Responsive image

Sarat Kriminalisasi, Umat Islam Bima Desak Presiden Cabut Perppu Ormas

Sarat Kriminalisasi, Umat Islam Bima Desak Presiden Cabut Perppu Ormas

BIMA (Jurnalislam.com) – Aksi penolakan terhadap penerbitan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terus dilakukan umat Islam di berbagai daerah. Di Bima, Forum Umat Islam (FUI) pada Jumat (28/7/2017) mendatangi Balai Kota Bima untuk menyampaikan penolakan atas diterbitkannya Perppu tersebut.

Dalam audiensi dengan pemkot Bima, Ketua FUI Bima, Ustadz Asikin mengatakan, penerbitan Perppu Ormas sarat dengan kriminalisasi terhadap Islam, salah satunya adalah pelarangan bendera tauhid yang digunakan oleh HTI.

“Kami umat Islam Bima keberatan atas Perpu Ormas karena sarat kriminalisasi terhadap Islam dan umat Islam. Bendera tauhid adalah simbol islam yang mengandung dua pokok akidah Islam,” katanya.

Ustadz Asikin mengaku prihatin dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang kerap merugikan umat Islam. Oleh sebab itu, lanjutnya, sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk melawan kedzaliman pemerintah.

“Apa yang kita lakukan ini juga adalah merupakan bagian daripada jihad, yaitu menyampaikan kebenaran di hadapan pemimpin yang dzolim,” tegasnya.

Menanggapi pernyataan FUI, Wakil walikota, H. A. Rahman H Abidin mengatakan akan menyampaikan aspirasi umat Islam Bima ke pemerintah pusat.
“Kami berjanji akan sampaikan tuntutan dari Forum Umat Islam Bima, kemudian kami akan sampaikan harapan, aspirasi, serta suara hati dari umat Islam. Insyaa Allah akan kami sampaikan ke pemerintah pusat,” ujar Rahman.

Selain menyampaikan aspirasi terkait Perppu ormas, FUI juga menggelar aksi solidaritas untuk Palestina dengan berkonvoi kendaraan dari Lapangan Serasuba melewati jalan Soekarno-Hatta menuju kantor Walikota dan Bupati Bima.

Bagikan
Close X