Berita Terkini - Laman 1539 dari 2413

ECR: Pengungsi Rohingya Juga Butuh Penguatan Mental dan Spiritual

02 Okt 2017 07:30:27

YOGYAKARTA (Jurnalislam.com) – Relawan Emergency and Cricis Respon (ECR) Bangladesh, dr. Sriyanto, Sp.B yang baru saja kembali dari kamp pengungsian Rohingya di Bangladesh mengatakan, bahwa saat ini penguatan mental dan spiritual bagi pengungsi Rohingya juga tidak kalah penting.

“Selain bantuan logistik ada beberapa hal yang harus segera kita garap untuk pengungsi Rohingya yaitu perbaikan mental dan spiritualnya,” katanya dalam silataruhim bersama pengurus Padepokan Kyai Haji Ahmad Dahlan, Jln. Kyai Mojo No. 33 Yogyakarta, Ahad (1/10/2017).

Pernyataan itu ia simpulkan berdasarkan pengalaman yang didapat saat mengunjungi kamp pengungsian. “Dan mempunyai sifat pasrah, kita ini sudah ditakdirkan menjadi ras yang terjajah,” kata Sri mengutip salah satu ungkapan pengungsi.

Sri juga mengatakan, para pengungsi juga kekurangan air bersih, toilet dan sanitasi. “Selain itu kita perlu membangun tempat sanitasi bagi pengungsi, karena yang saya lihat di sana di setiap kurang lebih 500 orang hanya ada satu toilet dan tempat mandi,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, ECR telah menyalurkan bahan pangan seberat 44 ton dan membangun 20 titik sumur bor.

HRW: Iran Rekrut Bocah-bocah Afghanistan untuk Berperang Membela Rezim Assad

02 Okt 2017 06:27:15

KABUL (Jurnalislam.com) – Sebuah badan pengawas hak asasi internasional pada hari Ahad (1//10/2017) melaporkan Iran merekrut anak-anak imigran Afghanistan untuk berperang di Suriah membela pasukan rezim Nushairiyah Assad, lansir Anadolu Agency.

Dalam sebuah laporan terakhir, Human Rights Watch mengatakan anak-anak Afghanistan di Iran sekitar usia 14 tahun telah bertarung di divisi Fatemiyoun (milisi Syiah), sebuah kelompok bersenjata Afghanistan yang didukung oleh Republik Syiah Iran yang bertempur membantu pasukan rezim Syiah Suriah.

Menurut HRW, hukum internasional mempertimbangkan bahwa merekrut anak-anak di bawah usia 15 tahun untuk berpartisipasi secara aktif dalam pertempuran merupakan kejahatan perang.

Pejabat Militer Iran Bocorkan Upaya Makar Garda Revolusi di Negara-negara Arab

Badan pengawas tersebut mengatakan bahwa para periset mereka telah meninjau foto batu nisan di pemakaman Iran, di mana pihak berwenang mengubur para prajurit yang terbunuh di Suriah, dan mengidentifikasi delapan anak Afghanistan yang tampaknya telah berperang dan tewas di Suriah.

Laporan media Iran juga menguatkan beberapa kasus ini dan melaporkan sedikitnya enam tentara anak Afghanistan lainnya yang meninggal di Suriah, laporan tersebut menambahkan.

Sarah Leah Whitson, direktur Middle East di Human Rights Watch mendesak pemerintah Teheran untuk segera menghentikan perekrutan tentara anak-anak dan membawa kembali anak-anak Afghanistan yang dikirim untuk berperang di Suriah.

“Daripada mengincar imigran yang rentan dan anak-anak pengungsi, pihak berwenang Iran sebaliknya harus melindungi semua anak dan meminta mereka yang bertanggung jawab atas perekrutan anak-anak Afghanistan untuk diadili,” katanya dalam laporan tersebut

Iran: Setelah Aleppo, Kita akan Bantai Bahrain dan Yaman

HRW sebelumnya mendokumentasikan kasus pengungsi Afghanistan di Iran yang “mengajukan diri” untuk berperang di Suriah dengan harapan mendapatkan status hukum bagi keluarga mereka.

Ditambahkan bahwa sejak tahun 2013, Iran telah mendukung dan melatih ribuan warga Afghanistan, sedikitnya beberapa di antaranya adalah imigran yang tidak berdokumen, sebagai bagian dari divisi Fatemiyoun.

Laporan ini mengutip Defa Press dan Tasnim News yang berafiliasi dengan Garda Revolusi Syiah Iran (Revolutionary Guards) yang mengisahkan bahwa divisi Fatemiyoun memiliki sekitar 14.000 pasukan.

Iran menampung sekitar 3 juta orang Afghanistan, banyak di antaranya telah melarikan diri dari penganiayaan dan serangan berulang atas konflik bersenjata di Afghanistan, menurut HRW. Hanya 950.000 yang memiliki status hukum formal di Iran sebagai pengungsi.

Rusia Telah Membunuh 5.233 Warga Sipil Suriah, Termasuk 1.417 Anak-anak dan 886 Wanita

02 Okt 2017 06:12:36

ISTANBUL (Jurnalislam.com) – Sebanyak 5.233 warga sipil telah terbunuh di Suriah sejak Rusia memulai serangan udara terhadap kelompok oposisi yang melawan rezim Suriah pada 2015, menurut sebuah LSM Suriah.

Korban tewas termasuk 1.417 anak dan 886 wanita, Jaringan Suriah untuk Hak Asasi Manusia (the Syrian Network for Human Rights-SNHR) yang berbasis di London mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Ahad (1/10/2017), lansir Anadolu Agency.

Suriah jatuh ke dalam perang sipil pada tahun 2011 setelah rezim Bashar al-Assad menanggapi demonstrasi pro-demokrasi dengan keganasan yang tak terduga.

Lebih dari 5.000 Warga Sipil Suriah Terbunuh Oleh Rezim Assad, IS, AS, Rusia, Milisi Syiah dan PYD

Pada bulan September 2015, Rusia memulai serangan udara untuk mendukung serangan rezim Syiah Assad di darat terhadap kelompok anti-Assad dan faksi-faksi jihad Suriah.

SNHR mengatakan sebagian besar serangan udara Rusia menargetkan daerah yang dikuasai faksi faksi jihad di Suriah.

“Hanya 15% serangan Rusia yang menargetkan daerah IS (Islamic State) di Suriah,” kata LSM tersebut.

Menurut SNHR, Rusia menggunakan munisi tandan 212 kali di Suriah, berkilah bahwa sebagian besar serangan terjadi di provinsi barat laut Idlib.

Soal Suriah, Donald Trump akhirnya Nurut dengan Rusia

Laporan tersebut mengatakan bahwa serangan Rusia di Suriah telah memaksa 2,3 juta warga sipil untuk meninggalkan rumah mereka.

Putaran pertama perundingan damai antara pihak yang saling bertempur di Suriah diadakan di ibukota Kazakhstan, Astana, pada 23-24 Januari setelah gencatan senjata ditetapkan pada 30 Desember.

Pembicaraan Astana diperantarai oleh Turki, yang mendukung oposisi Suriah, bersama dengan Rusia dan Iran, yang keduanya mendukung rezim Syiah Assad.

Ribuan Umat Datangi UTC Semarang Tolak Peringatan Hari Asyuro Syiah

01 Okt 2017 14:26:41

SEMARANG (Jurnalislam.com) – Ribuan umat Islam tergabung dalam Forum Pecinta Rosulullloh dan Ahlu Bait mendatangi Hotel Unnes Training Center (UTC) di Jalan Kelud Raya No 5 Semarang, Ahad (1/10/2017). Massa yang terdiri dari berbagai ormas di Jateng-DIY ini menolak digelarnya peringatan Hari Asyuro Syiah yang digelar Yayasan Nuruts Tsaqolain.

“Perayaan Asyuro versi Syiah adalah keliru, kami hanya ingin membersihkan kesesatan Syiah dari Islam,” terang Ustadz Surawijaya perwakilan Jamaah Ansharusyariah Jateng dalam orasinya.

Ustaz Rowi, sapaannya menegaskan bahwa Syiah adalah ajaran yang menghina para sahabat dan istri Nabi Sholallohu Alaihi Wassalam namun berlindung di balik Islam.

Asyuro Syiah Tetap Digelar, Ormas Islam se-Jateng Sepakat Gelar Aksi Langsung di Lokasi

“Yayasan Syiah Nuruts Tsaqolain yang setahun lalu telah menipu kita, Boleh jadi mereka menipu kita dengan simbol-simbol kenegaraan dan simbol-simbol Islam, namun sejatinya mereka telah menipu kita,” imbuhnya.

Senada dengan itu, Agus Triyanto dari ormas Salafuh Sholeh mengungkapkan bahwa kaum Syiah tidak berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia.Agus mengaku mengaku kecewa dengan sikap kepolisian yang terkesan melindungi Syiah.

“Syiah merupakan ancaman bagi NKRI dan Syiah dalam sejarah tidak pernah ikut memerdekakan negeri ini, justru para Habaib dan ulama-ulama yang ikut memperjuangkan negeri ini,” tegasnya.

Pantauan Jurnalislam.com di lapangan, terlihat ratusan Polisi dan massa dari LSM Ganaspati menjaga perayaan Syiah tersebut. Tampak juga orang-orang memakai pakaian serba hitam yang datang mengunakan mobil dan bus berplat nomor luar daerah memasuki hotel.

Pertama dalam Sejarah Pasukan Iran dan Irak akan Gelar Latihan Perang Bersama

01 Okt 2017 11:37:24

IRAK (Jurnalislam.com) – Tentara Iran dan Irak akan mengadakan latihan perang gabungan pertama di beberapa penyeberangan di perbatasan Iran dengan wilayah otonom Irak di Kurdistan, menurut para pejabat.

Pengumuman pada hari Sabtu (30/9/2017) tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan setelah sebuah referendum pemisahan diri kontroversial di wilayah Kurdistan Irak, di mana hampir 93 persen pemilih mendukung perpecahan Kurdistan dari Baghdad, lansir Aljazeera.

Jajak pendapat Senin tersebut sangat ditentang oleh Irak dan tetangganya yang kuat, Iran dan Turki di tengah kekhawatiran bahwa hal itu akan memancing separatis di antara populasi Kurdi mereka sendiri.

“Latihan militer gabungan antara angkatan bersenjata Iran dan unit-unit dari tentara Irak akan diadakan dalam beberapa hari mendatang di sepanjang perbatasan bersama,” kata juru bicara militer Masoud Jazayeri, Sabtu, setelah sebuah pertemuan tingkat tinggi para komandan Iran.

“Dalam pertemuan tersebut, integritas teritorial dan kesatuan Irak dan tidak sahnya referendum kemerdekaan di Irak utara ditekankan lagi dan keputusan penting diambil untuk memberikan keamanan di perbatasan dan menyambut pasukan pemerintah pusat Irak untuk mengambil posisi di penyeberangan perbatasan.”

Didukung Turki dan Iran, Pasukan Irak akan Rebut Wilayah Otonom Kurdistan

Tentara Irak pada hari Selasa juga mengambil bagian dalam latihan militer Turki yang dekat dengan perbatasan Irak.

Pemerintah Daerah Kurdistan (the Kurdistan Regional Government-KRG) menolak untuk menyerahkan kontrol penyeberangan perbatasannya kepada pemerintah Irak, seperti yang diminta oleh Irak, Iran dan Turki sebagai balasan atas referendum tersebut.

Kementerian pertahanan Irak telah mengatakan bahwa pihaknya berencana untuk menguasai perbatasan “dalam koordinasi” dengan Teheran dan Ankara, tanpa menunjukkan apakah pasukan Irak bergerak menuju pos perbatasan eksternal yang dikendalikan oleh KRG dari pihak Iran dan Turki.

Ketegangan Memanas antara Erbil dan Baghdad, Kurdi Malah Pilih Pisah dengan Irak

Pada hari Jumat, Irak juga memberlakukan larangan penerbangan internasional ke wilayah Kurdi, memerintahkan maskapai asing untuk menunda perjalanan ke bandara di kota-kota di Erbil dan Sulaimaniya.

Teheran telah bekerja sama dengan Baghdad dalam membangun tekanan terhadap orang-orang Kurdi Irak, terutama dengan memotong semua penerbangan ke dan dari wilayah tersebut menjelang pemungutan suara.

Pada hari Jumat, pihaknya juga melarang pengangkutan produk minyak sulingan oleh perusahaan Iran menuju dan dari Kurdistan Irak.

Parlemen Kurdi Tolak Keputusan Pemerintah Irak Tentang Referendum

01 Okt 2017 11:26:02

IRAK (Jurnalislam.com) – Parlemen Kurdistan Regional (Kurdistan Regional Government-KRG) telah mengadakan sebuah sesi pada hari Sabtu (30/9/2017) menolak keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat Irak dan parlemennya terhadap referendum baru-baru ini mengenai kemerdekaan Kurdi.

Parlemen Kurdistan menekankan bahwa keputusan ini tidak berlaku di wilayah Kurdistan tanpa persetujuan mereka, lansir Al Arabiya.

Penolakan ini muncul dalam pertemuan yang diadakan oleh parlemen Kurdi di hadapan 62 dari 111 anggota, sebagai tanggapan atas keputusan pemerintah dan parlemen Irak setelah referendum Kurdi tentang pemisahan diri.

Setelah Referendum Kurdi Irak, Perang Etnis dan Sektarian akan Terjadi

Sebagian besar parlemen memilih serangkaian resolusi, termasuk mendukung pemerintah provinsi dalam menolak keputusan Baghdad.

Parlemen dan pemerintah Irak mengambil sejumlah keputusan melawan KRG, termasuk merebut kembali perbatasannya di Erbil dan Sulaymaniyah dari pemerintah sementara.

Parlemen Kurdi mengatakan bahwa penutupan perbatasan darat dan udara tidak berada dalam kekuasaan pemerintah federal.

Dalam 10 Hari 140 Warga Idlib Tewas oleh Serangan Udara Brutal Rezim Assad dan Rusia

01 Okt 2017 11:11:57

IDLIB (Jurnalislam.com) – Jumlah korban tewas sipil di provinsi Idlib di Suriah setelah serangan udara 10 hari yang hebat telah melampaui angka 140, menurut koresponden Anadolu Agency.

Koresponden yang berbasis di wilayah tersebut mengatakan bahwa sedikitnya 40 warga sipil terbunuh sementara 70 lainnya luka-luka dalam pemboman baru di desa Armanaz, Idlib, Jumat malam.

Sejak 19 September, Idlib selatan tetap menjadi target serangan udara brutal oleh pesawat tempur Rusia dan Suriah.

Dalam serangan tersebut, rumah sakit dan sekolah setempat juga ditargetkan.

Beberapa distrik yang ditargetkan berada di dalam zona de-eskalasi Idlib, yang baru-baru ini didirikan berdasarkan kesepakatan sebelumnya — ditandatangani di Astana, Kazakhstan — antara Turki, Iran dan Rusia.

Pada hari Selasa, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengutuk serangan udara mematikan tersebut.

“Kami tahu Rusia menargetkan elemen jihadis di Idlib,” katanya. “Tapi sejumlah warga sipil dan oposisi moderat juga terbunuh.”

Dia menambahkan: “Serangan terhadap warga sipil merupakan pelanggaran gencatan senjata dan pelanggaran terhadap kesepakatan Astana.”

Apakah Koalisi Telah Gagal? Begini Penjelasan Syeikh Muhaysini

Sementara itu, sedikitnya 14 warga sipil juga tewas dalam serangan di siang hari di sebuah kota di Suriah yang berada dalam jaringan “zona de-eskalasi” – tempat-tempat yang dikatakan terlarang untuk serangan semacam itu – menurut seorang pejabat pertahanan sipil pro-oposisi Suriah.

Serangan tersebut – yang dilaporkan dilakukan oleh pasukan rezim Suriah – terjadi di Ghouta Timur, yang terletak di dalam zona de-eskalasi, anggota pasukan pertahanan sipil Suriah, White Helmet, mengatakan kepada Anadolu Agency.

Selama lima tahun terakhir, Ghouta Timur tetap dikepung oleh rezim Syiah Assad.

Selama perundingan damai yang diadakan di Astana, Kazakhstan pada awal Mei, Ghouta Timur ditunjuk sebagai bagian dari jaringan zona de-eskalasi dimana tindakan agresi akan dilarang secara eksplisit.

Putaran pertama perundingan damai diadakan di ibukota Kazakhstan pada 23-24 Januari, setelah sebuah gencatan senjata ditetapkan pada 30 Desember.

Pembicaraan Astana diperantarai oleh Turki, yang mendukung oposisi Suriah, bersama dengan Rusia dan Iran, yang keduanya mendukung rezim Assad.

Suriah telah terkunci dalam perang global yang kejam sejak awal 2011, ketika rezim Nushairiyah Assad membantai aksi protes warga dengan keganasan militer yang tak terduga.

Sejak itu, ratusan ribu orang terbunuh dan lebih dari 10 juta orang mengungsi, menurut pejabat PBB.

28 Warga Sipil Tewas dalam Serangan Udara di Idlib Semalam

01 Okt 2017 10:18:08

SURIAH (Jurnalislam.com) – Sedikitnya 28 warga sipil tewas dalam serangan udara di kubu oposisi provinsi Idlib di barat laut Suriah, menurut sebuah kelompok monitoring perang.

Empat anak termasuk di antara korban tewas dalam serangan udara semalam di kota Amanaz, beberapa mil dari perbatasan Turki, kata Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (the Syrian Observatory for Human Rights-SOHR) yang berbasis di Inggris pada hari Sabtu (30/9/2017).

Seorang koresponden kantor berita AFP yang mengunjungi Armanaz pada hari Sabtu mengatakan seluruh blok apartemen telah rata akibat pemboman tersebut.

Tidak segera jelas apakah serangan tersebut dilakukan oleh pesawat tempur pemerintah Suriah atau pihak sekutunya Rusia.

Menurut SOHR – yang mengumpulkan informasinya dari jaringan sumber di Suriah – puluhan orang masih hilang setelah pemboman tersebut.

Serangan udara sekunder dilakukan saat operasi pencarian dan penyelamatan sedang dilakukan untuk korban, kata monitor tersebut.

Kantor berita Anadolu melaporkan sedikitnya 40 warga sipil terbunuh dan 70 lainnya luka-luka di Amanaz.

Militer Rusia dan Suriah mengatakan bahwa mereka hanya menargetkan ‘gerilyawan’ dan menolak membunuh warga sipil.

Lonjakan serangan bom telah memaksa rumah sakit di provinsi tersebut ditutup, badan amal medis, Doctors Without Borders mengatakan pada hari Jumat.

Dokter Kesehatan dan HAM: Rezim Assad dan Rusia Lancarkan Serangan Terburuk di Idlib

Jet Suriah dan Rusia telah mengintensifkan serangan di Idlib. Meningkatnya pemboman udara dimulai setelah oposisi melancarkan serangan terhadap daerah yang dikuasai pemerintah di barat laut negara tersebut pada 19 September.

Bulan lalu, Rusia, Turki dan Iran sepakat untuk menciptakan “zona de-eskalasi” di provinsi tersebut, sebagai bagian dari usaha mereka untuk membangun gencatan senjata yang luas di Suriah yang dilanda perang.

Presiden Rusia Vladimir Putin dan rekanan Turki Recep Tayyip Erdogan pada hari Kamis sepakat untuk meningkatkan upaya untuk membangun zona aman di Idlib.

Suriah mengatakan bahwa kesepakatan Idlib tidak mencakup kelompok oposisi garis keras seperti Hayet Tahrir al-Sham.

Suriah telah dikepung dalam sebuah perang sipil yang kejam sejak awal tahun 2011 ketika pemerintah Presiden Bashar al-Assad menindak demonstrasi pro-demokrasi.

Sejak saat itu, ratusan ribu orang terbunuh dan lebih dari 10 juta orang mengungsi, menurut PBB.

Aksi Menolak Lupa G30S/PKI Surabaya: Aplikasi Rill Jaga NKRI

30 Sep 2017 23:34:24

SURABAYA (Jurnalislam) – Sejumlah pemuda dari berbagai lapisan masyarakat menggelar aksi bertajuk “Menolak lupa pengkhianatan G30S/PKI” di depan Gedung Grahadi, Surabaya, Sabtu (30/9/2017). Aksi ini merupakan aplikasi semangat menjaga keutuhan NKRI dari generasi muda Surabaya.

Mintarjo, salah seorang keluarga korban kekejaman partai komunis Indonesia (PKI) mengatakan, persatuan dalam bentuk aksi seperti ini dapat mempersempit ruang gerak aktifis PKI.

“Saya yakin kalau nasionalis dan agama bersatu, komunis yang sekarang sudah mulai bangkit dan menyusup ke berbagai lembaga akan semakan terjepit,” katanya kepada jurniscom disela-sela aksi.

Sejarahwan dari Jawatimur ini menegaskan, dalam catatan sejarah yang dirangkum dalam berbagai literatur merekam kekejaman PKI di daerah Jawatimur. Hal ini, kata dia, harus tetap digaungkan kepada masyarakat agar tetap waspada.

“Memang kalau kita ikuti sejarah komunis di negeri ini sangatlah mengerikan. Pada tahun 1948, Ketika negeri ini baru merdeka komunis menikam dari belakang dengan istilah peristiwa Madiun berdarah,” papar dia.

“Dimana banyak tokoh Islam, kiyai dan ulama di culik dan dibantai dengan biadab, tak ketinggalan Gubernur Soeryo juga dihadang di Mantingan Ngawi dan di bantai secara sadis diluar perikemanusiaan,” lanjut Mintarjo.

Ia menambahkan, peristiwa puncak kekejaman PKI terletak pada 30 September tahun 1965. Sejumlah jenderal diculik dan dibunuh serta dimasukan kedalam sumur di Jakarta.

“Semoga dengan bersatunya aktifis agama dan nasionalis akan membangkitkan persatuan dan kesatuan NKRI yang sekarang sudah mulai retak akibat adu domba komunis,” pungkasnya.

IPW Minta Polri Klarifikasi Kabar Soal Ratusan Senjata yang Tertahan di Bandara Soetta

30 Sep 2017 18:32:07

JAKARTA (Jurnalilslam.com) – Indonesia Police Watch (IPW) meminta Polri untuk menjelaskan kabar terkait adanya ratusan senjata dan amunisi milik Brimob yang tertahan di Bandara Soekarno Hatta. Ketua Presidium IPW, Neta S Pane mengungkapkan, senjata dan amunisi tersebut dipasok PT MDM dari Rusia.

“Polri perlu menjelaskan dengan transparan mengenai beredarnya kabar tentang adanya 280 pucuk senjata dan sekitar 6.000 butir peluru milik Brimob yang tertahan di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta. Apakah senjata dan amunisi ini bagian dari rencana Polri untuk membeli 20.000 pucuk senjata api,” katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/9/2017).

Semula rencana pembelian senjata api tersebut sempat dipersoalkan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo dengan menyebutkan senjata yang akan dibeli itu jenis SS. Namun Polri kemudian menjelaskan, senjata yang akan dibeli itu bukan jenis SS, melainkan jenis MAG 4. Sebanyak 5.000 pucuk dibeli dari Pindad dan 15. 000 pucuk lainnya dibeli dari luar negeri.

“Polri tidak menjelaskan siapa yang memasok senjata itu dan dari negara mana senjata itu dibeli. Hanya disebutkan senjata itu untuk Polantas dan Shabara. Namun dari informasi yang diperoleh IPW senjata yang tertahan di Bandara Soekarno Hatta itu jenis SAGL untuk Korps Brimob,” ungkapnya.

Untuk menghindari kesimpangsiuran Polri perlu menjelaskan, apakah senjata yang tertahan di bandara itu berbeda dengan senjata yang hendak dibeli dari luar negeri yang sebanyak 15.000 pucuk.

“Penjelasan ini diperlukan agar tidak muncul spekulasi yang merugikan Polri,” tukasnya.

Senjata MAG 4 dibeli Polri dengan APBN 2017 dan DPR sudah menyetujuinya untuk 20.000 puncuk. Polri memang membutuhkan keberadaan senjata api karena sebagian besar senjata api yang dipegang personilnya tergolong senjata tua dan sebagian hasil kanibal. Namun diharapkan senjata yang digunakan Polri adalah untuk melumpuhkan dan tidak sama dengan senjata TNI agar tidak muncul komplain atau protes dari kalangan militer.

Siaran Pers