Berita Terkini

Sinergi dengan BMH, Remaja Jakarta Salurkan bantuan untuk Palu

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Bertempat di Masjid Jakarta Garden City (JGC) Jakarta Utara, kumpulan Remaja Jakarta Peduli yang masih berstatus Sekolah Menengah Atas (SMA) turut membantu meringankan beban saudara kita pasca gempa dan tsunami di Palu-Donggala, Sulawesi.

Donasi yang terkumpul tersebut diamanahkan kepada Lembaga Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (Laznas BMH) Pusat, Senin, (17/12/2018).

Koordinator Komunitas Remaja Jakarta Peduli, Nadya Hairulnisa mengatakan, bilamana kumpulan yang digandrungi ini baru berdiri saat terjadi bencana di Palu-Donggala, “Kita baru berdiri, namun alhamdulillah bisa berjalan lancar dan komunitas ini akan terus berlanjut untuk program sosial,” jelas siswi SMAN 115 Jakarta.

Sudah 2 kali, lanjut Nadya, kita sinergi dan menyalurkan bantuan kepada BMH, “Harapannya BMH semoga berkenan menerima apa yang kami salurkan kepada warga yang membutuhkan, insya Alloh BMH terpercaya dan kami terus bekerja sama” ungkapnya.

Penyaluran ini diterima langsung oleh perwakilan BMH, Andre Rahmat, “Terimakasih banyak atas kepercayaan dan akan segera kami salurkan untuk kebutuhan warga Palu-Donggala” ucapnya.

Dinilai Janggal, ISAC Minta DPR Bentuk TPF Kasus Kematian Napiter

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

SOLO (Jurnalislam.com) – Menanggapi kematian narapidana terorisme (napiter) Lapas Nusakambangan, Wawan Prasetyawan (26), Sekjen The Islamic Study and Action Center (ISAC), Endro Sudarsono meminta sejumlah pihak untuk terlibat aktif mengusut tuntas kasus tersebut.

Endro meyakini ada kejanggalan dalam kematian napiter di Lapas Nusakambangan. Pasalnya, Wawan adalah napiter kelima yang meninggal dunia di Lapas Nusakambangan.

Sebelumnya, Muhammad Basri meninggal dunia pada 7 Juli 2018, Irsyad alias Ican 12 Agustus 2018, Winduro 22 September 2018 dan Agus Tri Mulyono pada 12 Oktober 2018. Semuanya adalah napiter yang dipindahkan dari Mako Brimob pasca kerusuhan di ruang tahanan Mako Brimob pada 8 mei 2018 lalu.

ISAC meminta DPR RI dan Komnas HAM untuk membentuk tim pencari fakta atas banyaknya kasus kematian napiter di Lapas Nusakambangan.

“Meminta DPR RI, Komnas HAM untuk membuat tim pencari fakta atas kematian beberapa tahanan teroris di Nusa Kambangan” katanya kepada Jurnalislam.com, Senin (17/12/2018).

Lebih lanjut, Endro juga meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly serta Kalapas Nusa Kumbangan untuk mengundurkan diri terkait adanya kejanggalan atas kematian para napiter yang berada di Lapas Nusakambangan tersebut.

“Meminta Menkumham serta Kalapas Nusa Kambangan untuk mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral,” ujarnya.

Selain itu, ISAC meminta PP Muhammadiyah untuk melakukan pendampingan hukum kepada keluarga Wawan sebagaimana yang pernah terjadi pada kasus Siyono pada 2016 silam.

“Kepada PP Muhammadiyah untuk ikut nendampingi keluarga untuk mengadvokasi, menginvestigasi atas penyebab kematian wawan prasetyawan, jika perlu lakukan otopsi ulang,” ujarnya.

Wawan Prasetyawan (26) warga dukuh Yopaklo, Desa Troketon, Pedan Klaten menjadi narapidana terorisme (napiter) kelima yang meninggal dunia di Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Jenazah Wawan Prasetyawan

Wawan adalah salah satu dari 155 napiter yang dipindahkan dari Mako Brimob ke Nusakambangan pasca kerusuhan yang terjadi di Mako Brimob pada 8 mei 2018 yang lalu. Kerusuhan tersebut menewaskan 4 anggota Densus 88 dan satu anggota kepolisian itu.

Wawan yang menghuni lapas 1 Batu Nusakambangan itu meninggal dunia pada Ahad (16/12/2018) di Rumah Sakit Cilacap pukul 20.00 WIB diduga akibat sakit paru-paru basah. Jenazah Wawan tiba Senin (17/12/2018) pagi di rumah duka dan dimakamkan di pukul 11.00 WIB di Makam Yapak Kembang, Trekotan, Pedan, Jawa Tengah.

Taliban: AS Telah Kalah di Medan Perang dan Dipermalukan dalam Perundingan

Redaktur: Deddy Purwanto

AFGHANISTAN (Jurnalislam.com) – Taliban merilis pernyataan singkat menegaskan bahwa perwakilan dari “kantor politiknya” bertemu dengan delegasi Amerika pada Senin (17/12/2018), lansir The Long War Journal.

Pertemuan tatap muka akan berlangsung di Uni Emirat Arab (UEA). Dan menurut Taliban, “perwakilan dari Arab Saudi, Pakistan dan [juga] Uni Emirat Arab juga akan menghadiri pertemuan.”

Pernyataan Taliban secara khusus tidak menyebutkan pemerintah Afghanistan. Para jihadis telah secara terbuka menolak setiap pembicaraan dengan pemerintah Presiden Ghani, dan berulang kali menggambarkannya mereka sebagai “boneka AS” dan tidak sah.

Taliban memaparkan, dengan mengatakan “delegasi Imarah Islam mempresentasikan sikap keagamaan dan nasionalnya di Konferensi Moskow yang telah menghapus keraguan berbagai negara dan lebih menjelaskan bahwa hanya Imarah Islam yang saat ini benar-benar mewakili rakyat Afganistan, bahwa Imarah Islam memang telah berhasil memperoleh dukungan publik dan berjuang untuk membela hak-hak rakyat Afghanistan dan kedaulatan negara – perjuangan tersebut adalah hak asasi manusia dan hukum dari negara mana pun yang tidak boleh dirampas.”

Taliban mengatakan bahwa “di medan militer Imarah Islam telah mengalahkan musuh penjajahan di satu sisi, dan di sisi lain juga memaksa musuh yang lelah menjadi malu di bidang politik.” Artinya, menurut Taliban, AS dan Barat telah dipermalukan dalam negosiasi (perundingan).

Sebagian besar sisa pernyataan Taliban pada konferensi Moskow adalah dalam nada yang sama, menegaskan kemampuannya di media, sambil meruntuhkan AS dan Barat (“kekuatan imperialistik”), serta pemerintah Afghanistan.

Baca juga: 

Dalam sebuah pernyataan terpisah pada 28 November, Taliban berkomentar di sebuah konferensi di Jenewa yang juga dihadiri oleh Ashraf Ghani bersama dengan timnya. Taliban mengatakan “Imarah Islam, sebagai wakil dari negara Mujahid Afghanistan yang gagah berani dan sebagai sebuah entitas yang berdaulat, berjuang dan bernegosiasi dengan penjajah Amerika untuk keberhasilan Jihad ”- dengan kata lain, agar AS dan sekutu asingnya mundur dari Afghanistan. Selain itu, berbicara dengan “entitas yang tanpa daya dan tunduk dengan negara asing adalah buang-buang waktu,”  – maksudnya adalah pemerintah Afghanistan.

Masih harus dilihat apakah Zalmay Khalilzad, yang memimpin delegasi Amerika, dapat benar-benar mempertemukan Taliban dan pemerintah Afghanistan untuk duduk di meja yang sama – atau apakah AS akan melanjutkan tanpa pembicaraan itu.

Sedikitnya satu pejabat Amerika mengklaim mereka tidak benar-benar bernegosiasi dengan Taliban. “Kami tidak terlibat dalam pembicaraan damai dengan Taliban,” John R. Bass, Duta Besar AS di Afghanistan, mengatakan awal bulan ini, menurut TOLOnews. “Kami tidak bernegosiasi atas nama rakyat Afghanistan, kami tidak bernegosiasi atas nama pemerintah Afghanistan, kami tidak dalam masa negosiasi.”

Pembicaraan sebelumnya telah diadakan di Qatar, negara yang telah menawarkan lingkungan penggalangan dana yang permisif untuk Taliban dan al Qaeda. Namun Uni Emirat Arab, rival geopolitik Qatar, juga telah memungkinkan kebebasan bergerak bagi Taliban. Sesaat sebelum gugur  dalam serangan pesawat tak berawak AS di Pakistan pada Mei 2016, Amir Taliban, Syaikh Mullah Mansour, mengunjungi Dubai. Perjalanannya, yang pertama kali dilaporkan oleh Washington Post, adalah untuk “belanja dan penggalangan dana.”

Tokoh-tokoh Taliban lainnya diketahui juga melakukan perjalanan ke UAE untuk penggalangan dana.

SD Muhhammadiyah 1 Solo Gelar Pengimbasan ke 13 Sekolah

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

SOLO (Jurnalislam.com) – SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta gelar pengimbasan workshop pelaksanaan kurikulum 2013, pengembangan sekolah, dan praktik baik manajemen sekolah kepada 13 sekolah negeri dan swasta di Kota Solo yang bertempat di Aula lantai satu, selama dua hari, Senin sampai Selasa, (17-18/12/2018).

Hal tersebut dikarenakan SD Muh 1 sebagai Sekolah Dasar Swasta Rujukan (SDSR) versi Kemendikbud RI dengan motto Sekolah Pendidikan Karakter Berbasis TIK dan Budaya.

Kepala SD Muh 1 Sri Sayekti mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi tentang Kurikulum 2013, Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), literasi sekolah, manajemen sekolah, literasi TIK dan pembelajaran tematik di sekolah-sekolah imbas.

”Kami kemas kegiatan ini, model workshop dan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan mengundang narsum Dra. Rita Nurbaya, M.Pd Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Surakarta serta diperkuat pengawas plus tim SD Muh 1” ungkapnya, Senin (17/12/2018).

Tiga Belas sekolah tersebut, yaitu SDN Ketelan No. 12, SDN Bromantakan 56, SDN Kestalan, SDN Tumenggungan, SDN Yosodipura 104, SD Krsiten Triwindu, SDM 13 Makam Bergola, SDM 18 Sangkrah, SDM 5 Kadipiro, SDM 20 Sidorejo, SDM 21 Baluwarti, dan SD Muhammadiyah 1 Ketelan.

Salah satu nara sumber, Pengawas SD Drs. Mulyanto, M.Pd mengatakan, berdasarkan laporan Programme for Internasional Student Assessment (PISA) tahun 2015 literasi siswa Indonesia peringkat 62 dari 70 negara. Hal ini menandakan rendahnya minat baca siswa Indonesia.

”Tingginya tingkat literasi menandakan siswa sudah mampu mengakses, memahami, dan menggunakan informasi secara cerdas sehingga kelak menjadi generasi terbaik penerus bangsa,” katanya.

Salah seorang peserta Imam Priyanto, mengatakan bahwa dia sangat apresiatif terhadap kegiatan ini.

”Saya banyak mendapatkan informasi Kebijakan PPK dan GLN, Penerapan Literasi dalam Pembelajaran Jenjang SD di hari pertama, penguatan secara personal dan spesifik dalam pelaksanaannya memberikan solusi kontekstual dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaanya. Berharap pengimbasan ini terus berlanjut sampai semua sekolah bisa melaksanakan program petik praktik baik ini,” katanya.

Sementara itu, di tambahkan wakil kepala sekolah bidang Humas Jatmiko, Sekolah Dasar Rujukan Berbasis Sekolah Swasta melalui surat nomor 1634/D2/TU/2018 tertanggal 12 September 2018 oleh Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Ditjen Dikdasmen, Kemendikbud, Sekolah Model Pembelajaran Inovatif Berbasis Teknologi Informasi dengan mengambil sumber dari rumah belajar Pustekkom. juga menggunakan Kurikulum International dari Cambridge University untuk Pembelajaran bahasa Inggris.

“Kegiatan pembiasaan seperti membaca 15 menit sebelum pembelajaran, menata lingkungan kaya literasi sudah kami laksankan, sehingga guru harus mampu memahami karakter siswa satu sama lain dan seorang guru harus bisa mengolah komunikasi agar anak didiknya memiliki 4C, yaitu, critical thinking, communication skill, creativity and innovation, serta collaboration,” ujar Jatmiko

Taliban Adakan Negosiasi Perang dengan AS Langsung Tanpa Pemerintah Afghanistan

Redaktur: Deddy Purwanto

AFGHANISTAN (Jurnalislam.com) – Taliban mengadakan pertemuan hari Senin (17/12/2018) dengan para pejabat Amerika dalam upaya terakhir untuk mengakhiri negosiasi perang 17 tahun di Afghanistan.

Pertemuan itu diadakan di Uni Emirat Arab dan melibatkan perwakilan Arab Saudi, Pakistan, dan Emirat, kata juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid dalam sebuah pernyataan di Twitter.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan pertemuan di Abu Dhabi adalah bagian dari upaya untuk mempromosikan dialog intra-Afghanistan untuk mengakhiri konflik di Afghanistan.

“Kami telah lama mengatakan bahwa perang di Afghanistan hanya akan berakhir ketika orang Afghanistan duduk bersama dengan rasa saling menghormati dan penerimaan untuk membahas peta jalan politik untuk masa depan mereka,” kata juru bicara itu.

Taliban merilis pernyataan singkat Ahad (16/12/2018)menegaskan bahwa perwakilan dari “kantor politiknya” dan bertemu dengan delegasi Amerika pada Senin (17/12/2018), lansir The Long War Jaournal.

Pertemuan tatap muka akan berlangsung di Uni Emirat Arab (UEA). Dan menurut Taliban, “perwakilan dari Arab Saudi, Pakistan dan [juga] Uni Emirat Arab juga akan menghadiri pertemuan.”

Pernyataan Taliban secara khusus tidak menyebutkan pemerintah Afghanistan. Para jihadis telah secara terbuka menolak setiap pembicaraan dengan pemerintah Presiden Ghani, dan berulang kali menggambarkannya mereka sebagai “boneka AS” dan tidak sah.

Baca juga: 

Menurut Voice of America (VOA), pertemuan di UAE diperantarai oleh Pakistan, setelah Presiden Donald Trump meminta bantuan Pakistan dalam memulai pembicaraan. Mengutip para pejabat Pakistan, VOA menambahkan bahwa pembicaraan sebelumnya di Qatar terhenti karena Taliban bersikeras atas “tanggal atau jangka waktu” penarikan pasukan AS dan NATO sebelum berpartisipasi dalam proses perdamaian dengan musuh Afghanistan. Jadwal seperti itu akan menjadi konsesi besar hanya untuk memulai negosiasi.

Pemerintahan Trump telah berusaha untuk menekan Pakistan agar mengakhiri dukungannya bagi Taliban dan kelompok-kelompok jihadis lainnya. AS menahan jutaan dolar dalam bentuk bantuan militer, tetapi ini tidak mengubah perilaku Pakistan. Departemen Luar Negeri menegaskan awal tahun ini bahwa Pakistan terus menyediakan tempat yang aman bagi para pemimpin senior Taliban, termasuk Haqqani yang terkait dengan al Qaeda.

Taliban telah menggunakan diplomasi untuk melemahkan legitimasi pemerintah Afghanistan, sambil meningkatkan kredibilitas internasionalnya sendiri,

Pembicaraan pemerintahan Obama dengan Taliban semakin memperkeruh hubungan antara AS dan Presiden Hamid Karzai. AS setuju untuk mengizinkan Taliban membuka “kantor politik” di Doha dengan pemahaman bahwa kelompok pemberontak tidak akan menyebut dirinya sebagai “Imarah Islam Afghanistan” – nama Taliban sebelum pimpinan AS invasi pada Oktober 2001. Hal pertama yang dilakukan Taliban saat membuka kantornya pada pertengahan 2013 adalah membentangkan spanduk dengan kata “Imarah Islam Afghanistan” di atasnya. Ini membuat pemerintah Karzai tersinggung, karena menyiratkan bahwa Imarah Islam Taliban adalah penguasa sah Afghanistan.

Taliban terus menekan titik ini. Taliban tidak hanya terus-menerus menyebut dirinya sebagai “Imarah Islam Afghanistan,” namun mereka juga berpendapat bahwa hanya pemerintahnya yang tegas dan berbasis syariah yang merupakan perwakilan sah dari rakyat Afghanistan.

Misalnya, Taliban merilis sebuah pernyataan pada 16 November tentang sebuah konferensi di Moskow. Taliban hadir; pemerintah Afghanistan tidak. Pernyataan itu berjudul, “Diplomasi Efektif Imarah Islam (The Islamic Emirate’s Effective Diplomacy).” Dari perspektif para jihadis, acara yang diselenggarakan oleh Rusia adalah kesempatan yang baik untuk mengekspos “kejahatan penjajah asing dan pemerintahan Kabul serta korupsi mereka di antara topik-topik lain.” Taliban menambahkan bahwa acara di Moskow itu “memperjelas situasi di Afghanistan sekarang dan mengekspos kebijakan, penindasan dan korupsi dari agresor biadab dan pemerintahan Kabul boneka AS.”

Taliban secara konsisten menyebut pemerintahan Ghani sebagai “pemerintahan Kabul” – sebuah frase untuk merendahkan.

Sertifikasi Halal untuk UMKM Terus Didorong

Redaktur: Mazaya

SURABAYA (Jurnalislam.com)– Bank Indonesia mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memiliki sertifikasi halal bagi produknya. Direktur Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia, Yunita Resmi Sari mengatakan adanya sertifikasi halal dapat mendorong pengembangan UMKM.

“Yang pada gilirannya akan berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya dalam salah satu topik yang diangkat dalam Talkshow Indonesia Shari’a Economy Festival (ISEF) 2018 ‘Sertifikasi Halal untuk UMKM Indonesia’, Jumat (14/12).

Diselenggarakan talkshow ini menjadi wadah bagi peserta, khususnya dari UMKM, untuk mendapatkan informasi mengenai tata cara atau mekanisme/proses memperoleh sertifikasi halal atas produk yang dihasilkan. UMKM merupakan salah satu sektor yang memberi sumbangan besar terhadap ekonomi Indonesia.

“Untuk itulah pengembangan UMKM perlu terus didukung, termasuk dalam industri halal, mengingat besarnya potensi pengembangan industri halal di Indonesia,”ujar Sari.

Saat ini, pengembangan industri halal di Indonesia membutuhkan adanya keamanan, kenyamanan, dan kepercayaan konsumen. Antara lain dapat diperoleh melalui adanya sertifikasi halal bagi produk-produk UMKM.

Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi UMKM pun, menurutnya, harus menjadi perhatian. Kehalalan sebuah produk tidak hanya didukung oleh pemilihan bahan, namun juga proses dan mekanisme produksi dari hulu ke hilir. “Pelaksanaan prosedur yang baik diharapkan dapat memperkuat bisnis industri halal UMKM Indonesia sehingga semakin meningkat dan berkembang hingga ke taraf global,” kata dia.

Mengingat kontribusinya bagi penguatan pertumbuhan ekonomi nasional, Bank Indonesia pun berkomitmen untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Untuk itu, Bank Indonesia akan berkoordinasi dan bersinergi dengan lembaga terkait untuk dukung pengembangan ekonomi syariah di berbagai sektor, termasuk pengembangan UMKM berbasis syariah.

Sumber: republika

 

 

Sinergi Foundation Kembali Tanam Ratusan Bibit Bambu di Garut

Redaktur: Mazaya

GARUT (Jurnalislam.com)–Sebagai aksi nyata dari realisasi program Green Kurban dan Green Akikah, Sinergi Foundation semai 906 bibit pohon bambu di kawasan Gunung Pabeasan, Desa Putrajawa, Kec. Selaawi, Kab. Garut, Sabtu (15/12).

Aksi ini adalah kelanjutan dari penyampaian amanah donatur yang terlibat dalam program Green Kurban dan Green Akikah, dimana setiap satu kurban atau akikah yang dikeluarkan, akan turut ditanam satu pohon. Pun, merupakan bentuk dukungan dan ikhtiar Sinergi Foundation dalam rangka penghijauan bumi.

Tanaman bambu dipilih sebab menyimpan manfaat besar bagi lingkungan. Warga Selaawi, wilayah yang juga menjadi desa binaan Lumbung Desa Sinergi Foundation ini telah membudidayakan bambu di lahan-lahan pedesaan sejak lama. Selain sebagai tumbuhan pencegah erosi, penghasil oksigen, bambu juga bermanfaat sebagai filter menjernihkan air. Hal itu diungkapkan oleh H. Pudin, Ketua Yayasan Selaawi Reksa Mandiri (organisasi kelompok bambu).

“Betapa besar manfaat bambu bagi lingkungan. Apalagi daerah-daerah di Jawa Barat adalah daerah yang rawan banjir dan longsor, bambu berperan penting untuk mencegah 2 hal itu.”, tutur Pudin menjelaskan dalam keterangan yang diterima Jurnalislam.com.

Lebih lanjut, koordinator Lumbung Desa, Egi, menjelaskan kawasan Selaawi ini sudah dijadikan sebagai kawasan lumbung desa berbasis bambu. Dimana di kawasan ini sudah dibuat 5 titik area yang dijadikan sebagai Arboretum, lahan yang dijadikan sebagai tempat penelitian bambu.

Kedepan, selain dijadikan sebagai tempat konservasi, Lumbung Desa Sinergi Foundation juga akan mendorong kawasan Selaawi ini menjadi Desa Wisata Bambu. []

Oposisi Bersenjata Anti Syiah Assad di Idlib Dukung Operasi Militer Turki

Redaktur: Deddy Purwanto

IDLIB (Jurnalislam.com) – Front Pembebasan Nasional (The National Liberation Front-NLF), sebuah payung kelompok oposisi bersenjata anti-rezim di kota Idlib di barat laut Suriah, mengatakan pada hari Senin (17/12/2018) bahwa mereka akan mendukung rencana operasi militer Turki di timur Sungai Eufrat.

NLF juga menyuarakan kesiapan untuk menghadapi kelompok teror dukungan AS yaitu YPG/PKK.

“Dengan mengizinkan milisi sektarian masuk ke negara itu, rezim Assad telah mencoba mengubah komposisi demografi Suriah,” kata NLF dalam sebuah pernyataan.

“Rezim telah menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kelompok teror, termasuk PKK / PYD / YPG, untuk merugikan rakyat Suriah,” tambah organisasi tersebut.

Rezim Assad, ia melanjutkan dengan menegaskan, “telah mengubah Suriah menjadi taman bermain bagi kekuatan regional yang bersaing”.

NLF juga memperingatkan bahwa “pihak-pihak tertentu” secara aktif bekerja untuk menggagalkan operasi militer Turki yang direncanakan di timur Euphrates.

“Kami akan mendukung setiap operasi yang bertujuan untuk memastikan stabilitas regional, mengakhiri kehadiran teroris, dan memungkinkan kembalinya penduduk yang terusir ke rumah mereka,” kata pernyataan NLF.

Baca juga: 

Ia menambahkan: “Kami tidak akan mengizinkan kelompok manapun – baik itu PKK / YPG atau siapa pun – untuk memecah negara kami.”

Pada bulan Mei, 11 kelompok oposisi bersenjata Suriah yang berbeda bergabung di kota barat laut Idlib di bawah bendera NLF.

Perbatasan Turki - Suriah
Perbatasan Turki – Suriah

Pada hari Ahad, AS memperingatkan kelompok-kelompok oposisi yang terkait dengan Tentara Pembebasan Suriah yang mendukung operasi Turki di timur Sungai Eufrat.

Pada hari Senin, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa operasi dapat dimulai “setiap saat”, menegaskan bahwa Turki tidak akan pernah mengizinkan “koridor teror” didirikan di sepanjang perbatasannya.

Suriah baru saja mulai bangkit dari konflik dahsyat yang dimulai pada 2011 ketika rezim Syiah Nushairiyah Assad menindak keras para demonstran dengan keganasan militer  yang tidak terduga.

Menurut laporan PBB, ratusan ribu orang telah tewas dalam konflik hingga saat ini.

Aksi Protes Yellow vest Menular ke Maroko

Redaktur: Deddy Purwanto

RABAT (Jurnalislam.com) – Para pekerja Maroko baik dari sektor swasta maupun publik pada hari Senin (17/12/2018) melakukan demonstrasi di Rabat untuk menuntut pembayaran yang lebih baik dan perbaikan kondisi hidup.

Zouhair Asqiriba, wakil kepala Serikat Teknisi Maroko, mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa teknisi dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah mengenakan rompi kuning (Yellow vest)  saat ikut serta dalam protes.

Menurut Asqiriba, demonstrasi akan dilanjutkan selama satu pekan hingga Selasa depan.

Baca juga:

“Teknisi terpaksa melakukan protes setelah lelah dengan semua upaya untuk duduk bersama pejabat pemerintah,” katanya, mencatat bahwa teknisi belum dimasukkan dalam pembicaraan yang sedang berlangsung antara pemerintah dan perwakilan serikat pekerja.

Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, para teknisi berencana untuk mengadakan pemogokan nasional pada 19 dan 20 Desember, kata Asqiriba.

KAMMI Desak Pemerintah Bersikap Tegas kepada Cina Soal Diskriminasi Muslim Uighur

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Mengutuk keras sikap diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap muslim Uighur di Provinsi Xinjiang. KAMMI meminta Pemerintah Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, segera berperan aktif dan tegas terhadap China.

“Kami meminta pemerintah tegas terhadap China dalam kasus ini. Karena ini sudah sangat memprihatinkan. Tidak boleh ada negara yang bisa melarang warganya untuk menjalankan ibadah agamanya, ini sudah mencoreng Hak Asasi Manusia yang telah disepakati masyarakat dan dunia internasional” kata ketua umum KAMMI Irfan Ahmad Fauzi dalam rilisnya kepada media, Senin (17/12/2018).

Menurut Irfan, pemerintah Indonesia bisa menggandeng OKI untuk menekan pemerintah China dan menyerukan kasus pelanggaran HAM berat ini di mata internasional.

“Posisi Indonesia sangat menguntungkan untuk terlibat dalam menyerukan Hak-hak muslim Uighur ini, karena selama ini di mata Internasional kita diakui sebagai negara yang konsisten menolak penindasan, termasuk terhadap Palestina” katanya.

“Jangan ada lagi negara yang melarang-larang orang untuk menjalankan ibadah agamanya. Saya berharap pemerintah Indonesia, melalui kemenlu dapat menggalang dukungan untuk membantu muslim Uighur. Karena hingga saat ini sudah jutaan muslim Uighur yang dipaksa masuk ke dalam kamp-kamp konsentrasi di China” tambahnya lagi.

Berdasarkan laporan investigasi UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination dan Amnesty International and Human Rights Watch pada bulan Agustus, sekitar dua juta warga Uighur ditahan otoritas China di penampungan politik di Xinjiang.

Selain itu sebagaimana yang telah diberitakan, banyak para tahanan yang dipenjara untuk waktu yang tak ditentukan dan tanpa dakwaan. Bahkan, penahanan tersebut tidak sedikit yang berujung pada penyiksaan dan kematian.