Berita Terkini

Sudan Umumkan Kondisi Darurat

Redaktur: Deddy Purwanto

KHARTOUM (Jurnalislam.com) – Negara Sungai Nil di Northeastern Sudan (Timur Laut Sudan) mengumumkan keadaan darurat di kota Atbara pada hari Rabu (19/12/2018) di tengah protes atas kenaikan harga.

“Komite keamanan negara mengadakan pertemuan tentang peristiwa itu dan mengumumkan keadaan darurat dan memberlakukan jam malam di kota Atbara sampai pemberitahuan lebih lanjut,” kata Ibrahim Mukhtar, juru bicara pemerintah negara bagian, kepada saluran televisi setempat, Ashorooq.

Dia menambahkan bahwa semua kelas di sekolah dasar dan sekolah menengah di kota itu akan ditangguhkan.

Keputusan itu muncul setelah demonstrasi diadakan atas kenaikan harga bahan pokok di Sudan, termasuk roti dan bahan bakar minyak.

Media setempat mengatakan ratusan mahasiswa dan pelajar sekolah menengah mendukung protes terhadap kebijakan pemerintah.

Baca juga: 

Markas lokal dari Partai Kongres Nasional (the National Congress Party-NCP) yang berkuasa juga dilaporkan dibakar, meskipun belum ada pernyataan resmi mengenai insiden tersebut sejauh ini.

Demonstrasi dilaporkan diadakan di kota timur Port Sudan, di mana polisi menggunakan gas air mata terhadap pengunjuk rasa.

Kota-kota di Kordofan Utara dan Omdurman juga menyaksikan demonstrasi atas situasi ekonomi negara itu.

“Setiap warga negara memiliki hak untuk mengekspresikan pendapatnya secara damai, tetapi apa yang terjadi di Atbara tidak konsisten dengan konsep kedamaian,” kata Ibrahim Al-Siddiq, juru bicara NCP.

Al-Siddiq mengatakan unjuk rasa di Atbara adalah “upaya untuk mengganggu keamanan dan stabilitas”, menambahkan “hak mengekspresi sikap dan pendapat dijamin oleh konstitusi, tetapi sabotase tidak dapat diterima.”

Muhammadiyah Kecam Tindakan Cina terhadap Etnis Uighur

JAKARTA (Jurnalislam.com)- Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Dr Haedar Nasir menegaskan bahwa apa yang dilakukan pemerintah Cina terhadap etnis Uighur di Xinjiang merupakan pelanggaran HAM.

Seharusnya, kata Haedar, pemerintah Cina melakukan pendekatan secara persuasif kepada muslim Uyghur tersebut.

“Maka Pemerintah Tiongkok telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan hak asasi manusia universal yang dijamin Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Jurnalislam.com.

“Apapun alasannya, Pemerintah Tiongkok tidak dibenarkan melakukan tindakan kekerasan bagi masyarakat yang lemah dan tidak berdosa yang semestinya dilindungi. Pemerintah Tiongkok, sebaiknya menggunakan pendekatan politik yang elegan dan berorientasi pada kesejahteraan terhadap mereka yang dianggap melakukan aksi separatisme,” imbuhnya.

Lebih lanjut Dr Haedar mengaku siap mendukung langkah pemerintahan dalam pembelaannya terhadap muslim Uyghur. Muhammadiyah juga akan terus berupaya memberikan bantuan kemanusiaan kepada muslim Uighur yang menjadi korban penindasan pemerintahan Cina.

“Muhammadiyah siap menggalang dukungan kemanusiaan dan material untuk perdamaian di Xinjiang, khususnya bagi masyarakat Uighur,” tandasnya.

Ia juga  mendesak pemerintah Indonesia untuk ikut melakukan protes keras kepada pemerintah Cina terkait penindasan yang dilakukan terhadap jutaan muslim Uighur.

 

Muhammadiyah Desak Pemerintah Ambil Langkah Diplomatik terhadap Cina

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)- Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Dr Haedar Nasir mendesak pemerintah Indonesia untuk ikut melakukan protes keras kepada pemerintah Cina terkait penindasan yang dilakukan terhadap jutaan muslim Uyghur.

 

“Agar Pemerintah Indonesia segera melakukan Iangkah-Iangkah diplomatik sesuai prinsip politik bebas dan aktif untuk menciptakan perdamaian dunia dan menegakkan hak asasi manusia di atas nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan,” katanya dalam pesan siar yang diterima Jurnalislam.com rabu, (19/12/2018).

 

Sebab menurut Dr Haedar apa yang dilakukan oleh pemerintahan Cina kepada muslim Uyghur sudah melanggar HAM, seharusnya, katanya, penerintah Cina melakukan pendekatan secara persuasif kepada muslim Uyghur tersebut.

 

“Maka Pemerintah Tiongkok telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan hak asasi manusia universal yang dijamin Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ujarnya.

 

“Apapun alasannya, Pemerintah Tiongkok tidak dibenarkan melakukan tindakan kekerasan bagi masyarakat yang lemah dan tidak berdosa yang semestinya dilindungi. Pemerintah Tiongkok, sebaiknya menggunakan pendekatan politik yang elegan dan berorientasi pada kesejahteraan terhadap mereka yang dianggap melakukan aksi separatisme,” imbuhnya.

 

Lebih lanjut Dr Haedar mengaku siap mendukung langkah pemerintahan dalam pembelaannya terhadap muslim Uyghur. Muhammadiyah juga akan terus berupaya memberikan bantuan kemanusiaan kepada muslim Uyghur yang menjadi korban penindasan pemerintahan Cina.

 

“Muhammadiyah siap menggalang dukungan kemanusiaan dan material untuk perdamaian di Xinjiang, khususnya bagi masyarakat Uyghur,” tandasnya.

Dinilai Membuahkan Hasil Positip, Begini Pembicaraan Langsung Taliban dengan AS

Redaktur: Deddy Purwanto

ABU DHABI (Jurnalislam.com) – Uni Emirat Arab mengatakan pembicaraan yang diselenggarakan antara AS dan Taliban membuahkan hasil “positif”.

“Rekonsiliasi pembicaraan” AS-Taliban membuahkan “hasil nyata yang positif bagi semua pihak yang berkepentingan”, kantor berita resmi WAM di UAE mengatakan pada hari Rabu (19/12/2018).

Putaran pembicaraan baru akan diadakan di Abu Dhabi “untuk menyelesaikan proses rekonsiliasi Afghanistan”, katanya tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Dua hari pertemuan di ibukota Emirat adalah upaya terbaru Washington untuk mengakhiri konflik 17 tahun Afghanistan, yang telah menghabiskan hampir $ 1 triliun sejak 2011 ketika AS memimpin invasi untuk menggulingkan pemerintah Taliban Afghanistan menyusul serangan 11 September.

Pemerintahan Presiden George W Bush pada waktu itu menuduh kelompok Afghanistan menyembunyikan Syeikh Usamah bin Laden, pemimpin al Qaeda.

Baca juga: 

Taliban, yang belum mengkonfirmasi pertemuan dengan para pejabat Afghanistan, mengatakan telah mengadakan “pembicaraan awal” dengan utusan AS.

Utusan AS Zalmay Khalilzad mengatakan dia mengadakan pertemuan “produktif” di UEA dengan Afghanistan dan mitra internasional “untuk mempromosikan dialog intra-Afghanistan untuk mengakhiri konflik”.

Khalilzad men-tweet bahwa dia bertemu dengan pejabat Pakistan pada hari Rabu untuk menjelaskan kepada mereka sebelum melakukan perjalanan untuk bertemu dengan para pemimpin Afghanistan di Kabul.

Dia mengatakan ingin melihat kesepakatan “roadmap” yang dicapai sebelum pemilihan presiden Afghanistan, yang dijadwalkan pada April.

Dalam terobosan lain, tiga perwakilan jaringan Haqqani – Hafiz Yahya, Saadullah Hamas dan Dr Faqeer – juga hadir dalam pembicaraan itu, The Associated Press mengutip sumber anonim Taliban.

Meskipun menjadi bagian dari Taliban, jaringan Haqqani memiliki komite militer sendiri. Pemimpinnya, Sirajuddin Haqqani, adalah wakil kepala Taliban. Keahlian mereka di medan perang membuat kehadirannya di pertemuan itu sangat penting karena kemungkinan tidak akan ada kesepakatan yang dapat ditegakkan tanpa dukungan mereka.

Para hadirin lainnya termasuk para pejabat dari Arab Saudi dan Pakistan, yang bersama dengan tuan rumah Emirat adalah satu-satunya negara lain yang mengakui kekuasaan Taliban selama pemerintahan lima tahunnya yang dimulai pada tahun 1996.

Taliban menolak untuk bertemu langsung dengan pemerintah Afghanistan, dan melihatnya sebagai boneka AS.

Imarah Islam Afghanistan ini menguasai hampir setengah dari Afghanistan dan lebih kuat dibandingkan di masa lalu sejak invasi tahun 2001.

“Kami menyerukan untuk mengakhiri invasi dan mereka bersikeras melakukan pertukaran tahanan,” kata seorang pejabat Taliban kepada kantor berita Reuters dari pembicaraan, menambahkan tidak ada diskusi tentang gencatan senjata.

Berkuda, Alternatif Liburan Berpahala yang Wajib Kamu Coba!

JURNALISLAM.COM – Liburan sekolah sudah didepan mata, bergembiralah anak-anak sekolah. Waktunya untuk rehat dari aktifitas rutin menuntut ilmu di bangku sekolah.

Biasanya, mereka mengharapkan aktifitas yang menyenangkan untuk mengisi liburan, seperti melancong ke rumah nenek di desa atau berlibur keluar kota dengan destinasi-destinasi yang indah.

Rupanya, ada alternatif yang tidak kalah menyenangkan untuk mengisi liburan. Aktifitas yang tidak hanya membawa kesenangan, melainkan juga dapat membentuk karakter yang kuat serta mendatangkan pahala. Kok bisa? Karena alternatif ini merupakan salah satu olahraga yang dianjurkan dan disenangi oleh Nabi Saw.

“Tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Rasulullah selepas wanita selain kuda” (HR. An Nasa’i).

Apalagi kalau bukan aktifitas berkuda. Berkuda menjadi trend akhir-akhir ini, menjadi atlet equestrian pun sedang diidam-idamkan oleh banyak kaula muda masa kini.

Pantaslah jika Nabi menganjurkan orangtua agar mengajarkan anak-anaknya berkuda. Sebab, besarnya manfaat berkuda bagi anak-anak terutama dalam pembentukan karakternya.

Olahraga berkuda

Menurut Direktur JN Stude, Rahmat Nasir seperti yang dilansir liputan6.com, berkuda dapat membangun keberanian, mental, keseimbangan, dan membuat anak jadi mandiri.

Aktifitas berkuda ini ada dibeberapa tempat rekreasi, seperti di Prambanan Jogja, Tawangmangu Jawa Tengah, Bromo Jawa Timur dan lainnya. Namun aktifitas berkuda yang ditawarkan oleh tempat rekreasi ini sebatas ngojeg kuda alias hanya menunggang kuda beberapa putaran ditemani oleh joki.

Rupanya ada yang lebih menarik jika mencoba berkuda di sebuah stable, sebutan tempat untuk latihan berkuda. Ditempat ini, bukan sekadar menunggang kuda atau ngojeg kuda, melainkan juga berlatih menunggang kuda dengan dibimbing oleh pelatih profesional.

Bahkan, bagi yang sudah bisa menunggang kuda, biasanya stable menawarkan paket tracking yaitu berkuda mengelilingi perkampungan di sekitar stable, menarik bukan?

Stable-stable pun sudah banyak tersedia di daerah-daerah Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatra, dan Kalimantan.

Khususnya diwaktu liburan, beberapa stable pun biasanya menawarkan paket liburan.

Seperti yang dilakukan oleh salah satu stable di Klaten, Jawa Tengah. Aditya Kurniawan seorang Milenial pemilik stable di Klaten ini menawarkan konsep paket liburan Mahir Berkuda dalam satu pekan dengan harga khusus, hampir setengah dari harga normal.

“Untuk menunjang liburan yang bermanfaat bagi anak sekolah, pondok, kuliahan, dan bagi keluarga yang ingin merasakan liburan yang berbeda,” ungkap Adit saat diwawancarai oleh jurnalislam.com, Rabu (19/12/2018).

Menurut Adit, program berkuda ini dapat diikuti oleh berbagai kalangan dan usia.

Olahraga berkuda dapat menjadi alternatif liburan

Tujuan lain dari kelas berkuda liburan ini untuk membantu para orangtua mengalihkan anak-anaknya dari gadget kepada aktifitas sunnah Rasul yang dimuliakan.

“Begitu besar manfaat berkuda, seperti melatih ketenangan, leadership dan kasih sayang. Pilihan yang sangat bijak jika berkuda menjadi pilihan untuk mengisi liburan,” tandas Adit.

Menyoal Poligami, MUI Imbau Politisi Tak Pakai Isu SARA

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid angkat bicara terkait isu poligami yang beberapa waktu lalu sempat ramai menjadi pembicaraan publik.

Menurutnya, isu poligami tidak dapat dipungkiri bersentuhan dengan syariat agama Islam.

“Isu poligami misalnya, meskipun hal itu merupakan fenomena sosial tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa masalah tersebut bersentuhan dengan keyakinan dan syariat agama Islam,” katanya kepada Jurnalislam.com, Rabu (19/12/2018).

Pria asal Jepara, Jawa Tengah ini menjelaskan, ketika isu poligami itu terus di eksploitasi untuk kepentingan politik maka dipastikan akan menimbulkan ketersinggungan dan melukai perasaan umat Islam.

Zainut Tauhid

“Tersinggung karena umat meyakini bahwa poligami itu adalah salah satu syariat yang terdapat di dalam ajaran Islam,” ungkapnya.

Oleh karena itu, MUI mengajak semua pihak khususnya para elite politik untuk menghindari politik fitnah, kampanye berbau SARA dan ujaran kebencian.

“Karena bisa merusak peradaban, menghambat konsolidasi demokrasi dan menghancurkan sendi-sendi kebhinnekaan dan kerukunan bangsa,” ungkapnya.

Tak hanya itu, MUI juga meminta penyelenggara pemilu bertindak tegas terhadap para kontestan pemilu yang memakai isu SARA dalam kampanyenya.

“Kepada KPU dan Bawaslu diminta untuk bertindak tegas kepada para peserta pemilu yang melakukan politik SARA sehingga pemilu berjalan dengan damai, bersih dan dan aman,” tandasnya.

Tahun Politik dan Keberpihakan Umat

Oleh: Hamzah Baya, Ketua Mimbar Dakwah Indonesia

يٰأَيُّهَاالَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, jadi pemimpinmu (teman setiamu) yaitu di antara orang-orang yang diberi Kitab sebelummu dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertaqwalah kepada Allah, jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman.” (Q.S Al Maidah: 57)

JURNALISLAM.COM – Tahun politik seperti saat ini menjadi tahun yang penuh dengan kegaduhan, kecemasan, dan terkadang menjadi ajang konflik diantara kedua belah pihak. Meskipun pada beberapa hari ataupun waktu yang lalu rasa persaudaraan itu masih ada.

Berbicara politik dan persaudaraan, rasanya penting untuk membahas dan meninjau dari sisi syariat. Maklum, terkadang jika sudah berdiskusi ‘panas’ kerap kali melupakan sisi tersebut.

Dimulai dari fenomena banyak sekali bermunculan di kancah pergerakan Islam kelompok, organisasi, dan partai-partai yang mengklaim bahwa mereka berada diatas kebenaran, kemenangan dan pembebasan akan tercapai melalui tangan mereka, bukan lewat tangan seorangpun diluar mereka.

Dan sungguh, ini bukanlah jalan dan prinsip yang di tempuh oleh salafus sholeh (pendahulu yang benar) dan tidak menjadi manhaj nubuwwah (ajaran kenabian).

Realitas tersebut menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan umat, persepsi, dan sikap mereka menjadi kacau sehingga menimbulkan permusuhan diantara pergerakan Islam.

Hamzah Baya

Belum lagi, tercerai-berainya sikap wala’ (loyal) kecintaan kasih sayang dan percaya kepada saudaranya sesama muslim, dan mereka saling memperdalam jurang perbedaan, pertikaian dan perpecahan yang seharusnya bersaudara dan saling cinta-mencintai karena Allah.

Perpecahan itu menyulut kedengkian, kemarahan, dan kebencian didalam hati mereka. Hampir saja tidak ditemukan dua orang yang bertemu kecuali dalam diri salah seorang diantaranya tersimpan rasa tidak senang dengan orang lain disebabkan oleh hawa nafsu, partai, kelompok-kelompoknya serta loyalitas batil dan saling bertentangan yang di paksakan kepada para pengikutnya.

Akibatnya, banyak keraguan dan kebimbangan pada diri seseorang antara yang haq (benar) dan batil (salah). Sehingga membuat mereka lebih suka hidup menyepi dan mengucilkan diri tanpa mau membedakan antara jamaah yang pantas menerima dukungan dan penghargaan dengan jamaah yang pantas menerima permusuhan.

Karena mereka meragukan kesungguhan dan keikhlasan semua jamaah-jamaah yang muncul di kancah perjuangan Islam.

Seorang muslim harus mengetahui kebenaran dan ahlinya, sehingga dia bersegera menolong dan memperbanyak jumlah serta bergabung dalam barisan mereka.

Begitu juga kewajibanya adalah mengetahui kebatilan dan ahlinya, sehingga dia meninggalkanya dan memusuhinya serta menjauhi mereka sesuai dengan kadar kedekatan atau jauhnya mereka dari sifat-sifat kelompok yang ditolong Allah. Rasulullah bersabda:

لا تزال طاءفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يءتي امر الله وهم على كذلك

“Akan senantiasa ada diantara umatku sekelompok orang yang tampil membela kebenaran, tidak membahayakan mereka orang yang menelantarkan (tidak menolong) mereka sehingga datang ketetapan Allah, sedang mereka tetap dalam keadaan demikian”. (H.R Muslim)

Semoga Allah membimbing kita untuk mengikuti para ulama yang berada dalam kelompok yang ditolong Allah sebagaimana petunjuk dari Alquran, Assunnah, mengikuti atsar, dan pemahaman As Salafus Sholih (golongan benar pendahulu) Aamiin.

Sumber: kitab shifatu thoifah manshuroh, syaikh Abdul Mun’im Musthafa Halima “Abu Basheer”

Pembentukan Komisi Revisi Konstitusi Suriah Memasuki Fase Kunci

Redaktur: Deddy Purwanto

ANKARA (Jurnalislam.com) – Pembentukan komisi untuk merevisi konstitusi Suriah telah mencapai tahap penting, kata menteri luar negeri Turki pada hari Selasa (18/12/2018) setelah pertemuan membahas Suriah di Jenewa.

“Tidak ada masalah mengenai daftar rezim [Suriah] dan oposisi untuk komisi konstitusi,” kata Mevlut Cavusoglu kepada wartawan setelah pertemuan trilateral antara menteri luar negeri negara penjamin – Iran, Rusia dan Turki – dan Utusan Khusus PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura, di kantor PBB.

Dia mengatakan bahwa negara penjamin proses Astana dan PBB bekerja sama atas nama-nama yang disarankan oleh masyarakat sipil untuk komisi.

Cavusoglu menambahkan bahwa mereka juga membahas aturan prosedural komisi, dan mereka hampir mencapai kesimpulan.

Dia mengatakan ketiga negara akan meningkatkan upaya mereka untuk melihat komisi dibentuk “sesegera mungkin”.

“Kami meramalkan pertemuan pertama komisi ini pada bulan pertama tahun depan,” katanya.

Dia menambahkan: “Pertemuan hari ini adalah tanda betapa pentingnya proses Astana dan Sochi untuk solusi politik di Suriah dan telah mulai membuahkan hasil yang nyata.”

Turki akan terus berkontribusi pada proses itu sebagai aktor penting, katanya.

Baca juga: 

Dalam deklarasi terakhir, para menteri “menegaskan kembali komitmen kuat mereka terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan dan integritas teritorial” Suriah dan meminta semua pihak untuk menghormati prinsip-prinsip tersebut.

Selama konferensi perdamaian Suriah Januari ini di Sochi, Rusia, para peserta sepakat tentang pembentukan komisi untuk mengembangkan rekomendasi mengamandemen konstitusi Suriah.

Jumat lalu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan bahwa Rusia, Turki dan Iran akan menyajikan daftar kandidat untuk komisi ke PBB.

Suriah telah dikunci dalam perang global yang ganas sejak awal 2011, ketika rezim Syiah Nushairiyah Bashar al-Assad menindak keras para pengunjuk rasa dengan keganasan militer yang tidak terduga.

Sejak itu, ratusan ribu orang telah tewas dan lebih dari 10 juta lainnya mengungsi, menurut pejabat PBB.

Mengejutkan Ribuan Pejuang Asing Gabung ke Taliban

Redaktur: Deddy Purwanto

QATAR (Jurnalislam.com) – Dalam pengakuan yang mengejutkan, seorang pemimpin senior Taliban Afghanistan mengatakan kepada NBC News bahwa “ribuan” pejuang asing saat ini bergabung dalam kelompok Taliban di Afghanistan, Long War Journal , Selasa (18/12/2018) mengatakan, selama delapan tahun terakhir telah mempertahankan pendapatnya bahwa perkiraan militer dan intelijen AS yang menyebutkan bahwa pasukan al Qaeda di Afghanistan berjumlah antara 50 hingga 100 (kemudian dimodifikasi menjadi 200) sangatlah rendah.

Pemimpin Taliban, yang belum disebutkan namanya, mengakui hal ini kepada NBC News ketika kelompok itu melakukan negosiasi dengan AS di Qatar. Laporan itu berisi:

Seorang komandan senior Taliban Afghanistan yang juga anggota dewan pimpinan kelompok itu mengatakan kepada NBC News bahwa ada sekitar 2.000 hingga 3.000 pejuang non-Afghanistan di tengah-tengah mereka, sebagian besar dari Cina, Tajikistan, Uzbekistan, Chechnya, Tunisia, Yaman, Arab Saudi dan Irak.

“Kami adalah Muslim dan menurut agama kami … kami harus menyediakan tempat tinggal bagi seseorang jika dia memiliki masalah,” kata komandan, yang baru-baru ini menghadiri tiga hari pembicaraan dengan Khalilzad di Qatar. “Semua militan asing akan diizinkan mengangkat senjata dan menggunakan tanah ini untuk melawan negara mana pun di dunia.”

Ribuan orang Pakistan juga diduga bertempur sebagai anggota Taliban.

Baca juga: 

Pemimpin Taliban merasakan desakan untuk mengakui bahwa ribuan pejuang asing berjuang bersama kelompoknya (kebanyakan tanpa keraguan adalah anggota al Qaeda, perhatikan bagaimana komandan Taliban menyebut mereka sebagai “militan asing”). Mungkin dia semakin berani karena pemerintah AS putus asa untuk bernegosiasi dengan Taliban, dan tidak peduli bahwa komentarnya akan membuat para pejabat AS mempertimbangkan kembali hubungan Taliban dengan al-Qaeda.

Tanpa menghiraukan alasannya, pengakuan itu lebih lanjut memvalidasi delapan tahun penelitian oleh Long War Journal  FDD, yang menolak gagasan tidak masuk akal bahwa Al Qaeda dikalahkan di Afghanistan dan Taliban telah menjauhkan diri dari kelompok tersebut. Antara 2010 dan 2015, LWJ melawan penilaian militer dan intelijen AS yang tidak berubah dari 50 hingga 100 anggota al Qaeda di Afghanistan. Menggunakan siaran pers militer AS sendiri dalam operasi melawan Al Qaeda, dan pernyataan operasi Al Qaeda sendiri di Afghanistan, jelas bahwa jejak kelompok itu jauh lebih besar daripada 50 hingga 100 pejuang. Kenyataan bahwa perkiraan ini tetap sama selama enam tahun berturut-turut juga mengatakan bahwa keterangan intelijen mengenai kekuatan al Qaeda di Afghanistan sedang disamarkan, mungkin karena alasan politik, terutama untuk membenarkan penarikan pasukan AS dari Afghanistan.

Perkiraan 50 hingga 100 yang tidak masuk akal benar-benar terbantahkan pada Oktober 2015, ketika militer AS menyerbu dua kamp Al Qaeda di Shorabak, Kandahar. Setelah mengakui perkiraan 50 hingga 100 tidak benar, para pemimpin militer AS dengan tertawa meningkatkan perkiraan kekuatan Al Qaeda menjadi sekitar 200 pejuang.

Sekarang, seorang pemimpin Taliban mengatakan ribuan pejuang asing beroperasi di sampingnya. Akankah komunitas militer dan intelijen AS menaikkan perkiraannya? Sangat diragukan, karena pemerintah AS sangat ingin menarik diri, dan fakta bahwa ada ribuan pejuang al-Qaeda yang berjuang bersama Taliban akan membuat sulit untuk bernegosiasi dengan kelompok yang menjadi tuan rumah bagi Al-Qaeda ketika AS diserang pada 9/11.

Pengamat : Ketergantungan kepada Cina Sebabkan Indonesia Diam soal Uighur

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketergantungan ekonomi dan investasi Indonesia terhadap Cina dianggap menjadi salah satu alasan pemerintah tak bisa berbuat banyak untuk menekan Beijing soal dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap suku muslim Uighur di Xinjiang.

“Ketergantungan ekonomi yang tinggi atas China di bidang perdagangan dan investasi, dalam konteks bilateral dan CAFTA, memaksa RI berpikir amat panjang dan mendalam sebelum membuat sebuah kebijakan atas praktik pelanggaran HAM yang terjadi di Xinjiang,” ucap pengamat politik internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, lansir CNNIndonesia.com, Selasa (18/12).

Selain ketergantungan ekonomi, Indonesia juga telah menyepakati perjanjian kemitraan komperhensif strategis bersama China pada 2008 lalu.

Menurut Teuku, perjanjian itu mensyaratkan hubungan bilateral di berbagai bidang harus terpelihara dan tidak boleh terganggu akibat peristiwa baru di masa depan yang mengganjal kedua negara, termasuk kasus dugaan pelanggaran HAM ini.

Etnis Uighur kembali menjadi sorotan dunia internasional setelah pemerintah China dikabarkan menahan satu juta suku minoritas tersebut di kamp penahanan indoktrinasi. Para etnis Uighur itu dilaporkan dipaksa mencintai ideologi komunis.

Berdasarkan kesaksian mereka, otoritas China terus melakukan penahanan massal sewenang-wenang terhadap Uighur dan minoritas Muslim lain di Xinjiang sejak 2014 lalu.

sumber: cnnindonesia.com