance).

“Instrumen syariah ini cocok karena rasio utang harus kecil sehingga portofolionya lebih terjaga sehat. Ingat semua peradaban jatuh karena utang, tidak terkecuali Amerika Serikat,” kata Budi saat pemaparan Outlook Pasar Modal Syariah 2019 di Jakarta, pekan ini.

Meski demikian, ia menilai pertumbuhan ekonomi akan baik jika utang menjadi produktif. Di Bahana, Budi mengaku menerapkan hukum Nabi Yusuf yang mengedepankan investasi stabil dan pemanfaatan utang yang lebih produktif.

Head of Fixed Income Research PT Mandiri Sekuritas, Handy Yunianto , mengatakan pasar modal syariah di Indonesia masih didominasi oleh sukuk pemerintah. Sebaliknya, jelas dia, pasar modal syariah belum menerbitkan sukuk global untuk korporasi di Indonesia.

Total penerbitan sukuk dibandingkan total penerbitan obligasi konvensional di kisaran 22-30 persen. Mandiri Sekuritas, kata Handy, memprediksi pemerintah masih akan mendominasi penerbitan sukuk di tahun 2019.

“Kami perkirakan penerbitan sukuk akan relatif sama dengan tahun 2018 untuk memenuhi kebutuhan refinancing seiring dengan masih rendahnya ekspektasi pertumbuhan ekonomi domestik tahun 2019,” kata dia.

Kebutuhan pendanaan ulang dari sukuk yakni sekitar Rp 3,4 triliun. Sementara untuk obligasi konvensional yakni Rp 86 triliun. Handy juga memprediksi penerbitan obligasi korporasi akan melambat saat pilpres seperti tahun-tahun sebelumnya.

Founding Partner Karim Consulting Indonesia, Adiwarman Karim, menyampaikan 40 persen kepemilikan obligasi pemerintah adalah asing. Akibatnya, perekonomian akan sensitif ketika menjelang pilpres dana-dana asing itu ditarik.

Banyaknya proyek infrastruktur yang dibiayai bank akan dibiayai ulang melalui pasar modal yaitu penerbitan sukuk. Hal ini didorong oleh mulai selesainya periode kelonggaran Interest During Construction (IDC) dari bank.

Adiwarman mengatakan pasar modal syariah bisa berkembang juga jika bisa menangkap dana-dana yang keluar, baik dengan penerbitan sukuk maupun saham syariah. Pilpres membuat dana-dana di DPK turun dan dipindahkan ke pasar modal.

“Pasar modal syariah bisa tinggi, karena itu,” kata dia.

sumber: republika.co.id

 

KTT Kerjasama Teluk ke-39 Tanpa Dihadiri Pemimpin Qatar yang Diblokade

Redaktur: Deddy Purwanto

ARAB SAUDI (Jurnalislam.com) – Para pemimpin dan pejabat Teluk bertemu di Riyadh untuk KTT Dewan Kerjasama Teluk (Gulf Cooperation Council-GCC) pada hari Ahad (9/12/2018) ketika krisis diplomatik terus mencengkeram kawasan Teluk.

KTT GCC ke-39 diselenggarakan di tengah blokade yang sedang berlangsung atas Qatar yang diberlakukan pada Juni 2017, oleh Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA) dan Mesir.

Kuartet itu menuduh Qatar mendukung “terorisme”. Qatar membantah tuduhan itu dan mengatakan boikot tersebut bertujuan untuk melanggar kedaulatannya.

Amir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani tidak hadir. Sebaliknya, sebuah delegasi yang dipimpin oleh Menteri Negara untuk Urusan Luar Negeri Qatar, Sultan bin Saad Al Muraikhi, dikirim untuk mewakili negara pada pertemuan tersebut.

Menteri luar negeri Bahrain, Sheikh Khalid bin Ahmed Al Khalifa, mengkritik keputusan Syekh Tamim.

“Amir Qatar seharusnya menerima tuntutan yang adil [dari negara-negara yang memboikot] dan menghadiri KTT,” kata Al Khalifa di sebuah posting Twitter pada hari Ahad (9/12/2018).

Baca juga: 

Doha menepis komentar tersebut.

“Qatar dapat membuat keputusan sendiri dan tetap menghadiri KTT Kuwait [tahun lalu] sementara para pemimpin negara-negara pemboikot tidak hadir,” kata Ahmed bin Saeed Al Rumaihi, direktur kantor informasi di kementerian luar negeri Qatar.

Analis mengatakan masih belum jelas bagaimana KTT akan mempengaruhi perselisihan yang sedang berlangsung, karena lembaga “yang sebagian besar hanya simbolis” tersebut telah bertahun-tahun mengabaikan peran fungsionalnya membangun hubungan yang lebih erat antara negara-negara anggota.

“Sejak krisis [GCC] pertama pada tahun 2014, dewan menunjukkan ketidakmampuannya untuk menengahi atau memiliki peran signifikan dalam mengurangi ketegangan antara … negara-negara anggota,” Luciano Zaccara, seorang peneliti politik Teluk di Universitas Qatar, mengatakan kepada Al Jazeera.

6 Warga Israel Diberondong Tembakan dari Dalam Mobil

Redaktur: Deddy Purwanto

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Sedikitnya enam pemukim Yahudi terluka dalam sebuah penembakan di Tepi Barat yang diduduki, kata tentara.

Para pemukim saat itu sedang berdiri di dekat “stasiun pendakian gunung” dekat pemukiman ilegal Ofra, The Jerusalem Post melaporkan.

Seorang wanita dalam kondisi kritis, kata pejabat medis.

“Tembakan dilepaskan dari kendaraan Palestina yang melintas menuju warga sipil Israel yang berdiri di stasiun bus,” kata tentara Israel. “Pasukan yang hadir di dekatnya membalas dengan menembak ke arah kendaraan tersangka, yang melarikan diri.”

Pasukan penjajah Israel masih mencari penyerang, katanya.

Baca juga: 

Layanan penyelamatan mengatakan seorang wanita berusia 21 tahun ditembak di bagian atas tubuhnya dan dalam kondisi kritis. Yang lain terluka termasuk dua gadis berusia 16 tahun yang terluka ringan.

Ofra dibangun di atas tanah milik desa Silwan dan Ein Yabroud.

Militer Israel mengatakan penembakan itu dilakukan dari “kendaraan Palestina yang lewat” di dekat pemukim yang berdiri di dekat persimpangan.

Ini adalah serangan pertama di Tepi Barat sejak 26 November ketika seorang warga Palestina menabrak tentara Israel dengan sebuah mobil dan melukai tiga dari mereka. Penyerang dalam insiden itu kemudian dibunuh oleh pasukan Israel.

Arab Saudi Tolak Kirim Tersangka Pembunuh Khashoggi ke Turki untuk Diadili

Redaktur: Deddy Purwanto

RIYADH (Jurnalislam.com) – Arab Saudi menetapkan tidak akan mengekstradisi tersangka dalam kasus Jamal Khashoggi ke Turki pada Ahad (9/12/2018) malam, kata menteri luar negeri negara itu.

“Kami tidak mengekstradisi warga kami,” kata menlu Saudi Adel al-Jubeir dalam konferensi pers Dewan Kerjasama Teluk ke-39 (Gulf Cooperation Council-GCC) ketika ditanya tentang surat perintah penangkapan.

Al-Jubeir mengatakan bahwa mereka yang bersalah telah dirujuk ke kantor kejaksaan Saudi tetapi dia tidak berkomentar tentang proses hukum dengan menggarisbawahi bahwa kantor kejaksaan memiliki juru bicaranya sendiri.

Selain itu, ia mengatakan bahwa Arab Saudi terbuka atas bukti apa pun untuk membantu penyelidikan dan akan mengumumkan setiap detail tentang kasus ini.

Baca juga: 

Pengadilan Istanbul pada hari Rabu mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk dua mantan pejabat Saudi atas pembunuhan Khashoggi.

Keputusan pengadilan dikeluarkan setelah Kepala Kantor Kejaksaan Umum Istanbul menuntut penangkapan Saud al-Qahtani, seorang pembantu utama putra mahkota, dan Ahmed al-Asiri, mantan wakil kepala intelijen, atas dugaan keterlibatan mereka dalam pembunuhan itu.

Khashoggi, seorang wartawan dan kolumnis Saudi untuk The Washington Post, hilang setelah memasuki Konsulat Saudi di Istanbul pada awal Oktober.

Setelah awalnya mengatakan dia meninggalkan konsulat dalam keadaan hidup, Arab Saudi mengaku beberapa pekan kemudian bahwa dia terbunuh di sana, menyalahkan kematiannya pada sekelompok tim Saudi yang melakukan operasi jahat.

Mengikuti keputusan kerajaan, Arab Saudi memecat lima pejabat senior, termasuk al-Qahtani dan al-Asiri.

Sudah 1.220 Demontran Ditangkap dalam Kerusuhan Kenaikan BBM di Perancis

Redaktur: Deddy Purwanto

PARIS (Jurnalislam.com) – Sekitar 118 pemrotes dan 17 petugas polisi terluka dalam unjukrasa Yellow Vest pada hari Sabtu (8/12/2018) di Prancis, kata Menteri Dalam Negeri Christophe Castaner kepada wartawan Sabtu malam.

Pada hari Ahad sore (9/12/2018), Kementerian Dalam Negeri memperbarui jumlah demonstran yang ambil bagian dalam protes nasional menjadi 136.000.

Menurut kementerian, 1.220 orang ditangkap selama demonstrasi.

Sebagai bagian dari tindakan keamanan yang ketat, lusinan kendaraan lapis baja dan 89.000 pasukan – termasuk 8.000 pasukan di Paris saja – ditugaskan.

Pada hari Sabtu, para pengunjuk rasa mengenakan rompi kuning terang – dijuluki Yellow Vest – berkumpul di sepanjang Champs-Elysees yang terkenal di ibukota Paris, menyebabkan ditutupnya  toko-toko, restoran, dan bank.

Polisi Prancis menggunakan semprotan lada menghadapi pengunjuk rasa di sepanjang Champs-Elysees.

Baca juga:

Sejak 17 November, ribuan demonstran berkumpul di kota-kota besar Prancis termasuk Paris untuk memprotes kenaikan pajak bahan bakar kontroversial Presiden Emmanuel Macron dan situasi ekonomi yang memburuk.

Para demonstran, yang umumnya tinggal di daerah pedesaan karena harga sewa yang tinggi di kota-kota, telah meminta Macron untuk memotong pajak bahan bakar dan mengurangi kesulitan ekonomi mereka.

Menurut survei baru-baru ini, 84 persen orang Prancis – kebanyakan dari kelompok berpendapatan menengah – mendukung protes.

Harga bahan bakar di Prancis telah meningkat lebih dari 20 persen tahun ini.

Relawan Dompet Dhuafa Meriahkan International Volunteer & Anticorruption Camp 2018 di Bandung

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Di Tahun 2018, Dompet Dhuafa telah menerima penghargaan sebagai Lembaga yang transparansi dan akuntabilitas oleh Resgistrasi Akuntan Publik. Bertepatan dengan “International Volunteer & Anticorruption Camp 2018 (IVAC)”, Dompet Dhuafa mengajak para Relawannya dari berbagai wilayah Nusantara untuk mengikuti International Volunteer & Anticorruption Camp yang dilaksanakan Lembang, Bandung , Jawa Barat. (Sabtu,8/12).

“Apresiasi sederhana untuk relawan yang sudah berkolaborasi dalam 5 tahun belakangan ini. Dengan kegiatan ivac 2018 dapat menumbuhkan du dalam jiwa para relawan untuk mencegah dan melawan korupsi. Baik korupsi yang kecil hingga yang besar. “ Maya Nuraini Pic International Volunteer & Anticorruption Camp 2018 (IVAC)

International Volunteer & Anticorruption Camp 2018 (IVAC) yang diinisiasi oleh Dompet Dhuafa Volunteer merupakan upaya untuk mengkonsolidasi dalam membangun capacity building bagi para Relawanl. Dalam IVAC 2018 banyak kegiatan yang dapat diikuti oleh peserta, seperti seminar, workshop, sharing session, dan Focus Group Discussion (FGD). Acara yang dilaksanakan dari 7 – 9 Desember 2018 dengan bentuk gathering, training, dan festival.

Sebagai lembaga yang transparansi dan akuntabilitas, Dompet Dhuafa dalam melakukan pencegahan korupsi, melibatkan seluruh elemen – elemen sesuai dengan kedudukan dan kapasitasnya masing – masing. Sebagai komunitas kerelawanan dengan jumlah yang besar, Dompet Dhuafa Volunteer memiliki potensi besar dalam pencegahan korupsi, hingga kini jumlahnya telah mencapai lebih dari 10.000 relawan terdaftar di Dompet Dhuafa Volunteer dari seluruh Indonesia.

Dengan meningkatkan pemahaman relawan untuk mencegah korupsi, Dompet Dhuafa Volunteer ingin membangun capacity building para relawannya. aksi pencegahan korupsi secara nasional dan regional, dapat meningkatkan kesadaran para Relawan di Hari Korupsi Internasional.

Kegiatan IVAC 2018 di ikuti oleh 240 relawan yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan berbagai latar belakang,Seperti mahasiswa, profesional, dll. Dalam kegiatan ini Dompet Dhuafa Mendorong para relawan untuk menciptakan proyek sosial yang berdampak kepada para peserta untuk Menumbuhkan nilai anti korupsi dan kemanusiaan dalam berbagai kegiatan kerelawanan serta Membangun solidaritas antar relawan dari seluruh Indonesia. Sebagai penutup kegiatan IVAC 2018 seluruh peserta akan melaksanakan Festival Bandung Melawan Korupsi 2.0 di Bandung.