JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ustaz Abu Bakar Ba’asyir (ABB) nampaknya belum bisa dipulangkan hari ini. Demikian disampaikan pihak keluarga menanggapi beredarnya kabar batalnya pembebasan Ustaz Abu Bakar Ba’asyir yang sebelumnya diperkirakan akan bebas hari ini, Rabu (23/1/2019).
“Jadi sampai tadi malam jam 12.00 itu saya konfirmasi kepada pejabat di LP, karena itulah pihak resmi yang selama ini berkomunikasi dengan kami. Kami tanyakan bagaimana keputusannya? Beliau menjawab bahwa dari LP juga masih menuggu pimpinan diatasnya. Dan kami berkesimpulan bahwa hari ini, Rabu (23/1/2019) berarti Ustaz ABB belum bisa pulang,” kata Abdul Rochim Ba’asyir dalam pesan suara yang kepada Jurniscom, Rabu (23/1/2019).
Pria yang karib disapa Ustaz Iim ini mengatakan, ada beberapa pejabat pemerintah yang menolak pembebasan murni Ustaz ABB dan menghendaki bebas bersyarat.
Dia menilai, hal itu tidak sesuai dengan keputusan Presiden Joko Widodo yang disampaikan oleh pengacara pribadinya, Yusril Ihza Mahendra beberapa lalu. Ustaz Iim mengungkapkan, dalam penjelasannya, Yusril mengatakan, keputusan presiden untuk membebaskan Ustaz ABB tanpa syarat itu telah disetujui oleh Kapolri, Menkopolhukam, dan pejabat terkait.
“Jadi lobi yang dilakukan Prof Yusril saat itu kepada presiden adalah lobi untuk memberikan pembebasan murni bukan bersyarat. Karena berangkat dari saat awal Prof Yusril membesuk Ustaz ABB dan beliau melihat kondisinya dan prihatin dengan kondisinya,” ungkap Ustaz Iim.
Kemudian pada tanggal 18 Januari, Yusril kembali membesuk Ustaz ABB dan menyampaikan bahwa dirinya Ustaz ABB akan segera dibebaskan tanpa syarat atas persetujuan presiden.
“Prof Yusril menyampaikan bahwa dia telah berhasil melobi presiden, Kapolri, menkumham dan pihak-pihak terkait untuk memberikan kebebasan murni kepada Ustaz ABB bukan bebas bersyarat,” sambungnya.
Ustaz Iim menceritakan, Yusril telah memahami Ustaz ABB yang tidak mau menandatangani surat pembebasan bersyarat. Oleh sebab itu, lanjutnya, Yusril mencari cara agar Ustaz ABB tetap bisa mendapatkan pembebasan murni dengan alasan kemanusiaan.
“Dan dia melihat bahwasannya presiden bisa mengambil kebijakan ini asalkan presiden bisa sinkron dengan Kapolri, menkumham dsb. Jadi tidak ada pembicaraan soal pembebasan bersyarat,” kata Ustaz Iim.
