Sudah 28 Warga Palestina Gugur Diterjang Peluru Israel dalam Aksi Protes 2 Pekan

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan bahwa seorang pria Palestina berusia 28 tahun telah meninggal oleh tembakan pasukan penjajah Israel dalam aksi protes massal di perbatasan Gaza-Israel.

Korban tewas itu menambah jumlah pemrotes yang tewas dalam protes dua pekan di perbatasan menjadi berjumlah 28. Selain itu, ratusan orang Palestina telah terluka oleh tembakan Israel sejak 30 Maret.

Hari Jumat (13/4/2018) kemarin menandai protes besar ketiga di dekat pagar perbatasan sejak akhir Maret, lansir World Bulletin.

Pangeran Arab Katakan Israel Punyak Hak Tanah di Palestina, Begini Bantahan Analis

Kementerian Kesehatan mengatakan 528 warga Palestina telah terluka dalam protes massal di perbatasan wilayah itu dengan Israel, termasuk 122 pemrotes yang terluka akibat tembakan langsung tentara Israel.

Kementerian itu mengatakan 406 demonstran menderita jenis-jenis cedera lain pada hari Jumat, termasuk terkena peluru baja berlapis karet dan gas air mata.

Kementerian mengatakan 203 dari mereka yang terluka dirawat di rumah sakit dan sisanya di klinik lapangan.

Protes hari Jumat itu menarik ribuan orang, dan merupakan demonstrasi besar-besaran ketiga berturut-turut di hari Jumat di sepanjang perbatasan yang bergejolak itu.

17 Warga Palestina Tewas dan 1.500 Lebih Terluka, Kuwait: DK PBB Gagal

Ribuan warga Palestina berkumpul di lima tenda, beberapa ratus meter dari pagar perbatasan. Kelompok-kelompok kecil bergerak lebih mendekat ke pagar, membakar bendera Israel, melempar batu dan membakar ban.

Militer zonis memperkirakan bahwa sekitar 10.000 warga Palestina berpartisipasi dalam putaran terakhir protes pekanan dan mengatakan jumlah peserta tersebut agak lebih sedikit daripada dalam unjuk rasa sebelumnya selama dua pekan terakhir.

Perkuat Ekonomi Umat, HIPMI Jatim Luncurkan Program Pesantrenpreneur

SURABAYA (Jurnalislam.com) – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Timur meluncurkan program penguatan ekonomi rakyat berbasis pesantren melalui program yang disebut ”Pesantrenpreneur”. Untuk tahap awal program ini dilaksanakan di sepuluh pondok pesantren sebagai proyek percontohan.

“Di ponpes tersebut akan dibuka Ummat Mart yang memasarkan produk-produk yang dihasilkan para santri, UMKM di sekitar pesantren, maupun produk umum dari perusahaan,” kata Ketua Dewan Kehormatan HIPMI Jatim Muhammad Ali Affandi dalam jumpa pers di Satu Atap Co-Working Space Surabaya, Kamis (12/4/2018).

Affandi menambahkan, saat ini sedang dikebut persiapan di sepuluh ponpes yang tersebar di sejumlah daerah, mulai Pasuruan, Malang, Banyuwangi, hingga Probolinggo. Program ini akan dipusatkan di Ponpes Bayt Al-Hikmah Pasuruan pada Mei mendatang.

Ketua HIPMI Jatim Mufti Anam menambahkan, program ini terselenggara berkat kolaborasi HIPMI, Kementerian Perdagangan, dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Kolaborasi tersebut menghasilkan sejumlah 10 program kerja untuk ekonomi pesantren.

Menurut Mufti, setiap pesantren punya potensi bisnis yang bisa dikembangkan, misalnya pertanian, perikanan, dan makanan-minuman. HIPMI, Kemendag, dan Aprindo akan mendampingi untuk manajemennya, termasuk di sepuluh Ummat Mart yang menjadi pilot project.

“Bahkan ke depan sudah disiapkan pintu agar produk pesantren bisa masuk ke jaringan ritel modern di seluruh Indonesia. Kan keren kalau misalnya produk pertanian organik pesantren di pelosok desa bisa mengisi gerai-gerai ritel modern di kota-kota besar,” jelas Mufti.

”Secara berkala HIPMI juga menggelar kompetisi perencanaan bisnis pesantren dengan hadiah modal kerja, termasuk bisa dipertemukan dengan investor. Santri bisa mempresentasikan prospek bisnisnya ke investor untuk ikut mengembangkan bisnis berbasis pesantren,” papar Mufti.

Ia bersyukur program Pesantrenpreneur ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak. Bahkan, pemerintah pusat menaruh perhatian luar biasa sejak program ini diinisiasi HIPMI Jatim pada pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional HIPMI pada Maret lalu di Tangerang, Banten.

Sinergi Foundation Gelar Peletakan Batu Pertama RS Wakaf Ibu dan Anak

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Dalam ikhtiar membantu masyarakat menengah ke bawah yang kesulitan mendapat akses kesehatan memadai, Sinergi Foundation berencana membangun Rumah Sakit Wakaf Ibu dan Anak (RSWIA). Rencana ini ditandai dengan digelarnya acara Peletakan Batu Pertama: “Rumah Sakit Wakaf Ibu dan Anak RBC” di Jl. Raya Soreang, Kp. Lembur Tegal, Desa Pamekaran, Soreang Kab. Bandung, Sabtu (14/4/2018).

Menurut CEO Sinergi Foundation, Ima Rachmalia, RSWIA merupakan tahap pengembangan dari Rumah Bersalin Cuma-Cuma (RBC) yang telah berkiprah sejak 13 tahun lalu, dan keberadaannya telah menangani sekira 158.270 layanan kesehatan dan lebih dari 7.500 kelahiran bayi dari kalangan dhuafa.

Hal ini, kata Ima, hanya bagian kecil dari menyelamatkan ibu dan generasi. Apalagi, mengingat data dari Kemenkes tahun 2016, yang menyebut angka kematian bayi mencapai 32.007 kasus dan angka kematian ibu yang menginjak 4.912 kasus.

Ima Rachmalia berharap melalui RSWIA, mereka bisa terus meningkatkan layanan kesehatan bagi mereka yang membutuhkan. Meski tentu Ima memahami, ada tahap-tahap lain pula yang harus terus digiatkan agar cita-cita menjadi RSWIA bisa tercapai. Ia mengatakan, target jangka pendek berupa Klinik Wakaf, yang kelak dicita-citakan bertumbuh menjadi RSWIA.

“Kami ingin terus meningkatkan layanan, tentunya agar bisa menjadi RSWIA. Layanan yang harus prima, namun tetap cuma-cuma bagi para dhuafa. Karena RBC berkomitmen sejak awal akan melayani dhuafa sampai selesai. Kalaupun kelak mereka harus dirujuk, kami tak akan lantas lepas tangan,” tuturnya.

Acara ini akan diisi dengan tausiyah pencerahan “Sumbangsih Wakaf untuk Peradaban Islam” khususnya di bidang kesehatan dari Pakar Ilmu Al Quran dan Hadits, Founder Quantum Akhyar Institute Ustadz Adi Hidayat, Lc.,MA., dan Ketua MUI Bandung sekaligus Ketua Dewan Pembina Sinergi Foundation, Prof. Dr KH Miftah Faridl. []

Siaran Pers

FUI Sragen Serahkan Surat Dukungan Kepada Kapolri Segera Proses Hukum Sukmawati

SRAGEN (Jurnalislam.com) – Ratusan umat Islam Sragen melakukan aksi damai mendesak aparat kepolisian untuk segera mengadili Sukmawati Soekarnoputri di depan Mapolres Sragen, Jum’at (13/4/2018). Kendati Sukmawati telah meminta maaf kepada umat Islam, FUI Sragen meminta proses hukum harus tetap dilanjutkan.

“Kalau persoalan hukum dapat diselesaikan dengan minta maaf, maka kita akan minta para napi yang ada di penjara untuk minta maaf agar bisa bebas,” kata Forum Umat Islam (FUI) Sragen Ustaz Mala Kunaefi dalam orasinya.

“Kalau suatu tangisan bisa menyelesaikan hukum maka kita akan meminta seluruh napi di NKRI untuk menangis agar terbebas dari hukuman,” sambungnya.

Baca juga: Laporkan Sukmawati, GUIB Jatim : Tindakannya Menodai Agama!

Dalam aksinya, FUI menyerahkan surat dukungan kepada Kapolri untuk segera memproses hukum Sukmawati. Dalam surat tersebut, FUI meminta Kapolri untuk memeriksa seluruh pelapor dan saksi terkait. FUI berharap Kapolri dapat bersikap transparan dan tidak tebang pilih dalam penanganannya.

“Memanggil saksi ahli yang berkompeten baik dari MUI, ahli bahasa dan ahli pidana, jika memenuhi unsur yang disangkakan, maka mohon kiranya Kapolri segera melakukan penahanan kepada ibu Sukmawati,” tegas Ustadz Mala.

Baca juga: Ormas Islam Jatim Kembali Laporkan Sukmawati

Sebelum menyerahkan surat tersebut, massa dan Kapolres Sragen AKBP Arief Budiman sempat terlibat adu mulut. Kapolres Arief Budiman meminta massa untuk menyerahkan surat dukungan tersebut tanpa masuk Mapolres. Namun, massa menolak karena merasa tak dihargai dan tetap ingin menyerahkan surat itu di dalam Polres. Akhirnya, pihak Polres menerima sepuluh orang perwakilan umat Islam untuk menyerahkan langsung surat tersebut.

Bisakah Pers Netral?

Oleh: Beggy Rizkiyansyah*

Bisakah pers netral? Pertanyaan itu mungkin menggelayuti benak masyarakat hingga saat ini. Kita saat ini memang dipertontonkan keberpihakan yang telanjang tanpa malu-malu dari banyak media saat ini. Musim politik semakin menyuburkan praktek keberpihakan media hingga bukan saja terkesan partisan, tapi tanpa sungkan berpolitik praktis menjadi juru propaganda dalam pilkada atau pilpres.

Fenomena ini jika ditelisik lebih jauh menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Di satu sisi pers seringkali mengklaim independen, netral atau objektif. Tetapi keberpihakan pada satu kelompok atau partai dilakukan semakin telanjang. Jika demikian, apakah pers bisa netral?

Media massa atau tepatnya perusahaan pers sesungguhnya adalah kumpulan manusia dengan jurnalis sebagai ujung tombaknya. Ketika bersentuhan dengan fakta di lapangan, ia bukanlah perekam pasif, tetapi terjadi interaksi antara dirinya dengan realitas. Para jurnalis ini tentu saja bukan robot yang tak memiliki seperangkat nilai, kepercayaan, pandangan hidup atau ideologi dalam dirinya. Malah disadari atau tidak, hal-hal tadi turut membentuk dirinya menilai sebuah realitas.

Fakta dilapangan kemudian dibawa ke ruang redaksi yang terdiri dari sekumpulan manusia yang memiliki nilai-nilai pula. Menurut Mark Fisherman, “News story, if they reflect anything, reflect the practice of the workers in the organizations that produce news.” (Eriyanto: 2012)

Di dalam perusahaan pers, jurnalis hidup dalam institusi media dengan seperangkat aturan dan nilai-nilai tertentu. Hal itu memungkinkan bagi sebuah media mengontrol wartawan untuk melihat peristiwa dalam kemasan tertentu. Bahkan dapat dikatakan di ruang redaksi media condong menjadi kediktatoran, dalam arti seseorang yang berada dalam komando teratas yang membuat keputusan terakhir (Bill Kovach & Tom Rosenstiel: 2004)

Eriyanto, dalam Analisis Framing (2012) menyebutkan bahwa berita yang dibentuk oleh media massa bukan berasal dari ruang yang hampa, tapi diproduksi oleh ideologi tertentu. Begitu besarnya pengaruh ideologi dalam media massa sehingga ideologi berperan menampilkan pesan dan realitas hasil konstruksi tampak seperti nyata, alami dan benar. Melalui bahasa dan kata-kata, ideologi menjelma menjadi “realitas” yang harus dipahami oleh khalayak. (Eriyanto: 2012)

News, Discourse and Ideology (2008) yang ditulis Teun A. Van Dijk dalam The Handbook of Journalism Studies, menyebutkan ideologi yang rasialis misalnya, memberikan dampak pada produksi berita. Mulai dari pemilihan sumber daya jurnalis (hiring), pemilihan sumber (beats and sources), nilai berita (news values), penempatan berita (salience), hingga pilihan kata (rhetoric).

Jika demikian maka netralitas bukanlah sifat yang dapat diberikan pada pers. Bahkan Kovach dan Rosesnstiel tidak menempatkan ketidakberatsebelahan (fairness) dan keseimbangan (balance) dalam sembilan elemen jurnalisme mereka.

Ketidakberatsebelahan dan keseimbangan bukanlah tujuan, tetapi metode. Keseimbangan bukanlah semacam kesan matematis pada porsi berita yang disajikan. Begitu pula ketidakberpihakan. Bukanlah soal apakah berita terkesan berat sebelah? Seharusnya ketidakberpihakan dimaknai sebagai sikap jurnalis yang berlaku adil terhadap fakta dan pemahaman warga atas fakta-fakta tersebut. (Bill Kovach dan Tom Rosenstiel: 2004)

Satu hal yang dapat dituntut dari jurnalis adalah objektivitas. “Objektivitas Meminta wartawan mengembangkan sebuah metode untuk secara konsisten menguji informasi –pendekatan transparan menuju bukti-bukti-dengan tepat sehingga bias personal dan bias budaya tidak melemahkan akurasi kerja mereka,” demikian menurut Kovach dan Rosenstiel. (2004)

Maka objektif yang dapat dituntut bukanlah pada sosok jurnalis itu sendiri, namun metode yang dipakai oleh jurnalis untuk memperoleh berita. Metode ini merupakan pencerminan dari disiplin verifikasi informasi yang harus dilakukan setiap jurnalis.

Seperangkat konsep inti dalam disiplin verifikasi yang ditawarkan Kovach dan Rosenstiel adalah; jangan pernah menambahi sesuatu yang tidak ada, jangan pernah menipu audiens, berlakulah setransparan mungkin tentang metode dan motivasi anda; andalkan reportase anda sendiri; dan bersikaplah rendah hati. Seperangkat prinsip tersebut dapat membantu jurnalis untuk menjadi objektif. (Bill Kovach dan Tom Rosenstiel: 2004)

Objektivitas tersebut yang dapat diharapkan. Bukan netralitas atau ketidakberpihakan. Oleh sebab itu bukanlah persoalan jika jurnalis memiliki ideologi, pandangan hidup atau nilai-nilai tertentu. Meminjam kalimat jurnalis Maggie Gallagher, “Ada perbedaan antara jurnalis dengan juru propaganda. Saya mencari berita tidak untuk memanipulasi audiens saya. Saya mencari untuk mengungkap dan menyampaikan kepada mereka dunia sebagaimana saya melihatnya.” (Bill Kovach dan Tom Rosenstiel: 2004)

Seorang jurnalis muslim sudah seharusnya memiliki Islam sebagai pandangan hidupnya dalam situasi apa pun. Termasuk ketika ia menjadi jurnalis (meliput). Pandangan hidupnya tak dapat dilepaskan dari dirinya. Nilai-nilai Islam sebagai seorang muslim akan memandu dirinya dan menjadi kacamata dalam melihat realitas. Islam memiliki cara pandangnya sendiri terhadap segala sesuatu. (Hamid Fahmi Zarkasyi: 2013) Disaat yang bersamaan, sebagai jurnalis, ia tetap berpijak pada fakta dan disipilin verifikasi dalam menulis berita. Termasuk berlaku adil menyikapi fakta.

Adalah menggelikan jika ada yang mengatakan, ketika jurnalis sedang meliput berarti harus menanggalkan sementara identitas agamanya agar tetap independen. Tidak ada manusia yang bebas dari nilai dan pandangan hidup. Pemahaman menanggalkan agama ketika meliput justru sebenarnya adalah bentuk lain dari pandangan hidup barat moderen yang mengusung sekularisme. (Hamid Fahmi Zarkasyi: 2013)

Baik seorang jurnalis muslim, ataupun pers Islam tak perlu ragu untuk menerapkan dan mengungkapkan pandangan hidup Islam dalam dirinya. Justru keterbukaan atas pendirian dan sikap tersebut menjadi bagian dari kejujuran dalam menulis berita yang tetap bersandar pada fakta. Persoalannya betapa banyak saat ini media atau pers yang menepuk dadanya sebagai netral dan tidak berpihak, seakan bebas nilai, padahal hal tersebut adalah mustahil.

Lebih parah lagi betapa banyak saat ini pers yang menyokong satu kelompok, figur atau partai politik, namun mendapuk dirinya tak berpihak. Kekonyolan loyalitas semacam ini adalah manipulatif. Loyalitasnya pada partai atau faksi hendak ditutupi oleh jubah dengan slogan independensi. Jurnalis dan pers ketika meliput dan memproduksi berita seharusnya loyal pada tujuan, bukan pada faksi atau partai.

Kenyataannya, di Indonesia saat ini media arus utama begitu telanjang menunjukkan keberpihakan pada kelompok, partai atau figur. Misalnya, Kelompok Media MNC jelas dimiliki oleh pendiri partai Perindo. Metro TV didirikan oleh pendiri partai Nasdem.

Fenomena menyedihkan seperti ini terus melaju semakin kencang dan massif. Namun jurnalis muslim dan pers Islam tak perlu terseret arus yang sama. Tak perlu menceburkan diri dalam politik praktis dan partisan. Cukuplah Islam sebagai pandangan hidup yang menjadi panduan tanpa menjadi media partisan. Karena pandangan hidup yang bersemayam dalam jurnalis muslim dan disiplin verifikasi (objektivitas) adalah dua hal yang dapat hidup berdampingan dalam diri seorang jurnalis muslim.

Penulis adalah anggota Jurnalis Islam Bersatu (JITU). Tulisan ini merupakan Program #MelekMedia dari Jurnalis Islam Bersatu (JITU)

AS Peroleh Sampel Darah Serangan Senjata Kimia di Douma, Ini Hasilnya

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – AS telah memperoleh sampel darah dan urin dari dugaan serangan kimia di Suriah yang telah dites positif mengandung agen syaraf tak dikenal dan paparan gas klorin, menurut laporan yang diterbitkan Kamis (12/4/2018).

Dua pejabat anonim tersebut “percaya diri”, tetapi tidak seratus persen yakin mengenai laporan intelijen tersebut, NBC News melaporkan, lansir Anadolu Agency.

Para pejabat AS mengatakan kepada media berita Amerika bahwa rezim Assad diketahui telah menggunakan campuran klorin dan agen syaraf sarin dalam serangan sebelumnya. Mereka juga mengatakan AS bersama dengan negara-negara lain telah mengumpulkan data intelijen, termasuk gambar, yang mengindikasikan rezim Assad melakukan serangan mematikan akhir pekan lalu.

Pengawas Senjata Kimia Dunia Terjunkan Tim Pencari Fakta ke Douma

Gedung Putih dan Dewan Keamanan Nasional tidak segera menanggapi permintaan Anadolu Agency untuk mengomentari laporan tersebut.

The White Helmets, sebuah badan pertahanan sipil Suriah, menyalahkan rezim Assad atas serangan kimia Sabtu malam di kota Douma di Ghouta Timur, yang dikatakan menewaskan 78 warga sipil dan melukai ratusan lainnya.

AS saat ini mempertimbangkan delapan target potensial sebagai sasaran respon militer mereka, kata saluran berita CNBC yang melaporkan secara terpisah. Situs dilaporkan termasuk “dua lapangan udara Suriah, pusat penelitian dan fasilitas senjata kimia.”

Menteri Pertahanan AS James Mattis mengatakan bahwa pada hari Kamis Presiden Donald Trump belum memutuskan apakah ia akan melanjutkan aksi militer di Suriah.

“Kami belum membuat keputusan untuk melancarkan serangan militer ke Suriah,” kata Mattis kepada anggota parlemen di komisi House Armed Services. “Presiden belum membuat keputusan mengenai hal itu.”

Begini Kata Menteri Pertahanan AS Terkait Aksi Militer di Suriah

Ketika ditanya apa yang paling mengkhawatirkan dia tentang kemungkinan aksi militer yang mungkin akan dilakukan AS, Mattis mengatakan: “Pada tingkat strategis, bagaimana kita menjaga aksi ini meningkat di luar kendali.”

Sebelumnya pada hari Kamis, Trump muncul untuk menegaskan kembali komentar sebelumnya di mana ia memperingatkan Rusia untuk bersiap-siap menghadapi rudal yang katanya “akan datang.”

“Jangan pernah bertanya kapan serangan ke Suriah akan terjadi. Bisa jadi segera atau bisa juga tidak secepat itu!” Trump mengatakan pada hari Kamis di Twitter.

Kemudian, dia mengatakan kepada wartawan bahwa keputusan akan “segera dibuat.”

Mark Zuckerberg, Pendiri FB Hadapi Pertanyaan Sengit pada Sidang Kedua di Gedung Putih

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Dalam sidang keduanya di Capitol Hill untuk memberikan jawaban menyusul pengungkapan pelanggaran privasi data besar-besaran, Mark Zuckerberg menghadapi pertanyaan-pertanyaan ketat dari Kongres AS mengenai kebijakan raksasa media sosial tersebut, lansir Aljazeera, Kamis (12/4/2018).

CEO Facebook itu juga dihujani pertanyaan tentang privasi pengguna, pengumpulan data, bias politik, dan model bisnis jaringan sosial.

Facebook menjadi sorotan sejak pecah berita bulan lalu bahwa informasi pribadi dari 87 juta pengguna disalahgunakan secara ilegal oleh perusahaan konsultan Cambridge Analytica dalam upaya mempengaruhi hasil politik.

Selama kesaksian lima jam pada hari Rabu (11/4/2018), Zuckerberg mengakui bahwa data profilnya ada di antara mereka yang terkena kebocoran Cambridge Analytica.

Dia mengatakan Facebook sedang mempertimbangkan tindakan hukum, mengatakan mungkin ada banyak aplikasi lain yang mengumpulkan data pengguna Facebook dengan cara yang mirip dengan Cambridge Analytica.

Namun, ia menolak pernyataan anggota Kongres bahwa pengguna Facebook tidak memiliki kontrol yang cukup atas data mereka.

“Setiap kali seseorang memilih untuk berbagi sesuatu di Facebook … ada kontrol. Di sana. Tidak terkubur dalam pengaturan di suatu tempat, tetapi di sana,” kata Zuckerberg.

“Apa yang kami saksikan pada dengar pendapat ini adalah dia menolak mengubah model bisnis Facebook, yang sepenuhnya didasarkan pada pengumpulan data pengguna dan mengambil data itu dan menggunakan data itu untuk membantu menargetkan iklan,” David McCabe, seorang reporter teknologi Axios, mengatakan kepada Al Jazeera.

“Dia mengatakan dia mendukung beberapa jenis peraturan, tapi dia tidak berada di belakang semacam regulasi Facebook yang ingin dilihat beberapa kritikus perusahaan,” kata McCabe.

“Saya pikir kami tidak lebih dekat dengan pengaturan Facebook, tapi saya pikir Kongres menempatkan Facebook pada pemberitahuan, pada dasarnya mengatakan Facebook harus membersihkan sistemnya atau kami yang akan datang dan melakukannya untuk Anda.”

Miliarder berusia 33 tahun itu telah meminta maaf berkali-kali dan berjanji akan melakukan reformasi yang berarti untuk melindungi privasi data.

Zuckerberg menjelaskan hari ini bahwa audit Facebook atas pengambilan data oleh aplikasi luar akan membutuhkan waktu “berbulan-bulan” untuk menyelesaikannya.

Salah satu masalah yang diangkat adalah tentang dugaan bias politik dari platform, dengan legislator konservatif yang menanyakan tentang penghapusan beberapa halaman konservatif Facebook yang populer.

Anggota kongres dari partai Republik, Fred Upton, mengutip contoh seorang Republikan Michigan yang halaman kampanyenya dihapus dari Facebook. Yang lain bertanya kepada CEO itu tentang pembatasan Facebook atas halaman milik vloggers pro-Trump “Diamond and Silk“.

Diamond and Silk dianggap ‘tidak aman’. Apa yang tidak aman tentang dua wanita kulit hitam yang mendukung Donald J Trump?” tanya salah satu legislator.

“Tidak ada yang tidak aman tentang itu,” jawab Zuckerberg, menjelaskan bahwa ini adalah kesalahan.

Facebook membatasi beberapa konten yang dapat dikaitkan dengan “terorisme” tetapi, “Kami tidak menganggapnya sebagai penyensoran.”

Menurut Zuckerberg, perusahaan memiliki 200 orang yang bekerja pada upaya untuk memerangi promosi konten “ekstremis.”

Larry Buschon, seorang Republikan dari Indiana, mengungkapkan kekhawatiran bahwa Facebook mendengarkan percakapan orang-orang. Buschon menjelaskan bahwa dia dan ibunya berbicara tentang almarhum saudaranya dan kemudian di Facebook, ibunya melihat foto kolase memorial kakaknya muncul. Dia mengutip contoh iklan yang muncul di Facebook terkait dengan percakapan yang baru saja mereka lakukan.

“Sangat jelas bagi saya bahwa seseorang mendengarkan audio di telepon kami,” kata Buschon.

Zuckerberg menjawab bahwa Facebook tidak mendengarkan percakapan orang-orang dan bahwa eksekutif Facebook membawa ponsel mereka ke dalam rapat rahasia.

“Satu-satunya waktu kita menggunakan mikrofon adalah ketika Anda menggunakan video, tetapi kami sama sekali tidak mencoba untuk mendengarkan apa yang terjadi di latar belakang,” kata Zuckerberg.

Facebook sering dituduh mendengarkan percakapan menggunakan mikrofon pada ponsel pintar dan kemudian menampilkan iklan yang terkait dengan percakapan baru-baru ini kepada para penggunanya.

Perusahaan selalu membantah tuduhan ini.

John Shimkus, seorang Republikan dari Illinois, menanyakan Zuckerberg apakah pengguna dilacak ketika mereka keluar dari Facebook.

Facebook melacak “informasi tertentu untuk iklan dan keamanan. Bahkan jika seseorang tidak masuk kami melacak berapa banyak halaman yang mereka akses sebagai ukuran keamanan”, kata Zuckerberg.

Perusahaan melakukan ini dengan menggunakan teknik berbeda yang diintegrasikan ke dalam halaman di web.

Zuckerberg juga mengkonfirmasi laporan tentang apa yang disebut profil bayangan, profil orang-orang yang tidak mendaftar Facebook tetapi masih dilacak.

“Secara umum kami mengumpulkan data tentang orang-orang yang tidak mendaftar Facebook untuk tujuan keamanan,” kata Zuckerberg.

Menjelang akhir sesi, Debbie Dingell, seorang Demokrat dari Michigan mengkritik kurangnya pengetahuan Zuckerberg tentang perusahaannya sendiri.

“Sebagai CEO, Anda tidak tahu beberapa fakta kunci,” kata Dingell.

“Anda tidak tahu tentang kasus pengadilan utama mengenai privasi dan perusahaan Anda. Anda tidak tahu bahwa FTC tidak memiliki denda. Anda tidak tahu apa itu profil bayangan. Anda tidak tahu berapa banyak aplikasi yang Anda perlu untuk mengaudit. Anda tidak tahu apa perusahaan mana yang menjual data Kogan, meskipun Anda ditanya tentang itu kemarin. Anda bahkan tidak tahu berapa banyak jenis informasi yang Anda masuki.”

Penampilan Zuckerberg pada hari Rabu di hadapan Kongres adalah yang kedua dalam dua hari. Penampilan pertamanya adalah di hadapan komite Senat gabungan.

Begini Kata Menteri Pertahanan AS Terkait Aksi Militer di Suriah

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Menteri Pertahanan AS James Mattis mengatakan pada hari Kamis (12/4/2018) bahwa Presiden Donald Trump belum memutuskan apakah ia akan melanjutkan aksi militer di Suriah, Anadolu Agency melaporkan.

“Kami belum membuat keputusan untuk melancarkan serangan militer ke Suriah,” kata Mattis kepada anggota parlemen di komisi House Armed Services. “Presiden belum membuat keputusan.”

Ketika ditanya apa yang paling mengkhawatirkan dia tentang kemungkinan aksi militer yang mungkin akan dilakukan AS, Mattis mengatakan: “Pada tingkat strategis, bagaimana kita menjaga aksi ini meningkat di luar kendali.”

Sebelumnya pada hari Kamis, Trump muncul untuk menegaskan kembali komentar sebelumnya di mana ia memperingatkan Rusia untuk bersiap-siap menghadapi rudal yang katanya “akan datang.”

“Jangan pernah bertanya kapan serangan ke Suriah akan terjadi. Bisa jadi segera atau bisa juga tidak secepat itu!” Trump mengatakan pada hari Kamis di Twitter.

Kemudian, dia mengatakan kepada wartawan bahwa keputusan akan “segera dibuat.”

Trump: Amerika akan Luncurkan Serangan Rudal Canggih Terbaru ke Suriah

James Mattis

The White Helmets, sebuah badan pertahanan sipil, menyalahkan rezim Syiah Assad atas serangan bahan kimia Sabtu malam di kota Douma di Ghouta Timur, yang dilaporkan menewaskan 78 warga sipil dan melukai ratusan lainnya.

Mattis mengatakan dia yakin serangan kimia yang dicurigai memang benar terjadi, tetapi mengatakan AS masih “mencari bukti yang sebenarnya.” Dia mengatakan AS memiliki “banyak indikator media dan media sosial yang tentang adanya penggunaan klorin atau sarin.”

Mattis menempatkan tanggung jawab untuk verifikasi pada tim pencari fakta dari Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons-OPCW) dan mengatakan Washington sedang mencoba membawa mereka ke situs di luar Damaskus dalam sepekan.

“Dengan berlalunya hari, dan Anda tahu bahwa sifat gas itu semakin lama semakin menipis, jadi menjadi semakin sulit untuk mengonfirmasi,” katanya.

Tim OPCW ditugaskan untuk menentukan apakah serangan kimia memang benar terjadi, tetapi tidak bertugas menentukan pihak mana yang bertanggung jawab.

OPCW menegaskan timnya sedang dalam perjalanan ke Suriah dan berharap akan memulai pekerjaan hari Sabtu (14/4/2018), besok.

Pengawas Senjata Kimia Dunia Terjunkan Tim Pencari Fakta ke Douma

Rusia pada hari Selasa memveto naskah rancangan Dewan Keamanan PBB yang akan membentuk badan ahli baru untuk menentukan pihak yang bersalah atas dugaan serangan kimia.

Berbicara kepada wartawan di PBB, Vassily Nebenzia, utusan Rusia, menekankan prioritas utama seharusnya adalah “untuk menghindari bahaya perang.”

“Prioritas kedua sekarang adalah agar misi OPCW berhasil mencapai Damaskus dan Douma, untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi,” katanya.

Pengawas Senjata Kimia Dunia Terjunkan Tim Pencari Fakta ke Douma

SURIAH (Jurnalislam.com) – Pengawas senjata kimia global mengatakan telah mengerahkan tim pencari fakta untuk menyelidiki dugaan serangan kimia yang melanda Douma, sebuah kota di Ghouta Timur Suriah dan merupakan benteng oposisi terakhir di dekat Ibukota Damaskus.

Pengumuman itu muncul pada hari Kamis (12/4/2018)., hanya beberapa hari setelah serangan yang, menurut aktivis dan petugas medis di lapangan, merenggut nyawa lebih dari 85 warga sipil dan melukai sedikitnya 1.200 orang.

Korban insiden 7 April kebanyakan adalah wanita dan anak-anak, aktivis mengatakan kepada Al Jazeera dari Ghouta Timur, pinggiran Damaskus.

“Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons-OPCW) menegaskan bahwa tim Pencarian Fakta (the Fact-Finding Mission-FFM) OPCW sedang dalam perjalanan ke Suriah dan akan mulai bekerja pada Sabtu 14 April 2018,” kata badan pengawas dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis.

Kemudian pada hari Kamis, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan negaranya memiliki bukti bahwa pemerintah Suriah melancarkan serangan-serangan gas.

Waspadai Serangan AS ke Suriah, Pasukan Assad dan Angkatan Laut Rusia Siaga 1

Sebelumnya pada hari itu, Bashar al-Jaafari, duta besar Suriah untuk AS, mengatakan di New York bahwa dua tim investigasi dari OPCW dijadwalkan tiba di Suriah dalam 24 jam ke depan.

Al-Jaafari dikutip oleh kantor berita SANA mengatakan bahwa pemerintah Suriah siap memfasilitasi masuknya tim ke titik mana pun di Douma, kota terbesar di Eastern Ghouta.

Sementara itu, James Mattis, kepala Pentagon, telah menyerukan penyelidikan Amerika terhadap serangan yang dicurigai.

Berbicara kepada kongres pada sidang Komisi Layanan Bersenjata DPR pada hari Kamis, Mattis mengatakan dia yakin serangan kimia telah terjadi dan menyalahkan Rusia karena terlibat dalam kepemilikan senjata kimia rezim Suriah.

“Saya percaya ada serangan kimia dan kami mencari bukti yang sebenarnya,” katanya, menunjukkan bahwa keputusan belum dibuat.

Trump: Amerika akan Luncurkan Serangan Rudal Canggih Terbaru ke Suriah

Pernyataan itu muncul sehari setelah Presiden AS Donald Trump memperingatkan Rusia bahwa negaranya akan meluncurkan serangan rudal ke Suriah setelah dugaan serangan kimia terjadi.

Sebagai tanggapan, Maria Zakharova, juru bicara kementerian luar negeri Rusia, mengatakan tuduhan penggunaan senjata kimia di Douma salah dan tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk melakukan tindakan militer terhadap Suriah.

Peskov juga menyatakan dukungan Moskow untuk “inisiatif serius” pada krisis Suriah dan isu-isu internasional lainnya.

Rusia telah terlibat dalam konflik Suriah sejak 2015 dan menjadi sekutu utama Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam perang melawan kelompok-kelompok oposisi bersenjata.

Dengan bantuan militer Rusia, rezim Syiah Assad meluncurkan serangan militer di Ghouta Timur, yang telah berada di bawah kendali oposisi sejak pertengahan 2013.

Sejak dimulainya serangan pemboman udara, sedikitnya 1.600 warga sipil telah tewas dan lebih dari 130.000 orang mengungsi, sebagian besar ke wilayah lain di negara itu, menurut PBB.

Info Grafik Serangan Senjata Kimia Rezim Assad dan Bantahan Sitematis Rusia

MUI Desak Pemerintah Hentikan Perdagangan Miras

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mendesak pemerintah menghentikan perdagangan miras dalam bentuk apapun. Ia prihatin atas kasus jatuhnya puluhan korban akibat menenggak miras oplosan di Jawa Barat.

Pasalnya, kata dia, barang haram tersebut mengandung mudharat besar bagi pengonsumsinya jangka pendek maupun panjang.

“Semestinya jangan sampai ada anak-anak dari warga bangsa ini yang mati secara tidak wajar seperti itu,” ujar Anwar, Kamis (12/4/2018).

Anwar menilai seringnya kasus meninggalnya sejumlah orang akibat miras oplosan menandakan penegak hukum kurang tegas. Selain itu, masyarakat sendiri sudah kecanduan terhadap miras oplosan.

Sehingga, menurut Anwar, sangat sulit menghentikan peradaran dan miras oplosan. Kontrol masyarakat dinilai masih lemah terhadap hal seperti ini.

Selain miras, Anwar juga menyoroti tingginya peredaran narkoba. Menurutnya, narkoba lebih dahsyat daripada miras dalam membunuh generasi bangsa.

Ia meminta pemerintah lebih tegas dalam pemberantasan narkoba. Sehingga generasi bangsa dapat terselamatkan.

“Tidak kurang 50 orang dalam sehari meregang nyawa karena narkoba. Tapi mengapa terkesan pemerintah tidak pernah bisa menghentikan perdagangan dan peredaran barang terlarang tersebut,” kata Anwar.