Berita Terkini

DPR Kecam Rencana Australia Pindahkan Kedubesnya ke Yerusalem

Redaktur: Mazaya

Jika tetap dilakukan, DPR RI juga akan memanggil Duta Besar Australia 

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengecam keras tindakan Australia yang berencana memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Jika hal ini sampai terjadi, akan semakin memperburuk kondisi perdamaian dunia dan bisa membuat keamanan dunia kembali bergolak.

“DPR RI akan mengirimkan nota protes kepada parlemen Australia. Kami meminta parlemen Australia bisa menyampaikan kepada pemerintahannya untuk membatalkan rencana tersebut,” kata ujar Bamsoet saat menerima Menteri Luar Negeri Palestina, H.E. Mr. Riad Malki di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Rabu, (17/10/18).

Tidak menutup kemungkinan, kata Bamsoet, DPR RI juga akan memanggil Duta Besar Australia untuk Indonesia di Jakarta.

“Kita akan melakukan berbagai upaya agar penindasan Israel terhadap Palestina bisa segera diakhiri,” tambahnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Mazen Shamiya (Directorate General of The State of Palestine), Zuhair Al Shun (Duta Besar Palestina untuk Indonesia) serta Satya Widya Yudha (Wakil Ketua Komisi I DPR RI/F-Golkar).

Ketua Badan Bela Negara FKPPI ini menegaskan bahwa dukungan terhadap Palestina dalam memperjuangkan kedaulatan tanah airnya bukan hanya dilakukan kali ini saja. Namun, telah dilakukan sejak puluhan tahun silam, termasuk melalui Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung.

“Indonesia telah terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2019-2020. Kita tak akan gentar berhadapan dengan negara adikuasa seperti Amerika yang memiliki hak veto di PBB, maupun sekutu Israel lainnya. Melalui keanggotaan tersebut, Indonesia akan pastikan bahwa perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina akan terus digelorakan dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa,” tegas Bamsoet.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, sejalan dengan fungsi diplomasi parlemen, DPR RI dan parlemen Palestina sudah membentuk Group Kerja Sama Bilateral (GKSB) sehingga dapat memperkuat hubungan persahabatan parlemen kedua negara. Selain itu, di berbagai forum Parlemen seperti Inter Parliamentary Union (IPU), Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC), Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, Australia (MIKTA), ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA), DPR RI selalu mengajak parlemen negara lain ikut serta mendesak Israel menghentikan tindakan kejahatan kemanusiaan terhadap bangsa Palestina.

“Di berbagai forum parlemen tersebut, DPR RI mengecam keras penembakan yang dilakukan tentara Israel terhadap warga Palestina yang sedang melakukan demontrasi di Gaza. DPR RI juga menolak dan menentang keras pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. DPR RI menentang pula perluasan pemukiman dan pembatasan akses di kompleks Masjid Al-Aqsa yang dilakukan oleh Israel,” jelas Bamsoet.

Selain meningkatkan hubungan politik, mantan Ketua Komisi III DPR RI dan Menteri Luar Negeri Palestina H.E. Mr. Riad Maliki juga sepakat untuk meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia – Palestina yang pada tahun 2017 mencapai USD 2,39 juta harus dapat ditingkatkan lagi di tahun mendatang.

“Untuk mendukung perekonomian dan kesejahteraan bangsa Palestina, Indonesia akan membebaskan bea masuk bagi produk Palestina. Sehingga neraca perdagangan kedua negara bisa berimbang. Data Kementerian Perdagangan, nilai ekspor Indonesia ke Palestina sepanjang  2017 sebesar USD 2,05 juta. Sementara nilai impor produk dari Palestina antara lain kurma, bernilai 341 ribu dolar AS. Surplus untuk Indonesia sebesar USD 1,7 juta,” papar Bamsoet.

Secara khusus, legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini juga mengucapkan terimakasih atas bantuan yang diberikan Palestina. Melalui ‘Palestinian International Cooperation Agency’, bangsa Palestina tidak hanya menunjukan empatinya, melainkan juga ikut membantu agar korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala bisa segera bangkit.

“Menteri Luar Negeri Palestina, H.E. Mr. Riad Maliki menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi atas kegiatan ‘Indonesian Solidarity Week for Palestine’ yang diinisiasi Kementerian Luar Negeri Indonesia. Kegiatan ini sudah diselenggarakan di berbagai daerah. Berbagai bentuk kegiatan kemanusiaan maupun kebudayaan yang dilakukan kedua negara menunjukan bahwa persaudaraan Indonesia dan Palestina tak akan bisa pudar sampai kapanpun juga,” pungkas Bamsoet.

Habib Bahar Dipersekusi, Gus Nur : “Saya Gak Kaget”

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

Gus Nur juga mengaku kecewa dengan sikap aparat kepolisian yang tidak menindak tegas pihak-pihak yang melakukan persekusi terhadap tokoh umat Islam. 

PALU (Jurnalislam.com) – Penceramah asal Jawa Timur, Sugi Nur Raharja alias Gus Nur mengaku tidak kaget atas adanya persekusi yang kembali diterima oleh aktivis Islam dan ulamanya. Termasuk kasus terbaru yang dialami Habib Bahar bin Smith yang dipersekusi di Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado Senin lalu.

“Ya sudahlah, kita memang hidup di rezim yang seperti ini, ada ustadz Tengku Zulkarnain, Fahri Hamzah masuk ke ring satu bawa parang di pinggirnya pesawat, memang kita hidup ya seperti sekarang ini, maka kita ndak kaget, hanya prihatin, marah kecewa,” katanya kepada Jurnalislam.com saat di Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Palu, Rabu (17/10/2018).

“Kan harusnya begini, itu undang-undang, gak boleh bawa itu ke bandara, harusnya ditangkap dan ditembak kakinya, aturannya kan seperti itu,” sambung Gus Nur.

Lebih lanjut, Gus Nur juga mengaku kecewa dengan sikap aparat kepolisian yang tidak menindak tegas pihak-pihak yang melakukan persekusi terhadap tokoh umat Islam.

“Tapi saya capek menyalahkan orang, tapi kan salah bawa parang ndak ada tindakan apapun, dibiarkan ditonton, jadi penonton gitu kan,” ungkapnya.

“Dan itu tidak memungkinkan saya juga mengalami juga seperti itu, saya nggak kaget lah,” ujarnya.

Pimpinan pondok Karomah 13 Palu ini berpesan kepada umat Islam agar tetap tenang dan tidak terprovokasi. Namun, kata Gus Nur, ketika musuh datang, umat Islam harus siap menghadapinya meski nyawa menjadi taruhannya.

“Ndak usah takutlah dengan apapun, kita diciptakan oleh Allah itu untuk jadi khalifah, seneng mati, sedih mati, bahagia mati, sama, dipersekusi mati ndak dipersekusi ya mati, sama. Mau dakwah mati, mau diem mati, mau jihad juga mati, sama gak ada pilihan, tinggal kita mau pilih mati yang kayak gimana gitu aja,” pungkasnya.

Hari Ini, Gus Nur Diperiksa Sebagai Saksi di Polda Jatim

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

Gus Nur akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan penghinaan terhadap Nahdlatul Ulama dan Banser.

PALU (Jurnalislam.com) – Pimpinan Pondok Pesantren Karomah 13 Palu, Sugi Nur Raharja alias Gus Nur akan memenuhi panggilan dari Polda Jatim pada Kamis (18/10/2018). Pemanggilannya terkait kasus dugaan penghinaan terhadap Nahdlatul Ulama (NU) dan Banser. Gus Nur akan diperiksa sebagai saksi.

Gus Nur mengatakan, surat panggilan itu diterimanya saat safari dakwah di Solo beberapa waktu lalu. Ia juga mengaku siap menghadapi laporan dari Forum Pembela Kader Muda Nahdlatul ‘Ulama (NU) itu.

“Saya gak tau itu, waktu itu lagi safari dakwah di Solo tiba-tiba ada tamu dari Polda datangi saya di Solo antarkan surat panggilan itu,” katanya kepada Jurnalislam.com di Bandara Sis Al Jufri Palu, Rabu (17/10/2018).

“Sebagai saksi, makanya saya mengalir aja,” imbuh Gus Nur.

Musabab pemanggilan itulah, Gus Nur harus kembali meninggalkan Palu dengan lebih cepat.

“Karena ndak bisa lama-lama di Palu, karena dalam rangka itu malam ini ke Surabaya dan besok ke Polda,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Gus Nur dilaporkan anggota Forum Pembela Kader Muda NU Dr H. Moh Ma’rufsh karena dianggal mengihina NU dan Banser dalam video berdurasi 1 menit 26 detik yang beredar di media sosial.

“Kayaknya penyemaran nama baik, kemarin petugas Polda yang ngantarkan surat panggilan itu kan saya sempat nanya, siapa yang laporan, Banser gitu,” pungkasnya.

KPK Geledah Rumah Taipan James Riady soal Kasus Suap Meikarta

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut menggeledah rumah CEO Lippo Grup Jems Riady   terkait penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Central Business District (CBD) Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Penggeledahan rumah James dilakukan sejak semalam hingga pagi ini, Kamis (18/10). Selain itu, tim penyidik KPK juga melakukan menggeledah di apartemen Trivium Terrace.

“Penyidik melanjutkan kegiatan tersebut di rumah James Riady dan apartemen Trivium Terrace,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah lewat pesan singkat.

Febri mengatakan penyidik KPK juga bergerak menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi.

“Sampai pagi ini tim Penyidik KPK masih di lokasi penggeledahan,” ujarnya.

Febri menyatakan dari penggeledahan ini, pihaknya menyita sejumlah dokumen terkait perizinan pembangunan Meikarta oleh Lippo Group ke Pemkab Bekasi, catatan keuangan, dan barang bukti elektronik seperti komputer.

“Total lokasi penggeledahan sejak kemarin siang hingga pagi ini di sepuluh lokasi di Tangerang dan Bekasi,” kata dia.

Sebelumnya, penyidik KPK menggeledah rumah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, rumah dan kantor Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, kantor PT Lippo Karawaci Tbk, di Menara Matahari, Tangerang, serta Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi.

Dalam kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta ini, sedikitnya lembaga antirasuah menetapkan sembilan tersangka, dua di antaranya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.

Neneng Hasanah dan anak buahnya diduga menerima suap Rp7 miliar dari Billy Sindoro. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan sebesar Rp13 miliar terkait proses perizinan Meikarta, proyek prestisius milik Lippo Group.

Selain mereka berdua, tujuh orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah pegawai Lippo Group Henry Jasmen, dua konsultan Lippo Group yaitu Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.

Kemudian Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat M Nohor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Lippo Group sendiri sejauh ini belum memberikan pernyataan dan baru hari akan memberikan pernyataan resmi gedung Bursa Efek Indonesia.

sumber : cnnindonesia

KPK Dalami Keterlibatan Korporasi Lippo dalam Kasus Suap Meikarta

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–KPK akan menelisik peranan korporasi Lippo Grup dalam kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta ke Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin. Salah satunya, apakah korporasi diuntungkan terkait dugaan suap ini atau tidak.

“Ada banyak hal yang perlu dicermati terkait dengan perbuatan korporasi tersebut. Tapi, KPK tentu akan menelisik lebih jauh apakah yang diuntungkan dari suap untuk perizinan tersebut adalah perorangan BS (Billy Sindoro) dan kawan-kawan, atau korporasi,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah lansir detikcom, Rabu (17/10/2019) malam.

Febri mengatakan belum ada kesimpulan soal dugaan keterlibatan korporasi dalam kasus ini. Dia menyatakan KPK selalu berhati-hati dalam menangani perkara.

“Belum ada kesimpulan sampai saat ini apakah korporasi terlibat atau tidak. KPK wajib hati-hati dalam penanganan perkara,” ucapnya.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan sembilan orang tersangka, yakni:

Diduga sebagai penerima:

1. Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin,
2. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin,
3. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor,
4. Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan
5. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Diduga sebagai pemberi:

1. Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro,
2. Konsultan Lippo Group Taryadi,
3. Konsultan Lippo Group Fitra Djaja Purnama, dan
4. Pegawai Lippo Group Henry Jasmen.

Para tersangka dari jajaran Pemkab Bekasi itu diduga menerima Rp 7 miliar sebagai bagian dari fee fase pertama yang bernilai total Rp 13 miliar. Duit itu diduga terkait perizinan proyek Meikarta.

Sementara itu, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yang merupakan anak usaha Lippo Group, selaku pengembang Meikarta akan melakukan investigasi internal. PT MSU mengaku akan melakukan tindakan tegas terkait dugaan penyimpangan termasuk kasus dugaan suap yang ditangani KPK.

“Meskipun KPK baru menyatakan dugaan, kami sudah sangat terkejut dan amat menyesalkan kejadian tersebut. Langkah pertama kami adalah, PT MSU langsung melakukan investigasi internal yang independen dan obyektif untuk mengetahui apa sebenarnya fakta yang terjadi,” ujar kuasa hukum PT MSU, Denny Indrayana dalam keterangan tertulis, Selasa (16/10) kemarin.

sumber : detik.com

Rumah Sakit Syariah Dinilai Sudah Menjadi Kebutuhan

Redaktur: Mazaya

BANTUL (Jurnalislam.com) — Kebutuhan produk-produk syariah memang tengah meranjak naik dari yang bersifat voluntary (sukarela) menjadi mandatory (wajib). Tidak sekadar makanan dan busana, produk-produk syariah yang dibutuhkan kini merambah bidang-bidang lain.

Rumah sakit syariah salah satunya. Kebutuhan terhadap obat-obatan, sampai layanan-layanan rumah sakit yang menekankan prinsip syariah semakin diperlukan masyarakat luas, utamanya umat Islam di Indonesia.

Hal itu karena prinsip-prinsip syariah banyak dianggap lebih ketat satu tingkat dari sekadar prinsip-prinsip kebersihan. Artinya, memang ada nilai tambah yang diharapkan dapat dinikmati konsumen.

Gairah mendapatkan informasi tentang rumah sakit syariah terlihat pula dari gelaran Jogja Halal Fest yang berlangsung 11-14 Oktober 2018 lalu di Jogja Expo Center. Sejumlah stan-stan rumah sakit hadir.

Mereka memberikan informasi-informasi yang tentunya dibutuhkan masyarakat awam, utamanya tentang serba serbi rumah sakit syariah. Selain itu, hadir layanan-layanan cek kesehatan di stan-stan tersebut.

Ini sejalan dengan yang disampaikan Ketua Dewan Pengawas Syariah, KH Ma’ruf Amin, yang menekankan jika hari ini halal tidak sekadar makanan dan busana. Ia menilai, lingkup halal di Indonesia sudah sangat luas.

Lebih dari 10 bidang-bidang yang kebutuhan akan produk-produk halalnya sangat tinggi. Menurut Kiai Ma’ruf, kebutuhan sudah merambah ke dunia keuangan, dan kesehatan yang semakin banyak peminatnya.

Menurut Kiai Ma’ruf, kebangkitan kuantitas peminat itulah yang menjadi satu semangat baru bagi elemen-elemen yang selama ini memperjuangkan produk-produk halal. Termasuk, pengusaha-pengusaha yang ingin fokus kepada bisnis halal.

“Sehingga, kita bisa benar-benar menjadikan halal sebagai gaya hidup, halal is my life,” kata Kiai Ma’ruf.

Awal tahun ini, Majelis Upaya Kesehatan islam Seluruh Indonesia (MUKISI) telah sukses menggelar International Islamic Healthcare Conference and Expo (IHEX) di Jakarta Convention Center. Gelaran itu menjadi wadah sosialisasi tentang sertifikasi rumah sakit syariah pertama, tidak cuma di Indonesia melainkan dunia. Dari IHEX, MUKISI memberikan pesan agar umat Islam tidak perlu lagi risau.

Pasalnya, sudah dihadirkan rumah sakit yang disertifikasi syariah oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN). Ketua Umum PP MUKISI, Masyhudi menuturkan, IHEX pertama telah melahirkan rumah-rumah sakit syariah.

Mulai dari RS Islam Sultan Agung Semarang, RS Nurhidayah Bantul, RS Sari Asih Arrahmah Tangerang, RS Sari Asih Ciledug, RS Sari Asih Sangiang, RS Amal Sehat Wonogiri, RSI Yogyakarta PDHI dan RS Muhammadiyah Lamongan.

“Sertifikasi rumah sakit syariah merupakan perwujudan semangat untuk menjadi umat terbaik, khairul ummah,” ujar Masyhudi.

Rumah sakit syariah harus memenuhi kriteria secara syariah yang diuraikan jadi 173 elemen penilaian dalam standar sertifikasi rumah sakit syariah. Kehadiran IXEX dan rumah sakit bersertifikasi syariah dinilai membuat Indonesia menjadi pusat perhatian dunia.

sumber: republika.co.id

Jokowi Ogah Utang BPJS Sampai Harus Diurus Dirinya

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak menutupi kekesalannya terhadap manajemen Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kala membuka kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) di JCC, Jakarta, Rabu (17/10). Menurut dia, masalah keuangan BPJS ini seharusnya dapat diselesaikan baik oleh BPJS Kesehatan dan juga di tingkat Kementerian Kesehatan.

“Urusan pembayaran utang RS sampai Presiden. Ini kebangetan sebetulnya,” tegas Jokowi lansir Republika.co.id.

Adalah masalah defisit keuangan BPJS Kesehatan yang disorot Jokowi. Jokowi pun mengingatkan Dirut BPJS Kesehatan dan Menteri Kesehatan tak lagi mengulangi kesalahan, yakni menumpuknya tagihan pembayaran klaim kepada RS.

Jokowi mengatakan, pemerintah telah membantu menyelesaikan masalah defisit keuangan BPJS. Untuk tahun ini, pemerintah memutuskan akan memberikan suntikan dana sebesar Rp 4.9 triliun untuk menambal defisit BPJS Kesehatan.

“Tapi ini sebetulnya urusan Dirut BPJS, nggak sampai Presiden kayak gini-gini. Harus kita putus tambah Rp 4,9 T. Ini masih kurang lagi. Pak masih kurang. Kebutuhan bukan Rp 4,9 T. Lha kok enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta,” ucapnya.

Jokowi pun mengkritik sistem manajemen anggaran lembaga yang dipimpin Fachmi Idris. Presiden meyakini, dengan sistem manajemen yang baik, maka tak akan menimbulkan permasalahan anggaran seperti saat ini.

“Mestinya ada manajemen sistem yang jelas sehingga RS kepastian pembayaran ini jelas,” tambah Jokowi.

sumber: republika.co.id

Berikut Perkembangan Terbaru Kasus Jamal Khasoggi

Redaktur: Deddy Purwanto

TURKI (Jurnalislam.com) – Jurnalis Saudi, Jamal Khashoggi memasuki konsulat Arab Saudi di Istanbul pada 2 Oktober untuk mendapatkan dokumen yang menyatakan bahwa dia menceraikan mantan istrinya sehingga dia bisa menikah lagi. Dia belum terlihat sejak itu.

Sumber-sumber Turki mengatakan kepada media bahwa mereka percaya penulis dan kritikus Saudi itu terbunuh di dalam konsulat dalam sebuah “pembunuhan terencana”.

Para pejabat Saudi membantah klaim itu, bersikeras Khashoggi meninggalkan gedung sebelum menghilang.

Baca juga: Erdogan: Buktikan Kalau Wartawan Saudi Tewas di Luar Konsulat Arab

Berikut ini perkembangan terbaru mengenai Khasoggi yang dilansir Aljazeera, Rabu (17/10/2018):

Kamis, 18 Oktober: Senator AS menekan Trump pada hubungan bisnis Saudi

Sebelas senator Demokrat telah mengirim surat kepada Trump dan kepada Organisasi Trump yang mencari informasi penuh mengenai hubungan keuangan antara Trump Organization dan Arab Saudi.

“Sangat penting bahwa penentuan sanksi ini, dan kebijakan AS terhadap Arab Saudi pada umumnya, tidak dipengaruhi oleh konflik kepentingan yang mungkin ada karena hubungan keuangan Anda atau keluarga Anda yang mendalam ke Arab Saudi,” kata para senator kepada Trump.

Rabu, 17 Oktober: Turki belum berbagi bukti audio dan video Khashoggi dengan AS

Turki belum berbagi bukti grafis atau audio grafis dengan pemerintah AS atau sekutu Eropa yang diduga mereka kumpulkan saat kunjungan Khashoggi ke konsulat Arab Saudi di Istanbul, tujuh pejabat keamanan AS dan Eropa mengatakan kepada Reuters.

Para ahli forensik Turki yang menggeledah kediaman Konsul Jenderal Arab Saudi di Istanbul telah menemukan “sampel identik dengan yang ditemukan” di konsulat kerajaan di kota itu, menurut Jamal Elshayyal dari Al Jazeera.

Sumber di Kantor Kejaksaan Agung “mengatakan contoh-contoh ini memberikan bukti tambahan dari kesimpulan bahwa Jamal Khashoggi tewas di dalam gedung konsulat”, kata wartawan kami, melaporkan dari Istanbul.

Turki kini meminta AS untuk menyerahkan sampel darah dan DNA Khashoggi dengan mereka, tambahnya.

Presiden Donald Trump mengatakan AS telah meminta Turki berbagi bukti audio atau video yang mungkin terkait dengan hilangnya Khashoggi tetapi tidak yakin apakah ada bukti semacam itu.

Baca juga: AS Minta Bukti Audio-Video Mengerikan Terbunuhnya Khashoggi

“Kami telah memintanya, jika ada … saya tidak yakin bahwa itu ada, mungkin, mungkin,” katanya.

Trump, berbicara kepada wartawan di Gedung Putih, membantah dia berusaha untuk melindungi para pemimpin Saudi, sehari setelah dia memperingatkan agar tidak mengasumsikan para pemimpin Saudi bersalah dalam kasus ini hingga terbukti bahwa mereka tidak bersalah.

“Saya hanya ingin mencari tahu apa yang terjadi,” katanya. “Saya tidak menutupi sama sekali.”

Donald Trump mengatakan dia tidak ingin berpaling dari Arab Saudi meskipun ada kekhawatiran yang berkelanjutan tentang hilangnya Khashoggi, dengan alasan AS bergantung pada kerajaan dalam perang melawan “terorisme”.

Dalam sebuah wawancara dengan Fox Business Network, Trump mengatakan “Saya tidak ingin melakukan itu” ketika ditanya apakah AS akan meninggalkan sekutu Teluknya.

Dia menambahkan bahwa kerajaan memiliki “pesanan yang luar biasa senilai $ 110bn”, mengacu pada perjanjian penjualan senjata AS ke Arab Saudi.

Sekretaris Negara Mike Pompeo mengatakan AS menganggap hilangnya Khashoggi sebagai hal yang “serius” dan perlu mengetahui fakta di balik kasus tersebut sebelum dapat merumuskan tanggapan yang tepat.

Baca juga: Arab Saudi akan Akui atas Terbunuhnya Jamal Khashoggi

Pompeo mengeluarkan komentar tersebut kepada wartawan setelah meninggalkan Turki selama kunjungan singkat yang termasuk pembicaraan dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Pompeo mengatakan Erdogan “menegaskan bahwa Saudi bekerja sama dengan penyelidikan Turki dan mereka akan berbagi informasi”.

Sebuah tim penyelidik Turki memasuki kediaman konsul Istanbul di Saudi sebagai bagian dari penyelidikan terhadap hilangnya Khashoggi.

Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu mengatakan sebelumnya bahwa pejabat Turki berharap untuk masuk konsulat pada hari Rabu. Polisi Turki memasuki konsulat Saudi pada hari Senin untuk pertama kalinya sejak hilangnya Khashoggi dua pekan lalu, menyisir tempat itu selama sembilan jam.

Sebuah tim investigasi Saudi yang beranggotakan 11 orang tiba di kediaman konsul Arab Saudi pada hari Rabu, menurut CNN Turk, menjelang pencarian oleh polisi Turki terkait dengan hilangnya Khashoggi dan dugaan pembunuhan.

Turki FM Cavusoglu sebelumnya mengatakan Turki berharap untuk memasuki kediaman itu pada hari Rabu.

Polisi Turki diharapkan untuk mencari tempat tinggal pada hari Selasa tetapi petugas di tempat kejadian mengatakan itu dibatalkan untuk hari itu karena para pejabat Saudi tidak dapat bergabung.

Ratusan Relawan White Helmets Suriah Menuju Negara-negara Barat

Redaktur: Deddy Purwanto

AMMAN (Jurnalislam.com) – Ratusan anggota badan pertahanan sipil White Helmets Suriah telah meninggalkan Yordania menuju negara-negara barat, menurut Kementerian Luar Negeri Yordania.

“Sebanyak 279 relawan pertahanan sipil telah meninggalkan kerajaan,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (17/10/2018).

Namun, pernyataan itu tidak menyebutkan secara khusus ke negara-negara mana para sukarelawan tersebut pindah.

Baca juga:  White Helmets Kini Jadi Target Pasukan Assad dan Rusia (wawancara khusus bag 1)

Menurut pemerintah, sejumlah 422 relawan White Helmets memasuki Yordania pada bulan Juli dari Suriah sebelum dimukimkan kembali di negara-negara barat.

Otoritas Yordania mengatakan bahwa kedatangan para sukarelawan tersebut adalah atas permintaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk “alasan kemanusiaan”.

Pernyataan kementerian mengatakan anggota organisasi relawan yang tertinggal akan meninggalkan Yordania dalam waktu dua pekan.

Yordania menampung 1,3 juta warga Suriah, separuh di antaranya adalah pengungsi, sementara sisanya telah memasuki kerajaan sebelum meletusnya konflik Suriah pada 2011 untuk tujuan perdagangan dan pernikahan.

Baca juga: Jet Tempur Syiah Assad dan Rusia Incar Tim Medis White Helmets

White Helmets didirikan pada tahun 2013 dan mencakup 2.975 sukarelawan yang telah membantu menyelamatkan puluhan ribu warga sipil dari serangan brutal rezim Syiah Nushairiyah  Bashar Assad dan para pendukungnya.

The White Helmets melakukan pencarian, penyelamatan dan operasi pertolongan pertama untuk warga sipil di berbagai bagian Suriah, serta menyediakan layanan publik untuk meningkatkan kemampuan masyarakat tentang bagaimana membersihan ranjau dan peralatan peledak improvisasi.

Israel Gempur Gaza dengan Serangan Udara

Redaktur: Deddy Purwanto

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Pemerintah Palestina yang berbasis di Ramallah pada hari Rabu (17/10/2018) mengutuk serangan udara Israel di Jalur Gaza yang diblokade.

“Eskalasi tanpa henti di Gaza adalah bagian dari eskalasi [Israel] di Tepi Barat dan Yerusalem Timur,” kata juru bicara pemerintah Yousef al-Mahmoud dalam sebuah pernyataan.

Dia mengatakan Israel bertanggung jawab atas keselamatan orang Palestina dan harta mereka di daerah pantai.

“Israel terus melanggar hukum dan peraturan internasional dan melakukan kejahatan kemanusian terhadap rakyat Palestina,” katanya.

Baca juga: Sudah 198 Warga Gaza Gugur Sejak Aksi Great Return March Dimulai

Pesawat-pesawat tempur penjajah zionis melakukan serangkaian serangan udara di Jalur Gaza pada hari Rabu sebagai tanggapan terhadap tembakan roket ke Israel selatan.

Satu orang terbunuh dalam serangan udara Israel, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.