White Helmets: 2.990 Serangan Udara, 4.000 Lebih Terluka dan 1.252 Warga Tewas

GHOUTA TIMUR (Jurnalislam.com) – Menurut White Helmets, sebuah kelompok sukarela yang beroperasi di bagian Suriah, Ghouta Timur, yang dikuasai oposisi, sedikitnya 1.252 warga sipil yang tercatat tewas dalam serangan rezim Suriah dan Rusia, lansir Aljazeera, Rabu (21/3/2018)..

Lebih dari 4.000 orang telah terluka, akibat 2.990 serangan udara yang menyerang wilayah tersebut.

Puluhan ribu warga sipil telah melarikan diri dari Ghouta, yang dulunya memiliki populasi sekitar 400.000 jiwa.

Ingy Sedky, juru bicara Komite Internasional Palang Merah (the International Committee of the Red Cross–ICRC) di Damaskus, mengatakan bahwa sedikitnya ada empat tempat penampungan yang menampung penduduk yang melarikan diri, yaitu Herjellah, Dweir, Maahad al-Kahraba Institute dan Nashabeyah.

Ribuan Pejuang Akhirnya Tinggalkan Ghouta Timur

“Menurut Bulan Sabit Merah Arab Suriah (the Syrian Arab Red Crescent-SARC), mereka sekarang membantu lebih dari 25.000 orang,” kata Sedky kepada Al Jazeera. “Tetapi sangat sulit untuk mengetahui berapa banyak orang yang telah pergi, karena mereka terus berdatangan dan terus berpindah.”

SARC telah menyediakan paket roti untuk 15.000 orang, kata Sedky.

“Kami menyediakan paket makanan kaleng yang seharusnya cukup untuk 20.000 orang selama sebulan, serta perlengkapan kebersihan dan kebutuhan sehari-hari seperti kasur, selimut, lampu surya bagi 15.000 orang.”

Situasi Kemanusian Semakin Mengerikan di Ghouta, White Helmets Minta Bantuan PBB

Namun ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa, “situasinya luar biasa.”

“Banyak orang datang hanya membawa pakaian yang mereka kenakan,” katanya. “Di setiap tempat penampungan yang kami kunjungi, Anda dapat melihat sejumlah besar orang yang antri di depan klinik seluler SARC, banyak dalam kondisi kesehatan yang sangat buruk karena bertahun-tahun bertahan tanpa akses perawatan medis yang layak. Perjalanan itu sangat sulit bagi para lansia apalagi dengan mobilitas terbatas.”

“Kondisi untuk memenuhi semua kebutuhan ini sangat menantang bagi semua aktivis kemanusiaan karena ribuan orang terus datang setiap hari [sedikitnya sampai kemarin] tetapi kami melakukan semua yang kami bisa untuk mengatasi arus masuk saat ini.”

Film Dokumenter Pendek ‘The White Helm’ Menangkan Global Oscar Award

Ribuan Pejuang Akhirnya Tinggalkan Ghouta Timur

GHOUTA TIMUR (Jurnalislam.com) – Ribuan pejuang Suriah dan keluarga mereka akan dievakuasi dari Harasta, sebuah kota yang dikepung di Ghouta Timur, ke sebuah provinsi yang dikuasai oposisi di Suriah utara, media pemerintah dan kelompok oposisi mengatakan.

Perjanjian yang diperantarai Rusia itu disepakati pada hari Rabu (21/3/2018) setelah pertemuan antara delegasi rezim Suriah dan perwakilan penduduk lokal dan pejuang di Harasta yang dikuasai oposisi.

“Evakuasi untuk keluarga yang ingin pergi akan dimulai besok pukul 7 pagi (05:00 GMT),” Munther Fares, juru bicara kelompok Ahrar al-Sham, yang memegang Harasta, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu.

Serangan Mematikan Pejuang Ghouta Targetkan Pos Militer Rezim Assad di Ibukota Suriah

“Kelompok bersenjata dan warga sipil yang memilih pergi akan mendapat jaminan Rusia.”

Addounia TV, media yang dikelola negara, mengatakan bahwa 1.500 pria bersenjata dan 6.000 anggota keluarga akan dievakuasi pada hari Kamis dalam dua kelompok ke Idlib.

Harasta adalah rumah bagi 20.000 orang.

“Keluarga yang ingin tinggal di Harasta akan diberikan jaminan oleh pemerintah Suriah dan Rusia bahwa tidak ada bahaya yang akan menimpa mereka, dan bahwa kota itu tidak akan mengalami perpindahan atau perubahan demografi,” kata Fares.

Dia menambahkan bahwa warga sipil di dalam dan di luar Harasta juga akan membentuk komite untuk menindaklanjuti urusan mereka yang tetap tinggal di kota dan para tahanan.

Seorang anggota Dewan Harasta mengkonfirmasi berita itu kepada Al Jazeera, mengatakan evakuasi termasuk kelompok bersenjata dan warga sipil, serta warga yang membutuhkan bantuan medis.

Kesepakatan evakuasi merupakan yang pertama bagi para pejuang oposisi untuk meninggalkan Ghouta Timur yang telah menderita akibat serangan udara pasukan rezim pemerintah Suriah dan jet tempur Rusia selama lebih dari satu bulan.

SOHR: 931 Warga Sipil Ghouta Tewas, MSF: Lebih dari 1.000 Terbunuh Rezim Assad

Namun, Tayyim al-Siyoufi, seorang aktivis berbasis Harasta, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa meskipun perjanjian telah dicapai, masih harus dilihat apakah evakuasi akan ditegakkan sesuai jadwal.

“Apa pun bisa terjadi,” katanya. “Kita berada dalam posisi yang lebih buruk daripada kota-kota lain di Ghouta … kita akan melihat apakah kesepakatan itu berhasil atau tidak.”

Dengan Harasta yang hanya berukuran dua kilometer persegi, al-Siyoufi mengatakan warga sipil merasakan beban serangan udara yang lebih intensif.

“Setiap hari ada 20 pesawat tempur yang melayang di atas kami, meluncurkan sekitar 200 tembakan,” katanya.

Tentara rezim Syiah Nushairiyah kini telah merebut kembali 80 persen Ghouta Timur, yang terletak di pinggiran ibukota, Damaskus, dan pernah menjadi sumber produksi roti.

Dituding Pasukannya Didominasi Syiah oleh UEA, Ini Kata Menlu Irak

IRAK (Jurnalislam.com) – Irak telah menyatakan keprihatinannya atas pernyataan seorang pejabat Emirat yang mengklaim pasukan paramiliter yang didominasi Syiah telah menerima dana dari Qatar.

Juru bicara kementerian luar negeri Irak Ahmed Mahjoub pada hari Rabu (21/3/2018) mempertanyakan validitas tuduhan yang dibuat oleh Menteri Urusan Luar Negeri Uni Emirat Arab Anwar Gargash tersebut.

“Pernyataan ini muncul sebagai hambatan pada saat Irak sedang berusaha memperkuat hubungan dengan UEA,” kata Mahjoob, lansir Aljazeera.

Presiden Perancis Serukan Pembubaran Pasukan Syiah Irak, Al Maliki Berang

“Mereka menjadi perhatian karena kemungkinan membina dan mengembangkan hubungan,” katanya kepada kantor berita Rusia Sputnik.

Dalam sebuah posting Twitter pada hari Senin, Gargash menuduh pemerintah Qatar membiayai berbagai kelompok “teroris” hingga $ 1 milyar, beberapa diantaranya yaitu Pasukan Mobilisasi Populer Irak, gerakan Syiah Hezbollah yang berbasis di Libanon, dan Jabhah Nusrah, yang sekarang dikenal sebagai Hayat Tahrir al-Sham.

Itu adalah tuduhan terbaru yang dikeluarkan oleh UEA melawan Qatar.

Ratusan Pasukan Syiah Nujaba Irak Musnah dalam Pertempuran di Aleppo

UEA – bersama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Mesir – memutuskan hubungan diplomatik dengan Doha pada Juni tahun lalu dan menjatuhkan blokade udara, laut, dan darat, sambil menuduh Qatar mendukung “ekstremisme” dan mengembangkan hubungan dengan Iran – saingan regional mereka.

Qatar membantah keras tuduhan tersebut.

Ahmed Saeed al-Rumaihi, kepala kantor media Qatar untuk kementerian luar negeri, menggambarkan tuduhan Gargash sebagai “tidak berdasar” dan dibuat tanpa bukti. Komentar itu hanya “mempromosikan kebohongan”, Rumaihi menambahkan.

Milisi Syiah Irak Ambil Alih Bandara Tal Afar di Mosul dari IS

Sekitar 60 faksi membentuk Pasukan Mobilisasi Populer Irak (Popular Mobilisation Forces-PMF, juga dikenal sebagai Popular Mobilisation Unit-PMU) – sebuah payung kelompok bersenjata bersama-sama dengan pemimpin etnis dan suku Irak.

40 divisi PMF – terdiri lebih dari 60.000 pejuang – memainkan peran kunci dalam perang melawan kwlompok Islamic State (IS), yang merebut banyak wilayah Irak pada tahun 2014, tetapi sekarang telah dikalahkan.

Milisi Dukungan AS akan Keluar dari Manbij, Menlu Turki: Tidak Cukup Hanya Itu

ANKARA (Jurnalislam.com) – Menteri luar negeri Turki mengatakan pada hari Rabu (21/3/2018) bahwa tidak akan cukup jika kelompok teroris dukungan AS, YPG, hanya menarik diri dari wilayah Manbij Suriah.

“Tidak akan cukup bagi YPG untuk mundur dari Manbij. Akan ada kota-kota lain setelah Manbij,” kata Cavusoglu pada konferensi pers bersama dengan mitranya dari Lesotho, Lesego Makgothi, di ibukota Ankara, merujuk pada kemungkinan operasi Turki di wilayah itu, lansir Anadolu Agency.

Ditanya tentang keberadaan AS di Manbij dan hubungan Turki-AS, Cavusoglu mengatakan belum ada kesepakatan tetapi AS telah memahamai tentang menstabilkan Manbij dan sisi timur Sungai Eufrat.

Erdogan: Operasi Militer Turki Berlanjut ke Manbij

“Jika kita mencapai konsensus tentang peta jalan dengan AS, maka kita dapat mengatakan kita memiliki perjanjian. Saat ini, baru ada pemahaman,” katanya.

Menlu Turki, Cavusoglu

Pada 16 Februari, saat kunjungan Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson ke Ankara, kedua negara “mencapai suatu pemahaman” untuk menormalkan hubungan setelah periode ketegangan atas situasi di Suriah.

YPG teroris harus terlebih dahulu mundur dari Manbij, Suriah utara, agar Turki dapat mengambil langkah dengan AS berdasarkan kepercayaan, kata Cavusoglu selama kunjungan Tillerson.

Ditanya tentang panggilan teleponnya Selasa ini dengan Tillerson, Cavusoglu mengatakan itu adalah percakapan “perpisahan” dengan sekretaris negara AS yang akan diganti tersebut.

Lawan Pasukan AS di Manbij, Turki akan Gunakan Jurus Pasukan Elit Ottoman

“Pada saat hubungan bilateral antara kedua negara sedang melalui proses kritis, Tillerson dan saya bekerja bersama,” kata Cavusoglu.

“Kami berkali-kali berbeda pendapat. Tapi ini wajar. Saya berharap dia sukses dan mengucapkan terima kasih atas kerja samanya dan untuk persahabatan kami.”

Pada 13 Maret, Presiden AS Donald Trump menunjuk Direktur CIA Mike Pompeo sebagai sekretaris negara berikutnya, menunggu konfirmasi Senat.

Setelah Ghouta, Kini Giliran Warga Idlib Jadi Target Jet Tempur Rusia, 20 Tewas

IDLIB (Jurnalislam.com) – Serangan udara Rusia telah menewaskan sedikitnya 20 warga sipil di distrik Saraqib yang dikuasai oposisi di provinsi Idlib Suriah, menurut sumber-sumber lokal.

Mustafa Haj Yusuf, direktur badan pertahanan sipil White Helmets, mengatakan kepada Anadolu Agency, Rabu (21/3/2018) bahwa sedikitnya 16 anak termasuk di antara korban.

Menurut sumber-sumber oposisi, pesawat tempur Rusia lepas landas dari Pangkalan Udara Khmeimim di provinsi Latakia Suriah, kemudian melakukan beberapa serangan udara di dan sekitar distrik Saraqib.

Serangan Udara Rezim Syiah Assad Hantam Sekolah Taman Kanak-kanak di Idlib

Dalam 11 hari terakhir saja, sedikitnya 56 orang telah tewas oleh serangan udara di beberapa wilayah yang dipegang oleh oposisi di provinsi Idlib dan Hama.

Suriah tetap terkunci dalam konflik dahsyat yang dimulai pada 2011 ketika rezim Syiah Assad menindak keras para demonstran dengan keganasan militer yang tak terduga.

Menurut pejabat PBB, ratusan ribu orang terbunuh dalam konflik sampai saat ini.

Elemen Umat Islam Cirebon Gelar Aksi Tolak Karaoke Mixologi

CIREBON–Elemen umat Islam Cirebon menggelar aksi damai menolak karaoke Mixlologi di depan Gedung DPRD Kota Cirebon Kota, Selasa (20/3/2018).

Elemen umat Islam terdiri dari Forum RW & Warga Kelurahan Derajat bersama Aliansi Masyarakat Nahi Mungkar(Almanar), hingga gabungan ormas Islam (Majelis Mujahidin, Jamaah Ansharusy Syariah, Gardah, FPI Cirebon Raya, Gapas, Santri Pondok Rijalul Ghod, DKM se Kelurahan Derajat)

Dalam orasi aksinya, Almanar menduga dan juga mendapatkan bukti-bukti bahwa tempat karaoke Mixologi Cirebon melanggar perijinan.

dalam perijinan tersebut Karaoke Mixo merupakan karaoke keluarga namun dalam kenyataannya, terdapat perempuan-perempuan berpenampilan mengumbar aurat yang memandu lagu /PL di karaoke tersebut & didapati menjual miras jadi seperti bar.

“Perlu diketahui lokasi karaoke Mixo berada di sekitar lembaga pendidikan CIC, Bimbel & Masjid serta Mushola, selain itu perijinan yang ada juga menyalahi aturan,” ungkap, ust Abu Usamah salah seorang tokoh Almanar di depan gedung DPRD Cirebon Kota.

Dalam operasionalnya juga sangat mengganggu kenyamanan warga sekitar,diijinkan buka pkl 10:00 pagi sampai tutup pukul 22:00 malam,namun pada prakteknya, buka pukul 16:00 sore tutup pukul 03:00 dinihari, suara dentuman musik sangat mengganggu waktu istirahat warga sekitar,jadi dirinya meminta kepada pemerintah untuk menutup karaoke Mixologi tersebut.

“Kami beri waktu satu minggu pemerintah Kota Cirebon untuk menyikapi gugatan kami, seandainya tidak ada tindak lanjut, jangan salahkan kami Ormas Islam apabila menutup paksa karaoke tersebut,Allahu Akbar” ungkap ust Andi Mulya, Kordinator Almanar..

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD kota Cirebon, Handarujati Kalamullah mengatakan, dari pertemuan dengan warga dan ormas tersebut, DPRD akan menggelar rapat gabungan semua komisi, guna membahas apa yang diaspirasikan itu.

“DPRD bukan lembaga eksekusional, kewenangan lembaga kami sebatas rekomendasi, kewenangan ada di Pemerintah Daerah, tetapi pemerintah pun tidak serta merta melakukan eksekusi, kita ada Perda Miras, kalau ada yang melanggar Perda, barulah pemerintah berwenang mencabut izinnya, namun intinya kita akan pelajari semua aspirasi ini,” ungkap Andru kepada Abu Musa.

Merasa Kena Tipu di Suriah, Erdogan Kecam Amerika

ANKARA (Jurnalislam.com) – Presiden Recep Tayyip Erdogan pada hari Selasa (20/3/2018) mengecam AS dengan mengatakan bahwa AS menipu Turki dengan bekerja sama dengan kelompok-kelompok teror di Suriah.

Menghadapi kelompok parlemen Partai Keadilan dan Pembangunan yang berkuasa dalam sebuah pertemuan, Erdogan mengatakan, “Jika kita adalah mitra strategis, maka Anda akan menghormati kami. Tapi anda telah mencoba menipu kami,” lansir Anadolu Agency.

AS telah mengirim 5.000 truk berisi banyak senjata ke kelompok-kelompok teror di Suriah, Erdogan mengatakan.

Pentagon Anggarkan Dana $ 850 Juta Untuk Milisi PYD Tahun 2019 (info grafik)

“Kami menginginkan senjata dari Anda [AS] dengan imbalan uang. Anda tidak memberikan senjata-senjata itu kepada kami, tetapi Anda memberikan senjata dan amunisi ini kepada organisasi teror secara gratis.

“Kemitraan seperti apa ini?” Dia bertanya.

“Kami sekarang menghancurkan semua [terowongan, depot senjata dan amunisi] ini. Semua amunisi itu sedang disita secara bertahap.”

Turki dan AS telah mencoba untuk mengatasi sejumlah masalah, terutama mengenai teroris YPG / PKK di Suriah, sebuah kelompok yang bekerja sama dengan AS sejauh ini, karena menyebut mereka sebagai “sekutu yang andal” dalam perang di Suriah.

Turki sangat memprotes kolaborasi AS dengan YPG, yang secara kategoris menyatakan bahwa YPG adalah cabang Suriah dari PKK, sebuah kelompok teroris yang juga diakui oleh AS dan UE. PKK, dalam lebih dari tiga dekade kampanye terornya melawan Turki, telah mengambil sekitar 40.000 jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak.

“Kami telah menguasai pusat kota [Afrin] dalam waktu 2 bulan,” kata Erdogan, menambahkan bahwa tentara Turki dan tentara the Free Syrian army akan melanjutkan operasi untuk sementara waktu demi membersihkan sisa teroris dukungan AS dan bahan peledak dari daerah.

Armada Perang Turki Rebut Kota Afrin dari Pasukan Dukungan AS, PYD

Pada hari Ahad, pasukan pendukung Turki membebaskan kota Afrin, yang merupakan tempat persembunyian utama bagi PYD / PKK sejak 2012.

Sebanyak 3.647 teroris dukungan AS telah “dinetralkan” sejak dimulainya Operation Olive Branch di Afrin, Suriah, Erdogan mencatat.

Menanggapi tuduhan bahwa Turki merugikan warga sipil di Afrin Suriah selama operasi, presiden mengatakan: “Kami telah menyanggah semua tuduhan melalui dokumen, akun saksi, dan rekaman [yang ditunjukkan Turki].”

Inilah Perbandingan Kerusakan Kota Akibat Operasi Militer oleh Turki, Rusia, AS dan Suriah

Baru-baru ini, kelompok teroris, sebagai bagian dari kampanye kotor mereka melawan Turki, mengklaim sebuah rumah sakit di wilayah Afrin diserang oleh tentara Turki.

Militer Turki merilis rekaman bangunan rumah sakit yang tidak rusak akhir pekan lalu, menyanggah kampanye kotor oleh para teroris.

Video satu menit tersebut menunjukkan bangunan rumah sakit dalam kondisi baik.

Operasi Militer Turki atas PYD Memasuki Provinsi Aleppo

Turki meluncurkan Operation Olive Branch pada 20 Januari untuk membersihkan kelompok teroris dari Afrin di Suriah barat laut di tengah ancaman teroris yang berkembang di wilayah tersebut.

Menurut Staf Umum Turki, Operation Olive Branch bertujuan untuk membangun keamanan dan stabilitas di sepanjang perbatasan Turki dan kawasan Timur Tengah serta melindungi Suriah dari kekejaman dan penindasan terhadap teroris.

Begini Kata Korea Utara Setelah Putin Terpilih Kembali Jadi Presiden

KOREA UTARA (Jurnalislam.com) – Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengirim “ucapan selamat sepenuh hati” pada hari Selasa (20/3/2018) kepada Presiden Rusia Vladimir Putin memenangkan pemilihan dan berharap dia sukses dalam membangun sebuah negara yang kuat.

Pemimpin Korea Utara tersebut, dalam sebuah pesan yang dikutip oleh kantor berita KCNA, menyatakan keyakinannya bahwa sejarah panjang hubungan persahabatan antara negara mereka akan berlanjut dan berharap kesuksesan Putin dalam membangun Rusia yang kuat, lansir World Bulletin.

AS Sesumbar akan Hancurkan Korea Utara

Korea Utara mendapat sanksi internasional berat untuk mengekang program nuklir dan misilnya.

Sedangkan Moskow terisolasi sampai batas yang tidak ditentukan sejak Perang Dingin setelah meracuni mantan mata-mata di Inggris, dan sanksi baru dari Washington atas tuduhan mencampuri pemilihan presiden AS tahun 2016.

Ternyata Rusia Turut Campur dalam Pemilihan Trump pada Pemilu AS 2016

Amerika Serikat awal tahun ini menuduh Rusia membantu Korea Utara, sekutu Perang Dingin mereka, dalam menghindari beberapa sanksi internasional, dengan memberikan bahan bakar dan tindakan lainnya. Rusia telah meminta bukti tuduhan tersebut

Trump pada Pangeran Arab: Hubungan Kami Pada Saat Ini Lebih Baik dari yang Lalu

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada pangeran Salman hari Selasa (20/3/2018) bahwa hubungan negaranya dengan Arab Saudi saat ini lebih baik dari sebelumnya.

Komentar Trump muncul saat pertemuannya dengan Pangeran Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman di Gedung Putih pada hari Selasa, lansir Al Arabiya.

Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Arab Saudi dapat menangani banyak hal bersama di masa depan.

Pekan ini Pangeran Arab Tour ke Amerika Serikat, Begini Kata Pengamat Timur Tengah

Pangeran Mohammed memuji hubungan sangat dalam antara kedua negara saat ia bertemu dengan Presiden Donald Trump di Oval Office. Ini adalah pemberhentian pertama dalam tur Putra Mahkota Mahkota ke Amerika Serikat selama tiga pekan.

Berbicara dalam bahasa Inggris, Pangeran Mohammed menunjukkan investasi signifikan Saudi di AS.

Trump mengatakan bahwa AS memiliki “zero tolerance” dalam pendanaan terorisme. Dia mengatakan bahwa Arab Saudi “bekerja sangat keras” untuk memotong dana tersebut.

Pasok Senjata ke Arab Saudi dan UEA, Perancis Langgar Hukum Internasional

PERANCIS (Jurnalislam.com) – Sebuah laporan baru oleh kelompok hak asasi manusia mengatakan pemerintah Perancis mungkin telah melanggar hukum internasional dengan memasok senjata kepada Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang dapat digunakan dalam perang mereka di Yaman.

Laporan oleh firma hukum Prancis Ancile Avocat menegaskan bahwa ekspor senjata Prancis ke dua negara Teluk Arab dapat bertentangan dengan komitmen internasionalnya.

“Pemerintah Prancis telah memberi wewenang untuk mengekspor peralatan militer ke Arab Saudi dan UEA dalam keadaan dimana senjata ini dapat digunakan dalam konflik di Yaman dan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan perang,” kata para penulis laporan tersebut, lansir Aljazeera, Selasa (20/3/2018).

Presiden Perancis: Kami akan Intervensi Militer ke Ghouta, Serang Suriah

Perancis adalah penandatangan Perjanjian Perdagangan Senjata, yang diratifikasi pada tahun 2014, sehingga mengikatnya secara hukum di negara tersebut untuk mencegah penjualan senjata karena dianggap akan melanggar undang-undang kemanusiaan internasional.

Philippe Edouard, perdana menteri Perancis, telah menegaskan bahwa penjualan baru-baru ini adalah murni untuk tujuan defensif (pertahanan) dan akan digunakan untuk menghalangi agresi pemberontak Houthi.

“Emirati berada di Yaman dengan beberapa peralatan Prancis namun senjata-senjata ini tidak terlibat dalam kerusakan,” kata Edouard awal bulan ini.

Amnesty International, yang menugaskan laporan itu bersama kelompok hak asasi Perancis ACAT, mengeluarkan pernyataan pada hari Selasa yang mencela kurangnya transparansi pemerintah Perancis.

“Ada kekurangan transparansi yang cukup besar dari pihak otoritas Prancis dalam ekspor dan penjualan senjata … pertimbangan oleh komisi antar kementerian untuk mempelajari ekspor peralatan perang, yang dituntut untuk memeriksa permintaan lisensi, benar-benar rahasia,” kata laporan tersebut.

Koalisi perang anti-Yaman telah mendapatkan momentum dalam beberapa bulan terakhir. Koalisi ni telah mempertanyakan alasan di balik bantuan dan penjualan senjata dari beberapa negara ke koalisi pimpinan Saudi.

Pakar PBB Peringatkan Perancis atas Undang Undang Anti Teror bagi Kaum Muslim

Konflik di Yaman, dimana koalisi pimpinan Saudi melawan pemberontak Syiah Houthi, telah merenggut nyawa sedikitnya 10.000 orang.

Puluhan ribu lainnya tewas karena penyakit yang muncul akibat konflik tersebut.

Data dari Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (the Stockholm International Peace Research Institute-SIPRI) menunjukkan bahwa Perancis, yang merupakan eksportir senjata terbesar keempat di dunia, adalah pemasok senjata ketiga bagi Arab Saudi dan pemasok senjata kedua terbesar UEA di antara tahun 2013 dan 2017.

Norwegia mengumumkan pada awal Januari bahwa mereka akan menunda penjualan senjata ke UAE. Jerman menyusul beberapa hari kemudian dengan menghentikan ekspor senjata mereka ke negara-negara yang terlibat dalam perang Yaman.

Di tempat lain, otoritas regional Flemish yang didominasi Belgia pada tahun 2016 mengatakan akan berhenti memberikan lisensi untuk ekspor senjata ke Arab Saudi.

Militer Perancis Terlibat dalam Serangan ke Tal Avar, Ini Laporannya

Di Inggris, Kampanye Melawan Perdagangan Senjata (the Campaign Against Arms Trade-CAAT) telah berusaha untuk menantang ekspor senjata Inggris ke Arab Saudi dengan alasan bahwa ini tidak sesuai dengan pedoman nasional.

Pada 2017, pengadilan tinggi memutuskan bahwa penjualan itu sah karena niat koalisi bukan menargetkan warga sipil.

Di Prancis, pemerintah secara konsisten berpendapat bahwa penjualan senjata tersebut dinilai legal dan dianggap sangat serius.

“Keputusan ekspor diambil di bawah pertimbangan perdana menteri dengan sangat menghormati komitmen internasional Prancis,” kata juru bicara menteri luar negeri Perancis.