WASHINGTON (Jurnalislam.com) – AS telah meminta bukti audio dan video mengenai hilangnya jurnalis Arab Jamal Khashoggi “jika ada,” kata Presiden AS Donald Trump, Rabu (17/10/2018).
“Kami telah memintanya. Jika ada, kami telah memintanya, ”kata Trump kepada wartawan di Oval Office, menambahkan bahwa” mungkin memang ada,” lansir Anadolu Agency.
Trump mengatakan dia sedang menunggu untuk diberitahu tentang wartawan yang hilang dari Menteri Luar Negeri Mike Pompeo ketika dia kembali dari perjalanannya ke Ankara dan Riyadh.
Khashoggi belum terlihat sejak dia memasuki konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober di tengah berlembangnya kekhawatiran bahwa dia terbunuh di fasilitas diplomatic itu.
Beberapa laporan mengutip rekaman audio dan video tersebut berisi rincian mengerikan akan dugaan pembunuhan Khashoggi di tangan eksekutor Saudi setelah ia memasuki konsulat.
Pada hari yang sama dengan Khashoggi memasuki konsulat, 15 warga Saudi lainnya, termasuk beberapa pejabat, tiba di Istanbul dengan dua pesawat dan mengunjungi gedung itu sementara Khashoggi masih di dalam, kata sumber polisi Turki. Semua individu yang diidentifikasi telah meninggalkan Turki.
Trump terus mendukung Arab Saudi setelah mengatakan pada awal pekan ini bahwa hilangnya Khashoggi bisa jadi adalah pekerjaan “pembunuh bayaran,” tetapi mengatakan dia “sama sekali tidak menutup-nutupi ” untuk Riyadh, yang berulang kali disebutnya sebagai sekutu dekat AS.
“Mereka adalah sekutu penting, tetapi saya ingin mencari tahu apa yang terjadi, di mana kesalahannya, dan kita mungkin akan mengetahuinya pada akhir pekan,” tambah Trump.
Arab Saudi belum memberikan jawaban yang cukup atas nasib Khashoggi lebih dari dua pekan setelah dia hilang, tetapi terus menyangkal peran apa pun dalam kepergiannya.
RAMALLAH (Jurnalislam.com) – Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki pada hari Rabu (17/10/2018) menyambut hasil suara Majelis Umum PBB yang meningkatkan kemampuan negara Palestina untuk berfungsi sebagai ketua Grup 77 (G77) berikutnya.
Sebuah koalisi negara berkembang, G77 didirikan pada 1964 untuk mempromosikan kepentingan ekonomi negara-negara anggotanya dan meningkatkan kapasitas negosiasi kolektif mereka di forum PBB.
Dalam sebuah pernyataan, al-Maliki mengatakan, sebagai ketua kelompok putaran berikutnya, Palestina akan “berusaha untuk menyatukan upaya global – dan memobilisasi organisasi regional dan internasional – dengan tujuan untuk melayani kemanusiaan”.
Al-Maliki juga mengatakan bahwa Pemilihan Majelis Umum pada hari Rabu mewakili “tantangan yang akan diubah menjadi peluang untuk kepentingan anggota kelompok dan seluruh dunia”.
Palestina, al-Maliki mengatakan, “siap untuk terlibat dengan niat baik dengan semua negara dan kelompok … untuk membahas semua masalah kemanusiaan yang menjadi perhatian komunitas dan masyarakat”.
Dia menambahkan: “Kami mampu memajukan dan memperkuat agenda PBB dengan keahlian Palestina … di bidang lingkungan, pembangunan dan ekonomi.”
Sebelumnya pada hari Rabu, Majelis Umum PBB memberikan suara mendukung rancangan resolusi yang memberikan jalan bagi Palestina sebagai ketua bergilir G77 untuk tahun 2019.
Diserahkan oleh Mesir, rancangan resolusi itu disahkan dengan 146 anggota majelis yang memberikan suara mendukung dan tiga negara – AS, Australia dan Israel – menentang.
Sedangkan lima belas anggota majelis abstain dari pemungutan suara.
Organisasi Kerjasama Islam (The Organization of Islamic Cooperation-OIC) yang berbasis di Jeddah memuji langkah itu, yang, katanya, “mencerminkan posisi internasional yang benar mengenai pembentukan negara Palestina dan hak [Palestina] untuk menikmati keanggotaan penuh PBB”.
Dalam sebuah pernyataan, Sekretaris Jenderal OKI, Yusuf al-Uthaymeen menyerukan untuk memobilisasi upaya internasional untuk mendukung rakyat Palestina dan hak mereka yang sah atas sebuah negara berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibukotanya.
Walaupun Palestina telah menjadi anggota penuh G77 sejak tahun 1976, ia hanya menikmati status sebagai “negara pengamat non-anggota” di PBB.
Oleh karena itu, hak dan keistimewaan yang dinikmati oleh Palestina bervariasi dari satu badan PBB dengan badan PBB yang lain berdasarkan prosedur dan peraturan perundangan masing-masing instansi tersebut.
MALANG (Jurnalislam.com) –Baitul Maal Hidayatullah (BMH) kembali menyalurkan bantuan untuk korban gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi tengah. Secara total bantuan yang dikirimkan oleh BMH sebanyak 20 ton untuk beberapa item bantuan dengan melalui Bandara Abdul Rahman Saleh Malang, Selasa (16/10/2018).
General Manager BMH Perwakilan Jatim, Muhammad Gani Irwansyah SH mengungkapkan bahwa, penggalangan bantuan peduli gempa Palu masih terus dilakukan sampai dengan tahap rehabilitasi pemulihan kondisi masyarakat terdampak bencana.
“Alhamdulillah hari ini BMH kembali mengirimkan bantuan logistik lebih dari 20 ton bekerja sama dengan TNI AU Abdul Rahman Saleh Malang, bantuan ini baru dari wilayah jawa timur saja dan akan berlanjut dari BMH di wilayah lainnya, kita harapkan kondisi masyarakat terdampak segera tertangani dengan baik,”ungkap Gani.
Sebelumnya BMH telah mengirimkan bantuan berupa beras dan pakaian baru hampir 8 truk melalui jalur darat dengan rute Makassar menuju Palu.
Bantuan yang terkumpul tersebut merupakan titipan dari para donatur yang telah mengamanahkan melalui BMH di Jawa Timur. Adapun bantuan tersebut terdiri dari beberapa item, diantaranya berupa makanan siap saji seperti mie instan, mineral, pampers anak-anak, pakaian anak-anak, gula, beras.
Selain logistik makanan BMH juga mengirimkan bantuan lainnya berupa terpal, tikar dan obat-obatan semuanya telah dikirim ke Palu dengan menggunakan pesawat Hercules.
“BMH terus menggalang bantuan, terutama untuk pemulihan pasca gempa yang sangat di butuhkan minimal rumah hunian sementara.”imbuhnya.
LUMAJANG (Jurnalislam.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang mengirimkan bantuan untuk korban bencana di Palu dan Donggala. Bantuan tersebut diberangkatkan secara resmi oleh Bupati Lumajang, Thoriqul Haq dari kantor BPBD Lumajang pada Rabu (17/10/2018).
Dalam sambutannya, pria yang akrab dipanggil Cak Thoriq ini menyampaikan agar masyarakat Lumajang memiliki kesadaran evakuasi kebencanaan. Sehingga, saat terjadi bencana tiba-tiba, tidak sampai ada korban jiwa.
Peristiwa gempa bumi yang terasa hingga ke Lumajang beberapa waktu lalu, tambah Thoriq, harus jadi pembelajaran tanggap bencana.
“Semoga Lumajang dijauhkan dari bencana,” harapnya.
Sementara itu, Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Lumajang, Wawan Hadi menyampaikan, jenis bantuan yang dikirim meliputi sembako, makanan bayi, makanan instan, baju layak pakai, terpal, dan obat-obatan. Selain barang, BPBD Lumajang mengirimkan bantuan uang sejumlah Rp. 156.967.000,-
“Bantuan ini merupakan hasil pengumpulan dana dari beragam elemen kelompok masyarakat, di Lumajang” papar Wawan.
Lanjutnya, pihak BPBD masih siap menerima dan menyalurkan bantuan dari masyarakat.
“Status tanggap darurat di Sulteng masih diperpanjang sampai akhir bulan. Termasuk di BPBD Jatim juga masih menerima donasi dari kota-kota se Jatim.Monggo bila masih ada yang ingin menyalurkan bantuan,” ajaknya.
Reporter: Arie RistyanRedaktur: Ally Muhammad Abduh
PALU (Jurnalislam.com) – Wakil Walikota Palu, Sigit Purnomo Syamsuddin Said (Pasha Ungu), menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatannya bila tidak mampu menyelesaikan persoalan yang mendera Kota Palu pascagempa dan tsunami disertai likuifaksi, 28 September 2018.
“Saya secara pribadi sebagai wakil walikota kalau memang dianggap tidak maksimal menjalankan pemerintahan, saya tidak ada masalah, saya siap diturunkan atau mengundurkan diri,” ujar Pasha sembari meneteskan air mata di kantor DPRD Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (17/10/2018).
Pernyataan tersebut dikeluarkan Pasha Ungu di sela skors rapat dengar pendapat di kantor dewan setempat karena tidak dihadiri Wali Kota Palu, Hidayat. Menurut dia, jika pascagempa masyarakat memintanya mundur, dia siap. Meski demikian, dia belum menyampaikan secara formal kepada Walikota Palu, Hidayat, bagaimana tanggapannya nanti.
Dia juga mengaku tidak ambil pusing terhadap kelompok masyarakat tertentu yang sengaja memperkeruh suasana agar warga tidak memercayai kinerjanya selama ini. Sebab, apa yang sudah dikerjakan dalam menangani bencana, sudah dilakukan semaksimal mungkin.
“Kami tidak peduli dihujat, kami tidak mau pusing dihina sampai dikatakan tidak mampu. Saya secara pribadi tanpa membawa unsur-unsur pemerintah berusaha bekerja. Kalau setelah ini, saya (mundur), mungkin pak wali seperti apa nanti, bagaimana tanggap beliau, saya belum tahu,” katanya.
Vokalis band Ungu itu mengatakan, di awal pascagempa, bantuan logistik yang datang sangat terbatas. “Apalah artinya saat datang di awal-awal hanya satu truk, kira-kira bagaimana rasanya kalau Anda berada di situ. Boleh dikata aparatur pemerintah sudah bekerja untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, kira-kira seperti apa yang kami harus lakukan,” bebernya dengan bicara terbata-bata.
Pasha mengaku tidak mempersoalkan jabatan yang diembannya. “Saya kira itu bukan persoalan. Tapi, hari ini bagaimana kita memberikan pemenuhan jaminan hidup masyarakat kita terkait tuntutan kebutuhan makanan mereka karena tanggap darurat ini diperpanjang sampai tanggal 26 Oktober,” ujarnya.
Rapat dengar pendapat yang akan membahas pemulihan kota serta anggaran bantuan kepada korban pascagempa diskors tanpa batas waktu sampai Walikota Palu, Hidayat, hadir untuk memberi penjelasan penanganan bencana. Awalnya, rapat yang dipimpin Ketua DPRD Palu, Ishak Cae, berlangsung alot sebab anggota dewan mengajukan interupsi meminta wali kota hadir dalam rapat. Hal itu sesuai dengan kesepakatan awal hingga akhirnya anggota lain ikutan interupsi dan walk outmeninggalkan ruang rapat.
Pada saat bersamaan, sejumlah warga masuk di ruang rapat sambil membawa spanduk mosi tidak percaya dengan pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu terkait dengan penanganan pascagempa yang dinilai lamban. Mereka meminta beberapa angota DPRD setempat bertanda tangan.
SUKOHARJO (Jurnalislam.com) – Karang Taruna dan Takmir Masjid Al Barokah Sukoharjo menggelar Tablig Akbar, dan penggalangan dana untuk korban Gempa-Tsunami Palu di Masjid Al Barokah, Sukoharjo, Selasa (16/10/2018).
Relawan ECR (Emergency and Crisis Response), Kelik Subagyo yang baru saja pulang bertugas dari Sigi dan Palu Sulawesi Tengah beberapa hari lalu didaulat menjadi pembicara. Menurutnya, korban terdampak masih sangat membutuhkan bantuan.
“Masih banyak sekali pekerjaan rumah atau PR yang harus segera kita selesaikan bagi saudara-saudara kita yang sedang dilanda bencana alam Palu,” kata Kelik sesaat membeberkan kondisi Palu dan sekitarnya.
Ia mengatakan, selain penyediaan logistik untuk para pengungsi, mereka juga membutuhkan sentuhan rohani. “Karena mereka mengalami trauma,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, musibah dengan penanggulangan yang tidak diketahui sampai kapan selesainya tersebut membutuhkan uluran tangan dari pelbagai pihak. Termasuk masyarakat umum.
“Untuk itu uluran tangan dan tentunya bantuan dari kita masih mereka butuhkan, dan ini tentunya bisa menjadi ladang amal kebaikan bagi kita,” pungkasnya.
Sementara itu, Budi Alfarisi salah seorang panitia menjelaskan, acara tersebut digelar sebagai bentuk kepedulian dan empati kepada korban terdampak.
Penyerahan bantuan simbolis dari Jamaah kepada relawan ECR
“Walaupun pada malam hari ini kami baru menerima donasi dari jamaah 2.7 jutaan, tetapi saya yakin dari paparan yang disampaikan oleh tim ECR tadi, donasi masih bertambah,” harap Budi.
SURIAH (Jurnalislam.com) – Selama berpekan-pekan, para jihadis, faksi-faksi jihad di Suriah mendikusikan bagaimana menanggapi kesepakatan antara Rusia dan Turki. Kesepakatan Sochi, yang diselenggarakan pada pertengahan September, menyerukan pembentukan zona demiliterisasi di provinsi barat laut Idlib.
Aliansi faksi jihad paling kuat di Idlib adalah Hayat Tahrir al Sham (HTS), yang dipimpin oleh Jabhat Fath al Sham (JFS) yang sebelumnya bernama Jabhah Nusrah, sebuah faksi yang secara terbuka menjadi bagian dari Al Qaeda hingga Juli 2016. Selama hampir satu bulan, HTS telah menyatakan sikap tentang bagaimana mereka secara resmi menanggapi kesepakatan antara Turki dan Rusia.
Pada 14 Oktober, HTS akhirnya mengeluarkan pernyataan dua halaman berjudul, “Revolusi Suriah Tidak Akan Mati.” Pesan tersebut tidak mengandung dukungan eksplisit atau penolakan langsung terhadap perjanjian Sochi. Beberapa jihadis melalui media online memang mengeluh bahwa pernyataan itu terlalu terbuka, meninggalkan posisi HTS tidak jelas. Namun ambiguitas ini mungkin sangat disengaja, karena para jihadis dihadapi pada kondisi yang sangat sulit, menurut analis Long War Journal, Selasa (16/10/2018).
Dalam pernyataannya, HTS mengakui bahwa mereka memutuskan untuk “menunda” pernyataan apa pun tentang “sikap/pendiriannya,” sehingga para pemimpinnya dapat berkonsultasi dengan revolusioner lainnya. Hasilnya adalah enam poin pernyataan ulang mengenai komitmen kelompok untuk jihad melawan rezim Syiah Nushairiyah Bashar al Assad, Rusia dan Iran.
Poin pertama dan keenam menyatakan bahwa HTS tidak akan menyerah untuk menggulingkan rezim Syiah Assad dan sekutu-sekutunya, yang semuanya ditakdirkan untuk tumbang, sama seperti setiap “kekuatan penjajah penindas” lainnya dalam sejarah. HTS akan terus berjuang melalui “jalan jihad” untuk alasan lain juga, termasuk membebaskan tahanan dan “mengamankan” hak kembali bagi pengungsi Suriah dan orang lain yang telah mengungsi.
Poin kedua dalam pernyataan itu ditulis dalam nada yang sama, saat HTS berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung perjuangannya, termasuk mereka yang telah “berimigrasi untuk bergabung dengan kami.” Dengan kata-kata ini, HTS berusaha untuk meyakinkan para pejuang asing yang telah melakukan perjalanan ke Suriah, menyiratkan bahwa mereka tidak akan dikorbankan untuk memenuhi tuntutan para aktor internasional. Orang-orang akan tetap bersatu, HTS menyatakan, dengan semuanya menikmati hak yang identik, saat melaksanakan tugas yang sama.
Pada poin keempat, HTS menekankan bahwa ia berusaha menyediakan “keamanan dan keselamatan” untuk semua orang di bawah kekuasaannya sesuai dengan kebijakan berbasis syariah.
Sehubungan dengan perjanjian Sochi, poin ketiga dan kelima adalah yang paling relevan secara langsung. HTS mengatakan tidak akan menyerahkan persenjataannya, yang diperlukan untuk melindungi kaum Muslim (Sunni). Dan HTS berterima kasih kepada mereka “di dalam dan di luar negeri” yang telah melindungi “wilayah yang dibebaskan,” yang berarti Idlib, dengan mencegah invasi yang menghancurkan. Tetapi HTS berhati-hati untuk juga menyatakan bahwa mereka tidak percaya “niat” Rusia, karena telah “mencoba melemahkan” perjuangan dan merusak “peran revolusioner politik dan militer”.
HTS bersumpah bahwa mereka tidak akan “menyerah pada pendudukan Rusia” atau rezim Syiah Assad, mengklaim pejuangnya akan “hidup mulia dengan syariat atau mati sebagai syuhada” ketika berjuang untuk “mencapai Damaskus.”
Sementara HTS mengecam Rusia, tidak ada penyebutan langsung atas Turki atau Presiden Recep Tayyip Erdoğan dalam pernyataannya pada 14 Oktober. HTS terkesan menyebutkan Turki di poin kelima, ketika kelompok itu berterima kasih kepada mereka “di luar negeri” yang melindungi area “yang dibebaskan”. Tidak ada pihak yang melakukan lebih banyak untuk mencegah serangan dari poros Rusia-Iran-Assad atas Idlib dibandingkan Turki, yang telah mendirikan pos pemeriksaan militer di provinsi ini.
Namun, wajar jika HTS tidak secara eksplisit merujuk pada bantuan Turki. Meskipun amir HTS, Syeikh Abu Muhammad al-Jaulani, telah menjelaskan kerjasama organisasinya dengan Turki di masa lalu, masalah ini terus menimbulkan kontroversi di kalangan jihadi.
Sangat mungkin bahwa tanpa Turki, poros Rusia-Iran-Assad sudah akan membom Idlib agar tunduk. HTS dan pemimpinnya, Syeikh Abu Muhammad al-Jaulani, mengetahui hal ini, tetapi mereka harus bersiasat di sekitar isu pertentangan ideologis dan taktis yang sengit. Selain itu, para jihadi tidak ingin diubah menjadi bawahan Turki, karena dapat membatasi agenda mereka atau menciptakan masalah lain. Fraksi gerilyawan utama lainnya, Front Pembebasan Nasional yang disponsori Turki, dengan cepat mendukung perjanjian Sochi.
Beberapa pekan sebelum pernyataan HTS, para jihadis lainnya telah menolak persetujuan Sochi, meskipun dengan beberapa peringatan. Pada 22 September, Organisasi “Guardians of Religion” (Hurras al-Deen) mengeluarkan penolakan atas kesepakatan tersebut sepanjang dua halaman.
Ansar al-Din, yang merupakan salah satu kelompok anggota konstituen asli HTS, juga menolak kesepakatan Sochi dalam satu halaman pernyataan tertulis, dengan alasan bahwa kesepakatan sebelumnya telah mengkhianati perjuangan revolusioner. Ansar al-Din memiliki hubungan sendiri dengan al-Qaeda di masa lalu.
Guardians of Religion dibentuk awal tahun ini, dan dilaporkan dikelola oleh veteran al Qaeda dan loyalis pada tingkat tertinggi. Guardians of Religion telah bergabung dengan kelompok lain, Ansar al-Tauhid, untuk membentuk kelompok bersama bernama Hilf Nusrat al-Islam.
Ebaa News Agency
HTS secara terbuka telah berpisah dengan Al Qaeda. Namun, pemerintah AS dan PBB masih menganggapnya sebagai “afiliasi” al Qaeda.
Sebagian besar publikasi media dan pesan HTS difokuskan pada masalah di dalam Suriah, meskipun Ebaa News Agency milik tandzim tersebut senantiasa memberikan apresiasi akan pembajakan 11 September dan Syeikh Usamah bin Laden bulan lalu.
Pergerakan telah kehilangan momentum sejak 2015, ketika para jihadis, kaum muslim dan pejuang lainnya menyapu Idlib. Sebagai catatan laporan 14 Oktober dari HTS, provinsi Idlib adalah benteng terakhir bagi para pejuang gerilya yang menentang rezim Bashar al Assad dan sekutunya.
Dan panggilan HTS, sekali lagi, pada ummah yang lebih luas (komunitas Muslim di seluruh dunia) untuk melakukan aksi atas revolusi Suriah. HTS berpendapat bahwa revolusi Suriah masih merupakan “garis pertahanan pertama terhadap Iran dan pasukan Syiahnya,” yang telah meluas di seluruh kawasan
PALU (Jurnalislam.com)–Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut dibutuhkan 18 ribu tenda untuk memenuhi kebutuhan penanganan pengungsi pascagempa disertai tsunami di Palu, Sigi dan Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.
“Tidak semua pengungsi memakai tenda besar, tapi tenda keluarga. Bila dihitung kalau jumlah pengungsi sekitar 70 ribuan dibagi empat satu keluarga, keluarnya sekitar 18 ribuan,” kata Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, Bernardus Wisnu Widjaja di Kantor Gubernur Sulteng, Palu, di konfirmasi, Rabu (17/10).
Menurutnya, kebutuhan tenda tersebut untuk keperluan warga korban gempa yang tidak memiliki rumah akibat rumahnya hancur terkena dampak gempa serta tsunami pada dua pekan lalu, 28 September 2018.
Selain itu, telah mengalir bantuan-bantuan tenda dari beberapa lembaga kemanusiaan atau Non Governmental Organization (NGO) serta institusi terkait yang membatu korban pascabencana di Sulteng.
“Saat ini sudah terkumpul 5.000 tenda dan Palang Merah Indonesia menyiapkan 1.300 tenda. Ternyata, NGO juga punya kekuatan, tadi disampaikan ada tambahan tenda,” ujarnya usai pertemuan dengan NGO di Pos Pendamping Nasional (Pospenas) Kantor Gubernutr Sulteng.
Tugas dan fungsi BNPB, lanjut Wisnu, tidak hanya mengoordinator persoalan bencana juga sebagai katalisator guna memperlancar semua mekanisme, termasuk mempermudah pengiriman dan bea masuk pelabuhan maupun bandara.
“Nanti kalau masih kurang kita mendukung yang lain atau gap-nya mau berapa tenda atau dicarikan dari bantuan internasional. Kalau masih kurang lagi kita siapkan dana,” ujar dia.
Sedangkan untuk kebutuhan tenda sekolah sebagai tempat belajar mengajar siswa diperlukan 800 unit yang disebar di tiga daerah yang terdampak gempa disertai tsunami dan likuifaksi.
Sebelumnya, lembaga kemanusiaan Unicef telah mengirimkan tenda 200 unit untuk digunakan sebagai tempat sekolah sementara, mengingat proses belajar mengajar siswa yang terdampak gempa di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala tergangu.
Selain itu, sejumlah NGO juga menyiapkan tenda-tenda tidak hanya digunakan sebagai dapur umum juga dipakai sebagian untuk hunian korban gempa.
JAKARTA (Jurnalislam.com)–Partai Golkar mengambil keputusan kepada kadernya Neneng Hasanah Yasin, Bupati Bekasi nonaktif, menyusul tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Neneng diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Bekasi.
“Oleh karena itu kita telah me-nonaktifkan dia sebagai pengurus DPD Golkar, dan itu dasarnya adalah pakta integritas yang telah ditandatangani antara Partai Golkar dengan seluruh kader yang menjadi kepala daerah,” kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily di Posko Rumah Cemara, Jakarta, Selasa 16 Oktober 2018
Ace menambahkan, pemberhentian dari jabatan struktur partai itu juga akan dikenakan berupa sanksi pemecatan ke depannya.
Selain dari partai, nama Neneng di Tim Kampanye Daerah Jokowi-Ma’ruf di Jawa Barat turut otomatis diganti dengan kader ‘beringin’ yang lain.
Neneng menjadi pengarah teritorial wilayah Bekasi tim Jokowi-Ma’ruf, di bawah koordinasi Dedi Mulyadi yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat.
“Jadi kepengurusan dia sebagai tim kampanye daerah dan di Jawa Barat pun juga sudah harus digantikan,” kata dia.
Sebelumnya penyidik komisi antikorupsi telah menetapkan tersangka terhadap Neneng terkait pengurusan izin pembangunan proyek Meikarta.
Neneng dan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi diduga dijanjikan fee sebesar Rp13 miliar di fase pertama oleh Lippo Group. Namun baru sekitar Rp7 miliar yang terealisasi.
Uang itu diduga diberikan oleh Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro lewat pegawai dan dua konsultanya.
ANKARA (Jurnalislam.com) – Bahrain dan Uni Emirat Arab menyatakan dukungan mereka untuk Kerajaan Arab Saudi terkait kasus Jamal Khashoggi, Anadolu Agency melaporkan, Selasa (16/102018)
Menteri Luar Negeri Bahrain Sheikh Khalid bin Ahmed al-Khalifa mengatakan di akun Twitter resminya bahwa target Eropa adalah Arab Saudi, bukan mencari kebenaran.
“Lemparkan topeng Anda karena kami bersamanya [Arab Saudi] dengan jiwa kami,” tulis menteri itu.
Menurut laporan CNN pada hari Senin, Saudi akan mengklaim dalam laporan bahwa mereka berniat untuk menculik Khashoggi dari Turki, tetapi secara tidak sengaja membunuhnya selama interogasi.
Pengakuan tersebut bisa mengakhiri pertanyaan tentang nasib Khashoggi.
