KABUL(Jurnalislam.com)–Dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa (7/9/2021), Mullah Haibatullah Akhunzada, pemimpin tertinggi Taliban, mengatakan pemerintah baru akan bekerja untuk menegakkan hukum syariah di Afghanistan.Mullah Haibatullah Akhunzada: Pemerintah Afghanistan yang Baru Akan Tegakkan Hukum Islam
“Saya meyakinkan semua warga negara bahwa para tokoh akan bekerja keras untuk menegakkan aturan Islam dan hukum syariah di negara ini,” kata Akhundzada.
Dia mengatakan kepada rakyat Afghanistan bahwa kepemimpinanbaru akan memastikan “perdamaian, kemakmuran, dan pembangunan yang langgeng”, seraya menambahkan bahwa “orang-orang tidak perlu mencoba meninggalkan negara itu”.
“Imarah Islam tidak memiliki masalah dengan siapa pun,” tegasnya.
“Semua akan ambil bagian dalam memperkuat sistem dan Afghanistan dan dengan cara ini, kami akan membangun kembali negara kami yang dilanda perang.” imbuhnya.
Menanggapi pengumuman Taliban, Amerika Serikat mengatakan prihatin tentang afiliasi dan rekam jejak dari beberapa orang yang disebutkan dalam pemerintahan.
“Kami juga menegaskan kembali harapan kami yang jelas bahwa Taliban memastikan bahwa tanah Afghanistan tidak digunakan untuk mengancam negara lain dan memungkinkan akses kemanusiaan untuk mendukung rakyat Afghanistan,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan.
Juru bicara PBB Farhan Haq mengatakan kepada wartawan di New York bahwa hanya “penyelesaian yang dinegosiasikan dan inklusif yang akan membawa perdamaian berkelanjutan di Afghanistan”.
Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan dia akan mengikuti arah pemerintahan baru di masa depan seraya mengatakan dia tidak tahu berapa lama susunan pemerintahan baru saat ini akan bertahan.
“Seperti yang Anda ketahui sekarang, sulit untuk menyebutnya permanen, tetapi kabinet sementara telah diumumkan,” kata Erdogan kepada wartawan saat tampil di media bersama dengan Presiden DR Kongo Felix Tshisekedi yang sedang berkunjung. (Bahri)
Sumber: Al Jazeera
