Oleh: Jylan Mumtaza
Mahasiswi Teknik Informatika
Bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi secara berulang di Indonesia kembali mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan resmi Kementerian Kesehatan per 17 Oktober 2026, paparan kabut asap telah melanda 65 kabupaten dan kota yang tersebar di tujuh provinsi terdampak, yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Krisis lingkungan yang meluas ini telah memicu lonjakan luar biasa hingga mencapai 311.363 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut.
Dari keseluruhan data kesakitan tersebut, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kelompok anak di bawah usia lima tahun mendominasi daftar pasien dengan angka mencapai 70.239 kasus. Kenyataan memilukan ini mencerminkan kondisi darurat kemanusiaan di mana udara bersih yang menjadi hak dasar masyarakat telah tergantikan oleh partikel racun pembawa penyakit.
Anak-anak dan balita secara tragis menjadi pihak yang paling rentan serta menanggung akibat paling berat dari krisis ini. Secara medis, saluran pernapasan balita masih berada dalam masa pembentukan dan penyempurnaan, sehingga jaringan paru-paru mereka sangat mudah mengalami peradangan. Laju pernapasan anak-anak juga jauh lebih cepat bila dibandingkan dengan orang dewasa, yang menyebabkan volume udara beracun yang terhirup per satuan berat badan mereka menjadi berlipat ganda.
Pada saat yang bersamaan, sistem kekebalan tubuh balita belum sepenuhnya matang untuk melawan paparan zat polutan berbahaya yang masuk ke dalam tubuh. Jika bencana asap ini terus berulang tanpa penyelesaian nyata, tumbuh kembang anak akan terganggu secara serius akibat kerusakan organ vital paru-paru yang menimbulkan risiko penyakit kronis jangka panjang.
Tragedi kesehatan berskala besar ini semakin diperparah oleh ketidaksiapan infrastruktur penanganan medis di daerah. Meskipun pemerintah telah mengerahkan 2.106 sumber daya manusia kesehatan dan mendistribusikan jutaan logistik ke wilayah terdampak, kenyataan fasilitas di lini pertama pelayanan masih sangat memprihatinkan. Dari total 1.691 puskesmas di wilayah yang terdampak bencana, hanya 827 fasilitas yang memiliki alat nebulizer, 1.070 fasilitas memiliki tabung oksigen, dan 1.502 fasilitas dilengkapi mesin konsentrator oksigen.
Kondisi kekurangan sarana penunjang pernapasan yang krusial ini memperlihatkan bahwa upaya negara belum memadai untuk mengatasi musibah yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Sikap penanganan yang lamban tersebut menjadi bukti kelalaian negara dalam menjaga kesehatan balita yang selama ini digadang-gadang akan menjadi tumpuan generasi emas.
Rangkaian fakta lapangan yang memprihatinkan ini menyadarkan kita bahwa penanganan bencana yang bersifat tambal sulam terbukti tidak mampu melindungi rakyat. Permasalahan kabut asap yang terus berulang menyingkap adanya kegagalan paradigmatik dalam menempatkan keselamatan nyawa manusia di atas kepentingan lainnya.
Krisis berkepanjangan ini menuntut adanya perombakan mendasar dalam pola tata kelola kepemimpinan, yang secara konkret mampu mengintegrasikan tanggung jawab pemeliharaan lingkungan dengan komitmen perlindungan warga secara tuntas. Konsepsi tanggung jawab menyeluruh seperti inilah yang ditawarkan melalui sistem tata kelola Islam.
Dalam sistem pemerintahan Islam, posisi negara diletakkan sebagai pelindung utama yang harus membentengi rakyat dari segala bentuk marabahaya. Pemimpin memandang nyawa setiap generasi penerus sebagai amanah besar yang wajib diselamatkan, sehingga penguasa akan segera bergerak cepat mengambil tindakan tegas begitu bencana mulai mengancam.
Untuk menopang seluruh kebijakan darurat, negara tidak akan terhambat oleh perhitungan untung rugi atau keterbatasan anggaran proyek, melainkan akan mengerahkan seluruh potensi sumber daya secara maksimal melalui pembiayaan penuh dari kas Baitul Maal.
Sebagai pengelola urusan umat, negara Islam akan menerapkan penanganan bencana secara komprehensif. Pada ranah hulu, negara menjalankan langkah preventif dan mitigasi sebelum bencana terjadi, seperti menerapkan aturan tata ruang yang ketat, menutup celah eksploitasi lahan oleh korporasi, serta melakukan pemantauan proaktif terhadap kondisi riil di lapangan agar potensi titik api dapat dicegah sejak dini. Sementara itu, pada ranah penanganan darurat saat bencana terjadi, negara langsung mengerahkan teknologi mutakhir untuk pemadaman serta mengoptimalkan langkah kuratif secara cepat.
Bersamaan dengan tindakan pencegahan di lapangan, negara bertanggung jawab mutlak untuk melengkapi sarana dan prasarana kesehatan bagi seluruh rakyat secara cuma-cuma dan berkualitas. Fasilitas medis di setiap lapisan akan dipasok dengan seluruh instrumen penunjang pernapasan yang dibutuhkan, mulai dari alat nebulizer, tabung gas oksigen, hingga konsentrator oksigen tanpa ada kesenjangan antardaerah.
Penanganan pasien yang terkena dampak kabut asap akan dilayani secara cepat dan optimal oleh tenaga medis yang disiapkan secara masif. Melalui sinergi pemantauan teknologi yang ketat dan jaminan pelayanan medis yang menyeluruh, negara hadir secara nyata menjaga masa depan anak-anak dan mewujudkan perlindungan hakiki bagi kelangsungan generasi.
