Berita Terkini

Mari Tunaikan Zakat Sesuai Syariat Dengan Dinar Atau Dirham

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JURNIS – Seluruh ketentuan syariat yang berkaitan dengan harta dan muamalat (jual-beli, utang-piutang, dsb) termasuk untuk zakat uang dan perdagangan, ditetapkan dalam Dinar emas atau Dirham perak. Adapun Dinar adalah koin emas (22K, 91,7%) seberat 4,25 gram, sedangkan Dirham adalah koin perak murni seberat 2,975 gram.  Nisabnya pun ditetapkan dengannya, yaitu 20 Dinar (85 gram emas) dan 200 Dirham (595 gram perak).

Untuk membayarkannya pun harus dengan Dinar atau Dirham, sebesar 2,5% dari total harta yang dimiliki setelah satu tahun. Zakat tidak dapat dibayarkan dengan uang kertas (dayn atau nota uang).

Berikut syariat zakat yang difatwakan oleh para ulama,

  1. Posisi Madzhab Syafi’I

Imam Syafi’i, dalam kitabnya Risalah, menyatakan:  Rasulullah SAW memerintahkan pembayaran zakat dalam perak, dan kaum muslim mengikuti presedennya dalam emas, baik berdasarkan (kekuatan) hadits yang diriwayatkan kepada kita atau berdasarkan (kekuatan) qiyas bahwa emas dan perak adalah penakar harga yang digunakan manusia untuk menimbun atau membayar komoditas di berbagai negeri sebelum kebangkitan islam dan sesudahnya.

Manusia memililki berbagai (jenis) logam lain, seperti kuningan, besi, timbale yang tidak pernah dibebani zakat baik oleh Rasulullah SAW maupun para penerusnya. Logam-logam ini dibebaskan dengan dasar (pada kekuatan) preseden, dan kepada mereka, dengan qiyas pada emas dan perak, tidak seharusnya dibebani xakat karena emas dan perak digunakan sebagai standar harga di semua negeri, dan semua logam lainnya dapat dibeli dengan keduannya dengan dasar kadar berat tertentu dalam waktu tertentu pula.

  1. Posisi Madzhab Maliki

Syekh Muhammad Illysh, Mufti Al Azhar, pada 1900-an, mewakili posisi Maddhab Maliki, secara tegas mengharamkan uang kertas sebagai alat pembayaran zakat. Fatwanya:

Kalau zakat menjadi wajib karena pertimbangan substansinya sebagai barang berharga (merchandise), maka nisabnya tidak ditetapkan berdasarkan nilai (nominal)-nya melainkan atas dasar substansi dan jumlahnya, sebagaimana pada perak, emas, biji-bijian, atau buah-buahan. Karena substansi (uang kertas) tidak relevan (dalam nilai) dalam hal zakat, maka ia harus diperlakukan sebagaimana terbaga, besi, atau substansi sejenis lainnya.

Maksudnya, sama dengan posisi Imam Syafi’I, (uang) kertas disamakan dengan besi dan tembaga, hanya dapat dinilai berdasarkan beratnya, sedangkan nilainya harus ditakar dengan nuqud (Dinar atau Dirham). Ketiganya, terkena zakat hanya bila diperdagangkan, dan tidak sah dipakai sebegai pembayar zakat.

  1. Posisi Madzhab Hanafi

Imam Abu Yusuf, satu diantara dua murid utama Imam Abu Hanifah, dan pendiri Maddhab Hanafi, menulis surat kepada Sultan Harun Al Rashid, (memerintah 170H/786M – 193H/809M). ia menegaskan keharaman uang selain emas dan perak sebagai alat pemberian zakat. Ia menulis:

Haram hukumnya bagi seorang khilafah untuk mengambil uang selain emas dan perak, yakni koin yang disebut Sutuqa, dari pemilik tanah sebagai alat pembayaran kharaj dan ushr mereka. Sebab walaupun koin-koin ini merupakan koin resmi dan semua orang menerimanya, ia tidak terbuat dari emas melainkan tembaga. Haram hukumnya menerima uang yang bukan emas dan perak sebagai zakat atau kharaj.

Kesimpulannya adalah dari fatwa hukum para imam di atas sangat jelas bahwa zakat harta dan perniagaan tidak dapat dibayarkan, kecuali hanya dengan Dinar emas atau Dirham Perak.

Media Asing Sebut Pembatalan Pembebasan Ustaz ABB Atas Permintaan Australia

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Australian Associated Press, kantor berita Australia, mengungkap penyebab urungnya pembebasan Ustaz Abu Bakar Ba’asyir (ABB) oleh pemerintah Indonesia meski sebelumnya sudah mendapat persetujuan Presiden Jokowi.

Dalam laporan AAP yang dikutip banyak media internasional, salah satunya The Guardian dengan judul “Bali bombings: Indonesia reviews Abu Bakar Bashir’s release after Morrison’s request”, Abu Bakar Baasyir urung bebas karena PM Australia Scott Morisson mendesak Jokowi berpikir ulang.

PM Scott Morrison meminta Jokowi menunjukkan rasa hormat kepada Australia, dengan tidak membebaskan Ustaz ABB yang disebut sebagai dalang tragedi bom Bali.

“Menteri keamanan Indonesia (Menkopolhukam; Wiranto) mengatakan keputusan untuk membebaskan dalang pelaku pengeboman Bali Abu Bakar Bashir sedang ditinjau, itu setelah beberapa jam sebelumnya Scott Morrison mendesak Presiden Jokowi untuk menunjukkan rasa hormat kepada Australia,” tulis APP, Rabu (23/1/2019).

Wiranto, dalam konferensi pers mendadak pada Senin (21/1/2019) malam, mengatakan Presiden Jokowi telah memintanya untuk mengoordinasikan peninjauan terhadap semua aspek pembebasan Ustaz Abu Bakar Baasyir.

Padahal, pada hari Jumat (18/1/2019) pekan lalu, Yusril Ihza Mahendra menyambangi Ustaz ABB dan menyampaikan tentang kebebasannya. Yusril memastikan pembebasan Ustaz ABB telah mendapat persetujuan dari presiden. Pada hari yang sama, Presiden Jokowi sendiri mengkonfirmasi informasi tersebut. Jokowi menyebut pembebasan Ustaz ABB atas pertimbangan kemanusiaan dan kesehatan.

Namun, oleh Wiranto dalam konferensi persnya, Baasyir disebut belum memenuhi syarat pembebasannya karena menolak untuk melepaskan keyakinan radikalis.

Wiranto juga mengungkapkan alasan, bahwa pembebasan Abu Bakar Baasyir bukan atas inisiatif Presiden Jokowi, melainkan sudah diajukan pihak keluarga sejak tahun 2017.

“Atas dasar pertimbangan kemanusiaan, presiden sangat memahami permintaan keluarga,” kata Wiranto. “Namun, masih perlu dipertimbangkan oleh aspek lain.”

Beberapa jam sebelum Wiranto menggelar konferensi pers, PM Australia Scott Morrison lebih  dulu menggelar temu jurnalis untuk mengutarakan sikap pemerintahnya terhadap pembebasan Baasyir.

Dalam konferensi pers itu, PM Scott mengaku telah melakukan kontak langsung dengan rekan-rekan mereka di Indonesia untuk menganulir keputusan pembebasan Ustaz ABB.

“Orang Australia meninggal secara mengerikan pada malam tragedi bom Bali itu, dan saya pikir orang Australia di mana-mana akan mengharapkan bahwa masalah ini ditangani sangat serius oleh pemerintah kami,” kata PM Scott Morisson, Senin pekan ini sebelum konferensi pers Wiranto di Indonesia.

“Tetapi, pemerintah Indonesia akan sangat menghormati Australia melalui cara mereka mengelola persoalan ini (pembebasan Baasyir).”

Sebanyak 88 dari sedikitnya 200 korban bom Bali tahun 2002 adalah warga Australia. Karenanya, PM Scott meminta Indonesia konsisten untuk menghukum Abu Bakar Baasyir.

“Kami prihatin atas persoalan Baasyir ini. Dia harus menjalankan apa yang telah disampaikan oleh sistem peradilan Indonesia kepadanya sebagai hukuman. Jangan lupa, bom Bali juga menyebabkan kematian orang Indonesia,” tegasnya.

Sumber: suara.com

Ribuan Warga Solo Hadiri Doa Bersama untuk Ustaz Abu Bakar Ba’asyir

Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com) -Ribuan warga Solo hadiri  Tausiyah dan do’a keprihatinan atas ditundanya pembebasan Ustaz Abu Bakar Ba’syir, di Ponpes Al Mukmin Ngruki, Rabu (23/1/2019).

Ustaz Abu tadinya dijanjikan Presiden Joko Widodo bebas, namun keputusan Presiden malah dibatalkan.

Hadir dalam acara tersebut Direktur Pondok Al Mukmin Ustaz Ibnu, Ketua Yayasan Al Mukmin Ustaz Wahyudin dan putra Ustaz Abu Bakar Ba’syir, Ustaz  Rosyid Ridho Ba’syir.

Rosyid Ridho Ba’asyir mengatakan bahwa apa yang terjadi baru-baru ini merupakan takdir dan ketentuan Allah.

“Apa yang ditakdirkan untuk kita adalah yang terbaik walaupub terkadang juga kurang menyenangkan. Kalau antum sekalian sedih, kami lebih sedih. Kalau antum sekalian kecewa, kami lebih kecewa”, katanya.

Baca juga: 

Direktur pondok, ustaz Ibnu juga menyayangkan pembatalan pembebasan Ustaz ABB dan mengimbau agar masyarakat tenang.

“Menyikapi hal ini kita berjalan tetap pada koridor hukum yang ada, jangan sampai ada tindakan-tindakan yang tidak produktif”,terangnya.

Menurutnya pembatalan ini belum final tim TPM masih mengusahakan agar Ustaz ABB bebas. Ia meminta agar warga optimis dan tetap mendoakan ustaz Abu Bakar Ba’syir.

“Saya kira pembatalan pembebsan ini belum ending ya. Hari ini TPM dan keluarga ke DPR masih ada kemungkinan pembebasan ustaz ABB,”ungkapnya.

Tentara Lebanon Tangkap Mata-mata Israel Setelah Gagal Bunuh Pejabat Hamas

Redaktur: Deddy Purwanto

LEBANON (Jurnalislam.com) – Tentara Libanon mengatakan pada hari Selasa (22/1/2019) bahwa pihaknya telah menangkap seseorang yang dicurigai agen mata-mata Israel Mossad karena upaya gagal untuk membunuh seorang pejabat Hamas di selatan negara itu setahun yang lalu.

Mohammed Hamdan, seorang pejabat keamanan dari gerakan Islam Palestina cabang Lebanon, terluka di kakinya dalam ledakan bom mobil di kota pelabuhan selatan Libanon, Sidon.

Libanon dan Hamas menyalahkan Israel atas serangan itu, dan beberapa hari setelah ledakan 14 Januari 2018, otoritas Beirut mengatakan mereka telah menangkap seorang pria yang diduga terlibat dalam pemboman mobil.

Sebuah pernyataan pada saat itu mengatakan dia adalah “salah satu pelaku utama kejahatan, yang mengaku ditugaskan oleh intelijen Israel”.

Baca juga:

Pada hari Selasa, tentara Lebanon mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa seorang tersangka lelaki kedua “yang melakukan pengawasan” sebelum pemboman tahun lalu juga telah ditangkap.

Tersangka kedua “telah mengaku sebagai agen Mossad sejak 2014,” katanya, tanpa menyebutkan kebangsaannya.

Hamas telah berperang tiga kali dengan penjajah Israel dalam dekade terakhir dan berpusat di Gaza, dan Hamas mengoperasikan cabang di Libanon dan di tempat lain di wilayah tersebut.

Libanon juga merupakan rumah bagi puluhan ribu pengungsi Palestina, banyak dari mereka tinggal di 12 kamp di seluruh negeri, yang terbesar adalah Ain al-Hilweh di dekat Sidon.

Wabah Virus Ebola Meningkat di Kongo

Redaktur: Deddy Purwanto

KONGGO (Jurnalislam.com) – Republik Demokratik Kongo (DRC) pada hari Rabu (23/1/2019)  mengkonfirmasi 14 kasus baru virus Ebola di perbatasan timur. Angka ini merupakan peningkatan terbesar dalam satu hari sejak wabah Ebola terbaru diumumkan pada bulan Agustus.

Secara keseluruhan, wabah ini diyakini telah menewaskan 439 orang dan menginfeksi 274 lainnya di provinsi timur Kivu Utara dan Ituri.

Epidemi di bagian DRC adalah yang terburuk kedua, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (the World Health Organization-WHO).

Wabah terbesar terjadi pada 2013-2016 di Afrika Barat. Lebih dari 28.000 kasus telah dikonfirmasi.

Upaya DRC untuk melawan Ebola dilanjutkan di Beni setelah kekerasan mematikan

Berita itu muncul tak lama setelah produsen obat Merck mengatakan akan mengirimkan sekitar 120.000 dosis vaksin Ebola eksperimental ke Kongo pada akhir bulan depan.

Baca juga: 

Wakil Presiden Asosiasi Lydia Ogden mengatakan kepada World Economic Forum bahwa perusahaan berkomitmen untuk memiliki persediaan 300.000 dosis dan sudah mengirimkan 100.000 ke WHO.

Pejabat kesehatan menyebut vaksin eksperimental sangat efektif melawan virus.

Kementerian kesehatan DRC mengatakan lebih dari 63.000 orang telah menerima vaksin dalam wabah yang dinyatakan pada 1 Agustus di timur laut negara berpenduduk padat di dekat Uganda dan Rwanda.

Pemberian vaksinasi diperumit oleh serangan pemberontak, infrastruktur yang buruk dan dalam beberapa kasus penentangan dari masyarakat yang belum pernah menghadapi wabah Ebola sebelumnya.

Kelompok-kelompok bantuan telah dipaksa untuk menghentikan kegiatan pencegahan Ebola di masa lalu karena konflik dalam negeri.

Presiden Perancis: Solusi Israel – Palestina dalam Kondisi Bahaya

Redaktur: Deddy Purwanto

PARIS (Jurnalislam.com) – Presiden Prancis pada hari Rabu (23/1/2019) mengatakan kemungkinan solusi antara Israel dan Palestina dalam kondisi bahaya karena meningkatnya penjajahan Israel.

“Dengan peningkatan bertahap penjajahan [oleh Israel], solusi [antara Palestina dan Israel] sedang terancam dan memberi makan bagi kekerasan,” kata Emmanuel Macron dalam konferensi pers bersama dengan rekannya dari Israel Reuven Rivlin, setelah pertemuan mereka di Paris, lansir Anadolu Agency.

Macron mengatakan dia berdiskusi tentang masalah keamanan dengan presiden Israel dan bahwa dia tidak memiliki perspektif yang sama dengan orang Israel mengenai kesepakatan nuklir dengan Iran.

Namun, ia mencatat bahwa isu Israel Palestina adalah salah satu topik penting dalam agenda Prancis.

Baca juga: 

“Dialog dengan Israel harus dipertahankan untuk mendapatkan kontrol lebih besar atas kegiatan balistik Iran,” katanya.

Dia menekankan bahwa solusi untuk krisis Suriah yang sedang berlangsung harus ditemukan di bawah naungan PBB.

Rivlin, sebaliknya, mengatakan bahwa kegiatan balistik Iran menimbulkan ancaman regional sedangkan situasi di Timur Tengah sangat penting bagi Israel.

Erdogan dan Putin Bahas Hayat Tahrir al Sham di Moskow

Redaktur: Deddy Purwanto

MOSKOW (Jurnalislam.com) – Presiden Rusia Vladimir Putin dan timpalannya dari Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan mereka telah membahas langkah-langkah yang diperlukan untuk menstabilkan situasi di provinsi Idlib Suriah.

Erdogan tiba di Moskow pada hari Rabu (23/1/2019) dengan beberapa anggota kabinetnya untuk kunjungan satu hari.

Sebelumnya pada hari Rabu, kementerian luar negeri Rusia mengatakan situasi di wilayah itu, di mana Moskow dan Ankara telah mencoba untuk membuat zona de-eskalasi, dengan cepat berubah dan hampir berada di bawah kendali penuh Hay’et Tahrir al-Sham ( HTS) – kelompok jihadis anti rezim Syiah Nushairiyah Assad.

“Sayangnya ada banyak masalah di sana dan kami melihatnya,” kata Putin, berdiri di samping Erdogan pada konferensi pers bersama setelah pertemuan.

Dia mengatakan Turki melakukan banyak hal untuk mencoba memperbaiki situasi, tetapi diperlukan lebih banyak tindakan oleh Ankara dan Moskow untuk “melikuidasi tindakan kelompok-kelompok bersenjata”.

Pada September tahun lalu, Turki berjanji untuk melucuti senjata dan mendorong pejuang HTS di Idlib ketika kesepakatan ditandatangani antara Turki dan Rusia.

Kesepakatan itu berhasil mencegah serangan rezim Suriah yang didukung Rusia terhadap Idlib yang merupakan rumah bagi hampir tiga juta orang.

Putin juga mengatakan dia telah sepakat untuk menjadi tuan rumah KTT segera di mana Rusia, Turki dan Iran dapat membahas situasi di Suriah di bawah jalur perdamaian Astana.

Baca juga:

Dia mencatat bahwa Komite Konstitusi Suriah ‘sangat penting’ dan dialog harus dimulai di antara semua pihak, dan mengeluh tentang sulitnya membentuk komite yang disponsori PBB.

Kedua pemimpin bertemu untuk membahas situasi di Suriah ketika konflik hampir mencapai delapan tahun. Berbagai pihak – termasuk berbagai kelompok bersenjata yang didukung oleh sekutu yang berbeda – berupaya untuk mendapatkan kendali atas wilayah.

Ankara berusaha membangun zona aman sepanjang 30 km di sepanjang perbatasan Suriah untuk menampung milisi Kurdi sekutu AS yang dianggapnya sebagai kelompok “teroris” YPG.

Selama konferensi pers bersama hari Rabu, Erdogan mengatakan para pemimpin tidak memiliki ketidaksetujuan tentang membangun zona aman yang direncanakan ini, tanpa mengungkapkan rincian.

Reporter Al Jazeera, Rory Challands, melaporkan dari Moskow, mengatakan kedua pemimpin belum mencapai kesepakatan konkret atas dua masalah utama – membangun apa yang disebut zona aman, dan situasi di Idlib.

“Rusia mengatakan ya, kami akan membantu teman-teman Turki kami untuk memastikan keamanan mereka, tetapi cara yang lebih disukai Rusia adalah dengan membuat Damaskus dan Kurdi berbicara,” katanya.

Erdogan juga mengatakan itu sangat penting bahwa rencana penarikan AS dari Suriah tidak memberikan ruang bagi kelompok “teroris” untuk berkeliaran dengan bebas.

Brexit Dilarang, PM Theresa May Tutup Parlemen Inggris

Redaktur: Deddy Purwanto

LONDON (Jurnalislam.com) – Perdana Menteri Theresa May harus menutup parlemen Inggris untuk sementara waktu guna menghentikan undang-undang yang melarang Brexit, kata seorang anggota parlemen, Tory, pada hari Rabu (23/1/2019).

Jacob Rees-Morgan, Anggota Parlemen dari kubu Konservatif dan ketua Kelompok Penelitian Eropa (the European Research Group-ERG), mengatakan jika tidak ada kesepakatan yang diambil, “pemerintah akan berkomplot dalam melakukannya.”

Berbicara di sebuah acara yang diselenggarakan oleh lembaga pemikir Eurosceptic, Bruges Group, di London, Rees-Morgan mengatakan tidak ada kesepakatan yang tidak dapat diambil dari meja “jika pemerintah bertekad untuk menghentikannya.”

Pesan Rees-Morgan untuk Theresa May muncul setelah amandemen diajukan oleh Anggota Parlemen dari partai Buruh Yvett Cooper, yang akan mencoba untuk memenangkan dukungan mayoritas anggota parlemen di House of Commons untuk mengambil opsi keluar dari Uni Eropa pada 29 Maret 2019 .

“Jika House of Commons merusak konvensi dasar konstitusi kita, maka eksekutif berhak untuk menggunakan sarana konstitusional lain untuk menghentikannya, yang pada dasarnya saya maksudkan prorogasi,” kata Rees-Morgan.

“Prorogasi biasanya berlangsung selama tiga hari, dan hukum apa pun yang ada dalam proses sebelum prorogasi jatuh. Saya pikir itu akan menjadi jawaban pemerintah. Itu adalah hambatan pemerintah, untuk menggunakan frase pilihan, “tambahnya.

Menggarisbawahi bahwa jika pemerintah tidak mengizinkan kesepakatan dihapuskan, itu akan menjadi kejatuhan pemerintah, MP Brexiteer mengatakan “maka itu akan menjadi tugas anggota parlemen backbench untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah.”

Baca juga:

Tanpa transaksi, Brexit berarti keluarnya UK dari Uni Eropa pada tanggal 29 Maret 2019 tanpa persyaratan. Lingkaran politik dan ekonomi berpendapat bahwa kepergian seperti itu akan menjadi bencana besar bagi ekonomi dan kehidupan sosial Inggris.

Partai Buruh saat ini sedang mengerjakan kesepakatan Brexit alternatif yang akan memerintahkan dukungan lintas partai di Parlemen setelah kehilangan suara dalam upayanya menggulingkan May pekan lalu.

Setelah menderita kekalahan bersejarah di parlemen pekan lalu ketika anggota parlemen memberikan suara mayoritas 432-202 menentang kesepakatan Brexit, May masih mengadakan pertemuan dengan kelompok anggota parlemen untuk kesepakatan yang akan memenangkan dukungan dari House of Commons.

Pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn telah menolak pertemuan May mengatakan dia tidak akan melakukannya sampai dia mengambil kesepakatan dari meja perundingan.

UK diatur untuk meninggalkan Uni Eropa pada tanggal 29 Maret 2019.

‘Pemerintah PHP dan Inkonsisten soal Kebebasan Ustaz ABB’

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SUKOHARJO (jurnalislam.com) – Direktur Ponpes Islam Al Mukmin, Ngruki, ustaz Ibnu Chanifah mengaku kecewa dengan inkonsitensi yang ditunjukan presiden Jokowi terkait kebebasan ustaz Abu Bakar Ba’asyir.

Sebelumnya, Jokowi menyebut kebebasan ustaz Abu atas alasan kemanusiaan dan sudah dipertimbangkan dengan pihak terkait, namun, kemudian ia meralat bahwa kebebasan ustaz Abu adalah bersyarat dan bukan bebas murni.

“Tapi ternyata itu sebuah PHP (pemberi harapan palsu-red) saja, mending tidak mengeluarkan statmen yang mengembirakan kemudian menganulir lagi,” katanya saat melakukan konfrensi pers di Ponpes Al Mukmin, Ngruki, rabu, (23/1/2019).

“Itu keluar dari orang yang punya otoritas di negeri ini, mengeluarkan statemen tapi lama menarik lagi statemen itu.Terus, kepada siapa kita menggantungkan harapan itu aneh sekali, maka, saya bertanya tanya bagaimana negeri ini,” imbuhnya.

Ustaz Ibnu juga mengaku bingung dengan kondisi ketidakpastian tersebut, ia khawatir apa yang dilakukan terhadap pendiri Pondok Al Mukmin itu membuat santri menjadi antipati terhadap pemerintahan.

“Yang kedua tentu kami akan kesulitan juga nanti kalau kemudian, santri timbul rasa antipati, mereka ada sekitar 15000 tersebar di berbagai daerah, ternyata apa yang dijanjikan itu tidak netas, tidak muncul, mereka membawa perasaan tidak nyaman, itu yang khawatirkan, ketika mereka pulang ke daerahnya, boleh jadi akan berkembang di kemudian hari,” ungkapnya.

Kedepan, ia berharap pemerintah tidak gegabah lagi dalam mengambil sebuah keputusan terkait ustaz Abu, pasalnya, kabar kebebasan ustaz Abu bukan kali pertama dalan pemerintahan Jokowi.

“Kami sangat-sangat kecewa dengan keputusan. Karena sudah ada keputusan akan dibebaskan, tapi kok kemudian dibatalkan. Itu yang membuat kami sangat-sangat kecewa,” ujarnya.

“Dengan ini semoga anak anak bisa menata diri, dan kami bisa berbenah diri dan kepada pemegang otoritas agar dalam menyampaikan statemen itu ya dipikir dulu masak masak,” tandasnya.

Panitia Penyambutan Ustaz Abu Bagikan 1000 Porsi Nasi Kebuli Untuk Warga

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SUKOHARJO (jurnalislam.com) – Ketua panitia penyambutan kepulangan ustaz Abu Bakar Ba’asyir ke Ponpes Al Mukmin, Ngruki ustaz Muhammad Sholeh Ibrahim mengaku kecewa atas ditundanya kebebasan ustaz Abu.

Ia mengaku telah menyiapkan secara matang terkait kepulangan ustaz Abu yang direncanakan pada hari Rabu, (23/1/2/12019) sore.

Ustaz Sholeh mengaku telah menyiapkan nasi Kebuli 1100 porsi untuk para tamu undangan, dikarenakan acara penyambutan ditunda, rencananya makanan tersebut akan dibagikan kepada warga sekitar ponpes Al Mukmin.

“Yang di pengajian di masyarakat, kita yang disini ada 1000 kotak kemudian yang tamu dari Jakarta itu ada 100 orang, yang prasmanan,” katanya kepada wartawan rabu, (23/1/2019).

“Kalau yang 1000 untuk yang hadir, yang prasmanan nanti malam akan ada pertemuan dari asadtid nanti malam, kalau makanan nggak jadi masalah bagi saya karena bisa dimakan, yang jadi masalah itu karena kekecewaan saja sampai didalam hati terus,” imbuhnya.

Pihaknya juga terpaksa untuk mengkonfirmasi terkait pembatalan acara penyambutan ustaz Abu kepada sejumlah tokoh dan undangan.

“Secara otomatis beliau tidak hadir maka undangan itu akan kita tunda, tugas humas kita akan memberikan info kepada tokoh tokoh tersebut,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, direncanakan kebebasan ustaz Abu Bakar Ba’asyir pada hari Rabu, (23/1/2019) setelah presiden Jokowi menyebut alasan pembebasan tersebut adalah demi kemanusian.

Namun Menkopolhukam Wiranto dalam pidato resminya menyatakan bahwa pembebasan ustaz Abu masih perlu dikaji kembali, hal itu kemudian diikuti oleh Presiden Jokowi yang mengatakan pembebasan ustaz Abu adalah pembebasan bersyarat dan bukan murni.