JAKARTA (Jurnalislam.com)–Partai Golkar mengambil keputusan kepada kadernya Neneng Hasanah Yasin, Bupati Bekasi nonaktif, menyusul tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Neneng diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Bekasi.
“Oleh karena itu kita telah me-nonaktifkan dia sebagai pengurus DPD Golkar, dan itu dasarnya adalah pakta integritas yang telah ditandatangani antara Partai Golkar dengan seluruh kader yang menjadi kepala daerah,” kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily di Posko Rumah Cemara, Jakarta, Selasa 16 Oktober 2018
Ace menambahkan, pemberhentian dari jabatan struktur partai itu juga akan dikenakan berupa sanksi pemecatan ke depannya.
Selain dari partai, nama Neneng di Tim Kampanye Daerah Jokowi-Ma’ruf di Jawa Barat turut otomatis diganti dengan kader ‘beringin’ yang lain.
Neneng menjadi pengarah teritorial wilayah Bekasi tim Jokowi-Ma’ruf, di bawah koordinasi Dedi Mulyadi yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat.
“Jadi kepengurusan dia sebagai tim kampanye daerah dan di Jawa Barat pun juga sudah harus digantikan,” kata dia.
Sebelumnya penyidik komisi antikorupsi telah menetapkan tersangka terhadap Neneng terkait pengurusan izin pembangunan proyek Meikarta.
Neneng dan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi diduga dijanjikan fee sebesar Rp13 miliar di fase pertama oleh Lippo Group. Namun baru sekitar Rp7 miliar yang terealisasi.
Uang itu diduga diberikan oleh Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro lewat pegawai dan dua konsultanya.
ANKARA (Jurnalislam.com) – Bahrain dan Uni Emirat Arab menyatakan dukungan mereka untuk Kerajaan Arab Saudi terkait kasus Jamal Khashoggi, Anadolu Agency melaporkan, Selasa (16/102018)
Menteri Luar Negeri Bahrain Sheikh Khalid bin Ahmed al-Khalifa mengatakan di akun Twitter resminya bahwa target Eropa adalah Arab Saudi, bukan mencari kebenaran.
“Lemparkan topeng Anda karena kami bersamanya [Arab Saudi] dengan jiwa kami,” tulis menteri itu.
Menurut laporan CNN pada hari Senin, Saudi akan mengklaim dalam laporan bahwa mereka berniat untuk menculik Khashoggi dari Turki, tetapi secara tidak sengaja membunuhnya selama interogasi.
Pengakuan tersebut bisa mengakhiri pertanyaan tentang nasib Khashoggi.
JAKARTA (Jurnalislam.com)–Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) menilai, penambahan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 8,03% tahun 2019 dinilai cukup.
Hal itu melihat kondisi perkembangan industri saat ini. Kondisi rupiah yang melemah dinilai membuat industri ikut terbebani secara biaya produksi.
“Dalam kondisi saat ini perusahaan sulit bergerak, angka tersebut relatif cukup,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timbul Siregar lansir Kontan.co.id, Selasa (16/10).
Meski begitu Timbul meminta agar perusahaan juga terbuka kepada pekerja. Pasalnya untuk industri yang berorientasi ekspor akan mendapat keuntungan tambahan dengan pelemahan rupiah.
Ia juga bilang perlu adanya upaya peningkatan kualitas pekerja. Pemerintah perlu memfasilitasi pengembangan kemampuan pekerja sehingga produksi ikut meningkat.
“Kenaikan upah minimum juga perlu dibarengi dengan kenaikan produksi,” terang Timbul.
Biaya pengembangan kemampuan tersebut diungkapkan Timbul tidak perlu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengembangan dapat dilakukan menggunakan dana imbal hasil dari jaminan sosial ketenagakerjaan.
Sementara itu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menolak angka kenaikkan tersebut. Melalui siaran pers, Said meminta kenaikkan sebesar 20% hingga 25%.
Angka tersebut melihat potensi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dengan naiknya harga BBM dunia. Kenaikkan BBM akan berefek pada kenaikkan kebutuhan.
“Kenaikan upah hanya 8,03% tidak akan memberikan manfaat bagi buruh di tengah kenaikkan harga,” jelas Said.
ANKARA (Jurnalislam.com) – Negara-negara Eropa dan PBB telah menyerukan penyelidikan yang transparan dan cepat terhadap kasus seorang jurnalis Saudi yang hilang.
Mevlut Cavusoglu mengacu pada investigasi dalam kasus Jamal Khashoggi, kolumnis koran Washington Post, yang dicurigai dibunuh di Konsulat Saudi setelah dia memasuki gedung konsulat itu pada tanggal 2 Oktober dan tidak pernah terlihat keluar.
Para diplomat terkemuka dari Prancis, Inggris dan Jerman mengeluarkan pernyataan bersama mengenai tindakan yang mendesak, lansir Anadolu Agency, Selasa (16/10/2018).
Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian dan Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan: “Membela kebebasan berekspresi dan pers bebas dan memastikan perlindungan jurnalis adalah prioritas utama bagi Jerman, Inggris dan Prancis. Dalam semangat ini, cahaya harus difokuskan pada hilangnya wartawan Saudi Jamal Khashoggi, dimana keluarganya telah kehilangan kontak dengannya sejak 2 Oktober.
“Perlu ada penyelidikan yang kredibel untuk menetapkan kebenaran tentang apa yang terjadi, dan – jika relevan – untuk mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab atas hilangnya Jamal Khashoggi, dan memastikan bahwa mereka dimintai pertanggungjawaban.
“Kami mendorong upaya bersama Saudi-Turki dalam hal itu, dan mengharapkan pemerintah Saudi untuk memberikan tanggapan yang lengkap dan rinci. Kami telah menyampaikan pesan ini secara langsung kepada pihak berwenang Saudi.”
Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan dia menunggu “ditegakkannya kebenaran dan kejelasan yang lengkap,” dalam sebuah wawancara dengan televisi France 24.
“Apa yang telah diungkapkan ini adalah serius, sangat serius … Prancis ingin segalanya dilakukan agar kita memperoleh seluruh kebenaran dalam kasus ini, dimana unsur-unsur pertamanya sangat mengkhawatirkan,” katanya.
Wakil juru bicara Departemen Luar Negeri Jerman Christofer Burger dan juru bicara Kementerian Luar Negeri Perancis Agnes Von Der Muhll mengatakan mereka “khawatir” tentang nasib jurnalis yang hilang itu.
Pembicara pemerintah Spanyol Isabel Celaa mengatakan kebebasan pers merupakan aspek penting bagi negara demokratis.
SIGI (Jurnalislam.com) – Emergency Crisis Response (ECR) bekerjasama dengan Maharani Peduli, Indonesia Bangkit dari Masjid (IBM), Ar-Risalah Peduli, Batalyon Kesehatan (Yonkes) dan Salam Care melakukan aksi sosial kepada korban bencana gempa dan tsunami Palu di desa Kaluku Tinggu, Dolo Barat, Sigi, Selasa (16/10/2018).
Dalam aksi kali ini, mereka melakukan aksi pengobatan gratis dan pembagian sembako, relawan ECR Sholiqul Ikhsan mengatakan, kegiatan pengobatan gratis merupakan salah satu program ECR yang dijalankan di tempat tempat yang sedang mengalami bencana.
“Kita sudah rutin melakukan aksi pengobatan gratis di Palu ini, sudah sejak hari kedua kita mendirikan posko di Palu dan kita turun langsung ke lokasi pengungsian di wilayah yang terkena dampak gempa, likuifaksi dan tsunami,” katanya kepada Jurnalislam.com di sela-sela aksi.
“Untuk pengungsi sendiri banyak yang mengidap penyakit, flu, gatal, untuk kebutuhan susu untuk anak-anak sendiri juga masih kurang banget,” imbuhnya.
Sementara itu, relawan Ar-Risalah Peduli Surakarta Tri Khusnuddin peduli menjelaskan, anak-anak yang menjadi pengungsi banyak yang merasa trauma paska gempa dan tsunami pada jum’at (28/9/2018) yang lalu.
“Pembagian hari ini ada 40 sembako, kita juga melakukan trauma healing kepada anak-anak pengungsi, secara psikis alhamdulillah anak anak sudaah mulai terbangun untuk keceriaannya dan sudah sedikit hilang daari masa traumatis,” katanya.
Rencana, kedepan ECR akan terus bersinergi untuk melakukan aksi sosial di sejumlah daerah di Palu, Sigi dan Donggala. Saat ini, ECR bersama lembaga sosial kemanusian membuka posko di pondok pesantren Karomah 13 Palu milik Gus Nur.
INDIA (Jurnalislam.com) – Pihak berwenang di negara bagian India yang paling padat penduduknya telah mengubah nama Muslim sebuah kota bersejarah menjadi menjadi nama dengan nuansa Hindu, media lokal melaporkan.
Allahabad, sebuah kota berpenduduk lebih dari satu juta orang di negara bagian Uttar Pradesh (UP) utara, sekarang akan dikenal sebagai Prayagraj, seorang pejabat senior dari Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa kepada wartawan, Selasa (16/10/2018), lansir Aljazeera.
Siddarth Nath Singh, menteri kesehatan UP, mengatakan keputusan untuk mengganti nama kota itu dibuat pada pertemuan kabinet menyusul usulan oleh Ketua Menteri Yogi Adityanath, yang mengepalai negara.
“Semua anggota kabinet senang dan mulai hari ini dan seterusnya, nama Allahabad akan berubah menjadi Prayagraj,” katanya seperti dikutip oleh surat kabar Indian Express.
Kota yang merupakan rumah Perdana Menteri pertama India Jawaharlal Nehru dan terletak 650km tenggara ibukota India New Delhi, diberi nama Allahabad oleh penguasa Muslim Mughal pada abad ke-16.
Nama barunya, Prayagraj, mengacu pada pertemuan sungai Gangga dan Yamuna, tempat diselenggarakannya festival mega Hindu Kumbh Mela, yang akan berlangsung pada bulan Januari.
Lebih dari 100 juta orang menghadiri pertemuan ketika terakhir diadakan pada tahun 2013.
Onkar Singh, seorang juru bicara untuk partai Kongres oposisi, sebelumnya mengatakan perubahan nama tersebut mengurangi peran kota itu selama perjuangan India untuk kemerdekaan dari Inggris.
Dia menyebut kota itu “pusat inspirasi”, menurut Indian Express, dan mencatat bahwa itu adalah tempat dari beberapa pertemuan penting antara para pemimpin India di akhir abad ke-19, yang katanya “memberi bentuk bagi gerakan kebebasan”.
Perubahan nama kota itu terjadi di tengah kekhawatiran atas apa yang dikatakan para kritikus sebagai tawaran oleh partai nasionalis Hindu, partainya Perdana Menteri Narendra Modi untuk menghapus sejarah dan identitas negara yang beragam.
Sejak Adityanath – seorang pendeta yang dituduh menghasut kekerasan terhadap minoritas Muslim India – ditunjuk untuk memimpin UP tahun lalu, ia mengusulkan untuk mengganti beberapa nama bangunan era Mughal di negara bagian tersebut.
Tahun lalu, ia mengganti nama Stasiun Kereta Api Mughalarai Junction menjadi nama seorang ideolog Hindu Denn Dayal Upadhyaya, dan mengusulkan untuk mengganti nama bandara di Bareilly, Kanpur, dan Agra dengan nama yang memiliki asosiasi dengan Hindu.
Muslim di India berjumlah 19 persen sekitar 220 juta dari total penduduk negara.
Partai BJP Modi memenangkan kendali negara paling padat di negara itu pada Maret tahun lalu, menghasilkan mayoritas terbesar di UP untuk partai mana pun sejak 1977.
1,3 miliar penduduk India terdiri sari sekitar 80 persen Hindu dan 14 persen Muslim, dengan sisanya terdiri dari orang Kristen, Sikh dan minoritas lainnya.
India ecara resmi adalah negara sekuler, tetapi BJP selama bertahun-tahun telah memperebutkan pemilihan umum pada platform nasionalis Hindu, dengan anggota partainya di masa lalu dituduh membuat pernyataan anti-Muslim untuk mempolarisasi pemilih Hindu.
ANKARA (Jurnalislam.com) – Turki akan menginterogasi pejabat di Konsulat Saudi di Istanbul jika diperlukan, menteri luar negeri mengatakan pada hari Selasa (16/10/2018).
Mevlut Cavusoglu mengacu pada investigasi dalam kasus Jamal Khashoggi, kolumnis koran Washington Post, yang dicurigai dibunuh di Konsulat Saudi setelah dia memasuki gedung konsulat itu pada tanggal 2 Oktober dan tidak pernah terlihat keluar.
“Ini adalah tanggung jawab Kantor Kepala Kejaksaan untuk memutuskan siapa yang akan diinterogasi atau pertanyaan apa yang harus ditanyakan … Para jaksa penuntut dapat meminta kesaksian [setiap pejabat Saudi di konsulat] jika diperlukan,” katanya, di sebuah konferensi berita setelah pertemuan dengan timpalannya dari Siprus Turki, Kudret Ozersay.
Cavusoglu menggarisbawahi pentingnya pendekatan “transparan dan berorientasi pada hasil” seraya, menambahkan: “Situasi perlu diklarifikasi sehingga tidak ada yang memiliki tanda tanya di pikiran mereka.”
Dia juga mengatakan Konsul Jendral Saudi itu bebas pergi ke negaranya jika dia mau.
“Jika ada diplomat Saudi yang ingin pergi ke negara mereka, mereka bisa pergi. Tidak ada batasan.”
Berbicara tentang penyelidikan di Konsulat Saudi, dia mengatakan tujuannya adalah untuk mengungkapkan nasib Khashoggi.
Pada hari Senin, para pejabat Turki dan Saudi tiba di Konsulat Saudi di Istanbul setelah memulai penyelidikan bersama atas kasus jurnalis yang hilang itu.
Hingga kini otoritas Saudi belum memberikan penjelasan yang jelas tentang apa yang terjadi pada Khashoggi, sementara beberapa negara – terutama Turki, AS, dan Inggris – mendesak agar misteri itu diselesaikan sesegera mungkin.
CHINA (Jurnalislam.com) – China mengeluarkan pembelaan kuat terhadap pengisolasian massal pada minoritas Muslim di wilayah Xinjiang barat jauh, dengan pejabat bersikeras pemerintah setempat beralasan mencegah “terorisme” melalui pusat-pusat “pendidikan kejuruan”.
Sohrat Zakir, gubernur Xinjiang, berdalih bahwa Beijing menyelamatkan Uighur dan Kazak Muslim dari godaan kekerasan agama dengan mengajarkan mereka keterampilan kerja dan pelatihan berbicara bahasa Mandarin, menurut laporan oleh kantor berita resmi Xinhua pada hari Selasa (16/10/2018).
Wawancara media negara terjadi di tengah kecaman global atas laporan penahanan massal dan pengawasan ketat terhadap etnis Uighur dan minoritas Muslim Turki.
Hingga satu juta orang diyakini ditahan di kamp isolasi untuk dicuci otaknya, menurut perkiraan yang dikutip oleh panel Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Setelah awalnya mengeluarkan penolakan, para pejabat China dalam beberapa pekan terakhir mengatakan mereka tidak melakukan penahanan sewenang-wenang ataupun menyelenggarakan pendidikan ulang politik di seluruh jaringan kamp rahasia, tetapi hanya beberapa warga yang bersalah atas pelanggaran kecil yang dikirim ke pusat-pusat kejuruan untuk menyediakan kesempatan kerja.
Langkah-langkah itu membantu mencegah serangan di Xinjiang selama 21 bulan terakhir, kata Zakir dalam wawancara dengan Xinhua.
Dia tidak mengatakan berapa banyak orang yang ditahan di pusat-pusat itu.
Para trainee menandatangani “perjanjian pendidikan” untuk menerima “pelatihan terkonsentrasi” dan menjalani “live-in study“, kata Zakir.
Muslim Uighur di camp isolasi
Mereka menerima pelajaran bahasa China dan diceramahi tentang Konstitusi dan undang-undang, katanya. Pelatihan keterampilan termasuk pengolahan makanan, perakitan produk elektronik, tata rambut, pembuatan pakaian dan e-commerce.
“Melalui pelatihan kerja, sebagian besar peserta pelatihan telah mampu merefleksikan kesalahan mereka dan melihat dengan jelas esensi dan bahaya terorisme dan ekstremisme agama,” kata Zakir seperti dikutip.
“Mereka juga bisa lebih baik membedakan yang benar dari yang salah dan menahan infiltrasi pemikiran ekstremis,” katanya.
Beberapa rincian keterangan dalam penggambaran Zakir tentang pusat-pusat itu justru bertentangan dengan laporan dari mantan tahanan, yang mengatakan bahwa kondisi di kamp-kamp itu buruk, dengan narapidana banyak yang mengalami pelecehan psikologis dan fisik.
Mereka mengatakan tahanan tidak menerima pelatihan kejuruan, mereka justru dipaksa untuk menolak ajaran agamanya (Islam).
Omir Bekali, seorang warga negara kelahiran Xinjiang, mengatakan kepada kantor berita Associated Press, ia dikurung di sebuah sel dengan 40 orang di dalam fasilitas yang dijaga ketat.
Sebelum makan, katanya, mereka disuruh melantunkan “Terima kasih Partai! Terima kasih Ibu Pertiwi!”
Selama kelas wajib harian, mereka diberitahu bahwa kelompok mereka berjalan mundur sebelum “dibebaskan” oleh partai pada tahun 1950-an.
Beberapa mengatakan mereka dipenjara karena memakai jenggot panjang dan kerudung wajah (jilbab) atau berbagi ucapan hari raya Islam di media sosial, sebuah proses yang menggemakan dekade reformasi pemikiran brutal di bawah Mao Zedong.
Patrick Poon, peneliti China Amnesty International, mengatakan klaim Zakir “terbantahkan di hadapan semua bukti yang ada dan merupakan penghinaan bagi mereka yang menderita di kamp dan keluarga mereka yang hilang”.
Dia menambahkan: “Tidak ada satu alasan pun yang dapat menyembunyikan fakta bahwa pihak berwenang China melakukan penindasan sistematis terhadap kaum Muslim.”
Laporan Xinhua muncul ketika Cina menggenjot upaya propaganda untuk mempertahankan langkah-langkahnya di Xinjiang, termasuk merangkul media asing dan menjalankan opini di luar negeri saat berusaha untuk memutar pesan yang lebih positif.
Pada Selasa malam, media negara China Central Television menayangkan program acara selama 20 menit yang konon memperlihatkan rekaman di dalam fasilitas pelatihan kejuruan di kota oasis selatan Hotan.
Dengan pakaian seperti seragam sekolah yang terang, puluhan siswa terlihat sedang di meja mempelajari bahasa Cina dan hukum-hukum mereka.
Dalam adegan lain, siswa ditampilkan di berbagai bengkel dan pabrik di depan mesin jahit, bekerja dengan kayu, menenun karpet atau membuat roti.
“Jika saya tidak belajar di sini, saya tidak dapat membayangkan kehidupan saya. Saya mungkin terus mengikuti para ekstremis religius itu menuju jalur kejahatan,” seorang mahasiswi muda mengatakan pada program itu.
Kepala hak asasi manusia PBB yang baru, Michelle Bachelet, mengatakan bulan lalu bahwa pengawas harus diizinkan masuk ke wilayah itu, dan Kongres AS telah menyuarakan seruan-seruan untuk menjatuhkan sanksi terhadap beberapa pejabat China.
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Habib Hanif Alatas dan Habib Bahar Bin Smith diadang oleh ratusan anggota ormas adat di Bandara Sam Ratulangi, Manado pada Senin (15/10/2018) pukul 17.00 WITA. Mereka menolak kedatangan Bahar karena dinilai memberikan ceramah berisi paham radikal.
Menanggapi itu, sekjen Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI), Djuju meminta aparat kepolisian untuk menindak tegas pelaku pengadangan terhadap dua tokoh Front Pembela Islam tersebut. Sebab, perilaku tidak terpuji di Bandara tersebut dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan, kecuali memperoleh izin dari otoritas bandar udara
“Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, pasal 210 dinyatakan; “setiap orang dilarang berada di daerah tertentu di bandar udara, membuat halangan (obstacle), dan atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan, kecuali memperoleh izin dari otoritas bandar udara,” katanya kepada Jurnalislam.com, Selasa (16/10/2018).
Ia menjelaskan, semestinya Bandara merupakan wilayah yang steril dari aksi unjuk rasa dan keberadaan orang-orang yang bersenjata tajam maupun senjata api. Djuju mengungkapkan, ia mendapat informasi bahwa sebagian dari para pengadang menenteng dan memamerkan senjata tajam berupa pedang-pedang terhunus.
Koordinator hukum gerakan #2019GantiPresiden ini juga mengungkapkan bahwa pada saat kejadian tersebut, terdapat banyak aparat polisi di area Bandara. Hanya saja, aparat tidak menghalangi, menangkap atau menyita senjata tajam atau pedang-pedang yang dibawa gerombolan pengadang.
“Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, kami meminta kejadian pelanggaran hukum terutama kepada para ulama dan tokoh-tokoh oposisi tersebut tidak selalu berulang. Kami juga meminta kepada aparat hukum untuk menegakkan hukum secara tegas, adil dan menindak hukum, para pihak yang terlibat melawan hukum tanpa adanya intervensi politik dan kepentingan apapun,” jelasnya.
Lebih dari itu, Djuju mengatakan bahwa kedatangan Hanif dan Bahar untuk menghadiri acara haul ayah dari Habib Bahar bin Smith dan berdakwah syiar agama Islam.
WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Arab Saudi sedang mempersiapkan pengakuannya dalam membunuh wartawan Saudi yang dianggap hilang Jamal Khashoggi saat interogasi, menurut laporan Senin (15/10/2018).
Pengakuan nanti bisa mengakhiri pertanyaan tentang nasib Khashoggi. Jurnalis Washington Post yang hilang sejak 2 Oktober ketika dia terakhir terlihat memasuki Konsulat Saudi di Istanbul.
Saudi akan mengklaim dalam laporan bahwa mereka hanya berniat menculik Khashoggi dari Turki, tetapi secara tidak sengaja membunuhnya selama proses interogasi, CNN melaporkan, mengutip dua sumber anonim.
Media tersebut mengutip satu sumber yang memperingatkan bahwa laporan tersebut masih dipersiapkan dan dapat diubah. Sumber lain mengatakan kepada CNN bahwa laporan itu kemungkinan akan mengalihkan keterlibatannya para pejabat tinggi Saudi, dengan alasan rencana itu dilakukan tanpa izin resmi dan transparansi dari kerajaan sambil berusaha menyalahkan orang-orang yang terlibat langsung.
Khashoggi telah lama ditakuti di konsulat Saudi, setelah dia masuk ke gedung konsulat lalu tidak pernah terlihat keluar.
Presiden AS Donald Trump meningkatkan kemungkinan bahwa “pembunuh bayaran” bisa bertanggung jawab atas hilangnya Khashoggi setelah berbicara melalui telepon dengan Raja Salman selama 20 menit sebelumnya pada hari Senin.
Trump mengatakan Salman “dengan tegas menyangkal” pengetahuan tentang hilangnya Khashoggi
Seorang juru bicara Dewan Keamanan Nasional mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa pihak berwenang penting Turki dengan dukungan penuh dan transparan dari Arab Saudi kemungkinan dapat menyelidiki kasus ini secara menyeluruh dan merilis hasil secara resmi begitu penyelidikan selesai.
Juru bicara tersebut lebih lanjut menyatakan dukungan untuk upaya para penyidik Turki, dan mengatakan dia tidak akan berprasangka terhadap setiap hasil penyelidikan sambil mengingatkan Washington siap untuk membantu.
