KABUL(Jurnalislam.com)– Taliban telah menunjuk Mullah Muhammad Hasan Akhund, sebagai kepala pemerintahan sementara Imarah Islam Afghanistan yang baru.
Daftar anggota kabinet yang diumumkan oleh kepala juru bicara Zabihullah Mujahid pada hari Selasa (7/9/2021) didominasi oleh anggota lama kelompok itu.
Abdul Ghani Baradar, kepala kantor politik Taliban akan menjadi wakil pemimpin sementara. Sirajuddin Haqqani, putra pendiri Jaringan Haqqani, ditunjuk sebagai menteri dalam negeri.
Mullah Mohammad Yaqoob, putra Mullah Omar, ditunjuk sebagai menteri pertahanan. Hedayatullah Badri akan menjadi penjabat menteri keuangan, sementara Amir Khan Muttaqi, seorang negosiator Taliban di Doha, diangkat menjadi menteri luar negeri.
“Imarah Islam memutuskan menunjuk dan mengumumkan kabinet sementara untuk melaksanakan pekerjaan pemerintah yang diperlukan,” kata Mujahid, yang membacakan 33 nama anggota pemerintahan Islam baru dan mengatakan jabatan yang tersisa akan diumumkan setelah diadakan pertimbangan yang cermat.
Berbicara pada konferensi pers di ibukota Afghanistan, Kabul, Mujahid menekankan bahwa Taliban mencoba mengambil orang dari bagian lain diluar kelompok Taliban di Afghanistan.
Muhammad Hasan Akhund menjabat sebagai perdana menteri masih ada dalam daftar sanksi PBB. Berasal dari Kandahar, tempat kelahiran Taliban, Akhund sebelumnya adalah menteri luar negeri dan kemudian menjadi wakil perdana menteri saat pemerintahan Taliban berkuasa dari 1996 hingga 2001.
Haqqani, menteri dalam negeri yang baru, adalah putra dari pendiri jaringan Haqqani, yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat. Dia adalah salah satu orang yang paling dicari FBI.
Dilaporkan dari Kabul, Charles Stratford dari Al Jazeera mengatakan banyak dari penunjukan melibatkan wajah-wajah lama.
“Penting juga untuk mengatakan bahwa banyak dari nama-nama ini, sebagian besar dari mereka sebenarnya Pashtun dan bisa dibilang kritikus akan mengatakan tidak mempertimbangkan keragaman etnis yang besar di negara ini.” terang Charles.
Taliban merebut Kabul pada 15 Agustus dalam serangan kilat menggulingkan presiden yang didukung Barat, diperkirakan akan mengumumkan pemerintah sejak evakuasi pasukan asing yang dipimpin AS selesai pada akhir Agustus.
Kelompok itu telah menjanjikan pemerintahan inklusif yang mewakili susunan etnis Afghanistan yang kompleks dan perempuan tidak akan dimasukkan dalam posisi menjabat tingkat atas. (Bahri)
Sumber: Al Jazeera
