Berita Terkini

Ultimatum terhadap Konjen RRC: Demo Besar hingga Pengusiran WNA Cina

Redaktur: Mazaya

SURABAYA(Jurnalislam.com) – Mediasi yang digagas oleh Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jatim terkait dengan kondisi terkini umat muslim Uighur di Xinjiang China harus menemui jalan buntu (Deadlock).

Pihak perwakilan Konjen RRC di Surabaya tidak dapat menerima Surat Penyataan Sikap dari GUIB Jatim, Kamis (20/12/2018).

“Saya merasa dilecehkan dengan sikap mereka yang seperti itu.” Kata Sekjen GUIB M Yunus, Kamis (20/12/2018).

Ia pun memberi ultimatum 7 hari kepada Pemerintah Cina agar diskriminasi terharap Uighur dihentikan.

“Bila itu tetap terjadi akan kami lakukan aksi yang lebih besar dan akan menyegel serta mengusir WNA RRC yang ada di Jawa Timur,” pungkasnya.

Seluruh Ormas Islam yang tergabung dalam GUIB JATIM siap melakukan aksi yang jauh lebih besar bila ini tidak ada itikad baik dari Pemerintahan Cina terhadap saudara muslim Uighur.

Pernyataan Sikap Ditolak Konjen RRC, GUIB Jatim : Kami Merasa Dilecehkan!

Redaktur: Mazaya

SURABAYA(Jurnalislam.com) Mediasi yang digagas oleh Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jatim terkait dengan kondisi terkini umat muslim Uighur di Xinjiang China harus menemui jalan buntu (Deadlock).

Pihak perwakilan Konjen RRC di Surabaya tidak dapat menerima Surat Penyataan Sikap dari GUIB Jatim, Kamis (20/12/2018).

“Pernyataan Sikap yang kami sampaikan tidak diterima oleh mereka perwakilan Konjen RRT. Bahkan mereka memberikan lembaran terkait dengan bukti yang terjadi sebenarnya terhadap umat muslim Uighur di Xinjiang China versi mereka. Seluruh yang mereka berikan kami tolak dan mengembalikannya,” kata  Muhammad Yunus, Sekjen GUIB Jatim.

“Saya merasa dilecehkan dengan sikap mereka yang seperti itu.” Tambah Yunus.

Yunus menegaskan, dirinya akan kembali dengan melakukan aksi besar-besaran jika tuntutan massa agar diskriminasi terharap Uighur dihentikan.

“Bila itu tetap terjadi akan kami lakukan aksi yang lebih besar dan akan menyegel serta mengusir WNA RRC yang ada di Jawa Timur,” pungkasnya.

Seluruh Ormas Islam yang tergabung dalam GUIB JATIM siap melakukan aksi yang jauh lebih besar bila ini tidak ada itikad baik dari Pemerintahan Cina terhadap saudara muslim Uighur.

Kini Giliran Persis Desak Pemerintah Aktif Bela Nasib Etnis Uighur

Redaktur: Mazaya

BANDUNG (Jurnalislam.com)–Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) melalui surat nomor: 1251/JJ-C.3/PP/2018 menyampaikan pernyataan sikapnya terkait diskriminasi dan intimidasi Muslim Uighur.

Ketua Umum PP Persis KH Aceng Zakaria menilai bahwa telah terjadi kesewenang-wenangan oleh Pemerintah Cina terhadap muslim Uighur.

Karenanya, PP Persis meminta pemerintah terlibat secara aktif untuk peduli kepada etnis Uighur di Xinjiang Cina.

“Persis mendorong Pemerintah Republik Indonesia untuk berperan aktif dan memainkan peran strategisnya dengan melakukan loby-loby internasional untuk memberikan perhatian kepada nasib muslim Uighur dan mengembalikan hak-hak sipil mereka untuk hidup aman, tentram tanpa intimidasi dan diskrimanasi bahkan persekusi,” kata KH Aceng dalam keterangan yang diterima Jurnalislam.com, Kamis (20/12/2018).

Persis juga, kata KH Aceng mendorong kerjasama antara pemerintah negara-negara muslim yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk membantu terjaminnya hak-hak Muslim Uighur terutama dalam menjalankan ajaran agamanya.

Tak lupa, KH Aceng mengajak anggota, simpatisan Persis dan seluruh kaum muslimin untuk memanjatkan do’a kepada Allah agar melindungi muslim Uighur dan mengeluarkan mereka dari kesulitan yang sedang dialami.

Pertemuan Umat Islam Jatim – Konjen Cina Berakhir ‘Deadlock’

Redaktur: Mazaya

SURABAYA (Jurnalislam.com)–Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jatim bermediasi dengan konsulat jendral (Konjen) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atas sikap yang menimpa muslim di Xinjiang Uighur China yang pada awalnya berjalan dengan baik.

Namun, setelah penyampaian aspirasi, pertemuan  menemui jalan buntu (deadlock) tanpa menghasilkan tanggapan dari Konjen RRC.

Ketua GUIB Jatim M Yunus mengatakan bahwa dari 7 poin yang disampaikan perwakilan GUIB ada beberapa poin yang tidak diterima oleh perwakilan Konjen.

Menurut Yunus, pihak konsul RRC sudah menerima, juga sudah memfoto hasil pernyataan yang massa sampaikan.

“Namun sayangnya mereka menolak beberapa poin dan tidak memberikan alasannya. Saya merasa dilecehkan dengan sikap mereka yang seperti itu.” ujarnya kepada Jurnalislam.com, Kamis (20/12/2018).

“Pihak perwakilan konsulat menerima informasi yang kami berikan, ada yang mereka terima namun juga menolak beberapa poin tanpa menyebut alasan penolakan,” tambah Yunus.

GUIB mempertanyakan alasan penolakan Konjen RRC, namun tidak ada jawaban yang pasti sehingga pertemuan berakhir buntu.

Menurut Yunus, bila satu pekan ke depan tidak ada reaksi dari Konsulat RRT, pihaknya akan mengadakan aksi besar-besaran di depan kantor Konjen RRT.

Sambangi Konjen RRC, Jama’ah Ansharusy Syariah : Kebiadaban Cina Harus Dihentikan!

Redaktur: Mazaya

SURABAYA (Jurnalislam.com) Jama’ah Ansharusy Syariah Wilayah Jawa Timur yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB JATIM) melakukan kegiatan untuk melakukan Audiensi dengan Konjen RRT di Surabaya.

Sedikitnya sebanyak 20 orang laskar diturunkan untuk mengawal Kegiatan Audiensi hari ini Kamis(20/12/2018). Ketua Ketua Jama’ah Ansharusy Syariah Wilayah Jawa Timur Hamzah Baya mengatakan bahwa menghilangkan nyawa dan agama serta melecehkan dan menghina kehormatan seorang muslim ini sama saja mengajak perang seluruh kaum muslimin.

“Karena kehormatan seorang muslim lebih berharga dari dunia seisinya di hadapan Allah subhanahu wata’ala. Maka wajib bagi umat islam membelanya meskipun hanya satu kalimat”, kata Hamzah Baya.

Ia menegaskan bahwa dirinya bersama pimpinan ormas yang tergabung di GUIB Jawat Timur memberi tekanan ke konjen RRTC di Surabaya agar menghentikan kebiadaban dan perlakuan keji kepada  muslim Uighur.

“Agar mereka juga memiliki kebebasan dalam menjalankan haknya beribadah kepada Allah dan menjalani kehidupan layaknya warga negara yang memiliki kemerdekaan dan bebas dari penjajahan terutama dari bangsa Cina”, menyambung pernyataan sebelumnya.

Sebanyak 13 orang perwakilan dari Umat Islam yang diterima oleh pihak Konjen RRC dalam agenda Audiensi terkait pembahasan Genosida yangbterjadi terhadap umat muslim Uighur di Xinjiang, Cina.

Massa GUIB Jatim Datangi Konjen RRC di Surabaya

Redaktur: Mazaya

SURABAYA (Jurnalislam.com)–Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jatim meminta mediasi kepada Konsulat Jendral (Konjen) Republik Rakyat Cina (RRC) di Surabaya terkait penindasan yang dialami umat muslim Xinjiang kaum Uighur di China, Kamis (20/12).

Berdasarkan pantauan Jurnalislam.com di depan Konjen RRC, terlihat massa GUIB yang hadir terdiri dari Jama’ah Ansharusy Syariah, ACT Jatim, Kahf Surabaya, Sinergi Dakwah, KAMMI Surabaya, MIUMI Jatim, Dewan Dakwah Jatim dan elemen umat Islam lainnya.

Sesaat sebelum masuk gerbang, semua massa tertahan di pintu gerbang dikarenakan menurut perjanjian awal hanya 25 orang yang boleh memasuki ruangan.

Namun massa merasa kecewa karena hanya 13 orang perwakilan yang boleh memasuki ruangan Konjen.

Perwakilan yang masuk sebanyak 13 orang itu, dikomandoi langsung oleh Ustaz M. Yunus selaku Sekjen GUIB Jatim.

Sampai saat berita ini dinaikkan, massa yang tertahan di luar tetap berada di depan gerbang guna menunggu hasil keputusan yang dibawa perwakilan GUIB Jatim.

Rencananya GUIB sendiri akan meminta keterangan sekaligus mempertanyakan aksi penindasan yang dialami oleh muslim Uighur di China.

Jalur Komunikasi Diplomatik Uni Eropa Bocor Diretas Penyusup

Redaktur: Deddy Purwanto

BRUSSELS (Jurnalislam.com) – Uni Eropa sedang menyelidiki kemungkinan kebocoran informasi setelah muncul laporan bahwa peretas menargetkan komunikasi diplomatik blok tersebut selama beberapa tahun.

“Kami menyadari laporan tuduhan itu dan secara aktif menyelidiki masalah ini,” kata UE dalam sebuah pernyataan.

“Sekretariat Dewan tidak mengomentari tuduhan atau hal-hal yang berkaitan dengan keamanan operasional,” tambahnya.

Pada hari Selasa (18/12/2018), New York Times melaporkan bahwa peretas telah menyusup ke jaringan komunikasi diplomatik Uni Eropa selama tiga tahun.

Baca juga: 

“Teknik yang digunakan para hacker selama periode tiga tahun mirip dengan metode lama yang digunakan oleh unit elit Tentara Pembebasan Rakyat China,” tambah laporan itu.

Terbunuhnya Khashoggi Ungkap Hubungan Terselubung Saudi dan Israel

Redaktur: Deddy Purwanto

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Sebuah prakarsa Saudi terselubung yang didukung oleh Amerika Serikat yang bertujuan untuk menempa hubungan yang lebih erat antara kerajaan Saudi dan Israel tersendat menyusul pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi, The Wall Street Journal melaporkan pada hari Selasa (18/12/2018).

Kemarahan global atas pembunuhan Khashoggi telah membatasi kemampuan penguasa de facto kerajaan, Putra Mahkota Mohammed bin Salman, untuk menjangkau Israel, sebuah langkah yang disebut Journal “berisiko”.

Mantan penasehat istana kerajaan Saud al-Qahtani dan mantan wakil kepala intelijen Ahmed al-Assiri dipecat atas dugaan keterlibatan mereka dalam pembunuhan itu. Dua penasehat, yang dekat dengan bin Salman tersebut, juga memainkan peran kunci dalam membangun agen rahasia dengan Israel, menurut the Journal.

Pemecatan mereka dari jabatan kantor adalah hambatan untuk mengembangkan hubungan antara kedua negara.

“Berbagai hal menjadi benar-benar dingin setelah pembunuhan Khashoggi,” kata seorang pejabat senior pemerintah Saudi kepada Journal.

Khashoggi, seorang wartawan dan kolumnis Saudi untuk The Washington Post, hilang setelah memasuki konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober.

Baca juga: 

Arab Saudi awalnya membantah peran apa pun dalam hilangnya Khashoggi.

Setelah mengeluarkan penjelasan yang kontradiktif, Riyadh akhirnya mengakui bahwa ia dibunuh di dalam gedung diplomatik, menyalahkan oknum yang melakukan operasi rendisi yang gagal.

Teknologi pengawasan adalah sebuah sektor yang ingin ditanamkan oleh Saudi Arabia dan membawa kedua negara semakin mendekat.

Surat kabar itu mengatakan Assiri melakukan perjalanan rahasia ke Israel, di mana dia fokus mengupayakan agar kerajaan bisa mendapat manfaat dari teknologi pengawasan Israel. Qahtani bekerja di Arab Saudi untuk melunakkan dan mencerahkan citra Israel di negara itu dan juga memainkan peran dalam pembelian teknologi pengawasan Israel atas nama kerajaan.

“Arab Saudi dan Israel telah bergeser lebih dekat meskipun risiko politik yang cukup besar di kerajaan ketika terlihat akrab dengan negara yang dicerca secara luas di dunia Arab karena menduduki wilayah Palestina dan mengusir warga Palestina dari negara mereka sendiri,” kata Journal.

Sebagai buntut dari pembunuhan Khashoggi, Raja Salman bin Abdulaziz mengambil peran lebih aktif dalam pemerintahan, hingga menyebabkan masalah bagi hubungan Saudi-Israel, karena raja melihat konflik Palestina-Israel sebagai masalah paling penting di wilayah tersebut.

“Tingkat keamanan langsung, kerja sama militer dan intelijen antara Israel dan negara-negara Teluk, dengan Amerika sebagai mitra, adalah visi yang jauh ke depan,” Robert Wexler, presiden pusat S. Daniel Abraham untuk Perdamaian Timur Tengah (the S. Daniel Abraham center for Middle East Peace), kata The Journal.

Yakin Telah Menang Perang atas IS, Trump Tarik Semua Pasukannya dari Suriah

Redaktur: Deddy Purwanto

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Rabu (19/12/2018) bahwa koalisi pimpinan AS telah berhasil secara militer mengalahkan kelompok Islamic State (IS), dan mengindikasikan penarikan mundur semua pasukannya dari Suriah.

“Kami telah mengalahkan IS di Suriah, satu-satunya alasan saya berada di sana selama Presidensi Trump,” kata Trump di Twitter.

Pengumuman ini menyusul laporan bahwa AS sedang bersiap untuk menarik sekitar 2.000 pasukannya dari timur laut Suriah.

Trump sebelumnya menyuarakan niatnya untuk meninggalkan Suriah, tetapi menghadapi tekanan balik dari petinggi Pentagon dan beberapa pejabat tingginya yang berusaha mempertahankan postur militer AS di negara itu sampai pasukan Iran keluar dari Suriah.

Baca juga:

Gedung Putih muncul untuk mengkonfirmasi kepergian AS, menekankan kemenangan militer melawan IS di Suriah “bukan sinyal akhir Koalisi Global atau operasinya.

“Kami telah mulai mengembalikan pasukan Amerika Serikat ke rumah saat kami beralih ke langkah operasi ini selanjutnya,” kata juru bicara Sarah Sanders. “Amerika Serikat dan sekutu kami siap untuk kembali terlibat di semua level untuk membela kepentingan Amerika kapan pun diperlukan.”

Namun pernyataan itu tidak menjelaskan sejauh mana penarikan pasukan tersebut, serta batas waktunya. Laporan menyatakan semua personil Departemen Luar Negeri akan meninggalkan Suriah dalam 24 jam ke depan sementara pasukan AS akan berangkat dalam 60 hingga 100 hari.

Dewan Keamanan Nasional tidak berkomentar tentang waktu yang dilaporkan ketika ditanya tentang masalah ini oleh Anadolu Agency.

 

Soal Uighur, Kemenlu : Cina Tolak Tudingan Langgar HAM

Redaktur: Mazaya

BANDUNG (Jurnalislam.com) — Kementerian Luar Negeri RI telah mendiskusikan isu dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap suku Uighur di Provinsi Xinjiang, Cina, dengan Duta Besar Cina untuk Indonesia Xiao Qian.

Dalam pertemuan yang diadakan pada 17 Desember lalu, perwakilan Kemlu menyampaikan keprihatinan berbagai kalangan di Indonesia mengenai kondisi masyarakat Uighur.

“Kemlu menegaskan sesuai dengan Deklarasi Universal HAM PBB, kebebasan beragama dan kepercayaan merupakan hak asasi manusia. Merupakan tanggung jawab tiap negara untuk menghormatinya,” kata Juru Bicara Kemlu Arrmanatha Nasir di sela-sela acara “Diplomacy Festival” (DiploFest) di Universitas Padjadjaran, Bandung, Rabu (20/12) malam.

Dalam kesempatan tersebut, Dubes Cina menyampaikan komitmen negaranya terhadap perlindungan HAM. Dubes Cina juga sependapat bahwa informasi mengenai kondisi masyarakat Uighur penting untuk diketahui publik.

“Walaupun merupakan isu dalam negeri Cina, Kemlu mencatat keinginan Kedubes Cina di Jakarta untuk terus memperluas komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat madani untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi masyarakat Uighur di Cina,” ujar Arrmanatha.

Sementara itu, pemerintah Cina menolak tudingan masyarakat internasional bahwa rezimnya telah melanggar HAM terhadap etnis Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang.

Pemerintah Cina beralasan tindakan tegas tersebut dilakukan untuk mencegah terjadi penyebaran ideologi radikal di kalangan masyarakat Uighur.

Konsul Jenderal Cina di Surabaya Gu Jingqi mengatakan persoalan yang dialami suku Uighur merupakan masalah separatis yang muncul dari sebagian kecil warga setempat.

sumber: republika.co.id