Berita Terkini

Pemerintah Dinilai Tak Punya Mekanisme Stabilkan Harga

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Perubahan pola pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog memiliki dampak panjang. Salah satunya, peran pemerintah sebagai stabilisasi.

Khudori, pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) mengatakan, pola baru yang diterapkan pemerintah membuat Bulog bersaing dengan perusahaan swasta dalam mendapatkan beras.

Mekaniseme baru dengan pemerintah yang mengisi selisih harga beli sebenarnya dari sisi pemerintah menguntungkan.

Sebab, anggaran yang dikeluarkan kemungkinan jauh lebih kecil dibanding pola pengelolaan CBP saat ini.

Kemudahan juga diterima pemerintah karena nantinya dalam pertanggungjawaban akan berdasarkan audit dari BPKP terkait berapa dana yang harus dibayarkan. 

“Kalau ada selisih yang tidak pas, pasti akan ada review ulang,” ujarnya, Kamis (29/11).

Sementara dari sisi Bulog, skema baru memungkinkan perusahaan pelat merah itu lebih mudah dalam menyerap gabah produksi domestik.

Menurutnya, selama ini dengan aturan Inpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sulit dilakukan karena yang terjadi, harga di pasar selalu di atas HPP.

Namun, dengan perubahan HPP, Bulog bisa membeli dengan harga berapapun dan ada jaminan Bulog untuk mencapai target cadangan beras. 

Sumber: republika.co.id

Bendera dan Krisis Kepemimpinan

Oleh : Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS

JURNALISLAM.COM – Insiden bendera di Garut saat Hari Santri Nasional beberapa waktu mencerminkan sebuah krisis kepemimpinan, tidak saja di tingkat nasional namun juga ditingkat global. Hal ini anehnya justru ditunjukan oleh insiden simbolik berupa pembakaran bendera : penolakan atas kepemimpinan Islam.

Krisis kepemimpinan global ditandai oleh kebangkitan trumpism yang disimbolkan oleh sikap _sak karepe dewe Presiden Donald Trump yang mengantarkan ummat manusia makin terperosok dalam ancaman perang nuklir dan keruntuhan lingkungan hidup. Bahkan Prof. Noam Chomsky dari MIT mengatakan bahwa Partai Republik AS adalah organisasi yang paling berbahaya di atas planet ini karena mengancam keberlangsungan manusia sebagai organized species. Saat ini juga Presiden AS tsb sedang menghadapi ancaman pemakzulan ( impeachment ) secara tidak langsung oleh special counsel Robert Mueller (mantan Ditektur CIA) karena pencurangan yang dibantu Russia dalam Pilpres yang memenangkan dirinya melawan Hillary Clinton.

Krisis kepemimpinan global juga sekaligus ditandai oleh kebangkitan China tidak hanya sebagai raksasa ekonomi tapi juga raksasa militer. Perang dagang antara AS dan China beberapa bulan terakhir telah menimbulkan kelesuan ekonomi dunia yang dampaknya juga terasa di Indonesia. Trump mungkin tidak menyadari bahwa sikapnya yang makin nasionalistik dengan semboyan Making America Great Again telah mengasingkannya dari komunitas dunia, termasuk Eropa sebagai mitra tradisionalnya selama ini.

Di tingkat nasional, kita juga mengalami krisis kepemimpinan. Presiden Jokowi tampak semakin sektarian, bukan negarawan. Banyak kasus yang terjadi dibiarkannya terjadi dengan berlindung dari slogan “saya netral, itu bukan urusan saya”, padahal keberpihakannya penting untuk menghadirkan kepemimpinan nasional yang mengambil tanggungjawab. Saat ini, pemerintah selalu punya kambing hitam untuk hampir semua masalah : radikalisme, intoleranisme, dan trumpisme. Juga sontoloyoisme dan gendruwoisme. Pemerintah makin otoriter. Kehidupan berbangsa dan bernegara kita makin menjauhi demokrasi secara substantif sementara Pemerintah justru ngotot dengan demokrasi prosedural. Siapapun yang terpilih nanti sebagai presiden akan mengalami krisis legitimasi karena pemilihan umum dilakukan di atas data pemilih yang sulit dipercaya.

Kepemimpinan adalah soal kesanggupan mengambil tanggungjawab. Tidak kurang tidak lebih. Inipun dihadapi oleh ummat Islam Indonesia dan juga dunia. Dunia Islam membutuhkan waktu lebih dari satu dekade untuk melahirkan satu kepemimpinan Islam pasca peristiwa 9/11/2001 yang meruntuhkan 2 menara kembar World Trade Centre di New York. Peristiwa ini tentu jauh lebih dahsyat daripada pembakaran bendera di Garut. Kedua peristiwa ini bukan kebetulan, tapi very well organized.

Ummat Islam Indonesia mengalami fragmentasi serius sejak negeri ini diproklamasikan. Ada agenda internasional di balik keterpecahan ummat Islam Indonesia agar tetap mudah ditaklukkan dan dijarah. Fragmentasi ini diperparah oleh UU politik yang makin liberal yang dimungkinkan oleh perubahan mendasar atas UUD45 selama 5 tahun pertama masa reformasi sejak 1998. Organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdhatul Ulama, kini secara terang-terangan partisan memihak Pemerintahan Jokowi, tidak sesuai dengan khittah nya. Sementara itu, Muhammadiyah walaupun secara resmi netral, terpaksa mengambil posisi oposan. Akibatnya, keduanya gagal melambungkan diri sebagai representasi kepemimpinan ummat Islam Indonesia. Di atas lahan kering kepemimpinan Islam nasional ini lahirlah Hizbut Tahrir Indonesia. Adalah HTI yang akibat keterpaksaan sejarah berhasil menarasikan kepemimpinan baru ummat Islam Indonesia. Ini tentu berbahaya sehingga HTI harus dibubarkan. Faktor Ahok menjadi papan lontar persatuan ummat Islam Indonesia dengan Habib Rizieq Shihab sebagai tokoh utamanya.

Sejak keruntuhan kekhalifahan Ottoman di Turki 1924, dunia Islam praktis terpecah belah menjadi banyak negara-bangsa ( nation states) yang sengaja dimerdekakan oleh para penjajahnya. Perlu dicatat bahwa kelahiran negara-negara bangsa ini justru dilakukan untuk mencegah kebangkitan kembali khilafah Islam sebagai sebuah kekuatan yang melampaui negara-bangsa. Karena dunia tidak mungkin berlanjut tanpa kepemimpinan global maka diciptakanlah Liga Bangsa-Bangsa yang kemudian menjadi Perserikatan Bangsa Bangsa atau United Nations.

Dalam perspektif inilah pembakaran bendera Tauhid di Garut ini dapat dipahami : ada kekhawatiran islamophobic atas gejala kebangkitan Islam di Indonesia dan dunia sebagai kepemimpinan alternatif bagi kepemimpinan global nekolimik saat ini.

Menurut vexillology, bendera bukan sekedar selembar kain biasa. Jika dia berkibar bebas di angkasa, bendera menginspirasikan semangat kepemimpinan tertentu yang sublim dan sulit dibayangkan oleh mereka yang jiwanya terjangkar oleh tanah di bumi. Kalimat Tauhid adalah kalimat yang mengungkapkan kemerdekaan jiwa, dan jiwa merdeka adalah ancaman bagi penjajahan dan kedzaliman yang kini menjadi peristiwa sehari-hari. Apalagi kalimat itu ditulis di atas bendera. Kibaran bendera Tauhid itu menggelorakan semangat para mu’min tapi menggetarkan musuh mereka.

Gunung Anyar, 28/11/2018

Begini Kata Utusan PBB untuk Suriah Terkait Pembicaraan Damai di Astana

Redaktur: Deddy Purwanto

ASTANA (Jurnalislam.com) – Utusan PBB untuk Suriah pada hari Kamis (29/11/2018) memuji kerja yang dilakukan di pertemuan Astana oleh tiga negara penjamin – Iran, Rusia dan Turki – untuk memastikan bahwa “pengaturan eskalasi de Idlib masih berkelanjutan.”

Dalam sebuah pernyataan, Staffan de Mistura mengakui “gerakan awal, meskipun masih sangat terbatas, tentang masalah tahanan.”

Namun, Mistura menyesalkan bahwa ketiga negara itu “tidak menghasilkan hasil nyata dalam mengatasi kebuntuan 10 bulan mengenai komposisi komite konstitusi.”

Dia mengatakan pertemuan terakhir Astana tahun 2018 adalah “kesempatan yang hilang untuk mempercepat pembentukan komite konstitusional Suriah yang kredibel, seimbang dan inklusif, yang dipimpin Suriah, dan difasilitasi PBB.”

Utusan khusus PBB menunjukkan bahwa tiga negara penjamin berkomitmen untuk mengintensifkan upaya mereka untuk memfasilitasi upaya lebih lanjut pekan depan.

Menurut pernyataan itu, Mistura akan terus bekerja untuk pembentukan komite konstitusional sebelum 31 Desember.

Baca juga:

Pada 17 Oktober, Staffan de Mistura mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan jabatannya pada akhir November karena “alasan pribadi.”

Diplomat veteran Norwegia Geir O. Pedersen telah ditunjuk sebagai penggantinya.

Pembicaraan perdamaian Suriah ke-11 dalam format Astana berakhir pada hari Kamis dengan keputusan untuk meningkatkan upaya bersama guna mencegah pelanggaran gencatan senjata di Idlib.

Pertemuan pertama dalam format Astana untuk mencapai gencatan senjata di Suriah diadakan pada Januari 2017.

Sembilan pertemuan diadakan di Astana, sedangkan pertemuan ke-10 diadakan di Sochi, Rusia bulan Juli ini.

Setelah pertemuan 17 September di Sochi antara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan timpalannya dari Rusia, Vladimir Putin, kedua belah pihak sepakat untuk membentuk zona demiliterisasi – di mana tindakan agresi secara tegas dilarang – di Idlib.

Berdasarkan kesepakatan itu, kelompok-kelompok oposisi di Idlib akan tetap berada di daerah-daerah di mana mereka sudah menempati, sementara Rusia dan Turki akan melakukan patroli bersama di daerah itu untuk mencegah pertempuran kembali terjadi.

Pada 10 Oktober, Kementerian Pertahanan Turki mengumumkan bahwa oposisi Suriah dan kelompok-kelompok anti-rezim lainnya telah menyelesaikan penarikan senjata berat dari zona demiliterisasi Idlib.

Meskipun perjanjian gencatan senjata telah disepakati, rezim Syiah Assad dan sekutunya masih melanjutkan serangan intensitas rendah mereka di zona eskalasi Idlib.

Konflik di Suriah dimulai pada 2011 ketika rezim Syiah Nushairiyah Assad membantai para demonstran dengan keganasan militer yang tidak terduga.

Kesulitan Sewa Bus, Ratusan Massa FUIS Tetap Berangkat ke Reuni 212

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

SEMARANG (Jurnalislam.com) – Humas Forum Umat Islam Semarang (FUIS), ustadz Danang Setyadi mengaku pihaknya kesulitan menyewa bus untuk memberangkatkan rombongan peserta acara Reuni Alumni 212 di Jakarta pada Ahad (2/12/2018) besok. Ia menilai, ada intervensi aparat kepolisian terhadap PO Bus untuk tidak menyewakan armadanya.

“Ini seharusnya tidak terjadi, tugas aparat adalah mengamankan selama tidak ada unsur melanggar undang-undang, apalagi dari gubernur Jakarta sudah mempersilahkan,” kata Danang kepada Jurnalislam.com, Kamis (29/11/2018).

Kendati demikian, ratusan massa dari FUIS tersebut akan tetap berangkat ke Jakarta menggunakan kendaraan-kendaraan pribadi dan moda transportasi lainnya.

“Bus tidak bisa kami sewa ya kita akan gunakan beberapa mobil dan sebagian lagi kita naik bus dan kereta api,” ujarnya.

Danang mengaku heran terhadap sikap aparat yang menghalang-halangi mereka untuk menghadiri Reuni Alumni 212. “Padahal acaranya nanti diisi dzikir, tausiah oleh para ustadz, do’a bersama agar Indonesia dikaruniai keberkahan,” jelas Danang.

“Dan perlu diketahui, ini bukan demo ataupun kampanye seperti yang tersebar di media, tapi murni silaturrahmi dan pembelaan kalimat Tauhid,” sambungnya.

Danang mengatakan, ada sekitar 250 massa FUIS yang berangkat ke Jakarta mengikuti Reuni tahun kedua Alumni 212 itu.

“Insya Allah kita akan berangkatkan sekitar 250 peserta untuk mengikuti Reuni Akbar 2 Desember besok,” katanya.

Ia menjelaskan, tidak seperti tahun sebelumnya yang hanya membolehkan peserta laki-laki, kali ini peserta diperbolehkan diizinkan untuk membawa istri dan anak-anaknya.

“Iya ini keluarga termasuk anak istri juga ikut, karena kami juga ingin mengajak para istri untuk menyaksikan langsung reuni akbar ini,” paparnya.

“Ini kita ke sana pertama dalam rangka silaturrahmi mempererat ukhuwah, yang kedua sebagai pembelaan kita terhadap kalimat Tauhid dan nanti acaranya adalah dzikir dan tausiah dari para ustadz,” pungkasnya.

 

Kanada Jatuhkan Sanksi kepada 17 Warga Saudi Pembunuh Khashoggi

Redaktur: Deddy Purwanto

TRENTON (Jurnalislam.com) – Kanada menjatuhkan sanksi pada hari Kamis (29/11/2018) terhadap 17 warga Saudi yang diyakini terlibat dalam pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.

“Pembunuhan Jamal Khashoggi adalah menjijikkan dan merepresentasikan serangan tanpa basa-basi terhadap kebebasan berekspresi semua individu,” kata Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland dalam sebuah pernyataan. “Kanada terus menyerukan penyelidikan yang kredibel dan independen.

“Mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan Jamal Khashoggi harus dimintai pertanggungjawaban dan harus menghadapi keadilan.”

Tetapi daftar itu tidak termasuk Putra Mahkota Mohammed bin Salman, yang dicurigai pejabat intelijen AS memerintahkan pembunuhan yang terjadi di Konsulat Arab Saudi di Istanbul.

Kolumnis Washington Post, yang sering mengecam pemerintah Saudi, pergi ke konsulat pada 2 Oktober dan tidak pernah muncul kembali.

Pemerintah AS memberlakukan sanksi terhadap 17 pejabat Saudi awal bulan ini, menuduh 15 orang anggota tim eksekusi pergi ke Turki untuk melakukan pembunuhan.

Baca juga: 

17 orang tersebut adalah orang yang sama yang dianggap bersalah oleh Saudi dan ditangkap atas pembunuhan itu.

Pemerintah Saudi mengubah ceritanya tentang pembunuhan itu, pertama-tama mengingkari hal itu terjadi, kemudian menyatakan bahwa pembubuhan itu tidak disengaja dan akhirnya merujuknya sebagai operasi jahat.

Turki telah menyerukan ekstradisi para pembunuh untuk diadili di Turki di mana kejahatan itu terjadi.

Sementara itu, putra mahkota berada di Argentina untuk KTT G20 yang juga dihadiri para pejabat Turki, Amerika dan Kanada.

Dia bertemu dengan aksi protes di Buenos Aires dan KTT ini diperkirakan dapat menciptakan ketegangan antara pangeran dan pemimpin Barat.

Sejumlah ibukota Barat juga menyerukan Arab Saudi untuk menghentikan perangnya di Yaman.

KTT dimulai hari Jumat.

Rusia: Tindakan AS di Suriah Mengancam Integritas Negara

Redaktur: Deddy Purwanto

MOSKOW (Jurnalislam.com) – Kegiatan AS di Suriah tenggara merupakan ancaman terhadap integritas negara, utusan presiden Rusia untuk Suriah mengatakan pada hari Kamis (29/11/2018).

Berbicara pada konferensi pers menyusul pertemuan rutin di Astana – yang menjadi tuan rumah pembicaraan damai Suriah ke 11 -, Alexander Lavrentyev mengatakan oposisi Suriah terganggu oleh kegiatan AS di wilayah At Tanf, Suriah tenggara.

“Patut dicatat bahwa para wakil dari oposisi Suriah, yang mengadakan pembicaraan yang cukup produktif hari ini dengan kami, menekankan ketidaksukaan mereka terhadap situasi saat ini (di Suriah tenggara).

“Mereka mengakui bahwa, menurut perkiraaan mereka, Amerika, memang, cenderung memecah belah, seraya pada saat yang sama juga menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip kedaulatan, integritas teritorial, dan persatuan (tidak memecah belah) Suriah,” dia berkata.

Rusia terus-menerus mengungkapkan keprihatinan atas zona 55 km, “yang ditempati” oleh AS, menurut kata-kata Rusia, dekat wilayah At Tanf, di tepi timur sungai Eufrat.

Baru-baru ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan bahwa AS telah melatih militan di pangkalan militer At Tanf.

Otoritas Rusia, termasuk Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov, terus mengatakan bahwa AS bermaksud untuk menciptakan “negara kuasi” yang mendasarkan pada penduduk Kurdi, yang dominan di wilayah tersebut.

Moskow bersikeras bahwa kehadiran dan tindakan AS di kawasan itu ilegal dan melanggar integritas teritorial Suriah.

Lavrentyev, yang juga kepala delegasi Rusia di pembicaraan Astana mengenai Suriah, menilai bahwa pembicaraan dengan oposisi Suriah berjalan dengan “konstruktif”.

Baca juga: 

Mengenai situasi di provinsi Idlib di Suriah barat laut, dia mengatakan sulit untuk mengatakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Semua pihak, dia menambahkan, “dengan tulus ingin” melakukannya.

Setelah pertemuan 17 September di Sochi antara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan timpalannya dari Rusia, Vladimir Putin, kedua belah pihak sepakat untuk membentuk zona demiliterisasi – di mana tindakan agresi secara tegas dilarang – di Idlib.

Berdasarkan kesepakatan itu, kelompok-kelompok oposisi di Idlib akan tetap berada di daerah-daerah di mana mereka sudah menempati, sementara Rusia dan Turki akan melakukan patroli bersama di daerah itu untuk mencegah pertempuran kembali terjadi.

Pada 10 Oktober, Kementerian Pertahanan Turki mengumumkan bahwa oposisi Suriah dan faksi-faksi jihad  lainnya telah menyelesaikan penarikan senjata berat dari zona demiliterisasi Idlib.

Meskipun perjanjian gencatan senjata telah disepakati, rezim Syiah Nushairiyah Assad dan sekutunya masih melanjutkan serangan intensitas rendah mereka di zona eskalasi Idlib.

Konflik di Suriah dimulai pada 2011 ketika rezim Syiah Assad membantai para demonstran dengan keganasan militer yang tidak terduga.

Palestina Serukan Langkah Konkrit Dunia dalam Dukung Kedaulatan Negara Palestina

Redaktur: Deddy Purwanto

RAMALLAH (Jurnalislam.com) – Pejabat Palestina pada hari Kamis (29/11/2018) mendesak komunitas internasional untuk menandai Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina dengan menyuarakan dukungan bagi perjuangan Palestina untuk negara yang berdaulat.

Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina (The International Day of Solidarity with the Palestinian People) dicanangkan oleh PBB pada tahun 1977.

Hari itu, 29 November, bersamaan dengan diadopsinya Resolusi 181 (Rencana Pembagian PBB untuk Palestina) pada tahun 1947 oleh Majelis Umum PBB.

“Penderitaan, perampasan, pemindahan, dan viktimisasi orang-orang Palestina dimulai ketika negara Israel didirikan di tanah Palestina yang bersejarah,” kata Hanan Ashrawi, seorang anggota Dewan Nasional Palestina, dalam sebuah pernyataan.

“Solidaritas bukan hanya ekspresi abstrak empati fisik,” katanya. “Sebaliknya, solidaritas itu sehatusnya berupa keterlibatan aktif, positif dan konkrit.”

Baca juga:

Dia melanjutkan dengan mendesak ibukota dunia untuk “mengirim pesan yang kuat – bagi rakyat Palestina dan komunitas global – bahwa ada harga yang harus dibayar untuk pelanggaran terus-menerus Israel terhadap hukum dan konvensi internasional”.

Dalam sebuah surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Wasel Abu Yousef, anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), meminta Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB untuk “meninjau semua resolusi sejauh ini dimana Israel menolak untuk mengimplementasikannya.”

“Selama bertahun-tahun, Israel telah gagal menerapkan berbagai resolusi PBB,” kata Abu Yousef.

Sejak didirikan pada tahun 1945, Majelis Umum dan Dewan Keamanan telah mengadopsi sejumlah resolusi yang berkaitan dengan Israel-Palestina – sebagian besar belum pernah dilaksanakan oleh pemerintah Israel.

Juru bicara pemerintah Palestina Yousef al-Mahmoud, mengatakan komunitas internasional harus bekerja untuk memberdayakan rakyat Palestina guna memungkinkan mereka untuk mendirikan negara berdaulat.

Dia melanjutkan untuk meminta komunitas internasional ikut bertanggung jawab karena mengizinkan pendudukan Israel selama puluhan tahun – dan banyak kejahatannya terhadap rakyat Palestina semakin berlanjut.

“Keheningan internasional tentang penjajahan dan kejahatannya hanya mendorong [Israel] untuk terus melanggar resolusi internasional dan undang-undang,” kata al-Mahmoud.

Wakili Solo, Siswi SD Muhammadiyah Juara Lomba Senam Freehand Tingkat Provinsi

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (jurnalislam.com)- Nama Kota Surakarta kembali harum setelah Siswi SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Surakarta, Sekolah Pendidikan Karakter Berbasis TIK dan Budaya berhasil menggondol juara II Freehand (Senam Ritmik Kategori II) dalam kejuaraan Provinsi (KEJURPROV) Junior tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Pengprov Persani Jawa Tengah pada tanggal 22 s.d 25 November di Laboratorium Prof. Soegiono FIK, Unnes Kota Semarang, Minggu (25/11/2018).

 

Peserta yang ikut lomba ada 3 kategori. Kategori 1 pesertanya 6 anak umur maksimal 6 tahun, yang dilombakan 2 alat, freehand dan bola. Kategori 2 pesertanya 17 anak umur 7-9 tahun yang dilombakan 3 alat, freehand, hoop, dan gada. Sedangkan kategori 3 pesertanya 17 anak umur 10-12 tahun yang dilombakan 4 alat yaitu freehand, hoop, bola, dan gada.

 

“Carissa Agnita Adicandra ikut kategori 2 jumlah peserta 17 anak dari 6 daerah. Carissa ikut kejurprov tingkat provinsi Jawa Tengah mewakili Kota Surakarta untuk lomba Senam Ritmik, dan berhasil juara 2” ungkap Meliani, wali murid, Rabu (28/11/18).

Prestasi ini ditorehkan setelah latihan satu minggu sekali dengan kerja keras, disiplin, percaya diri, dan melakukan yang terbaik serta dibimbing oleh Kak Lovitasari Damayanti.

“Alhamdulilah, bisa juara.  Tadi dapat Medali dan Piagam Penghargaan dengan Nomor : 072/PSN_JTG/XI/2018 Tertanda tangan Ketua Umum Pengprov PERSANI Jawa Tengah Sinto Adi Prasetyorini, ST dan Ketua Panitia Felik Agusta Arief Prabowo. cita-cita Carissa ingin menjadi atlet senam ritmik yang berprestasi dan membanggakan orang tua, untuk mewujudkan cita-cita tersebuta saya tidak pernah absen berlatih’’ Kata Carissa. Putri Muslimah kelahiran Surakarta, 18 Agustus 2009.

Sementara itu, pada hari Kamis (29/11/2018), Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, Sekolah Dasar Swasta Rujukan (SDSR), Jatmiko,  mengatakan bahwa sekolah tersebut secara serius mengembangkan lebih dari 25 Ekstrakurikuler dan dukung oleh guru yang profesional.

“Misalnya, untuk guru olahraga putri. kami memiliki Hanif Al Dilatthof, kelahiran Bogor, 30 November 1993. Masih muda tapi prestasi beliau sebagai atlit pencak silat luar biasa. Terakhir prestasinya mendapatkan 2 emas ganda dan beregu putri di Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah XV 2018, serta terbukti kemarin bisa atraksi pencak silat saat Launching Kejuaraan Nasional Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia ke VII bareng Pelatnas yang juara Asian Games di Sritex Arena, Solo, Minggu (25/11/18), sehingga ke depan bisa membantu Carissa, karena senam tersebut membutuhkan kelenturan tubuh dan akurasi gerakan,” ujarnya.

Jenewa: Afghanistan Bentuk Tim Baru untuk Pembicaraan Damai dengan Taliban

Redaktur: Deddy Purwanto

JENEWA (Jurnalislam.com) – Pemerintah Afghanistan telah membentuk tim baru beranggotakan 12 orang untuk mengadakan pembicaraan damai dengan Taliban, Presiden Ashraf Ghani mengumumkan di kota Jenewa, Swiss, pada hari Rabu (28/11/2018).

“Saya senang mengumumkan hari ini bahwa setelah beberapa bulan konsultasi intensif dengan warga kami di seluruh negeri, kami telah merumuskan peta jalan untuk perundingan perdamaian,” katanya pada konferensi PBB dua hari di Afghanistan untuk memperbarui proses pengembangan dan reformasi.

“Hak dan kewajiban konstitusional, semua warga negara, terutama perempuan, harus dipastikan,” kata Ghani.

Pemimpin Afghanistan itu juga mengumumkan bahwa tim negosiasi akan dipimpin oleh kepala staf kepresidenan Salam Rahimi dan akan menyertakan pria dan wanita dengan “kredensial yang diperlukan untuk menghadapi tantangan utama negosiasi perdamaian”.

Ghani mengatakan dia berharap untuk perjanjian damai di mana Taliban akan dimasukkan dalam masyarakat yang demokratis dan inklusif, tetapi menambahkan bahwa tidak ada organisasi yang memiliki hubungan dengan “jaringan teroris” yang akan diizinkan untuk bergabung dengan proses politik.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini menyebut rencana itu “tawaran perdamaian yang berani kepada Taliban”, menambahkan bahwa rencana itu menawarkan “peluang unik untuk memecahkan kebuntuan dan menggerakkan negara itu ke depan”.

“Saya menggarisbawahi kemajuan, bukan kemunduran, karena ini adalah tawaran tanpa syarat untuk pembicaraan damai, tetapi itu tidak mutlak sebagai akibat dari pembicaraan perdamaian yang dapat dimulai,” katanya.

KTT pekan ini direncanakan sebagai platform bagi pemerintah Afghanistan untuk memperbarui komitmennya dalam mereformasi dan membahas kontribusi bantuan dalam upaya untuk mencapai stabilitas dan keamanan.

Konferensi itu diadakan ketika pemerintah Amerika Serikat mengadakan pembicaraan langsung dengan Taliban, kelompok bersenjata terbesar Afghanistan yang digulingkan setelah invasi pimpinan AS pada 2001.

Taliban menginginkan penarikan pasukan internasional sebagai prasyarat untuk pembicaraan.

Puluhan ribu orang tewas dalam perang yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade dan menelan biaya miliaran dolar.

Baca juga: 

Awal bulan ini, para pejabat Taliban mengadakan pembicaraan tiga hari dengan perwakilan khusus AS untuk Afghanistan, Zalmay Khalilzad, di Qatar, yang bertujuan untuk memperbarui proses perdamaian.

Pemerintah Afghanistan belum terlibat dalam pembicaraan ini.

Pekan lalu, lima anggota delegasi Taliban menuju ibu kota Rusia, Moskow, untuk menghadiri untuk pertama kalinya sebuah konferensi internasional guna membahas upaya perdamaian Afghanistan.

“Fase kedua (diskusi) harus diadakan di antara warga Afghanistan (sendiri) tentang bagaimana mewujudkan perdamaian dan membentuk pemerintahan di Afghanistan,” Sohail Shaheen, seorang juru bicara Taliban yang berbasis di Qatar, mengatakan kepada wartawan di Moskow.

Safiullah Taye, seorang kandidat PhD yang mempelajari alokasi bantuan dan penentuan prioritas di Afghanistan pasca-2002, mengatakan, “Taliban ingin bernegosiasi dengan AS, komunitas internasional atau negara-negara tetangga.”

Taye menambahkan bahwa pemerintah Afghanistan “tidak dapat menerima” persyaratan Taliban dan karena itu jika pembicaraan serius terjadi “akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai kesepakatan dan kemudian implementasi”.

Meskipun Taliban mengumumkan gencatan senjata selama Idul Fitri pada bulan Juni, Taliban sejauh ini mengabaikan panggilan Ghani untuk masuk ke perundingan damai dengan pemerintah. Taliban juga menolak panggilan kedua untuk gencatan senjata pada bulan Agustus.

MUI Dorong BUMN Bantu Ekonomi Pesantren

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong kepada para pengusaha swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membantu meningkatkan ekonomi pesantren.

Dengan demikian, pesantren diharapkan bisa menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia atau ekonomi keumatan.

Hal ini disampaikan Ketua Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Lukamanul Hakim mewakili Ketum MUI KH Ma’ruf Amin yang berhalangan hadir dalam acara penandatangan kerjasama antara PT Kimia Farma (Persero) Tbk dengan pimpinan 30 Pondok Pesantren.

“Jadi bagaimana sekarang ini para pengusaha atau BUMN ini juga harus mulai membantu program-program peningkatan ekonomi terutama di lingkungan pesantren-pesantren,” ujar Lumanul  lansir Republika.co.id usai memberikan sambutan dalam acara penandatangan kerjasama tersebut di West Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (28/11).

Dia menjelaskan, Kimia Farma sebagai salah satu BUMN ke depannya akan ikut meningkatkan meningkatkan perekonomian pesantren melalui kerjasama di bidang kesehatan. “Ini adalah penandatangan MoU antara pesantren dan Kimia Farma dalam rangka mendorong ekonomi kerakyatan atau ekonomi keumatan,” ucapnya.

Menurut dia, kerja sama antara BUMN dan pesantren tersebut merupakan perwujudan dari pemikiran KH Ma’ruf Amin sebagai Ketua Umum MUI yang menganggas tentang Arus Baru Ekonomi Indonesia. Karena, menurut dia, salah satu bentuk dari Arus Baru Ekonomi Indonesia itu adalah dilakukan melalui kemitraan.

“Jadi, bagaimana penguasaha yang besar, baik itu yang pemerintah atau nonpemerintah bekerja sama dengan masyarakat dalam rangka melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini adalah BUMN dengan pesantren,” katanya.

Saat ini pengusaha swasta dan BUMN  penting membangun kemitraan dengan pesantren untuk melakukan konversi dari sumber daya manusia menjadi sumber daya kapital. Dia berharap, kerja sama di bidang kesehatan tersebut bisa membantu pertumbuhan ekonomi dengan cepat. “Maka dengan kerja sama ini harapannya pesantren-pesantren ini ke depan juga menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia,” jelasnya.

Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk Honesti Basyir menjelaskan, pihaknya melakukan kerja sama tersebut lantaran melihat adanya banyak potensi yang bisa dikembangkan dengan pesantren. Apalagi, menurut dia, pesantren tidak hanya merupakan lembaga pendidikan kegamaan tapi juga mempunyai tanggung jawab sosial bagi masyarakat di sekitarnya.

“Nah kita lihat di pesantren ada beberapa potensi ekonomi yang bisa kita lakukan. Makanya dengan kerja sama ini ada dua hal sebenarnya yang kita coba inisiasi,” ucap Basyir.

Pertama, lanjut dia, yaitu Kimia Farma akan membantu memberikan layanan kesehatan untuk pesantren maupun untuk masyarakat sekitarnya. Menurut dia, pihaknya akan membantu membangun klinik kesehatan di setiap pesantren tersebut dengan biaya sekitar Rp 300 juta untuk per klinik.

Pembangunan klinik tersebut diharapkan ke depannya bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat pesantren. “Makanya kita nanti akan membangun klinik kesehatan di sana. Ini juga akan membantu tugas pemerintah nanti dalam jaminan kesehatan nasional,” kata Basyir.

Kedua, tambah dia, Kimia Farma juga akan memberikan bantuan untuk membangun ekonomi keumatan. Karena, menurut dia, sebenarnya banyak potensi yang ada di pesantren yang bisa dikembangkan. Namun, potensi tersebut banyak terkendala teknologi, pendanaan, dan juga masalah pemasaran produk.

Menurut dia, untuk membangun ekonomi keumatan tersebut pihaknya akan memberikan pelatihan kepada pesantren-pesantren tersebut untuk memanfaatkan lahan yang ada di pesantrennya, sehingga bisa menghasilkan produk obat-obatan yang berkualitas.

“Nah dengan kondisi inilah kita mencoba membantu mereka,” jelas Basyir.

sumber: republika.co.id