Penulis: Deddy Purwanto

Infografik – Kondisi Pengungsi Suriah di Lebanon

Redaktur: Deddy Purwanto

ARSAL (Jurnalislam.com) – Sekitar 60.000 warga Suriah sangat kesulitan untuk bertahan hidup di sebuah kamp pengungsi di Lebanon timur saat mereka menderita karena kurangnya bantuan kemanusiaan dan kondisi musim dingin yang sulit.

Kondisi musim dingin yang keras melumpuhkan kehidupan warga Suriah karena bantuan tidak dapat mencapai kota perbatasan Lebanon, Arsal, sejak mereka menjadi pengungsi setelah melarikan diri dari perang internal di negara mereka.

Populasi wilayah pegunungan, dekat perbatasan Suriah itu, adalah sekitar 40.000 sebelum perang saudara pecah di Suriah pada 2011, Walikota Arsal Basil al-Hajiri mengatakan kepada Anadolu Agency, Jumat (11/1/2019).

Sambil menyatakan bahwa ada arus migrasi yang kuat ke daerah itu, al-Hajiri menambahkan bahwa jumlahnya pernah mencapai 120.000.

Wilayah itu sudah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rakyat mereka sendiri apalagi untuk menampung sejumlah besar pengungsi, kata al-Hajiri, menambahkan bahwa untuk alasan itu orang-orang mulai pergi dan sekarang sekitar 60.000 warga Suriah yang masih tertinggal di sana.

Dia mencatat bahwa warga Suriah tinggal di 126 kamp tenda yang didirikan di dalam dan di luar kota, dan mencoba untuk melanjutkan kehidupan mereka dengan bantuan kemanusiaan yang disediakan oleh PBB dan organisasi amal internasional.

Namun, ia mencatat, tidak ada cukup bantuan kemanusiaan baru-baru ini.

Al-Hajiri mengatakan mereka menemukan beberapa adegan yang menghancurkan ketika mengunjungi kamp-kamp setelah badai Norma menghantam warga Suriah di kamp-kamp.

“Kami melihat air yang bocor di dalam tenda […] Para pengungsi Suriah di kamp-kamp tenda bahkan tidak memiliki sarana untuk makanan dan pemanasan, yang merupakan kebutuhan dasar kehidupan,” katanya.

Dia mendesak seluruh dunia untuk membantu Suriah, mencatat bahwa Lebanon bukan satu-satunya negara yang memiliki tanggung jawab untuk merawat mereka.

“Kehidupan bahkan menjadi lebih sulit di musim dingin. Tenda yang digunakan di kamp selama 7 tahun tidak lagi berguna.

“Orang-orang kelelahan, putus asa, bahkan ada yang menginginkan kematian,” kata al-Hajiri.

LUBNAN-ARSAL

Dia menyoroti bahwa mereka membutuhkan lebih banyak dukungan daripada ketika krisis meletus di Suriah pada 2011, dan mengatakan bahwa ada penurunan dalam kegiatan yang dilakukan oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (The United Nations High Commissioner for Refugees-UNHCR).

Sejak awal krisis Suriah, al-Hajiri mengatakan bahwa Turki telah memimpin dalam hal bantuan kemanusiaan.

Dia menambahkan bahwa meskipun Turki memberikan kontribusi serius kepada organisasi bantuan, banyak pihak masih tidak menunjukkan sensitivitas padahal bantuan masih sangat dibutuhkan.

Dia juga meminta negara-negara Arab untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Suriah, yang harus meninggalkan rumah mereka dan melarikan diri.

Baca juga:

Al-Hajiri mengatakan tenda-tenda di kamp-kamp tidak cocok untuk kondisi musim dingin dan mereka tidak dapat menemukan bahan bakar untuk kompor pemanas, sehingga lebih sulit untuk menahan dingin yang ekstrem.

Tahun lalu, delapan warga Suriah kehilangan nyawa saat terjadi kebakaran ketika mereka mencoba menghangatkan diri dengan menggunakan kompor pemanas atau pemanas listrik.

Pada akhir 2017, UNHCR mengumumkan jumlah pengungsi Suriah di Lebanon adalah 997.000.

Para pejabat Libanon telah menyerukan kepada para pengungsi Suriah untuk secara sukarela kembali ke negara mereka sejak tahun lalu. Pihak berwenang mengatakan bahwa para pengungsi menghabiskan sumber daya yang langka di negara itu dan komunitas internasional juga gagal membantu para pengungsi.

Mungkinkah Salah Keluar dari Liverpool Ketika Striker Israel Bergabung

Redaktur: Deddy Purwanto

INGGRIS (Jurnalislam.com) – Liverpool akan mendatangkan striker Red Bull Salzburg, Mones Dabour, berkebangsaan Israel, dan laporan menyatakan bahwa bintang tim Mesir Mohamed Salah kemungkinan akan berhenti jika hal ini terjadi.

Banyak pakar olahraga Mesir dan internasional percaya pihak Liverpool tidak memperhitungkan kemungkinan akan kehilangan Salah padahal sikap Salah terhadap para pemain Israel telah jelas ditunjukkan pada banyak kesempatan sebelumnya.

Walaupun laporan itu belum dikonfirmasi, mereka telah menghidupkan kembali perdebatan tentang hubungan antara politik dan olahraga dalam hubungan Mesir-Israel. Menurut wartawan olahraga Sam McGuire, Liverpool membutuhkan cadangan untuk striker Brasil Roberto Firmino, lansir Al Arabiya News Channel Kamis (10/1/2019).

“The Reds, melalui karya Jürgen Klopp dan Michael Edwards, telah membentuk sebuah skuad yang mampu menyaingi Manchester City untuk gelar Liga Premier,” tulisnya.

“Tapi ada kekosongan dalam barisan penyerang mereka karena para pemimpin saat ini tidak memiliki cadangan yang ideal untuk pemain Brasil No.9 mereka. Dan meskipun dia tidak cedera, dia tidak bisa bermain di setiap pertandingan.”

McGuire menambahkan bahwa meskipun Liverpool masih memiliki “alternatif lain” seperti Dominic Solanke, Daniel Sturridge, dan Divock Origi, tidak ada yang bisa menggantikan Firmino. Sambil mengakui bahwa Dabour tidak akan menjadi “pengganti” bagi Firmino, McGuire menekankan bahwa ia berada pada level yang sama dalam hal keterampilan. McGuire mencatat bahwa menurut banyak sumber, kepala pengintai Liverpool Barry Hunter melakukan perjalanan ke Austria beberapa kali untuk menonton Dabour bermain.

Tidak jelas dari mana asalnya rumor bahwa Salah akan pergi jika Dabour bergabung. Tapi tampak bahwa pihak Israel yang memicu seluruh perdebatan pertama kalinya. Hagay Hacohen dari Jerusalem Post mengutip media Israel yang mengatakan “super-bintang Mesir Mohamed Salah diduga mengancam untuk meninggalkan klub sepak bola Liga Premier Liverpool jika pemain sepak bola Arab-Israel Moanes Dabour bergabung dengan tim.” Namun Hochan tidak menyebutkan sumbernya.

Baca juga:

The Times of Israel juga memuat berita tentang masalah ini. Adam Rasgon berpendapat bahwa Salah tidak terpengaruh dengan politik sehubungan dengan permainannya di Israel ketika ia bermain untuk Basel FC Swiss. “Klub mengatakan kepada saya jika saya tidak pergi, saya akan ditangguhkan dan akan ada banyak masalah. Jadi saya pergi dan bersyukur kepada Tuhan saya mencetak gol,’ katanya dalam sebuah wawancara tahun 2014.” Namun Rasgon mencatat bahwa Mesir-lah yang mulai berspekulasi tentang reaksi Salah.

Reaksi Mesir terutama dimulai di media sosial, di mana para penggemar Salah berspekulasi apakah ia akan pergi atau malah mendesaknya untuk pergi. Media Mesir kemungkinan besar mengambil cerita dari sana. Menurut akun Twitter resmi Arab Israel (@IsraelArabic), Salah didesak untuk keluar dari Liverpool jika Moenes bergabung, dengan referensi yang jelas kepada orang Mesir.

“Kami menyesal melihat orang-orang mendorong Mohamed Salah untuk meninggalkan Liverpool jika pemain Israel Moenes Dabour bergabung dengan tim. Mereka mencampuradukkan politik dengan olahraga. Kami berharap kalau memang Dabour bergabung dengan Liverpool, kedua pemain luar biasa itu akan bekerja sama untuk kepentingan tim terbaik,” tulis tweet itu.

Menanggapi meningkatnya minat pada masalah ini, mantan pelatih tim nasional sepak bola Mesir Mahmoud Fayez berpendapat Salah tidak akan meninggalkan Liverpool jika Moenes ikut.

“Sebelum ini menjadi tren, Mohamed Salah adalah pemain profesional dan tidak tertarik apakah Liverpool membawa pemain Israel atau tidak,” tulisnya di akun Twitter-nya (@mahmoudelfayez). “Meskipun ini tidak relevan, Moenes Dabour adalah seorang Muslim Arab-Israel dari Nazereth dan hanya Tuhan yang tahu penderitaan yang ia alami dan alasan mengapa ia memilih paspor Israel. Biarkan Salah sendirian dan biarkan dia fokus bermain.”

Mohamed Salah
Mohamed Salah

Media Palestina, di sisi lain, membenarkan dan benar-benar memuji dugaan penolakan Salah untuk bermain bersama Moenes.

“Mohamed Salah bukan pemain sepak bola Mesir pertama yang menolak normalisasi dengan Israel,” tulis wartawan Palestina Lina Khattab, merujuk pada pemain terkemuka Mohamed Abu Trieka yang pada 2008 melepas bajunya untuk menunjukkan satu baju lagi yang dikenakannya yang bertuliskan “Dalam solidaritas dengan Gaza. ”

Menurut Khattab, “Mohamed Salah mengancam akan meninggalkan Liverpool jika pemain Israel Moenes Dabour bergabung dengan tim, tidak peduli dengan konsekuensinya.” Bagi Khattab, Salah mengembalikan harapan kepada warga Palestina yang menyambut reaksinya.

“Palestina bangga dengan Salah yang melakukan itu di tengah normalisasi publik di seluruh dunia Arab di berbagai bidang,” tulisnya. Khattab mengutip aktivis Palestina Loai al-Katib, yang juga seorang Arab-Israel, yang mengatakan bahwa Salah adalah panutan. “Kami bangga dengan Salah dan semua pemain kami harus menolak untuk bermain di tim Israel,” katanya.

Sementara itu, jurnalis Alaa Omar berpendapat bahwa ancaman Salah untuk meninggalkan Liverpool, jika nyata, mungkin dibenarkan karena Dabour bagaimanapun mewakili negara yang menduduki wilayah Arab dan melakukan pelanggaran terhadap orang Arab.

“Tapi bagaimana dengan imigran Arab di Eropa yang lebih suka bermain untuk tim Eropa daripada tim nasional asal mereka?” “Faktanya, banyak negara dimana mereka bernaung yang mendiskriminasi orang Arab.”

Omar menambahkan bahwa jika ancaman itu nyata dan Liverpool memutuskan untuk tidak membawa Dabour untuk menjaga Salah, penggemar Liverpool akan menyalahkan Salah dan popularitasnya akan terpengaruh. Dia juga berpendapat bahwa orang-orang Palestina tidak diharapkan memuji Salah seperti yang diyakini banyak orang. “Mereka benar-benar akan melihat Shalat sebagai penghalang di jalan rekan senegaranya. Paspor Israel atau tidak, Moenes adalah Palestina dan akan terus dianggap demikian oleh Palestina.”

Ini bukan pertama kalinya interaksi Salah dengan para pemain Israel diperdebatkan. Pada 2013, ketika Salah bermain untuk Basel FC ia menghindari bagian jabat tangan dalam pertandingan melawan Maccabi Tel Aviv dengan mengganti sepatu di sisi lapangan, namun klubnya mengatakan itu kebetulan. Pada leg kedua di Israel, ia memilih adu kepalan tangan (fist bump) daripada jabat tangan, yang lagi-lagi menjadi topik yang menarik perhatian media. Salah kemudian dicemooh oleh penggemar Maccabi di pertandingan berikutnya.

Tahun lalu, mantan menteri pertahanan Avigdor Liberman dengan bercanda menulis di akun Twitter-nya bahwa ia akan merekrut Salah ke tentara Israel menyusul kemenangan Liverpool 5-2 atas Roma: “Saya akan memanggil kepala staf segera guna mengatakan kepadanya untuk mempekerjakan Mohamed Salah ke tentara Israel.”

Drone Syiah Houthi Targetkan Militer Yaman, 4 Tewas dan 10 Terluka

Redaktur: Deddy Purwanto

YAMAN (Jurnalislam.com) – Sedikitnya empat personel militer Yaman tewas pada hari Kamis (10/1/2019) – dan 10 lainnya cedera – dalam serangan pesawat tak berawak yang menargetkan parade militer di provinsi Lahij selatan, menurut sumber-sumber pemerintah.

Kepala Intelejen Militer Mohamed Tamah dan Fadl Hassan, komandan zona militer keempat tentara, termasuk di antara mereka yang terluka dalam serangan, yang terjadi di Lahij Anad Airbase itu, sumber militer setempat, yang berbicara kepada Anadolu Agency tanpa menyebut nama, mengatakan.

Kepala Staf Angkatan Darat Yaman Abdullah al-Nakhei, bersama wakilnya, serta Gubernur Lahij Ahmad at-Turki juga “sedikit terluka” dalam serangan Kamis, kata sumber itu.

Juru bicara kelompok pemberontak Syiah Houthi, yang telah menguasai ibukota Sanaa sejak 2014, kemudian mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.

Baca juga:

Airbase Al-Anad Lahij saat ini dijaga oleh pasukan Yaman yang didukung oleh Uni Emirat Arab (UEA).

Sejak 2015, Arab Saudi dan beberapa sekutu Arabnya – termasuk UEA – telah melancarkan operasi militer besar-besaran terhadap Houthi, yang telah menguasai sebagian besar Yaman satu tahun sebelumnya.

Trump Tutup Kegiatan Pemerintahan Amerika

Redaktur: Deddy Purwanto

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Sekitar 800.000 pekerja federal di seluruh AS menghadapi pilihan yang sulit ketika Partai Demokrat dan Presiden Donald Trump (dari Partai Republik) bertentangan karena pendanaan untuk tembok perbatasan yang telah lama dijanjikan.

Presiden telah meminta anggota parlemen untuk memberinya $ 5,7 miliar guna membayar pembangunan tembok di sepanjang perbatasan AS-Meksiko yang awalnya ia bersumpah untuk memiliki dana Meksiko.

Tetapi Demokrat, yang sekarang mengendalikan Dewan Perwakilan Rakyat, menolak proposal Trump, dengan alasan tembok itu mahal dan tidak memadai untuk mengamankan perbatasan selatan. Walaupun Demokrat menguasai majelis House of Representatives atau DPR Amerika Serikat namun Republik menguasai Senat AS. DPR harus melalui Senat untuk meloloskan undang-undang apa pun, lansir Anadolu Agency Kamis (10/1/2019)

Trump telah berusaha meyakinkan warga Amerika, melaui pidato yang disiarkan televisi dari mejanya di Oval Office untuk meyakinkan bahwa tembok tersebut sangat penting bagi keamanan nasional AS.

Baca juga:

Kedua belah pihak tidak ada yang mundur, dan Trump bekerja dengan dukungan dari Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell untuk menghalangi dibukanya kembali undang-undang pemerintah yang tidak termasuk pendanaan untuk tembok pemisah.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan penutupan kegiatan pemerintahan (government shutdown) pada Sabtu, 22 Desember 2018 setelah proses pembicaraan antara Trump dan pemimpin Senat dari Partai Demokrat tidak mencapai kata sepakat soal pembiayaan tembok perbatasan dengan Meksiko.

Penutupan pemerintah AS kali ini berdampak sebagian (the partial government shutdown) karena sejumlah departemen telah mendapat alokasi dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 2019.

Idlib: HTS Sepakat Gencatan Senjata dengan NLF

Redaktur: Deddy Purwanto

IDLIB (Jurnalislam.com) – Kelompok-kelompok oposisi bersenjata anti-rezim di provinsi Idlib, Aleppo dan Hama telah mencapai kesepakatan untuk gencatan senjata menyusul bentrokan baru-baru ini, sumber-sumber lokal mengatakan pada hari Kamis (10/1/2019).

Kesepakatan antara Front Pembebasan Nasional (the National Liberation Front-NLF), koalisi oposisi bersenjata anti-rezim di Idlib, dan faksi jihad Hayat Tahrir al-Sham (HTS) bertujuan untuk mengamankan gencatan senjata di seluruh provinsi Idlib, sumber-sumber, yang berbicara kepada Anadolu Agency secara anonim karena pembatasan berbicara dengan media, mengatakan.

Kesepakatan itu dilaporkan menyerukan kedua kelompok untuk menghapus semua parit dan barikade di daerah itu dan bertukar tahanan.

Sejak 30 Desember, gerakan Nour al-Din al-Zenki – komponen dari NLF – dan Hayat Tahrir al-Sham kadang kala berselisih di Idlib dan di pedesaan Hama.

Baca juga:

Setelah pertemuan September lalu di kota Rusia Sochi antara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan mitra Rusia Vladimir Putin, kedua belah pihak sepakat untuk membentuk zona demiliterisasi di Idlib yang melarang tindakan agresi.

Menurut ketentuan kesepakatan itu, kelompok-kelompok oposisi di Idlib harus tetap berada di daerah-daerah di mana mereka sudah hadir, sementara Rusia dan Turki akan melakukan patroli bersama di daerah tersebut untuk mencegah dimulainya kembali pertempuran.

Oktober lalu, Kementerian Pertahanan Turki melaporkan bahwa oposisi Suriah dan kelompok-kelompok anti-rezim lainnya telah sepenuhnya menarik semua persenjataan berat dari zona demiliterisasi.

Suriah baru saja mulai bangkit dari konflik dahsyat yang dimulai pada 2011 ketika rezim Syiah Assad Assad membantai demonstran dengan tindakan militer yang tak terduga.

Perang di Yaman Masih Berkobar, Begini Peringatan Utusan PBB

Redaktur: Deddy Purwanto

YAMAN (Jurnalislam.com) – Utusan Khusus PBB untuk Yaman Martin Griffiths memperingatkan pada hari Rabu (9/1/2019) bahwa “kemajuan yang nyata” diperlukan untuk memajukan upaya perdamaian di Yaman sebelum pembicaraan baru dapat diadakan untuk mengakhiri perang kejam selama empat tahun.

Berbicara di Dewan Keamanan PBB, Griffiths mengatakan dia masih “berharap” bahwa perundingan yang mengikuti kesepakatan gencatan senjata yang dicapai bulan lalu di Swedia akan diadakan “dalam waktu dekat”.

Pemerintah yang didukung Saudi dan pemberontak Syiah Houthi sepakat selama pembicaraan di Rimbo, Swedia, untuk gencatan senjata di Hodeidah, kota pelabuhan yang dikuasai pemberontak yang merupakan titik masuk utama untuk bantuan kemanusiaan ke negara itu.

Yaman telah berada dalam keadaan perang sejak 2014, ketika milisi Syiah Houthi dukungan Iran menguasai sebagian besar wilayah negara, termasuk ibukota Sanaa, di mana mereka menggulingkan pemerintah Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi yang didukung Barat.

Terobosan gencatan senjata mendukung harapan diakhirinya konflik, tetapi pernyataan utusan itu menegaskan bahwa keuntungan diplomatik yang menuju perdamaian masih rapuh.

Baca juga:

“Kedua belah pihak sebagian besar telah mematuhi gencatan senjata dan telah terjadi penurunan pertempuran yang signifikan,” kata Griffiths kepada dewan. Dia melanjutkan dengan mencatat beberapa contoh kekerasan yang tidak menguntungkan, termasuk di kota Hodeidah ​​meskipun tidak banyak.

Pembicaraan sedang berlangsung mengenai penempatan kembali pasukan dari Hodeidah, memberikan keamanan di kota dan membuka rute akses untuk memungkinkan konvoi kemanusiaan mencapai jutaan warga yang sangat membutuhkan bantuan makanan, tambahnya.

“Ini adalah pandangan saya, dan merupakan keinginan para pemimpin kedua belah pihak, dan juga yang lain, bahwa kemajuan yang substansial, khususnya pada Hodeidah tentu saja, adalah sesuatu yang ingin kita lihat sebelum kita mengadakan konsultasi berikutnya,” kata Griffiths.

Kemajuan di Yaman yang dilanda perang “membawa beberapa harapan tetapi belum benar-benar mengubah banyak hal di lapangan,” James Bays dari Al Jazeera, melaporkan dari gedung PBB di New York.

Bays mengatakan pembicaraan di PBB mengakui bahwa kedua belah pihak “perlu melampaui kesepakatan awal yang telah dicapai … untuk perjanjian abadi”.

“Itu akan, secara politis, sangat sulit ditelan bagi pihak yang terlibat,” kata Bays.

PBB sedang bekerja untuk menjadwalkan putaran pembicaraan baru, kemungkinan di Kuwait, untuk membangun berdasarkan kesepakatan Rimbo dan maju menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri konflik.

Perang antara pemberontak Houthi dan pasukan yang setia kepada pemerintah meningkat pada Maret 2015, ketika Presiden Hadi melarikan diri ke Arab Saudi setelah pemberontak mengambilalih Sanaa.

Segera, aksi militer yang menghancurkan diluncurkan oleh koalisi pimpinan Saudi untuk mendukung pemerintah Hadi yang diasingkan.

Konflik telah melepaskan krisis kemanusiaan terburuk di dunia, menurut PBB, yang mengatakan 80 persen dari populasi – 24 juta orang – membutuhkan bantuan.

Hampir 10 juta orang hanya selangkah lagi menuju bencana kelaparan, kata kepala bantuan PBB Mark Lowcock kepada dewan.

Dewan Keamanan sedang mempertimbangkan pembentukan misi pengamat baru ke Yaman untuk memantau gencatan senjata di Hodeidah, mengawasi penarikan mundur pasukan dan memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah mengusulkan penyebaran hingga 75 pengamat ke Yaman untuk periode awal enam bulan guna menopang gencatan senjata sementara pembicaraan mengenai kesepakatan damai yang lebih luas diadakan.

Kelompok Hak Muslim AS Gugat Negara Bagian Mayland

Redaktur: Deddy Purwanto

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Kelompok hak-hak Muslim mengajukan gugatan terhadap negara bagian Maryland pada hari Rabu (9/1/2019) untuk memblokir upaya Maryland yang berusaha menghentikan agen-agen negara melakukan bisnis dengan perusahaan, entitas, atau individu yang memboikot Israel.

Insinyur perangkat lunak Saqib Ali berusaha mendapatkan kontrak dengan Maryland untuk mengembangkan alat guna membandingkan kebijakan asuransi jiwa.

Untuk mendapatkan kontrak, dia harus menandatangani sebuah perjanjian yang mengatakan dia tidak akan memboikot Israel atau wilayah yang diduduki Israel, yang secara efektif menolak keputusannya untuk berpartisipasi dalam gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS).

“Saya menolak menandatangani perjanjian seperti itu,” kata Ali pada konferensi pers. “Palestina tidak bebas, mereka hidup di bawah penjajahan militer yang brutal, dan sebelum penjajahan itu berakhir, saya memutuskan bahwa saya akan memboikot Israel. Ini adalah hak Amandemen Pertama saya. Ini dijamin oleh Konstitusi AS.”

Ali, mantan legislator negara bagian Maryland, bekerja dengan Dewan Hubungan Amerika (the Council of American Relations-CAIR) untuk mengajukan gugatan.

Gerakan BDS dibentuk pada tahun 2005 oleh 170 masyarakat sipil Palestina dan kelompok hak asasi manusia untuk menekan Israel agar mengakhiri penjajahan wilayah Palestina.

BDS menuntut boikot terhadap perusahaan-perusahaan Israel yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia Palestina, dan mengupayakan lembaga-lembaga lain untuk melepaskan kepentingan mereka pada perusahaan-perusahaan itu.

Baca juga:

BDS baru-baru ini mendapat banyak perlawanan di AS dengan banyak negara mengeluarkan undang-undang anti-BDS untuk mengkriminalkan sentimen anti-Israel.

Undang-undang anti-BDS pertama kali diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump melalui perintah eksekutif pada Oktober 2017. Sekarang 26 negara telah menetapkan langkah serupa.

Menurut CAIR, ini adalah gugatan keenam yang menargetkan tindakan tersebut.

“Gugatan itu tidak konstitusional dan berbahaya terutama karena itu memprioritaskan kepentingan pemerintah asing, yang melanggar hukum internasional, di atas hak amandemen pertama Maryland,” kata Zainab Chaudry, direktur penjangkauan CAIR di Maryland, pada konferensi pers.

Menlu AS: Kurdi Suriah akan Kami Lindungi dari Ancaman Militer Turki

Redaktur: Deddy Purwanto

IRAK (Jurnalislam.com) – Kurdi Suriah akan dilindungi dari ancaman militer Turki, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan kepada para pemimpin Kurdi di wilayah semi-otonomi Kurdistan pada hari Rabu (9/1/2019), selama kunjungan mendadak ke Erbil, lansir Aljazeera.

Diplomat tinggi AS itu sebelumnya bertemu dengan para pemimpin Irak di Baghdad sebagai bagian dari perjalanan Timur Tengahnya untuk meyakinkan sekutu tentang rencana kejutan Presiden Donald Trump untuk menarik pasukan dari Suriah.

Di Irak, Pompeo juga berusaha untuk memperlancar hubungan setelah para pemimpin politik marah ketika Presiden Trump mengunjungi pasukan AS setelah hari Natal di pangkalan udara gurun terpencil tanpa singgah di Baghdad atau bertemu dengan pejabat Irak.

Banyak politisi dari koalisi yang berkuasa terutama partai Syiah menyebut kunjungan Trump sebagai pelanggaran atas kedaulatan Irak dan menuntut AS menarik pasukan.

Pompeo bertemu dengan Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi, Presiden Barham Salih, Menteri Luar Negeri Mohamed Alhakim dan Ketua Parlemen Mohamed al-Halbousi, The Associated Press melaporkan pada hari Rabu.

Departemen Luar Negeri AS tidak segera mengomentari laporan kunjungan Pompeo ke Irak.

“Ini adalah kesempatan untuk menyatakan terima kasih kami atas dukungan yang kami terima dari Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Tentu saja dalam perang melawan IS juga yang paling penting,” kata Salih kepada wartawan di hari Selasa.

Dia menambahkan bahwa meskipun kelompok Islamic State (IS) telah dikalahkan secara militer, “masih banyak yang harus dilakukan, misinya belum tercapai”.

Baca juga:

Pada hari Selasa, Mahdi, perdana menteri, menolak untuk mengkonfirmasi rumor tentang kemungkinan kunjungan oleh Pompeo, tetapi mengatakan setiap pertemuan dengan menteri luar negeri AS akan melibatkan diskusi tentang bagaimana memperdalam hubungan Irak dengan koalisi pimpinan AS yang memerangi IS.

Sementara itu, Pompeo mengatakan pada konferensi pers di ibukota Yordania, Amman, pada hari Selasa bahwa pertempuran untuk mengalahkan sisa IS dan Iran tetap menjadi masalah yang paling mendesak di wilayah tersebut.

Pasukan AS telah bekerja bersama milisi Kurdi, yang mengendalikan petak-petak wilayah timur laut Suriah, pijakan Washington dalam konflik yang terjadi di Suriah, dimana Rusia, Iran, Turki, dan kekuatan regional lainnya.

Washington telah berulang kali mengatakan sekutu Kurdi akan tetap aman meskipun pasukannya ditarik mundur. Tetapi Turki, yang menganggap milisi YPG Suriah yang didukung AS sebagai organisasi “teroris”, telah berulangkali bersumpah untuk menghancurkan kelompok itu.

Presiden Turki Tayyip Erdogan mengecam kunjungan Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton pada hari Selasa karena menyarankan bahwa melindungi Kurdi akan menjadi prasyarat penarikan AS, sebuah saran yang disebut Erdogan “kesalahan serius”.

Ketika ditanya di Erbil apakah penolakan Erdogan untuk melindungi Kurdi membuat penarikan itu beresiko, Pompeo mengatakan kepada wartawan: “Tidak. Kami sedang berbicara dengan mereka bahkan ketika kami berbicara tentang bagaimana kami akan menjalankan ini dengan cara yang dapat melindungi pasukan kami.

“Sangat penting bahwa kami melakukan segala yang kami bisa untuk memastikan bahwa orang-orang yang bertempur dengan kami dilindungi dan Erdogan telah membuat komitmen, ia memahami itu,” tambah Pompeo.

Sudah 100 Hari Khashoggi Terbunuh Keadilan Masih Bisu

Redaktur: Deddy Purwanto

ISTANBUL (Jurnalislam.com) – Seratus hari setelah pembunuhan brutal wartawan Saudi Jamal Khashoggi di Konsulat Saudi di Istanbul, para pakar politik berpendapat bahwa kasus itu harus dibawa ke tingkat internasional untuk mendapatkan kejelasan atas pembunuhan itu, dan para pelaku serta tokoh yang memerintahkan pembunuhan itu harus dibawa ke pengadilan.

Khashoggi, yang dianggap sebagai salah satu jurnalis paling berpengaruh di Timur Tengah, pergi ke gedung diplomatik Saudi pada 2 Oktober untuk urusan pernikahannya. Namun, dia terbunuh di sana, meninggalkan banyak pertanyaan yang masih belum dijawab.

Riyadh secara resmi mengakui pembunuhan itu setelah 18 hari terjadi tetapi Kerajaan belum membuat pernyataan tentang keberadaan jasad Khashoggi.

Turki telah menggunakan segala cara yang tersedia untuk membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan, menjaga tekanan internasional. Arab Saudi, di sisi lain, membuat pernyataan yang bertentangan tentang pembunuhan tersebut. Kemudian diumumkan bahwa Khashoggi terbunuh “dalam perkelahian” yang terjadi di Konsulat Jenderal.

Arab Saudi mengumumkan perintah pembunuhan berasal dari kepala tim negosiasi, tanpa menyebutkan nama. Selain itu, pejabat Saudi menyatakan bahwa 11 dari 21 tersangka, yang ditangkap karena afiliasi mereka dengan pembunuhan, telah didakwa.

Terlepas dari 100 hari sejak pembunuhan itu terjadi, Riyadh mempertahankan sikap khawatir untuk mengungkapkan informasi berita tentang pembunuhan itu.

Analis dan pakar politik mengatakan kepada Anadolu Agency Rabu (9/1/2019) bahwa Turki harus terus menekan di arena internasional untuk memastikan pembunuhan itu diklarifikasi dan membawa kasus ini ke Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court-ICC).

Analis politik dan jurnalis Palestina Maher Hijazi mengatakan Turki harus terus menekan secara internasional untuk mengungkap pelaku dan pembuat keputusan yang memerintahkan pembunuhan.

“Itu [pembunuhan] telah menjadi ujian nyata bagi Turki; Turki harus turun ke bawah untuk memastikan keadilan,” katanya, mencatat bahwa mereka yang bertanggung jawab harus dihukum jika tidak akan menyebabkan agresi yang lebih besar pada wartawan.

Bekir Atacan, seorang analis Turkmenistan Suriah, mengatakan ada beberapa aktor internasional yang berusaha menutupi pembunuhan itu.

“Ada laporan yang menunjukkan bahwa beberapa pelaku yang berafiliasi dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman ternyata bersembunyi. Semua [indikator] ini menunjukkan perlunya Turki menemui ICC sesegera mungkin.

“Beberapa negara berusaha menutupi bukti. Karena mengajukan kasus itu ke ICC tidak menguntungkan mereka,” katanya, menyerukan Ankara untuk membangun koordinasi dengan berbagai negara.

Baca juga:

Nazir el-Kenduri, seorang peneliti dan penulis Irak, mengatakan sikap Presiden AS Donald Trump dalam membela bin Salman kehilangan momentum dan sekarang adalah waktu terbaik untuk membawa kasus itu ke ICC.

Kenduri meminta Turki untuk membawa kasus ini ke tingkat internasional. Dia menambahkan bahwa adalah suatu keharusan untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Keamanan PBB sehingga dapat dibawa ke tingkat internasional.

“Sangat penting untuk membawa kasus ini ke tingkat internasional sehingga kejahatan seperti itu tidak akan terulang lagi. [Pembunuhan] tidak boleh dianggap sebagai kejahatan yang hanya menyangkut Istanbul,” katanya, seraya menambahkan bahwa ia memberi hormat pada sikap Turki sejak awal kejadian.

Jurnalis Suriah Ahmad Qamil, anggota Asosiasi Teman Jamal Khashoggi (Jamal Khashoggi Friends Association), mengatakan preferensi Turki telah sejalan dengan metode hukum, dan akan butuh waktu untuk menyimpulkan penyelidikan.

Memperhatikan bahwa Turki harus terus mengikuti jalur yang sama dan memberi tahu komunitas global tentang temuan baru, “Ini akan memaksa Arab Saudi untuk mengakui semua detail. Investigasi Turki memaksa Arab Saudi untuk mengakui bahwa Khashoggi dibunuh di konsulat. Dunia tahu siapa pembunuh sebenarnya,” tegasnya.

Qamil meminta Turki untuk “membawa kasus ini ke tingkat internasional dengan bekerja sama dengan Amerika untuk mencari kebenaran, terutama di bawah bayang-bayang DPR AS.”

Mengacu pada kemungkinan hambatan yang dihadapi Ankara, dia mengatakan, “Ada upaya internasional yang didukung oleh AS dan Israel untuk menyembunyikan kebenaran”.

Qamil menggarisbawahi bahwa Turki memiliki opsi seperti menginternasionalkan masalah tersebut, membawanya ke PBB dan organisasi hak asasi manusia internasional.

“Dewan Keamanan PBB mungkin tidak berguna. Meskipun Majelis Umum PBB adalah cara yang lebih menguntungkan, namun prosesnya lebih panjang. Saya percaya DPR AS adalah pilihan terbaik dalam hal ini,” katanya.

Menteri Pertahanan Turki Bahas Keamanan Idlib dengan Rusia

Redaktur: Deddy Purwanto

ANKARA (Jurnalislam.com) – Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar membahas masalah keamanan regional dengan mitranya dari Rusia, Sergey Shoygu, melalui telepon pada hari Rabu (9/1/2019).

Perkembangan terbaru di provinsi Idlib di timur laut Suriah dibahas dalam konteks perjanjian Sochi, menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Turki.

Setelah pertemuan pada 17 September 2018 di kota Sochi Rusia antara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan mitranya dari Rusia Vladimir Putin, kedua belah pihak sepakat untuk membentuk zona demiliterisasi – di mana tindakan agresi secara tegas dilarang – di provinsi Idlib Suriah.

Menurut ketentuan kesepakatan itu, kelompok-kelompok oposisi di Idlib akan tetap berada di daerah-daerah di mana mereka sudah hadir sementara Rusia dan Turki akan melakukan patroli bersama di daerah tersebut untuk mencegah dimulainya kembali pertempuran.

Baca juga:

Pada 10 Oktober, Kementerian Pertahanan Turki mengumumkan bahwa oposisi Suriah dan kelompok-kelompok anti-rezim lainnya telah menyelesaikan penarikan senjata berat dari zona demiliterisasi.

Suriah baru saja mulai bangkit dari konflik menghancurkan yang dimulai pada 2011 ketika rezim Syiah Nushairiyah Bashar al-Assad menindak demonstran dengan keganasan militer yang tak terhingga.