Catatan Hukum Perppu Nomor 2 Tahun 2017

21 Juli 2017
Catatan Hukum Perppu Nomor 2 Tahun 2017
Guru Besar Fakultas Hukum Unpar Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf , Ahad (14/05/2017). Foto: Jurnis

Oleh: Guru Besar Universitas Parahiyangan Bandung, Prof. Asep Warlan Yusuf

MERUJUK kepada Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Ketentuan ini pada dasarnya memberikan dasar hukum bagi kewenangan Presiden untuk membentuk peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang dalam upaya menangani dan menyelesaikan terhadap keadaan darurat negara dan pemerintahan yang  berada pada situasi bahaya atau genting. Keadaan tersebut berdasarkan hasil kajian dan pertimbangan yang rasional dan normatif yang menunjukkan secara faktual telah sungguh-sungguh (terstruktur dan terukur) mengancam keselamatan negara, jika pemerintah tidak cepat mengambil tindakan hukum konkret.

Unsur “kegentingan yang memaksa” harus menunjukkan dua ciri umum, yaitu: (1) Ada krisis (crisis), dan (2) Kemendesakan (emergency). Suatu keadaan krisis apabila terdapat gangguan yang menimbulkan kegentingan dan bersifat mendadak (a grave and sudden disturbunse). Kemendesakan (emergency), apabila terjadi berbagai keadaan yang tidak diperhitungkan sebelumnya dan menuntut suatu tindakan segera tanpa menunggu permusyawaratan terlebih dahulu. Atau telah ada tanda-tanda permulaan yang nyata dan menurut nalar yang wajar (reasonableness) apabila tidak diatur segera akan menimbulkan gangguan baik bagi masyarakat maupun terhadap jalannya pemerintahan. Syarat materil untuk penetapan Perppu itu ada tiga, yaitu:

  1. ada kebutuhan yang mendesak untuk bertindak atau reasonable necessity;
  2. waktu yang tersedia terbatas (limited time) atau terdapat kegentingan waktu; dan
  3. tidak tersedia alternatif lain atau menurut penalaran yang wajar (beyond reasonable doubt) alternatif lain diperkirakan tidak akan dapat mengatasi keadaan, sehingga penetapan Perppu merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi keadaan tersebut.

Apabila ketiga syarat tersebut telah terpenuhi, dengan sendirinya Presiden selaku penaggung jawab tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan kewenangan konstitusional yang dimilikinya untuk mengatur hal-hal yang diperlukan dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara dan roda pemerintahan yang dipimpinnya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VII/2009 yang pada intinya menyatakan bahwa terbitnya perppu didasarkan pada adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang, adanya kekosongan hukum karena untuk membentuk undang-undang dibutuhkan waktu yang relatif lama, sedangkan undang-undang yang ada tidak memadai. Dengan demikian, dengan adanya kekosongan hukum ini tidak dapat diatasi dengan prosedur normal dalam pembentukan undang-undang, sehingga Presiden sah untuk menerbitkan Perppu.

Bahwa Pancasila dan UUD 1945 pada hakikatnya secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis menjamin hak berserikat dan berkumpul sebagai hak dasar/asasi warga Negara yang harus dihormati, diakui, dilindungi, dan dipenuhi oleh Negara. Ketika warga negara membentuk organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya guna mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka Negara tidak berhak untuk menghalanginya dengan cara apapun.  Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa Kedaulatan adalah ditangan Rakyat, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur  bahwa Indosesia adalah Negara Hukum, dan Pasal 28 UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul sebagai perwujudan dari hak-hak asasi manusia (HAM).

Dalam hal warga Negara sebagai bagian dari masyarakat membentuk organisasi masyarakat, maka secara konstitusional, Negara wajib menghormati dan melindungi organisasi masyarakat tersebut. Sebagai salah satu perwujudan dari tanggung jawab Negara dalam  pemberian jaminan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan bagi hak warga Negara untuk membentuk dan menjalankan organisasi kemasyarakatan (Ormas) tersebut adalah dengan membentuk Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organsiasi Kemasyarakatan.

Pada dasarnya Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organsiasi Kemasyarakatan yang mengatur perihal pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) yang diduga melanggar hukum, apabila diukur dari prinsip Negara Hukum dan Negara Demokrasi yang menghormati Hak Asasi Manusia yang dianut oleh UUD 1945 sudah relatif baik dan memadai. UU No. 17 tahun 2013 tersebut sudah cukup lengkap bagaimana tata cara dan prosedur pembubaran ormas, dengan melalui proses dan tahapan yang lebih mengedepankan cara-cara yang persuasif, demokratis, dan menegakkan due process of law dengan melibatkan lembaga peradilan.

Mencermati dengan seksama terbitnya Perppu No 2 Tahun 2107 Tentang Perubahan UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam konteks kehidupan bernegara dan bermasyarakat dewasa ini telah begitu banyak memunculkan pertanyaan publik dan cenderung menolak. Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain apakah ditinjau dari aspek fakta empiris (empirical evidance) maupun fakta yuridis (legal evidance) sudah memenuhi persyaratan prosedural maupun substansial sebagimana diuraikan di atas? Apakah pemerintah sudah memiliki kriteria, ukuran yang objektif, rasional, dan normatif dalam melakukan penilaian terhadap ormas yang membahayakan Negara, sehingga diperlukan “jalan pintas” dengan menerbitkan Perppu  tsb? Apakah memang sudah ada bukti yang sangat kuat dan meyakinkan secara objektif dan rasional bahwa ada ormas yang telah sungguh-sungguh melakukan suatu gerakan atau tindakan yang terstruktur, sistematis dan masif mengarah pada ancaman bagi kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan? Adakah data, informasi, keterangan, bahan, bukti, dan ukuran yang dapat dipelajari dan dipahami oleh masyarakat terhadap hasil kajian dan penilaian Pemerintah bahwa adanya ormas yang telah berpotensi mengancam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan,sehingga pemerintah tidak dituduh otoriterian?

Adapun alasan (ratio legis) terbitnya Perppu ini yaitu untuk melindungi Negara dan rakyat, serta untuk merawat persatuan dan kesatuan bangsa sungguh tidak relavan dengan menerbitkan Perppu, karena UU No. 17 tahun 2013 pun sesungguhnya dimaksudkan untuk hal demikian. Mengapa UU No. 17 tahun 2013 tidak didayagunakan dan dijalankan saja dengan konsekuen dan konsisiten untuk membubarkan ormas yang diduga melanggar hukum? Apakah benar  UU No. 17 tahun2013 belum lengkap (kekosongan hukum) dalam mengatur pembubaran ormas? Apakah benar UU No. 17 tahun 2013 mengatur pembubaran ormas itu prosedurnya berbelit-belit, memakan waktu yang lama, sehingga cukup alasan untuk menerbitkan Perppu? Alasan tersebut tentunya  tidak  logis sebagai alasan terbitnya Perppu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Alasan belum lengkap justru UU No. 17 tahun 2103 sudah cukup lengkap, jelas, dan memadai. Prosedurnya berbelit-belit dan lama, hal inipun tidak masuk akal sehat, karena lama atau cepat penyelsaian pembubaran ormas sangat bergantung pada situasi dan kondisi kasus, efek pengaruhnya, dan kinerja aparaturnya; bukan pada normanya.

Kecurigaan dan dugaan kuat dari sebagian masyarakat dan pengamat bahwa motif atau intensi terbitnya Perppu No. 2 tahun 2017 itu sesungguhnya lebih ditujukan kepada ormas yang berbasis Islam ketimbang ormas lainnya. Mengapa kesan dan dugaan ini muncul, karena beberapa indikator, yakni:

  1. Bahwa akhir-akhir ini Pemerintah sangat intens mengancam ormas-ormas berbasis Islam (antara lain HTI dan FPI) untuk dibubarkan dengan dalih telah melakukan pelanggaran hukum. Untuk hal ini Menkopolhukham Wiranto dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly pernah menyatakan Pemerintah akan menempuh jalur sesuai hukum (melalui permohonan ke PN sebagaiman diatur dalam UU N. 17 Tahun 2013) untuk memohonkan kepada Pengadilan untuk membubarkan HTI, namun yang terjadi bukannya mengajukan ke Pengadilan melainkan menerbitkan Perppu. Niat Pemerintah ini kemudian dituangkan dalam bagian konsideran menimbang huruf b Perppu No. 2 tahun 2017 yang menyatakan: “bahwa terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
  2. Dalam konteks kehidupan keberagamaan (religiositas), ada fakta akhir-akhir ini yang tak terbantahkan bahwa Pemerintah dan oknum aparatur penegak hukum banyak berseteru (kurang harmonis) dengan sebahagian tokoh, ormas, kelompok, dan umat Islam. Dengan terbitnya Perppu ini mempertunjukkan kondisi dan sistuasi yang dieskalasi dan dimatangkan untuk lebih menekan gerakan Umat Islam yang cenderung sangat kritis kepada kebijakan dan tindakan Pemerintah yang merugikan Umat Islam. Sehingga dengan Perpu inilah dijadikan dasar pembenar secara yuridis untuk melakukan tindakan yang lebih represif kepada ormas Islam.
  3. Mengapa Perppu ini lebih ditujukan kepada ormas Islam daripada ormas lainnya yang menjadi target pembubaran, karena sesungguhnya membubarkan organisasi yang berafiliasi pada faham komunisme (yang dilakukan oleh tokoh dan aktivis PKI yang akhir-akhir ini marak dengan berbagai tampilannya), tidak perlu payung hukum lagi karena sesungguhnya sudah sangat jelas ada dasar hukumnya yakni Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI, Pernyataan sebagai Orgnaisasi Terlarang di seluruh Wilayah NKRI dan Larangan setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, sehingga tinggal menjalankannya. Demikian pula Perppu ini tidak dimaksudkan untuk pembubaran Ormas yang berbasis Syiah, karena untuk membubarkan dan melarang organsiasi dan gerakan Syiah sesungguhnya sudah ada payung hukumnya yakni antara lain UU Ormas no 17 tahun 2013 dan KUHP, tinggal ada komitmen dan political will untuk menegakkanya. Perppu ini juga nampaknya tidak ditujukan bagi ormas yang cenderung anarkis dan premanisme (yang jelas-jelas bukan ormas yang menjalankan amar makruf nahyi munkar), karena faktanya ormas yang demikian ini patut diduga kuat justru “dilindungi” oleh oknum aparat penegak hukum.  Perppu ini juga tidak ditujukan bagi ormas yang berbasis keagamaan non Islam, karena justru menurut pandangan subjektif Pemerintah mereka  (ormas non Islam) ini seolah pendukung Pancasila dan kebhinekaan, terbukti  mereka justru mendukung adanya Perppu ini.

Berdasarkan dasar pemikiran sebagaimana telah diuraikan di atas,  maka ada beberapa catatan sebagai berikut:

  1. Mencermati fakta bahwa begitu banyak penolakan atas terbitnya Perppu No. 2 tahun 2107 dengan berbagai alasan dan argumentasinya di satu sisi, dan di lain sisi Pemerintah bertahan dengan pendapatnya, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kegaduhan sosial, maka mendesak kepada Pemerintah untuk bertindak lebih arif dan bijaksana dan tidak mempertunjukkan arogansi kekuasaan;
  2. Menolak dengan tegas terbitnya Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan UU No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan untuk diberlakukan;
  3. Mendesak kepada Pemerintah untuk mencabut Perppu No 2 tahun 2017 Tentang Perubahan UU No 17 tahun 2013 tetang Organisasi Kemasyarakatan dan memberlakukan dan menjalankan kembali UU No. 17 tahun 2013 untuk mengatur kehidupan organisasi kemasyarakatan secara konsisten dan konsekuen;
  4. Mendukung sepenuhnya adanya upaya dari pihak yang mengajukan Uji Materil dan Uji Formil (Judicial Review) kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Perppu No. 2 tahun 2017;
  5. Mendesak kepada DPR RI untuk menolak Perppu ini apabila nanti diajukan oleh Presiden untuk mendapatkan persutujan;
  6. Memohon dengan sangat agar Pemerintah dan Lembaga-lembaga Negara lainnya untuk sungguh-sungguh menjujung, menghormati, dan menjalankan dengan konsisten prinsip Negara Hukum yang berkeadilan dan Negara Demokrasi yang berkeadaban, serta perlindungan terhadap hak-hak asasi warga Negara Indonesia dalam berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat;
  7. Jangan mudah menuduh dan memberikan stigma bahwa umat Islam dan organisasi masyarakat yang berbasis Islam itu anti Pancasila, anti NKRI, anti Kebhinekaan. Sejarah Nasional Indonesia telah mencatat dengan tinta emas bagaimana tokoh-tokoh Islam, para kiyai beserta para santri, serta umat Isam berjuang dengan pengorbanan harta, tenaga, dan nyawa untuk mencapai Indonesia Merdeka. Umat Islam yang mayoritas di Negeri ini hingga kini tetap berkomitmen dan berjuang untuk mengisi kemerdekaan dengan berbagai pemikian dan perbuatan menuju terwujudnya Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
  8. Meskipun dengan sangat nyata bahwa Syiah, aliran sesat, dan komunisme sangat membahayakan bagi aqidah umat Islam dan NKRI, namun sepanjang “menguntungkan” bagi penguasa dan asing, maka dengan dalih melindungi dan menghormati demokrasi dan HAM, maka Syiah, ajaran sesat, boleh hidup dan berkembang di Negeri ini. Pandangan, pemikiran, dan kebijakan seperti inilah yang sekarang tengah berlangsung, sungguh tragis dan memprihatinkan. Oleh karena itu, mendesak untuk segera membubarkan organisasi Syiah dan segera menghentikan gerakan Syiah, aliran sesat, dan komunisme sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur dalam UU N. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan peraturan perundang-undangan lainya.
  9. Dalam hal adanya perbedaan pandangan dan pendapat antara Pemerintah dengan Ormas (terutama dengan Ormas Islam), maka lalukanlah dialog, musyawarah, dan pengkajian yang mendalam dan komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; jangan bertindak sepihak dan subjektif pemerintah yang mengedapankan pendekatan kekuasaan.
  10. Memohon dengan sangat kepada seluruh jajaran ormas yang berbasis Islam, para tokoh, akitivis, dan umat Islam untuk tetap menjaga akhlakul karimah, sikap tabbayun, dan korektif serta menjaga ketetertiban dan kedamaian. Hormati dan dukung aparatur Negara yang berdedikasi dan loyal menjaga Pancasila dan NKRI.
  11. Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak diinginkan yang mengarah pada pelecehan, penodaan, penistaan, pengancaman, kesewenang-wenangan dan yang tindakan-tindakan lainnya yang merugikan Islam, Pancasila, dan NKRI, dimohon dan menunggu arahan dan petunjuk para Ulama dan Pemimpin yang amanah. Behati-hati dan waspada terhadap tindakan dan gerakan yang akan memecah belah umat Islam yang dilakukan oleh antek-antek PKI, Syiah, Yahudi, dan munafikun. Memohon tetap berdoa kepada Allah SW, tetap menjaga komunikasi, koordinasi, soliditas, dan sinergi di antara tokoh, aktivis, ormas, dan umat Islam.