Tag: perppu no 2 tahun 2017
-
Nasional
Fadli Zon: Perppu Ormas Bermasalah
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 27 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas) adalah perppu yang bermasalah. Menurutnya, perppu tersebut merupakan upaya untuk mereduksi demokrasi. “Perppu ini bertentangan dengan UUD negara kita, dan perppu ini akan membungkam suara-suara kritis yang dibolehkan di dalam konsitutis kita,” […]
Selengkapnya: Fadli Zon: Perppu Ormas Bermasalah -
Opini
Ramai Tolak Perppu 2/2017, Bukti Rakyat Masih Sadar
Oleh: AB Latif (Direktur Indopolitik Watch) Sejak dikeluarkannya Perppu nomor 2 tahun 2017 tanggal 10 Juli 2017 oleh pemerintahan Joko Widodo, terjadi protes dan penolakan yang luar biasa dari sebagian besar warga Indonesia. Kini protes itu kian kuat dan menjadi gerakan nasional. Dari berbagai daerah semua bersuara satu yaitu tolak dan batalkan Perppu yang tak […]
Selengkapnya: Ramai Tolak Perppu 2/2017, Bukti Rakyat Masih Sadar -
Nasional
Sebut NKRI Sesuai Syariat, GP Ansor: Tak Perlu Lagi Negara Islam
CIAMIS (Jurnalislam.com) – Ketua Umum PP Gerakan Ansor, Yaqut Cholil mengatakan, umat Islam tidak perlu lagi menegakkan negara Islam karena Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah sesuai syariat Islam. “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang sesuai syariat Islam, karena didirikan oleh para ulama, seperti Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy’ari, KH Wahab Hasbullah, KH Bisri Syansuri, […]
Selengkapnya: Sebut NKRI Sesuai Syariat, GP Ansor: Tak Perlu Lagi Negara Islam -
Opini
Mengadili Ketidakadilan
Oleh: Dr. Ahmad Sastra (Kepala Divisi Riset dan Literasi Forum Doktor Islam Indonesia) Sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia dengan bergantinya penguasa, bisa didapati berbagai kebijakan yang sering kali justru menuai penolakan oleh rakyatnya sendiri. Belum pernah ada rezim dari orde lama, orde baru hingga reformasi yang sepi dari kritik. Meski seringkali pemerintah selalu berada pada posisi […]
Selengkapnya: Mengadili Ketidakadilan -
Nasional
Sarat Kriminalisasi, Umat Islam Bima Desak Presiden Cabut Perppu Ormas
BIMA (Jurnalislam.com) – Aksi penolakan terhadap penerbitan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terus dilakukan umat Islam di berbagai daerah. Di Bima, Forum Umat Islam (FUI) pada Jumat (28/7/2017) mendatangi Balai Kota Bima untuk menyampaikan penolakan atas diterbitkannya Perppu tersebut. Dalam audiensi dengan pemkot […]
Selengkapnya: Sarat Kriminalisasi, Umat Islam Bima Desak Presiden Cabut Perppu Ormas -
Nasional
Selain Melarang Dakwah, Perppu Ormas Dinilai Memicu Tindakan Persekusi
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Juru Bicara Hizbur Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto menegaskan, bahaya dari penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017 tidak hanya akan melarang ormas akan tetapi melarang dakwah. “Perlu diingat bahayanya Perppu No 2 2017 itu bukan hanya melarang ormas, akan tetapi melarang dakwah bagi tegaknya khilafah,” tegasnya dalam Aksi 287 di Monas, Jumat […]
Selengkapnya: Selain Melarang Dakwah, Perppu Ormas Dinilai Memicu Tindakan Persekusi -
Indonesian News
Article 59 Paragraph 3 Perppu 2/2017 Assessment of the Nature of a Dictatorial Regime
SEMARANG (Jurnalislam.com) – The Indonesian Muslim Student Action Union (KAMMI) came to the Central Java Parliament Office of Jalan Pahlawan, Semarang City, to reject the Perppu No. 2 of 2017 on Amendment of Law No. 17 of 2013 on Community Organizations, Wednesday (26 / 7/2017). In his statement, the Chairman of KAMMI Semarang Sigit Tirto […]
Selengkapnya: Article 59 Paragraph 3 Perppu 2/2017 Assessment of the Nature of a Dictatorial Regime -
Nasional
Pasal 59 Ayat 3 dalam Perppu 2/2017 Dinilai Sifat Rezim Diktator
SEMARANG (Jurnalislam.com) – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mendatangi Kantor DPRD Jawa Tengah Jalan Pahlawan, Kota Semarang guna beraudiensi menolak Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Rabu (26/7/2017). Dalam pernyataan sikapnya, Ketua KAMMI semarang Sigit Tirto Utomo menyatakan bahwa pihaknya menolak dengan tegas […]
Selengkapnya: Pasal 59 Ayat 3 dalam Perppu 2/2017 Dinilai Sifat Rezim Diktator -
Nasional
Fahmi Salim: Perppu Ormas Akan Merugikan Dakwah
SUKOHARJO (Jurnalislam.com) – Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Dr. Fahmi Salim Zubair mengatakan, pemerintah telah melakukan langkah mundur dengan diterbitkannya Perppu No 2 Tahun 2107 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Menurutnya, munculnya kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang banyak menyudutkan umat Islam di era reformasi ini tak ubahnya kembali lagi ke zaman orde baru dimana […]
Selengkapnya: Fahmi Salim: Perppu Ormas Akan Merugikan Dakwah -
Nasional
Amien Rais: “Saya Melihat Kelemahan Pak Jokowi Itu Kurang Simpatik dengan Islam”
KARANGANYAR (Jurnalislam.com) – Mantan Ketua PP Muhammadiyah Prof. Amien Rais menilai, presiden Joko Widodo kurang simpatik dengan umat Islam. Sebab, dalam separuh kepemimpinannya ia dinilai kurang memperlakukan mayoritas rakyat itu dengan adil dan terhormat. “Jadi saya ingin mengingatkan, bahwa kekuasaan politik itu adalah amanah dari rakyat yang harus ditunaikan. Saya melihat kelemahan pak Jokowi itu […]
Selengkapnya: Amien Rais: “Saya Melihat Kelemahan Pak Jokowi Itu Kurang Simpatik dengan Islam” -
Nasional
FUIS: Perppu 2/2017 Bukti Pemerintah Tak Mampu Mengelola Kebhinekaan
SEMARANG (Jurnalislam.com) – Penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas terus mendapat penolakan dari umat Islam. Forum Umat Islam Semarang (FUIS) meminta kepada pemerintah agar lebih mampu mengelola kehidupan bernegara dengan cara-cara persuasif demi terjaganya semboyan Bhineka Tunggal Ika. “FUIS memandang bahwa PERPPU No 2 Tahun 2017 tidak sesuai dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia […]
Selengkapnya: FUIS: Perppu 2/2017 Bukti Pemerintah Tak Mampu Mengelola Kebhinekaan -
Nasional
Tolak Perppu Ormas, ALMUMTAZ Sambangi DPRD
TASIKMALAYA (Jurnalislam.com) – Aliansi Aktivis dan Masyarakat Muslim Tasikmalaya (ALMUMTAZ) pada Jumat (21/7/2017) mendatangi kantor DPRD Kota Tasikmalaya untuk menyampaikan penolakan terkait diterbitkannya Perppu No 2 Tahun 2017 tentang ormas oleh pemerintah. ALMUMTAZ mengawali aksinya dengan longmarch yang diikuti oleh ribuan massa lintas ormas dari Tugu Adipura depan Masjid Agung Kota Tasikmalaya menuju kantor DPRD. […]
Selengkapnya: Tolak Perppu Ormas, ALMUMTAZ Sambangi DPRD -
Analisa
Catatan Hukum Perppu Nomor 2 Tahun 2017
Oleh: Guru Besar Universitas Parahiyangan Bandung, Prof. Asep Warlan Yusuf MERUJUK kepada Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Ketentuan ini pada dasarnya memberikan dasar hukum bagi kewenangan Presiden untuk membentuk peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang dalam upaya menangani dan […]
Selengkapnya: Catatan Hukum Perppu Nomor 2 Tahun 2017 -
Nasional
Picu Kegaduhan Sosial, ANNAS Desak Pemerintah Cabut Perppu Ormas
(Jurnalislam.com) – Ketua Umum Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS), KH Athian Ali mendesak pemerintah untuk segera mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan (ormas). Kyai Athian mengatakan, saat ini banyak penolakan atas terbitnya Perppu tersebut. Dan di lain sisi Pemerintah bertahan dengan pendapatnya. Kondisi ini, kata Athian, berpotensi menimbulkan […]
Selengkapnya: Picu Kegaduhan Sosial, ANNAS Desak Pemerintah Cabut Perppu Ormas -
Tak Berkategori
Resmi Dibubarkan Pemerintah, HTI Tidak Akan Tinggal Diam
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Badan hukum organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dicabut mulai tanggal 19 Juli 2017. Dengan demikian, hari ini secara resmi pemerintah telah membubarkan HTI. Pencabutan badan hukum HTI diumumkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Freddy Harris di Kantor Dirjen Imigrasi di Jalan Rasuna Said Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan […]
Selengkapnya: Resmi Dibubarkan Pemerintah, HTI Tidak Akan Tinggal Diam -
Analisa
Tinjauan Politik Kewajiban Menolak Perppu 2/2017
Oleh: AB Latif (Indopolitik Watch) PEMERINTAH resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tertanggal 10 Juli 2017 untuk mengatur organisasi kemasyarakatan (ormas) diindonesia. Penerbitan Perppu ini juga menggantikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Gonjang-ganjing menasional sejak pemerintah berencana membubarkan HTI. Kala itu, disebutkan bahwa perppu merupakan salah satu opsi yang bisa […]
Selengkapnya: Tinjauan Politik Kewajiban Menolak Perppu 2/2017 -
Nasional
Ratusan Umat Islam dan MUI “Serbu” DPRD Surakarta Tolak Perppu Ormas
SOLO (Jurnalislam.com) – Ratusan umat Islam dari berbagai elemen muslim Soloraya menyerbu gedung DPRD kota Surakarta, Jalan Adi Sucipto, Laweyan, Senin (17/7/2017) untuk melakukan aksi damai. Mereka menolak diberlakukannya Perppu No 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), karena dianggap merugikan umat Islam dan belum memenuhi syarat. Salah satu orator dari Forum Komunikasi Antar Masjid […]
Selengkapnya: Ratusan Umat Islam dan MUI “Serbu” DPRD Surakarta Tolak Perppu Ormas -
Nasional
Pemuda dan Mahasiswa Islam Bandung Tolak Keras Perppu Ormas
BANDUNG (Jurnalislam.com) – Puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Pemuda dan Mahasiswa Islam (FPMI) melakukan aksi unjuk rassa depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (17/7/17). Mereka menuntut agar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2017 segera ditarik dan tidak diberlakukan. “Kami dari FPMI menolak keras Perppu ormas yang diterbitkan […]
Selengkapnya: Pemuda dan Mahasiswa Islam Bandung Tolak Keras Perppu Ormas -
Indonesian News
Rejection, Proof that the Regime is Getting More Repressive: APMS
SOLO (Jurnalislam.com) – Dozens of Students who are members of the Youth and Student Alliance of Soloraya (APMS) held a rally at Roundabout Gladak, Jalan Slamet Riyadi, Solo, Sunday (16/7/2107). They rejected the issue of Perppu No. 2 year 2017 on Community Organization (CBOs). One orator, Yusuf Santoso from the University of Sebelas Maret (UNS) […]
Selengkapnya: Rejection, Proof that the Regime is Getting More Repressive: APMS -
Nasional
Tolak Perppu Ormas, APMS: Bukti Rezim Semakin Represif
SOLO (Jurnalislam.com) – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Soloraya (APMS) menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Gladak, Jalan Slamet Riyadi, Solo, Ahad (16/7/2107). Mereka menolak diterbitkannya Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas). Salah satu orator, Yusuf Santoso dari Unversitas Sebelas Maret (UNS) mengatakan, Perppu tersebut dapat digunakan pemerintah […]
Selengkapnya: Tolak Perppu Ormas, APMS: Bukti Rezim Semakin Represif
