Penulis: Deddy Purwanto

Trump Tuduh China Ikut Campur Politik Dalam Negeri AS

Redaktur: Deddy Purwanto

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Presiden AS Donald Trump pada hari Rabu (26/9/2018) menuduh China mencoba ikut campur dalam politik terkait pemilihan tengah semester November mendatang atas perselisihan perdagangan dengan pemerintahannya.

“Mereka tidak ingin saya atau kami menang karena saya adalah presiden pertama yang menantang China dalam perdagangan,” katanya ketika memimpin sesi Dewan Keamanan PBB. “Kami tidak ingin mereka ikut campur atau ikut andil dalam pemilihan mendatang kami.”

Presiden tidak menjabarkan bukti untuk mendukung klaimnya.

Komentarnya adalah pernyataan pertama AS yang secara eksplisit mengatakan China berusaha untuk “ikut campur” dalam jajak pendapat yang tertunda. Dia tidak menyebutkan tuduhan yang dilontarkan badan-badan intelijen AS pada Rusia, bahwa mereka bertekad berusaha untuk mempengaruhi pemilihan presiden 2016 dengan mendukung Trump.

Baca juga: 

Menteri Luar Negeri China dengan tegas membantah klaim tersebut dalam sambutannya kepada Dewan Keamanan. Dia menegaskan bahwa Beijing “mengikuti prinsip tidak-mengganggu dalam urusan domestik negara-negara lain.”

“Kami tidak pernah dan tidak akan ikut campur dalam urusan domestik negara manapun,” kata Wang Yi. “Kami menolak untuk menerima tuduhan tidak beralasan apa pun terhadap China, dan kami menyerukan kepada negara lain untuk juga menghormati tujuan piagam PBB dan tidak ikut campur dalam urusan internal negara lain.”

Trump memulai perang dagang dengan China awal tahun ini atas defisit perdagangan Washington dengan Beijing, yang mencapai $ 375,6 miliar pada 2017.

Baca juga: 

Trump sebelumnya menuduh China menargetkan tarif pembalasannya pada konstituensi yang penting bagi partainya, seperti petani. Tidak jelas dari komentarnya bahwa dia mengacu pada upaya-upaya atau kampanye serupa dengan yang dituduhkan atas Rusia, yang sering disebut sebagai “ikut campur dalam pemilihan”.

Seorang pejabat senior pemerintah AS mengatakan “selain melukai petani dan pekerja di negara bagian dan distrik yang memilih presiden,” Beijing sedang mengejar “upaya terkoordinasi” yang mencakup operasi rahasia.

“Ini mempekerjakan cyber, dalam beberapa kasus korupsi, dan menggunakan propaganda,” kata pejabat itu.

Serangan Udara AS Kembali Bunuh Warga Sipil, 14 Anak-anak Tewas

Redaktur: Deddy Purwanto

AFGHANISTAN (Jurnalislam.com) – Dua serangan udara terpisah selama akhir pekan menewaskan sedikitnya 21 warga sipil di Afghanistan, termasuk 14 anak-anak, kata PBB.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa (25/9/2018), Misi Bantuan PBB di Afghanistan (the UN Assistance Mission in Afghanistan-UNAMA) mengatakan 21 orang tewas termasuk 12 anggota keluarga, ketika pasukan AS dan Afghanistan meningkatkan serangan udara terhadap kelompok-kelompok bersenjata.

Mengutip “temuan awal”, UNAMA mengatakan 12 anggota keluarga tewas pada hari Ahad dalam serangan udara di provinsi Maidan Wardak di bagian timur selama operasi militer Afghanistan, lansir Aljazeera.

“Sepuluh dari mereka yang tewas adalah anak-anak yang usianya berkisar antara 6 hingga 15 tahun,” termasuk delapan gadis, katanya, menambahkan tidak jelas apakah serangan udara dilakukan oleh pasukan Afghanistan atau NATO.

Baca juga: 

Kematian warga sipil terakhir dilaporkan setelah UNAMA mengatakan mereka menerima laporan “yang dapat dipercaya” bahwa sembilan anggota dalam satu keluarga tewas akibat serangan udara di rumah seorang guru di distrik Tagab di provinsi Kapisa, Sabtu.

Juru bicara departemen pertahanan Afghanistan Ghafor Ahmad Jawed mengatakan operasi di Maidan Wardak membebaskan delapan tentara Afghanistan yang diduga diculik oleh Taliban dan menewaskan 11 pejuang.

Dia mengatakan kementerian sedang menyelidiki kedua insiden tersebut.

Tidak ada komentar segera dari pejabat Afghanistan mengenai serangan udara yang dilaporkan di provinsi Kapisa, menurut The Associated Press.

Komandan Grant Neeley, juru bicara pasukan AS di Afghanistan, mengatakan “saat ini kami sedang meninjau semua informasi operasional, relevan dan kredibel mengenai operasi kami di provinsi Wardak dan Kapisa, termasuk informasi yang diberikan oleh mitra Afghanistan kami dan para pemimpin lokal”.

Baca juga: 

Mengacu pada korban sipil dia berkata, “kami lebih berhati-hati untuk menghindari mereka dibanding orang lain, setiap saat”.

Temuan UNAMA mendukung komentar sebelumnya dari anggota dewan provinsi Ahmad Jahfari yang mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa 12 anggota dalam satu keluarga telah tewas dalam serangan udara AS yang menargetkan pejuang Taliban.

Seorang warga desa bernama Abdullah mengatakan dua saudara perempuannya tewas dalam serangan itu. “Tiga rumah lain juga hancur,” katanya. “Mereka ingin mengebom penjara Taliban yang terletak sekitar 100 meter dari rumah kami.”

UNAMA menyatakan “keprihatinan yang kuat” pada meningkatnya jumlah korban sipil dari serangan udara tahun ini.

Serangan udara menewaskan 149 orang dan melukai lebih dari 200 warga sipil lainnya pada paruh pertama tahun 2018, naik 52 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Angka tersebut menyumbang sekitar tujuh persen dari total korban sipil untuk periode enam bulan.

Salah satu insiden terburuk terjadi di provinsi utara Kunduz pada bulan April, ketika serangan udara Afghanistan pada pertemuan agama menewaskan atau melukai 107 orang, sebagian besar anak-anak, sebuah laporan UNAMA sebelumnya mengatakan.

Pemerintah dan militer mengatakan serangan itu menargetkan pangkalan Taliban di mana anggota senior kelompok itu merencanakan serangan.

Baca juga: 

Pasukan AS dan Afghanistan secara dramatis telah meningkatkan serangan udara terhadap pejuang Taliban dalam perang yang sudah 17 tahun.

Data angkatan udara AS menunjukkan bahwa mereka menggunakan 746 bom pada bulan Juli, jumlah bulanan tertinggi sejak November 2010.

Jumlah itu lebih dari dua kali lipat 350 amunisi yang digunakan pada Juli 2017, sebulan sebelum Presiden AS Donald Trump mengumumkan strategi barunya untuk Afghanistan, yang memberi pasukan Amerika peluang lebih besar untuk memburu kelompok bersenjata.

Pasukan udara Afghanistan yang baru juga mempercepat pemboman ketika AS meningkatkan kemampuan udara negara itu dengan lebih banyak pesawat dan senjata yang lebih modern.

Erdogan: DK PBB Hanya Layani 5 Anggota Hak Veto Saja

Redaktur: Deddy Purwanto

ANKARA (Jurnalislam.com) – Dewan Keamanan PBB saat ini melayani kepentingan lima anggota tetap pemegang hak veto, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan pada hari Selasa (25/9/2018).

Kelima anggota Dewan, AS, Rusia, China, Prancis dan Inggris, “berdiam diri terhadap penindasan di belahan lain dunia,” kata Erdogan dalam pidatonya di sesi ke-73 Majelis Umum PBB.

Presiden Turki telah lama menganjurkan untuk mereformasi struktur Dewan Keamanan, mendorong motto, “Dunia lebih besar dari lima negara (The world is bigger than five).”

Erdogan mengatakan PBB telah melakukan pekerjaan dan mencapai sukses besar selama 73 tahun sejarahnya.

“Namun, juga terdapat fakta bahwa seiring waktu, Perserikatan Bangsa-Bangsa justru bergerak menjauh, tidak memenuhi harapan umat manusia untuk perdamaian dan kesejahteraan,” tambahnya, lansir Anadolu Agency.

Erdogan mengatakan “pembantaian” masa lalu di Bosnia, Rwanda dan Somalia, yang baru-baru ini terjadi di Myanmar dan yang sedang berlangsung di Palestina, semuanya terjadi di depan mata Dewan Keamanan.

Baca juga: 

“Mereka yang tidak mengangkat suara mereka terhadap penindasan orang Palestina, bahkan berupaya untuk mengurangi bantuan bagi mereka, hanya meningkatkan keberanian para penindas,” tambahnya, mengacu pada keputusan AS baru-baru ini untuk memotong bantuan kepada badan PBB untuk pengungsi Palestina.

Turki akan terus berdiri bersama warga Palestina yang “tertindas” dan akan melindungi status sejarah dan hukum Yerusalem, kata Erdogan.

Dia menggarisbawahi perlunya “reformasi menyeluruh” dalam struktur dan fungsi PBB, khususnya Dewan Keamanan.

“Dan kami percaya bahwa ketika kita mengatakan ‘dunia lebih besar dari lima,’ kita menjadi suara hati nurani umat manusia yang sama,” kata Erdogan.

Membatasi reformasi PBB hanya pada anggaran tidak akan berkontribusi pada solusi masalah nyata atau membuat siapa pun senang, katanya.

Presiden menambahkan ada kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi PBB “yang saya anggap sangat penting bagi masa depan dunia, pada bidang tugas pokoknya yaitu keamanan, pembangunan dan kesetaraan sosial.”

“Ketika aset dari 62 orang terkaya di dunia berjumlah setengah dari aset populasi dunia yang berjumlah 3,6 miliar orang, ini berarti ada masalah,” kata Erdogan.

Dia menyerukan pembentukan sistem global baru di PBB yang akan menjadi suara pelaksana harapan umat manusia untuk keadilan.

Erdogan mengatakan Turki melanjutkan upayanya menuju dunia yang lebih adil sambil menerapkan diplomasi kemanusiaan global.

Baca juga: 

Dia mengingatkan bahwa Turki menampung 4 juta pengungsi, 3,5 juta di antaranya adalah dari Suriah, dan memberi mereka layanan yang “tak ada bandingannya” di tempat lain di dunia.

Jumlah total yang dibelanjakan Turki untuk pengungsi Suriah saja adalah $ 32 miliar.

“Namun, sejauh ini, dukungan eksternal yang kami terima hanya $ 600 juta dari organisasi internasional dan € 1,7 miliar dari Uni Eropa hingga sekarang,” kata Erdogan.

Erdogan mengatakan ia mengharapkan “dukungan yang lebih berlimpah dan fleksibel” bagi Turki, yang telah mencegah masuknya pengungsi besar ke tempat lain di dunia, terutama ke Eropa, berkat peluang yang disediakan Turki bagi para pengungsi.

Erdogan mengatakan Turki telah memberikan kontribusi substansial kepada PBB dalam hal krisis Teluk, orang-orang di Arakan (utara Rakhine State, Myanmar), rasisme, xenophobia dan Islamophobia dan juga Suriah.

Dia mengatakan Turki berusaha menjadikan Suriah kembali sebagai negara yang damai dengan bantuan dukungan bagi pembicaraan Jenewa dan Astana yang bertujuan untuk menemukan solusi damai bagi krisis Suriah.

“Dengan membersihkan daerah Jarabulus dan al-Rai dari IS, dan wilayah Afrin dari organisasi teroris PKK /PYD/YPG, kami telah mengubah wilayah seluas 4.000 kilometer [2,485 mil] menjadi tempat yang aman dan damai bagi jutaan warga Suriah,” kata Erdogan.

Baca juga: 

Dia menambahkan Turki telah mencegah “serangan berdarah” rezim Nushairiyah Bashar al-Assad terhadap daerah de-eskalasi di Idlib dengan kesepakatan Sochi yang ditandatangani dengan Rusia.

“Saya menyerukan kepada semua pihak untuk mendukung solusi politik yang adil dan berkelanjutan di Suriah dengan pendekatan konstruktif. Kami ingin melihat pendekatan yang berprinsip melawan organisasi teroris.

Mengecam dukungan AS untuk PYD / YPG, afiliasi Suriah dari organisasi teror PKK, Erdogan mengatakan: “Mereka yang melengkapi teroris PYD dengan puluhan ribu truk dan ribuan pesawat kargo penuh senjata demi kepentingan taktis mereka pasti akan menyesal di masa depan.”

Korban Sipil Meningkat, PBB Selidiki Serangan Udara AS

Redaktur: Deddy Purwanto

JENEWA (Jurnalislam.com) – Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan sedang menyelidiki “banyak kecurigaan yang dapat dipercaya” bahwa sembilan anggota dalam sebuah keluarga tewas akibat serangan udara AS di Afghanistan pekan lalu.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa (25/9/2018), Misi Bantuan PBB di Afghanistan (the UN Assistance Mission in Afghanistan-UNAMA) mengatakan mereka prihatin atas meningkatnya jumlah korban sipil, bahkan ketika angkatan udara Amerika Serikat membantah para korban adalah warga sipil.

Perempuan dan anak-anak termasuk di antara mereka yang dilaporkan tewas pada hari Sabtu setelah “serangan udara” menghantam rumah seorang guru di distrik Tagab di provinsi timur negara Kapisa. Enam lainnya terluka.

Baca juga: 

“Semua korban serangan berasal dari keluarga yang sama, termasuk kakek-nenek dan anak-anak berusia antara 2 dan 12 tahun,” kata pernyataan itu.

“UNAMA mengingatkan semua pihak dalam konflik untuk menegakkan kewajiban mereka melindungi warga sipil dari bahaya.”

Mohammad Radmanish, juru bicara kementerian pertahanan, mengkonfirmasi korban sipil selama operasi gabungan oleh pasukan Afghanistan dan AS. Dia tidak memberikan rincian, kecuali mengatakan penyelidikan sedang berlangsung.

Baca juga: 

Militer AS di ibukota Kabul mengatakan, pihaknya sedang meninjau informasi mengenai insiden Kapisa, menambahkan bahwa itu semua dapat dilakukan untuk menghindari korban sipil.

“Kami menyadari pengumuman UNAMA mengenai Kapisa, serta pernyataan pemerintah Afghanistan, dan bahwa mereka melakukan proses independen,” kata militer AS.

“Tidak jarang pejuang menggunakan tuduhan-tuduhan ini untuk mendorong keretakan antara militer dan penduduk,” tuduhnya.

Data UNAMA menunjukkan lompatan 52 persen dalam jumlah warga sipil yang tewas atau terluka dalam serangan udara pada semester pertama tahun ini.

PBB mengatakan 149 warga sipil tewas dan 204 terluka selama periode itu, dengan korban perempuan dan anak-anak berjumlah lebih dari separuh dari 353 korban.

Karena angka-angka itu dilaporkan pada bulan Juli, PBB mengatakan telah mencatat peningkatan jumlah korban sipil akibat serangan udara.

Angkatan udara Afganistan bertanggung jawab atas 52 persen dari korban, UNAMA mengatakan, sementara “pasukan militer internasional” menyumbang 45 persen.

Dalam Beberapa Bulan Terakhir AS telah Jatuhkan 3.000 Bom di Afghanistan

Redaktur: Deddy Purwanto

AFGHANISTAN  (Jurnalislam.com) – Dalam strategi yang bertujuan memaksa pejuang Taliban untuk menerima pembicaraan damai, serangan udara AS di Afghanistan melonjak tajam tahun ini dengan jumlah bom yang dijatuhkan oleh angkatan udara AS hampir dua kali lipat dalam enam bulan pertama menjadi sekitar 3.000 bom, lansir Aljazeera, Selasa (25/9/2018).

Data UNAMA menunjukkan lompatan 52 persen dalam jumlah warga sipil yang tewas atau terluka dalam serangan udara pada semester pertama tahun ini.

Baca juga: 

PBB mengatakan 149 warga sipil tewas dan 204 terluka selama periode itu, dengan korban perempuan dan anak-anak berjumlah lebih dari separuh dari 353 korban.

Karena angka-angka itu dilaporkan pada bulan Juli, PBB mengatakan telah mencatat peningkatan jumlah korban sipil akibat serangan udara.

Angkatan udara Afganistan bertanggung jawab atas 52 persen dari korban, UNAMA mengatakan, sementara “pasukan militer internasional” menyumbang 45 persen.

AS, yang telah berperang di Afghanistan selama hampir 17 tahun tidak kelar-kelar, adalah satu-satunya kekuatan internasional yang dikenal melakukan serangan udara di negara itu.

Israel Tetap Lanjutkan Operasi Militer di Suriah

Redaktur: Deddy Purwanto

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Kabinet Militer Israel, yang dikenal sebagai Komite Menteri Urusan Keamanan Nasional, telah menginstruksikan tentara Israel untuk terus melakukan operasi di Suriah, lansir World Bulletin, Selasa (25/0/2018).

Menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan tiga jam, kabinet mengatakan: “Kami menyerukan kepada pasukan pertahanan Israel untuk terus bekerja melawan upaya Iran menyebarkan militer di Suriah dan untuk melanjutkan koordinasi keamanan dengan Rusia.”

Dalam upaya menyalahkan Suriah atas jatuhnya pesawat jet Rusia baru-baru ini di atas wilayah udara Suriah, ia menambahkan: “Pesawat Rusia itu jatuh sebagai akibat dari tindakan yang tidak bertanggung jawab oleh tentara Suriah.”

Baca juga: 

Pertemuan kabinet, yang dipimpin oleh Perdana Menteri zionis Benjamin Netanyahu, juga membahas implikasi dari keputusan Rusia baru-baru ini untuk menyediakan sistem pertahanan udara S-300 kepada Suriah.

Rusia mengatakan pada hari Senin bahwa mereka telah memutuskan untuk memberikan sistem rudal anti-pesawat S-300 ke Suriah dalam waktu dua pekan.

Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa sistem itu akan “secara signifikan” memperkuat kemampuan tempur rezim Syiah Assad.

Langkah itu muncul setelah Rusia menyalahkan Israel atas jatuhnya pesawat militernya satu pekan yang lalu.

S-300 memiliki kemampuan untuk mencapai target sejauh 250 kilometer dan menghancurkan beberapa target secara bersamaan, kata Shoigu.

Sambil menyalahkan Israel karena menembak pesawat Rusia, Shoigu mengatakan insiden itu telah memaksa Moskow untuk mengambil tindakan pencegahan keamanan.

Saat menjawab pertanyaan apakah langkah itu akan mempengaruhi hubungan dengan Israel, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Moskow hanya melindungi pasukan militernya sendiri dan tidak menargetkan negara ketiga.

Baca juga: 

Pekan lalu, F-16 Israel memasuki wilayah udara Suriah untuk menyerang target militer Suriah di provinsi Latakia barat laut.

Ketika sistem pertahanan udara S-200 buatan Rusia menanggapi pelanggaran ruang udara, pesawat militer Il-20 Rusia diserang rudal, hingga menghancurkan pesawat dan menewaskan seluruh 15 prajurit di pesawat.

Moskow menuduh Israel menggunakan pesawat Rusia sebagai sarana untuk menghindari pertahanan udara Suriah.

Militer kedua negara dilaporkan mengoordinasikan kegiatan mereka di Suriah melalui hotline darurat yang dibentuk untuk mencegah bentrokan yang tidak diinginkan.

Begini Bantahan Saudi atas Tuduhan Iran Terkait Serangan Parade Militer

Redaktur: Deddy Purwanto

RIYADH (Jurnalislam.com) – Arab Saudi membantah mendukung sekelompok orang bersenjata yang menewaskan 29 orang di parade militer di barat daya Iran, hampir setengah dari mereka Garda Revolusi, kantor berita Saudi melaporkan pada hari Selasa (25/9/2018).

Pemimpin Tertinggi Syiah Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan pada hari Senin bahwa para penyerang dibayar oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA), dan berjanji bahwa Republik Iran akan “menghukum berat” orang-orang di belakang serangan itu.

“Arab Saudi menolak dan mengutuk tuduhan palsu yang dilontarkan para pejabat Iran bahwa Arab Saudi mendukung peristiwa yang terjadi di Iran Sabtu lalu,” SPA mengutip pernyataan kementerian luar negeri.

Baca juga: 

“Kebijakan Arab Saudi jelas mengenai tidak adanya campur tangan dalam urusan domestik negara lain. Rezim Iran, sebaliknya, mencampuri urusan tetangganya dan merupakan sponsor utama terorisme di kawasan dan dunia.”

Wakil kepala Pengawal Revolusi Iran juga menuduh Amerika Serikat dan Israel terlibat dan mengatakan mereka harus bersiap menghadapi respon yang menghancurkan.

Kedua negara yang bersaing, Arab Saudi dan Iran, keduanya berkekuatan super-minyak, melancarkan perang untuk berebut pengaruh di Timur Tengah, saling mendukung pihak yang berseberangan dalam konflik di Suriah, Yaman, Irak dan Lebanon.

Pada hari Sabtu, sekelompok orang bersenjata menembaki stan pengamat di Ahvaz di mana para pejabat berkumpul untuk menyaksikan pawai tahunan menandai dimulainya perang Iran dengan Irak tahun 1980-1988.

Iran, sementara itu, menangkap 22 orang yang diduga terkait dengan serangan mematikan pekan lalu, kata kementerian intelijen.

Baca juga: 

“Kelima anggota skuad tempur yang berafiliasi dengan kelompok separatis jihad yang didukung oleh negara-negara reaksioner Arab telah diidentifikasi,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, lansir Aljazeera.

“Tempat persembunyian para teroris ditemukan dan 22 orang yang terlibat [dalam serangan itu] ditangkap,” katanya, menambahkan bahwa bahan peledak disita bersama dengan peralatan militer dan komunikasi.

“Sponsor asing dan pendukung aksi teroris ini juga telah diidentifikasi. Informasi lebih lanjut akan diberikan pada waktunya,” kata pernyataan itu.

Baca juga: 

Sekelompok orang bersenjata yang mengenakan seragam militer melepaskan tembakan ke arah tentara, pengamat, dan pejabat pemerintah, yang berkumpul untuk menyaksikan pawai pada hari Sabtu.

Para pejabat Iran dengan cepat menuding kelompok separatis Arab dan pendukung internasionalnya. Mereka mengatakan bahwa empat pria bersenjata telah tewas.

Menurut Badan Berita Mahasiswa Iran (the Iranian Students’ News Agency-ISNA), kelompok bersenjata yang disebut al-Ahvaziya mengaku bertanggung jawab atas serangan itu, sementara kelompok Islamic State (IS) juga mengatakan bahwa mereka berada di balik serangan itu.

Presiden Hassan Rouhani bersumpah untuk memberikan “tanggapan yang menghancurkan”, sementara Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menghubungkan serangan itu dengan AS dan “sekutunya di kawasan”.

Baca juga: 

Ahvaz adalah ibu kota provinsi Khuzestan, yang memiliki cadangan minyak terbesar di negara itu. Dengan kedekatannya dengan Irak dan kehadiran minoritas Arab yang besar, daerah tersebut telah mengalami kekerasan etnis di masa lalu

Khuzestan adalah medan perang utama melawan Irak tahun 1980 dan mengalami kerusuhan pada tahun 2005 dan 2011.

Provinsi ini juga menjadi tempat protes baru-baru ini atas kekeringan nasional dan masalah ekonomi.

Mualaf di Norwegia Meningkat Ini Penyebabnya

Redaktur: Deddy Purwanto

NORWEGIA (Jurnalislam.com) – Jumlah pemeluk agama Islam baru di Norwegia meningkat menjadi sedikitnya 3.000 dalam beberapa tahun terakhir, seorang peneliti di Departemen Studi Budaya dan Bahasa Oriental (Department of Culture Studies and Oriental Languages) Universitas Oslo mengatakan.

Surat kabar terkemuka di Norwegia, Verdens Gang, melaporkan pada hari Ahad (23/9/2018) bahwa jumlah warga Norwegia yang memilih menjadi Muslim sejak 1990-an telah meningkat, lansir World Bulletin.

Laporan itu mengatakan jumlah mualaf di negara itu selama 1990-an sekitar 500 dan telah mencapai sekitar 3.000 dalam beberapa tahun terakhir.

Baca juga: 

Memperhatikan bahwa perempuan Norwegia sebelumnya masuk Islam karena menikahi pria Muslim, Vogt mengatakan: “Tren ini sekarang telah berubah secara drastis. Sekarang, wanita memilih Islam setelah membaca dan meneliti tentang Islam. ”

Monica Salmouk, seorang Muslim yang bertobat, mengatakan kepada surat kabar bahwa dia memilih Islam 4 tahun yang lalu setelah meneliti dan membaca sejumlah buku tentang agama.

Baca juga: 

Salmouk mengatakan dia mengunjungi masjid Islamic Cultural Centre (ICC) di Greenland, Oslo dan memilih untuk mengadopsi Islam sebagai agamanya.

Solva Nabila Sexelin, seorang warga Norwegia berusia 42 tahun, juga mengatakan ia memutuskan untuk masuk Islam setelah terinspirasi oleh pencari suaka Muslim yang telah ia bantu.

Turki: Oposisi Moderat Harus Jadi Bagian Solusi Politik di Idlib

Redaktur: Deddy Purwanto

IDLIB (Jurnalislam.com) – Oposisi Moderat harus menjadi bagian dari solusi politik di Idlib, Presiden Turki mengatakan kepada surat kabar Rusia, Kommersant, pada hari Ahad (23/9/2018).

Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa Turki memprioritaskan warga sipil, pelestarian zona de-escalation dan melindungi kelompok oposisi moderat sejak awal masalah Idlib.

“Mungkin ada pendekatan yang berbeda dari berbagai negara tentang oposisi moderat,” menurut Erdogan. “Tapi kami berpikir bahwa oposisi moderat harus tetap dalam proses politik,” lansir Anadolu Agency, Senin (24/9/2018).

Baca juga: 

Keterlibatan oposisi diperlukan untuk melaksanakan agenda dalam pembicaraan Jenewa dan Astana dengan cara yang sehat, katanya, mengacu pada perjanjian sebelumnya di Suriah masing-masing oleh PBB, dan Turki, Rusia dan Iran.

Turki menentang setiap upaya yang bertujuan untuk melemahkan oposisi moderat dengan menganggap mereka sebagai “teroris,” kata Erdogan.

Pemimpin Turki itu mengatakan Turki telah bekerja selama bertahun-tahun untuk menjaga perdamaian di Suriah dan membantu jutaan warga sipil kembali ke rumah mereka meski ada propaganda dan taktik kotor oleh rezim Syiah Nushairiyah Bashar al-Assad.

Baca juga: 

Erdogan memuji kesepakatan antara Ankara dan Moskow di Sochi untuk menciptakan zona demiliterisasi di Idlib.

Dia mengatakan pasukan oposisi akan tinggal di daerah mereka dan pejuang lain yang ditentukan oleh kedua negara tidak akan diizinkan beroperasi di wilayah tersebut.

Giliran AS Selidiki Pembantaian Muslim Rohingya, Begini Laporannya

Redaktur: Deddy Purwanto

MYANMAR (Jurnalislam.com) – Penyelidikan pemerintah AS telah menemukan bahwa militer Myanmar melancarkan operasi pembunuhan masal yang terencana dan terkoordinasi, pemerkosaan massal dan kekejaman lainnya terhadap minoritas Muslim Rohingya.

Laporan Departemen Luar Negeri, ditinjau oleh kantor berita Reuters lebih awal dari rilis yang diharapkan pada hari Senin (24/9/2018), dapat digunakan untuk membenarkan kelanjutan sanksi AS terhadap pemerintah Myanmar, kata pejabat AS.

Namun laporan itu berhenti saat menjelaskan tentang penindasan sebagai genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan.

Baca juga: 

Penemuan ini didasarkan pada lebih dari 1.000 wawancara terhadap pria dan wanita Rohingya di kamp-kamp pengungsi di negara tetangga Bangladesh, tempat lebih dari 700.000 warga Rohingya melarikan diri setelah operasi militer tahun lalu di negara bagian Rakhine, Myanmar.

“Survei itu mengungkapkan bahwa kekerasan baru-baru ini di negara bagian Rakhine utara adalah ekstrim, berskala besar, meluas, dan tampaknya diarahkan untuk meneror penduduk dan mengusir warga Muslim Rohingya,” kata laporan 20 halaman itu.

“Ruang lingkup dan skala operasi militer menunjukkan bahwa mereka terencana dan terkoordinasi dengan baik,” tambahnya.

Pada 25 Agustus 2017, Myanmar melancarkan serangan militer – yang diistilahkan oleh PBB sebagai contoh buku teks pembersihan etnis – setelah pejuang bersenjata Rohingya melakukan serangan balasan terhadap pasukan militer perbatasan.

Mereka yang selamat menceritakan detail mengerikan yang mereka saksikan, termasuk tentara yang membunuh bayi dan anak-anak kecil, memutilasinya, penembakan secara brutal terhadap warga, dan korban yang dikubur hidup-hidup atau dilemparkan ke lubang kuburan massal.

Mereka menggambarkan serangan seksual yang meluas dan perkosaan perempuan Rohingya oleh militer Myanmar, yang sering dilakukan di depan umum.

Baca juga: 

Seorang saksi menggambarkan bagaimana empat gadis Rohingya diculik, diikat dan diperkosa selama tiga hari berturut-turut. Mereka dibiarkan berdarah hebat dan “setengah mati”, katanya, menurut laporan itu.

Laporan Departemen Luar Negeri bertepatan dengan janji AS memberikan bantuan $ 185 juta untuk pengungsi Rohingya.

Pada hari Senin, duta besar AS untuk PBB Nikki Haley mengumumkan pendanaan baru untuk makanan, air, perawatan kesehatan dan bantuan penting lainnya selama pertemuan tingkat menteri mengenai krisis Myanmar di sela-sela pertemuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.

Laporan AS muncul hampir satu bulan setelah sebuah tim penyelidik PBB mengeluarkan laporannya sendiri, mengatakan  militer Myanmar bertindak dengan “niat genosida” dan menyerukan agar panglima tertinggi dan lima jenderal negara itu untuk diadili oleh Pengadilan Kriminal Internasional (the International Criminal Court).

Baca juga: 

Sementara itu, kepala militer Myanmar pada hari Senin memperingatkan campur tangan asing saat para pemimpin dunia berkumpul di PBB untuk menemukan cara menahan para jenderal yang kuat di negara itu demi bertanggung jawab atas kekejaman terhadap Muslim Rohingya.

Dalam komentar publik pertamanya sejak laporan pencarian fakta PBB, Min Aung Hlaing mengatakan Myanmar mematuhinya dengan pakta PBB, tetapi memperingatkan bahwa “pembicaraan untuk ikut campur dalam urusan internal” dapat menyebabkan “kesalahpahaman”.

“Karena setiap negara menetapkan standar dan norma yang berbeda, negara, organisasi dan kelompok lain mana pun tidak memiliki hak untuk ikut campur dan membuat keputusan atas kedaulatan suatu negara,” kata Min Aung Hlaing dalam komentar yang dilaporkan dalam bahasa Inggris di situsnya.

Min Aung Hlaing juga mengabaikan tuntutan para penyelidik PBB agar tentara mundur dari politik di Myanmar. Militer tetap sangat berpengaruh meski ada transisi nominal ke pemerintahan sipil pada 2011.