JAKARTA (Jurnalislam.com)- Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Dr Haedar Nasir menegaskan bahwa apa yang dilakukan pemerintah Cina terhadap etnis Uighur di Xinjiang merupakan pelanggaran HAM.
Seharusnya, kata Haedar, pemerintah Cina melakukan pendekatan secara persuasif kepada muslim Uyghur tersebut.
“Maka Pemerintah Tiongkok telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan hak asasi manusia universal yang dijamin Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Jurnalislam.com.
“Apapun alasannya, Pemerintah Tiongkok tidak dibenarkan melakukan tindakan kekerasan bagi masyarakat yang lemah dan tidak berdosa yang semestinya dilindungi. Pemerintah Tiongkok, sebaiknya menggunakan pendekatan politik yang elegan dan berorientasi pada kesejahteraan terhadap mereka yang dianggap melakukan aksi separatisme,” imbuhnya.
Lebih lanjut Dr Haedar mengaku siap mendukung langkah pemerintahan dalam pembelaannya terhadap muslim Uyghur. Muhammadiyah juga akan terus berupaya memberikan bantuan kemanusiaan kepada muslim Uighur yang menjadi korban penindasan pemerintahan Cina.
“Muhammadiyah siap menggalang dukungan kemanusiaan dan material untuk perdamaian di Xinjiang, khususnya bagi masyarakat Uighur,” tandasnya.
Ia juga mendesak pemerintah Indonesia untuk ikut melakukan protes keras kepada pemerintah Cina terkait penindasan yang dilakukan terhadap jutaan muslim Uighur.
Sudah lewat waktu, dari pada tidak. Deplomatis yang hendak kita peran tukan? Wong sekarang sudah normal
Pemerintah sepertinya adem ayem saja. Takut tidak diberi pinjaman lagi.