LSM Turki Bangun 20.000 Tenda Dilengkapi Kamar Mandi untuk Pengungsi Rohingya

ANKARA (Jurnalislam.com) – Sebuah badan amal Turki akan menyediakan tenda bagi 20.000 pengungsi Rohingya di Bangladesh, yang telah melarikan diri dari kekerasan di Myanmar, katanya pada hari Kamis (28/9/2017).

Bayram Numan Koksal, koordinator Organisasi Cansuyu, mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa mereka akan mendirikan tenda di atas tanah yang dialokasikan untuk mereka oleh pihak berwenang Bangladesh.

Setiap tenda akan terdapat kamar mandi, katanya.

Sebuah masjid dan pusat pendidikan dan kesehatan juga akan dibangun untuk para pengungsi, tambahnya.

Sebuah tim dari kelompok bantuan telah memeriksa lokasi konstruksi dan bertemu dengan perwakilan kelompok amal setempat.

Dr Ayman Zawahiri: Panggilan Burma untuk Kaum Muslimin di Dunia

501.000 pengungsi Rohingya telah menyeberang dari negara bagian Rakhine di barat Myanmar ke Bangladesh sejak pecahnya kekerasan baru pada 25 Agustus, menurut UNHCR.

Para pengungsi tersebut melarikan diri dari operasi baru di mana pasukan militer dan gerombolan Buddha membunuh pria, wanita dan anak-anak, menjarah rumah dan membakar desa Rohingya.

Menurut Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hasan Mahmood Ali, sekitar 3.000 warga Rohingya tewas dalam tindakan keras tersebut.

Turki telah berada di garis terdepan untuk memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya dan Presiden Recep Tayyip Erdogan telah mengangkat isu tersebut di PBB.

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kelompok etnis yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat atas serangan Militer Budha tersebut sejak puluhan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

100 Warga Sipil Tewas dalam 10 Hari Serangan Udara di Idlib

IDLIB (Jurnalislam.com) – Jumlah korban warga sipil yang tewas di provinsi Idlib di Suriah setelah 10 hari serangan udara yang hebat telah melampaui angka 100, menurut sebuah perhitungan oleh Anadolu Agency.

Koresponden Anadolu Agency yang berbasis di daerah tersebut mengatakan bahwa daerah di provinsi Idlib dan Aleppo diguncang oleh pemboman baru pada hari Jumat (29/9/2017).

Pengamat di provinsi Hatay tenggara Turki di perbatasan dengan Suriah melaporkan melihat asap naik dari desa-desa Suriah Ras al-Hus dan Harim.

Sejak 19 September, Idlib selatan tetap menjadi target serangan udara yang hebat oleh pesawat tempur Rusia dan rezim Syiah Suriah.

Amerika Serikat Ketakutan jika Hayat Tahrir al Sham Mendominasi Provinsi Idlib

Sumber lokal mengatakan sedikitnya 100 warga sipil terbunuh dalam serangan tersebut, beberapa di antaranya menargetkan rumah sakit dan sekolah lokal.

Beberapa distrik yang ditargetkan berada di dalam zona de-eskalasi Idlib, yang baru-baru ini didirikan berdasarkan kesepakatan sebelumnya – ditandatangani di Astana, Kazakhstan – antara Turki, Iran dan Rusia.

Pada hari Selasa, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengutuk serangan udara mematikan tersebut.

“Kami tahu Rusia menargetkan elemen teroris di Idlib,” katanya. “Tapi sejumlah warga sipil dan pemberontak moderat juga telah terbunuh.”

Dia menambahkan: “Serangan terhadap warga sipil merupakan pelanggaran gencatan senjata dan pelanggaran terhadap kesepakatan Astana.”

Pembersihan Muslim Rohingya Terus Berlanjut (Info Grafik)

MYANMAR (Jurnalislam.com) – Sejak tahun 1970an, lebih dari 80 persen Muslim Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine di Myanmar barat terpaksa meninggalkan rumah mereka dan berlindung di negara-negara tetangga.

Antara tahun 1970 dan 2017, lebih dari 1,1 juta Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, Pakistan, Arab Saudi, Malaysia, India dan negara-negara Teluk dan Asia Pasifik lainnya, menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi.

Populasi Muslim di negara bagian Rakhine diperkirakan 800.000 pada awal 2017, menurut sebuah laporan oleh Komisi Eropa.

Begini Kabar Terakhir Pengungsi Muslim Rohingya di Perbatasan Bangladesh

Sejak 25 Agustus, 501.000 Rohingya telah menyeberang dari negara bagian Myanmar di Rakhine ke Bangladesh, menurut PBB, lansir Anadolu Agency.

Hanya tersisa 300.000 orang Rohingya yang tinggal di Myanmar, menurut perkiraan pemerintah Bangladesh.

Bangladesh memperkirakan jumlah Muslim Rohingya yang telah melarikan diri ke negara tetangga adalah 1,6 juta.

Menurut data ini, sejak tahun 1970, 84 persen dari hampir 1,9 juta Muslim Rohingya terpaksa melarikan diri dari Myanmar. Hanya 16 persen yang tersisa di negara bagian Rakhine.

Angka-angka ini menunjukkan bahwa Muslim Rohingya berada di ambang pembersihan etnis.

Warga Rohingya di Eropa: Aung San Suu Kyi Mendukung Pembunuhan Massal

Masuknya pengungsi baru-baru ini disebabkan oleh operasi kekejaman baru di mana pasukan militer Budha dan gerombolan Buddha Myanmar membantai dengan keji pria, wanita dan anak-anak, menyiksa,memperkosa, menjarah rumah dan membakar desa Rohingya. Menurut Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hasan Mahmood Ali, sekitar 3.000 orang Rohingya tewas dalam tindakan keras tersebut.

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kelompok etnis yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat atas serangan kekejaman sejak ribuan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

Undang-undang kewarganegaraan yang disahkan pada tahun 1982 di Myanmar menyangkal kewarganegaraan mereka, memberi mereka label kelompok tanpa kewarganegaraan.

Didukung Turki dan Iran, Pasukan Irak akan Rebut Wilayah Otonom Kurdistan

IRAK (Jurnalislam.com) – Irak berencana untuk menguasai perbatasan wilayah otonom Kurdistannya “dalam koordinasi” dengan Iran dan Turki, kata kementerian pertahanan Irak.

Diterbitkan pada hari Jumat (29/9/2017), pernyataan kementerian tersebut tidak memberikan rincian lebih lanjut atau mengindikasikan secara khusus apakah pasukan Irak berencana untuk bergerak menuju pos perbatasan eksternal yang dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Kurdistan (the Kurdistan Regional Government-KRG) dari pihak Iran dan Turki.

Langkah untuk merebut pos perbatasan adalah tanggapan terhadap referendum Kurdi pada hari Senin yang menghasilkan pemungutan suara yang mendukung pemisahan diri dari Irak.

Setelah pemungutan suara, Irak, Iran dan Turki menuntut agar KRG menyerahkan kontrol atas penyeberangan perbatasan eksternal dengan Turki, Iran dan Suriah.

Didukung oleh Ankara dan Teheran, pemerintah Irak menuntut agar pimpinan Kurdi membatalkan hasil referendum atau menghadapi kemungkinan sanksi, isolasi internasional dan kemungkinan intervensi militer.

KRG menolak untuk menyerahkan kontrol terhadap penyeberangan perbatasannya, TV Rudaw yang berbasis di Erbil mengatakan pada hari Jumat, mengutip seorang pejabat Kurdi.

Kementerian pertahanan Irak mengatakan, pelaksanaan keputusan pemerintah pusat untuk mengambil alih pengelolaan semua pos perbatasan dan bandara “berjalan sesuai rencana berkoordinasi dengan pemerintah terkait dan negara-negara tetangga, dan tidak ada penundaan dalam prosedur”.

Erdogan Peringatkan Jatuhkan Sanksi pada Rencana Referendum Kurdi Irak

Televisi pemerintah Irak mengatakan sebuah delegasi militer Irak telah mengunjungi perbatasan wilayah Kurdistan dari sisi Iran. Pasukan Irak juga ditempatkan di sisi perbatasan Turki sebagai bagian dari latihan gabungan dengan tentara Turki.

Sebelumnya pada hari Jumat, sebuah larangan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat Irak atas penerbangan internasional ke Kurdistan mulai berlaku setelah KRG menolak permintaan untuk menyerahkan kendali bandara internasionalnya di Erbil dan Sulaimaniya.

Larangan tersebut mulai berlaku pada pukul 6:00 (15:00 GMT) di hari Jumat. Perusahaan penerbangan asing menghentikan penerbangan ke wilayah Erbil dan Sulaimaniya, mematuhi sebuah pemberitahuan dari pemerintah di Baghdad, yang mengendalikan ruang udara Irak.

Penerbangan domestik masih diperbolehkan, sehingga pelancong diperkirakan akan melakukan perjalanan ke Kurdistan sebagian besar melalui bandara Baghdad, yang akan mendapat tekanan akibat lalu lintas ekstra.

Bandara Erbil lebih sibuk dari biasanya pada hari Jumat saat penumpang bergegas untuk mengejar penerbangan terakhir.

Hoda Abdel-Hamid dari Al Jazeera, yang melaporkan dari Bandara Internasional Erbil, mengatakan: “Kami melihat banyak orang sepanjang hari yang pergi lebih awal dari jadwal semula karena mereka takut diblokir di sini dan tidak dapat kembali ke rumah mereka, atau karena mereka tidak ingin pergi melalui Baghdad demi mengejar penerbangan internasional.”

Pembatasan dimaksudkan untuk mencegah kunjungan oleh pengusaha dan ekspatriat Kurdi dan mempengaruhi sejumlah industri, termasuk hotel, layanan keuangan, transportasi dan real estat.

Lebih dari 400 perusahaan perjalanan dan pariwisata Kurdi terkena dampak langsung dari larangan terbang dan 7.000 perusahaan lainnya juga berisiko, kata Rudaw TV.

GERTAK Peringati 52 Tahun Gagalnya Pemberontakan PKI

SURABAYA (Jurnalislam) – Gerakan Rakyat Anti Komunis (GERTAK) menggelar aksi damai “Menolak Lupa Pengkhianatan G30S/PKI” di depan Patung Gubernur Suryo, Surabaya, Jl. Taman Aspari, Sabtu (30/9/2017) pagi ini.

“Aksi damai ini sebagai wujud kepedulian kami masyarakat Surabaya atas lupanya dan dilupakannya pemberontakan bersenjata dan kebiadaban yang dilakukan Partai Komunis Indonesia pada 1948 dan 1965 di Indonesia,” kata Korlap Aksi, Cak Nizar kepada Jurnalislam.com.

Baca juga: Amien Rais: Jika Dulu PKI Menang, Niscaya Umat Islam Sudah Tidak Ada

Menurutnya, kebangkitan PKI menguat pasca reformasi 1998 yang menghentikan pemutaran film G30S/PKI dan dihapusnya kata PKI dari buku-buku sejarah di sekolah menengah.

“Inilah beberapa cara untuk mengubah sejarah dan pandangan generasi saat ini mengenai G30S/PKI,” papar Nizar.

Melalui aksi tersebut, kata Nizar, masyarakat bisa memahami sejarah dan bahaya ideologi Komunisme bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kami himbau kepada seluruh warga Surabaya untuk mendukung aksi damai ini sebagai wujud kecintaan kita terhadap negeri ini, dan mewaspadai kemunculan Komunisme di Indonesia pada umumnya dan Surabaya pada khususnya,” pungkasnya.

Gerakan Rakyat Anti Komunis (GERTAK) merupakan gabungan dari beberapa ormas Islam dan ormas nasionalis yang ada di Surabaya.

 

Dokter Kesehatan dan HAM: Rezim Assad dan Rusia Lancarkan Serangan Terburuk di Idlib

SURIAH (Jurnalislam.com) – Pada hari Rabu (27/9/2017), Dokter Kesehatan untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di New York (Physicians for Human Rights-PHR) melaporkan Rusia dan rezim Suriah meluncurkan”serangkaian serangan terburuk” di rumah sakit di Suriah sejak April, meskipun ada kesepakatan mengenai zona “de-eskalasi”, lansir Aljazeera Jumat (29/9/2017).

Kelompok tersebut mengatakan bahwa mereka bahwa jet agresor Rusia atau rezim Suriah berada di belakang sedikitnya lima serangan udara di tiga rumah sakit di provinsi Idlib yang dikuasai faksi-faksi jihad Suriah dan oposisi anti Assad.

HTS Kini Mengendalikan Penuh Fasilitas Umum Provinsi Idlib

Tiga fasilitas diserang pada hari yang sama, 19 September, dan dua rumah sakit dibombardir lagi beberapa hari kemudian, PHR melaporkan.

Sementara itu, Dewan Keamanan PBB bertemu untuk membahas krisis kemanusiaan di Suriah pada hari Rabu.

Diplomat Inggris dan Prancis menggambarkan eskalasi baru-baru ini sebagai “tidak dapat diterima dan mengerikan”.

Utusan khusus PBB Staffan de Mistura mengatakan bahwa dia berharap untuk mengadakan perundingan Suriah putaran kedelapan di Jenewa paling lambat awal November.

Rusia Ingin Kuasai Idlib dengan Zona De-eskalasi

Duta Besar Suriah untuk PBB, Bashar al-Jaafari, negosiator utama rezim Assad, juga hadir di sidang Dewan Keamanan.

“Saya meminta kedua pihak untuk menilai situasi dengan realisme dan tanggung jawab kepada rakyat Suriah dan mempersiapkan dengan serius untuk berpartisipasi dalam perundingan Jenewa,” kata Mistura di New York.

Hadang Serangan Besar IS di Deir al Zour, 58 Lebih Pasukan Rezim Assad Tewas

SURIAH (Jurnalislam.com) – Tentara rezim Syiah Suriah dan sekutunya telah mengagalkan serangan kuat pasukan Islamic State (IS) untuk merebut sebuah jalan yang menghubungkan Palmyra ke kota Deir Az Zor, yang merupakan rute pasokan utama dari wilayah rezim ke kota timur, menurut sebuah unit media militer yang dikelola oleh milisi Syiah Hizbullah Libanon, Aljazeera mengatakan, Jumat (29/9/2017).

Serangan IS, yang dimulai pada hari Kamis (28/9/2017) tersebut adalah serangan balik terbesar pertama terhadap pasukan sekutu saat mereka berhasil menembus wilayah terpencil untuk mencapai kota Deir Az Zor awal bulan ini.

“Tentara Suriah dan sekutunya benar-benar mengamankan jalan raya Deir az Zor-Palmyra setelah menggagalkan serangan yang hebat tersebut,” klaim unit media Syiah Hizbullah, Jumat.

Pasukan Syiah Hizbullah Rayakan Parade Kemenangan di Gerbang Deir Al Zour

“Jalan raya tersebut saat ini dapat dilalui untuk kedua arah menuju dan dari Deir Az Zor,” tambahnya.

Milisi Syiah Hizbullah adalah salah satu sekutu utama rezim Nushairiyah Bashar al-Assad, di samping Rusia, Iran dan milisi pro-rezim lainnya.

Sebelumnya pada hari Jumat, seorang komandan dalam aliansi militer yang mendukung Assad mengatakan bahwa jalan yang menghubungkan Deir Az Zor ke Palmyra hanya digunakan dalam keadaan darurat dan bahwa tentara dan sekutu-sekutunya berjuang untuk menguasai kembali tanah yang hilang.

Dibantu oleh militer Rusia dan milisi Syiah yang didukung Iran, kemajuan tentara Suriah bulan ini di Deir Az Zor mendobrak sebuah pertahanan IS selama tiga tahun yang dikuasai oleh IS di sebuah daerah kantong yang dikuasai rezim di kota tersebut.

Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (The Syrian Observatory for Human Rights-SOHR), sebuah lembaga pemantau berbasis di Inggris yang melacak perkembangan dalam konflik Suriah, mengatakan bahwa serangan IS telah membunuh lebih dari 58 tentara Suriah dan pasukan sekutu sejak Kamis.

IS mengatakan pada hari Kamis bahwa pihaknya telah membunuh sekitar 100 pasukan rezim Assad di selatan kota al-Sukhna, yang juga berada di jalan menuju Deir Az Zor, dan mengumumkan telah mengambil alih sebuah bukit yang menghadap ke kota.

Sebuah aliansi milisi Suriah yang didukung AS, Pasukan Demokrat Suriah, melakukan serangan terpisah terhadap IS di Deir Az Zor di sebelah timur Sungai Efrat, yang membagi provinsi tersebut menjadi dua.

Pemimpin IS Abu Bakr al-Baghdadi konon mendesak para pengikutnya untuk “berdiri teguh” dan terus berjuang, dalam sebuah pernyataan tidak bertanggal yang dirilis pada hari Kamis.

Suara Pemimpin Islamic State Muncul dalam Sebuah Rekaman, Begini Pesannya

Tanggal rekaman berdurasi 46 menit, yang dirilis pada hari Kamis melalui organisasi berita Al-Furqan yang berhubungan dengan IS, tidak jelas.

Namun di dalamnya, pemimpin IS tersebut merujuk pada ancaman Korea Utara terhadap Jepang dan AS.

Ini adalah komunikasi pertama pemimpin yang sulit dipahami tersebut selama hampir setahun, saat kelompoknya telah kehilangan sebagian besar wilayah yang dikuasainya di Irak dan Suriah.

Rilis audio tersebut muncul di tengah spekulasi yang berkembang mengenai nasib al-Baghdadi.

Fadli Zon: Perppu Ormas Bermasalah

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 27 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas) adalah perppu yang bermasalah. Menurutnya, perppu tersebut merupakan upaya untuk mereduksi demokrasi.

“Perppu ini bertentangan dengan UUD negara kita, dan perppu ini akan membungkam suara-suara kritis yang dibolehkan di dalam konsitutis kita,” katanya kepada massa aksi 299 di depan Gedung DPR, Jumat 929/9/2017).

Baca juga: Ramai Tolak Perppu 2/2017, Bukti Rakyat Masih Sadar

Untuk itu, ia meminta umat Islam untuk mendorong fraksi-fraksi lain di DPR agar menolak perppu tersebut karena akan melahirkan subjektifitas.

“Bapak-bapak juga harus menyampaikan kepada fraksi-fraksi lain untuk menolak perppu ini. Karena akan banyak subjektifitas termasuk kepada ormas-ormas Islam, ormas-ormas yang kritis bisa menjadi sasaran untuk dibubarkan,” terangnya.

Fadli juga menyampaikan, perppu tersebut akan dibahas oleh DPR pada pertengahan Oktober mendatang.

Terkait komunisme, Fadli mengatakan, pemerintah Indonesia sudah mempunyai landasan hukum yang kuat untuk memberangus upaya-upaya yang ingin membangkitkan kembali komunisme di Indonesia.

“Selain TAP MPRS No 25 Tahun 1966 ada juga UU No 27 Tahun 1999 yang melarang komunisme, ajaran komunis, dan Partai Komunis Indonesia, karena itu kalau ada usaha-usaha untuk membangkitkan kembali PKI maka ini bertentangan dengan dengan konstitusi kita,” paparnya.

“Karena itu harus kita lawan bersama. Jangan sampai komunis yang telah dua kali berkhianat di Republik Indonesia ini bercokol kembali,” pungkasnya.

DPR: Perppu Ormas Merupakan Diskresi dari Pemerintah

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto mengakatan, terkait Perppu Ormas merupakan diskresi dari pemerintah. Pernyataan itu disampaikan kepada perwakilan aksi 299 di Gedung DPR.

Agus mengatakan, perppu tersebut langsung bisa digunakan akan tetapi mempunyai jangka waktu.

“Peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu sifatnya adalah diskresi dari pemerintah. Perppu itu langsung bisa digunakan, tetapi mempunyai jangka waktu sampai disetujui atau tidak oleh DPR,” kata Agus di Gedung DPR RI, Jumat (29/9/2017).

Baca juga: Datangi DPRD, Ulama Pasuruan Nyatakan Tolak Perppu Ormas

Ia menambahkan, saat ini perppu tersebut ada di komisi 2 untuk dibahas serta diminta persetujuannya.

“Sekarang ini posisi perppu itu ada di komisi 2. Karena dari pemerintah baru dimasukan ke DPR kemudian diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diserahkan kepada komisi 2 untuk dibahas yang selanjutnya nanti diminta persetujuannya,” paparnya.

Aksi 299 diikuti oleh ratusan ribu peserta yang berasal dari berbagai daerah. Selain mendesak DPR RI untuk menolak Perppu Nomor 27 Tahun 2017, massa aksi juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai kebangkitan Partai Komunis Indonesia.

Amien Rais: Jika Dulu PKI Menang, Niscaya Umat Islam Sudah Tidak Ada

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Tokoh reformasi, Amien Rais yang hadir dalam aksi 299 kemarin di depan Gedung DPR RI menegaskan, komunisme akan selalu bertindak biadab dan merendahkan nilai-nilai kemanusiaan.

Ia mencontohkan kekejaman rezim Stalin di Uni Soviet dan rezim Mao Zedong di Cina yang telah membunuh jutaan rakyatnya sendiri.

“Rezim Pol pot, pemipin komunis Kamboja itu malah punya tempat khusus penyembelihan rakyatnya sendiri, kurang lebih 2 juta rakyat Kamboja dihabisi oleh Pol Pot,” ungkap Amien dalam aksi yang diikuti ratusan ribu umat Islam itu.

Baca juga: Jelang 30 September, Tokoh Solo : Suasana Sekarang Sangat Mirip Menjelang Pemberontakan PKI Tahun 65

Andai kata PKI dulu menang, lanjut dia, niscaya umat Islam sudah tidak ada di Indonesia.

Untuk itu, ia mendesak pemerintah untuk tidak memberi ruang atas kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI)

“Sekarang masalahnya pemerintah sekarang ini memberikan angin buat PKI bangkit kembali, maka ini harus kita tolak,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Amien Rais juga menyampaikan penolakannya terhadap Perppu No 2 Tahun 2017. Ia meminta DPR RI untuk menolak dan tidak mensahkan Perppu tersebut.

“Perppu yang kita lawan ini adalah perppu kebencian,” tegasnya.

Ratusan ribu umat Islam melakukan aksi 29 September 2017 atau aksi 299 untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.