Berita Terkini

Mantan Presiden AS dan Direktur FBI Dikirimkan Paket Bom Pipa

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Sedikitnya lima paket mencurigakan dikirim ke petinggi Demokrat, termasuk mantan Presiden Barack Obama dan mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton, serta kantor CNN New York, kata pihak berwenang pada hari Rabu.

Semua paket dijinakkan, dan tidak ada laporan cedera.

Dinas Rahasia AS mengatakan, pihaknya menemukan satu paket yang ditujukan kepada Clinton di Westchester, pinggiran utara Manhattan akhir Selasa (23/10/2018).

Paket kedua, yang ditujukan kepada Obama, ditemukan Rabu (24/10/2018) pagi di Washington, DC.

“Selama prosedur penyaringan surat rutin, paket-paket itu segera diidentifikasi sebagai alat peledak potensial dan ditangani dengan tepat (sebagai alat peledak potensial),” kata Dinas Rahasia (Secret Service) dalam sebuah pernyataan, lansir Aljazeera.

“Clinton dan Obama tidak menerima paket itu dan mereka tidak menghadapi resiko menerima paket itu,” katanya.

Secret Service meluncurkan penyelidikan untuk menemukan sumber paket.

Baca juga: Mantan Kepala FBI Ditugaskan Selidiki Kecurangan Trump pada Pemilu 2016

Hillary Clinton tidak berada di rumahnya di New York ketika paket dikirim hari Selasa, tetapi suaminya, mantan Presiden Bill Clinton ada di tempat, kata para pejabat kepada Associated Press. Sementara di penggalangan dana Florida, Hillary mengatakan “kami baik-baik saja” dan berterima kasih kepada Dinas Rahasia AS yang mencegat paket “jauh sebelum paket itu menuju ke rumah kami”.

Departemen Kepolisian New York (the New York Police Department NYPD) juga menjinakkan perangkat yang mencurigakan, diyakini sebagai bom pipa, yang ditemukan di Time Warner Center, lokasi ruang berita New York CNN.

Komisioner polisi New York City mengatakan paket itu berisi seperti peledak aktif dan amplop berisi bubuk putih.

Paket itu ditujukan kepada mantan Direktur CIA John Brennan, CNN melaporkan, mengutip pejabat penegak hukum kota dan lokal. Brennan muncul di jaringan kabel dan penyiaran lainnya.

Menurut kepala kontraterorisme NYPD, paket bom itu tampaknya dikirim oleh orang yang sama yang mengirimkan paket mencurigakan ke rumah Clinton dan Obama, serta perangkat yang ditemukan pada Senin di rumah filantropis milyuner George Soros.

Baca juga: Ketua Intelijen AS Bantah Tuduhan Mata-matai Donald Trump

Pejabat FBI mengatakan pada konferensi pers bahwa semua perangkat itu tampaknya merupakan bom pipa mentah.

Walikota New York City, Bill de Blasio mengatakan, upaya serangan itu “jelas merupakan aksi terorisme”.

Pembaca berita CNN sedang mengudara dalam siaran langsung dari New York membahas perangkat peledak yang ditujukan kepada Obama dan Clinton ketika mereka terganggu oleh alarm kebakaran dan memotong siaran lalu menyiarkan iklan.

Staf CNN New York mengevakuasi bangunan itu sebagai tindakan pencegahan.

Presiden CNN Worldwide Jeff Zucker mengatakan “kurangnya pemahaman sepenuhnya” di Gedung Putih tentang betapa seriusnya serangan pemerintah terhadap media.

“Presiden, dan terutama sekretaris pers Gedung Putih, harus memahami bahwa kata-kata mereka sangat berpengaruh. Sejauh ini, mereka tidak menunjukkan pemahaman itu,” katanya.

Baca juga: Trump Pecat Direktur FBI, Ada Apa?

CNN telah menjadi sasaran berulang serangan Trump terhadap media, dengan presiden AS sering melabeli jaringan itu sebagai “penyebar berita palsu”.

Polisi juga sedang menyelidiki paket mencurigakan yang dikirim ke sebuah gedung tempat kantor Anggota Kongres Demokrat Debbie Wasserman Schultz berada. Bangunan itu dievakuasi, tetapi masih belum jelas apa isi paket itu, menurut 7 News Miami. CNN melaporkan bahwa paket itu ditujukan kepada mantan Jaksa Agung AS Eric Holder, tetapi dikirim ke alamat yang salah dan dikembalikan ke kantor Wasserman Schultz sesuai alamat pengirim pada paket itu.

Perwakilan Demokrat Maxine Waters mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu bahwa Polisi Capitol AS mengatakan bahwa kantornya di Washington, DC adalah sasaran dari paket mencurigakan yang dirujuk ke FBI. Tidak jelas apakah paket itu terkait dengan yang dikirim ke Clinton, Obama dan kantor CNN New York.

Arab Saudi Tidak Izinkan Polisi Turki Geledah Sumur di Taman Konsulat

ISTANBUL (Jurnalislam.com) – Para pejabat Saudi menolak memberikan izin kepada polisi Turki untuk menyisir sumur di taman konsulat mereka di Istanbul sebagai bagian dari penyelidikan Khashoggi yang sedang berlangsung, kata sumber keamanan, Rabu (23/10/2018).

Sumber-sumber itu, yang berbicara dengan syarat anonimitas karena pembatasan berbicara dengan media, mengatakan pasukan keamanan memeriksa gedung konsulat tetapi pejabat Saudi tidak memberikan izin untuk memeriksa taman konsulat dan sumur di dalamnya, lansir Anadolu Agency.

Sebuah tim gabungan Turki-Saudi menggeledah kediaman konsul jenderal serta Konsulat Saudi di Istanbul pekan lalu, sebagai bagian dari investigasi atas pembunuhan jurnalis Saudi, Jamal Khashoggi.

Baca juga: Erdogan: Pembunuh Jamal Khashoggi Rencana Para Pejabat Kerajaan Saudi

Khashoggi, kolumnis The Washington Post, telah hilang sejak memasuki Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober.

Setelah beberapa pekan menyangkal terlibat dalam kepergian Khashoggi, Arab Saudi pada hari Sabtu akhirnya mengumumkan bahwa Khashoggi meninggal dalam perkelahian di dalam konsulat.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada hari Selasa meletakkan temuan awal negaranya dalam penyelidikan, mengatakan pembunuhan Khashoggi “direncanakan sebelumnya”.

Baca juga:  Trump: Penanganan Kasus Khashoggi oleh Saudi Terburuk dalam Sejarah Menutup-nutupi

Para pemimpin dunia telah meminta pemerintah Saudi untuk memberikan jawaban yang lebih konkret atas kematiannya di tengah kecaman global.

Pada hari hilangnya Khashoggi, 15 warga Saudi lainnya, termasuk beberapa pejabat, tiba di Istanbul dengan dua pesawat dan mengunjungi konsulat saat dia masih di dalam gedung, menurut sumber-sumber polisi Turki. Semua orang yang diidentifikasi telah meninggalkan Turki.

Dubes AS: Israel Kini Jadi Kakak Bagi Orang Yahudi di Seluruh Dunia

YERUSALEM (Jurnalislam.com) – Israel sekarang menjadi “kakak laki-laki” bagi orang-orang Yahudi di seluruh dunia, duta besar AS untuk Israel David Friedman mengatakan pada hari Rabu (24/10/2018).

“Kami di diaspora (Yahudi yang tinggal di luar Israel) perlu menerima Israel,” harian Israel Haaretz mengutip Friedman yang mengatakan di Majelis Umum Federasi Yahudi Amerika Utara (the General Assembly of the Jewish Federations of North America) yang diadakan di Tel Aviv.

“Israel bukan lagi adik kecil; Israel adalah kakak laki-laki sekarang. Israel memiliki komunitas Yahudi terbesar, ”tambahnya.

Baca juga: Meski Ditentang AS dan Israel, Palestina Terpilih sebagai Ketua Negara G77

Utusan AS itu melanjutkan untuk menggambarkan dirinya sebagai “penjaga keamanan dan pembela sayap kanan Israel”.

Perdana Menteri zionis Benjamin Netanyahu dijadwalkan untuk berpidato di Majelis Umum Federasi Yahudi Amerika Utara pada hari Rabu.

Sebagai pendukung setia Israel, Friedman telah sering membuat pernyataan untuk mendukung kebijakan Israel yang telah lama ada tentang pemukiman illegal Yahudi di Tepi Barat (Palestina) yang dijajah.

Pasukan Zionis Yahudi Tembak Mati Warga Palestina saat Unjuk Rasa di Tepi Barat

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Pasukan Israel telah menembak mati seorang pria Palestina di Tepi Barat yang diduduki, kementerian kesehatan Otoritas Palestina mengatakan pada hari Rabu (24/10/2018).

Kementerian mengidentifikasi pria itu sebagai Mohammed Bisharat berusia 21 tahun dan mengatakan ia meninggal akibat terluka parah setelah ditembak di dada di desa Tepi Barat, Taamun, di timur laut kota Nablus.

Dikatakan tiga orang lainnya terluka tetapi tidak menyebutkan tingkat keparahan luka mereka.

Para saksi mata mengatakan tentara penjajah Israel menggunakan peluru tajam dan gas air mata terhadap demonstran Palestina selama serangan semalam di wilayah yang diduduki.

Seorang juru bicara militer zionis mengatakan bahwa sebuah operasi militer telah terjadi dan bahwa tentara terpaksa menembakkan peluru tajam tetapi tidak menyebutkan korban tewas.

Baca juga: Para Syuhada Terus Bertambah dalam Aksi Perlawanan di Gaza dan Tepi Barat

Serangkaian insiden mematikan telah meningkatkan ketegangan di Tepi Barat yang diduduki bulan ini.

Pada hari Senin, pasukan zionis Yahudi juga membunuh Moammar Arif Refa’ey al-Atrash, seorang pria berusia 42 tahun dari Hebron setelah ia diklaim mencoba menusuk seorang tentara Israel.

Pada tanggal 15 Oktober, seorang warga Palestina ditembak mati setelah diduga menikam seorang tentara penjajah Israel di Tepi Barat utara, sementara beberapa hari sebelumnya, Aisha Al-Rawbi, seorang ibu Palestina yang berusia delapan tahun meninggal setelah para pemukim Yahudi melempar batu ke mobil yang dia tumpangi.

Tepi Barat dijajahi oleh Israel setelah Perang Enam Hari pada tahun 1967 dalam sebuah langkah yang tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional. Palestina menginginkan wilayah itu sebagai bagian dari negara masa depan mereka tetapi ekspansi terus-menerus pemukiman Israel mempersulit rencana itu.

Tokoh-tokoh Palestina menyebutkan jumlah pemukim yang tinggal di tanah yang diduduki lebih dari 650.000 – tersebar di sekitar 200 pos pemukim di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang dijajah.

Kutuk Tragedi Pembakaran Bendera Tauhid, Begini 7 Pernyataan Sikap Umat Islam Banten

SERANG (Jurnalislam.com) – Ribuan umat Islam Banten yang tergabung dalam Forum Persaudaraan Umat Islam Banten (FPUIB) mengikrarkan 7 Pernyataan Sikap diakhir acara Parade Tauhid di Alun-alun Serang, Rabu (24/10/1018).

7 pernyataan itu dibuat sebagai reaksi atas pembakaran bendera hitam bertuliskan kalimat Tauhid yang dilakukan oleh oknum Banser Garut beberapa hari yang lalu. Berikut pernyataan sikap FPUIB:

1. Bendera yang bertuliskan kalimat Tauhid yang dibakar adalah milik umat Islam bukan milik organisasi tertentu, oleh karena itu martabat dan kemulyaannya wajib dijaga oleh seluruh elemen ummat Islam.

2. Pembakaran terhadap bendera yang bertuliskan kalimat tauhid adalah tindakan melanggar hukum dan tidak dibenarkan dengan dalih apapun, oleh karena itu pelakunya harus dihukum dengan pasal penodaan dan pelecehan terhadap ajaran agama.

3. Menuntut kepada pelaku pembakaran bendera Tauhid agar bertobat dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

4. Meminta kepada pimpinan nasional Banser untuk meminta maaf secara terbuka atas tindakan keliru yang dilakukan anggotanya kepada seluruh umat Islam dan tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan provokatif yang merendahkan pembela kalimat Tauhid serta menyudahi tindakan persekusi terhadap symbol-symbol Islam yang bertuliskan kalimat Tauhid.

5. Menolak tindakan Banser yang selama ini telah mengambil alih wewenang kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan tindakan yang mengatasnamakan penertiban dan pengamanan, dan kepada kepolisian agar bersikap netral dalam menangani perkara ini.

6. Meminta kepada Menkopolhukam untuk bertindak adil, tidak diskriminatif, dan bersungguh-sungguh menyelesaikan persoalan ini dengan serius.

7. Meminta kepada Menkopolhukam agar Banser yang telah berulangkali melakukan tindakan yang melanggar keamanan dan ketertiban umum tersebut ditindak berdasarkan UU Ormas Nomor 16 Tahun 2017.

Reporter Jumi Yanti Sutisna.

Ustadz Haikal Hassan Usulkan Hari Jumat Sebagai Hari Topi Tauhid

GARUT (Jurnalislam.com) – Ustadz Haikal Hassan akan mengusulkan hari Jumat sebagai hari topi tauhid. Pernyataan itu disampaikan untuk menegaskan bahwa bendera tauhid adalah milik umat Islam.

“Hari Jumat adalah hari topi tauhid, setiap hari Jumat kita pakai biar semua tahu ini bukan milik siapa-siapa, ini adalah milik seluruh umat Islam,” katanya kepada awak media di Garut, Selasa (23/10/2018).

Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama ini menyesalkan tindakan oknum anggota Banser yang membakar bendera tauhid dalam peringatan hari Santri di alun-alun Balubur, Limbangan Garut pada Senin (22/10/2018) lalu.

“Hai Banser perhatikan ini benderamu, dengan ini kau dibangkitkan, dengan ini kau dimatikan, dengan ini kau dikafankan, dengan ini kau akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala nanti,” ujarnya.

Babe Haikal, sapaannya, yang hadir dalam Aksi Umat Islam Bela Tauhid di alun-alun Garut itu mendesak GP Ansor untuk meminta maaf secara terbuka kepada umat Islam.

“Wajib, wajib hukumnya karena pelakunya berseragam Banser,” tegasnya.

Ansharusyariah : Pembakaran Bendera Tauhid Akibat Doktrin Anti-HTI

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Juru bicara Jamaah Ansharusy Syariah, Abdul Rachim Ba’asyir menilai, tindakan pembakaran bendera tauhid yang dilakukan oleh oknum Banser adalah tindakan berlebihan. Ia menduga, hal itu disebabkan oleh doktrin anti-HTI yang ditanamkan dalam tubuh GP Ansor.

“Bayangkan, pelakunya santri loh, mereka sampai tidak bisa berpikir lebih jauh lagi bahwa yang dibakar itu adalah kalimat tauhid,” kata pria yang karib disapa Ustadz Iim itu kepada Jurnalislam.com, Rabu (24/10/2018).

Ustadz Iim menjelaskan, doktrin anti-HTI itu membuat anggota Banser tidak bisa lagi berpikir jernih. Sehingga bendera tauhid yang dirampas itu sebenarnya tak perlu dibakar.

“Harusnya mereka kan bisa menahan diri, setelah benderanya disita kan bisa disimpan, tapi ini tidak, makanya doktrin ini berbahaya,” ujarnya.

Baca juga: Buat Gaduh Umat Islam, MUI Minta Pelaku Pembakaran Bendera Tauhid Minta Maaf

Ustadz Iim menambahkan, jika alasan tindakan itu dikarenakan bendera tauhid itu milik ormas terlarang, ia khawatir hal serupa akan terjadi terhadap simbol-simbol Islam lainnya dengan alasan yang sama.

“Suatu hari nanti bisa jadi Al-Qur’an dibakar jika di dalamnya ada simbol HTI dengan alasan karena di dalam Al-Qur’an ada lafadz tauhid yang mereka sebut sebagai simbol organisasi terlarang, Sehingga logika mereka terhadap lafadz itu sudah tak berjalan lagi,” paparnya.

Ustadz Iim menggambarkan sosok pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy’ari yang sangat peduli dengan persatuan umat Islam dan jauh dari apa yang ditunjukkan oleh kader-kader NU di Banser saat ini. Iapun menduga ada penyusup yang ingin merusak NU dan seluruh badan otonomnya dari dalam.

“Saya teringat omongan Fuad Bawazier yang mengutip pernyataan mantan Ketua PBNU Hasyim Muzadi bahwa di dalam tubuh NU banyak penyusup yang ingin merusak NU dari dalam,” pungkasnya.

FUIS: Bendera Tauhid Milik Kaum Muslimin, Bukan HTI

SEMARANG-(Jurnalislam.com) – Forum Ummat Islam Semarang (FUIS) menggelar aksi damai memprotes pembakaran bendera tauhid oleh oknum anggota Banser di Mapolda Jawa Tengah, Jl. Pahlawan, Semarang, Rabu (24/10/2018). Ratusan massa FUIS longmarch dari Masjid Baiturrahman Simpanglima menuju Mapolda Jateng.

Dengan membawa ratusan bendera tauhid Arroya dan Alliwa massa aksi saling bersahutan memekik takbir. Mereka juga membentangkan spanduk berisi kecaman atas pembakaran bendera tauhid.

“Ini adalah pembelaan kita kepada kalimat tauhid, ini bukan bendera HTI tapi bendera kaum muslimin,” kata ketua FUIS, Wahyu Kurniawan di sela-sela aksi.

Forum Umat Islam Semarang (FUIS) berunjuk rasa di depan Mapolda Jateng. Foto: Agus Riyanto/Jurnis

Sementara itu dari perwakilan FPI, Kiai Rofi’i mengatakan, insiden pembakaran bendera tauhid telah menyinggung perasaan umat Islam di seluruh dunia.

“Tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia ummat Islam tersinggung atas dibakarnya bendera Lailahaillallah,” pekik Kiai Rofi’i dalam orasinya.

Orator lain, Ustadz Amur Huda menambahkan, alasan pembakaran bendera tauhid untuk menjaga kesucian Tauhid adalah alasan yang tidak masuk akal.

“Sucikanlah Rabbmu yang maha tinggi, bukan malah membakarnya,” tegasnya.

Aksi damai ini diikuti oleh umat Islam lintas ormas salah satunya komunitas PAMELA (Persatuan Emak-emak Militan) Semarang.

Aksi unjuk rasa damai mengecam pembakaran bendera tauhid terus bergulir sejak Selasa (23/10/2018). Tuntutannya serupa, yakni mendesak aparat mengusut tuntas dalang di balik kasus ini dan menghukum para pelakunya.

Ansharusyariah Ingatkan Ormas Islam Waspadai Penyusupan

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Jamaah Ansharusy Syariah mengecam pembakaran bendera tauhid oleh oknum anggota Banser. Juru bicara Ansharusyariah, Abdul Rachim Ba’asyir menjelaskan, bendera berisi kaligrafi dua kalimat syahadat itu merupakan simbol bersama umat Islam dan tidak bisa dinisbatkan kepada kelompok tertentu.

“Adapun jika ada salah satu kelompok atau ormas Islam tertentu yang menggunakannya sebagai identitas, mereka tetap berhak atas hal tersebut walau tidak bisa dijadikan klaim identitas tunggal miliknya,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Jurnalislam.com, Rabu (24/10/2018).

Ansharusyariah berharap kejadian tersebut tidak terulang lagi. Oleh sebab itu, Ansharusyariah mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak profesional dan adil dalam memproses hukum para pelakunya.

“Mengajak kepada seluruh komponen umat Islam untuk tidak membiarkan para pelaku penodaan dan penistaan terhadap bendera tauhid demi menjaga izzah dan simbol umat Islam di negara kita,” papar ulama yang karib disapa Ustadz Iim ini.

Ustadz Iim juga mengingatkan ormas Islam lainnya untuk mewaspadai penyusupan. Sebab, kata dia, kelompok-kelompok anti Islam selalu berupaya untuk merusak persatuan umat Islam dari internal umat sendiri.

“Waspadai penyusupan kalangan anti Islam yang ingin merusak Islam dengan menggunakan nama kelompok-kelompok umat Islam hingga memecah kesatuan dan ukhuwah kaum muslimin,” tegasnya.

Disampaikan Ustadz Iim, Jamaah Ansharusy Syariah sendiri terlibat langsung dalam aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan umat Islam di beberapa kota di Indonesia.

“Saya mengapresiasi laskar Ansharusyariah yang mengawal aksi unjuk rasa di lapangan, Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala memberikan pahala amal saleh,” pungkasnya.

TPM Laporkan Dugaan Pelanggaran HAM Polisi terhadap Terduga Teroris

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Tim Pengacara Muslim (TPM) dan Pusat Edukasi, Rehabilitasi dan Advokasi (Perisai) bersama keluarga terduga teroris melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di gedung DPR, Senin (22/10/2018).

 

Audiensi yang diterima oleh Fadli Zon, Raden Muhammad Syafii, dan Aboe Bakar Al Habsy dalam rangka melaporkan dugaan pelanggaran HAM dan penyelewengan Undang-undang Anti Tindak Pidana Terorisme yang baru yang dilakukan aparat kepolisian.

 

Hal itu diungkapkan oleh Anggota TPM, Ahmad Michdan. Ia menjelaskan bahwa ada lebih dari 200 kasus penangkapan paska kasus kericuhan di Mako Brimob Kelapadua, Depok dan juga kasus pengeboman di Surabaya.

Dari 200 kasus itu, Mihdan mengungkapkan sekitar 20% dari keluarga terduga yang dilakukan penangkapan mengadu ke TPM.

 

“Lebih dari 20% menghubungi kami, meminta bantuan. Pertama adalah ketika suaminya ditangkap, mereka kesulitan mengetahui posisi suaminya, meskipun ada yang dapat surat penangkapan, tetapi setelah dikonfirmasi, tidak disitu ditangkapnya. tidak transparan,” ungkap Mihdan melalui siaran pers yang diterima Jurnalislam.com Selasa (23/10/2018).

 

Ada juga terduga teroris yang sudah dilakukan penahanan, lanjutnya. Meskipun keluarga sudah diberikan surat penahanan dan penangkapan, namun keluarga tidak mengetahui secara jelas di mana anggota keluarganya yang ditangkap itu.

 

“Ini bagian-bagian yang menurut kami harus ada transparansi,” tuturnya.

 

Mihdan mengungkapkan, karena adanya peraturan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, namun pengacara muslim melihat masih ada pelanggaran HAM ini, maka mereka mendatangi DPR.

 

“Ada perlakuan-perlakuan yang menurut hemat kami melanggar hak-hak hukum mereka, maka melalui Komisi tiga dan DPR, semoga diberikan perhatian, setidak-tidaknya ada lembaga pengawasan terhadap institusi ini,” ungkapnya.

 

Sedangkan menurut humas lembaga advokasi Perisai, Dodiek Kurniawan mengatakan ada kliennya yang sakit sampai susah berjalan.

 

“Ada klien kami yang sakit sampai susah untuk jalan, dia harus dipapah saat mau bertemu keluarganya di Rutan, padahal saat penangkapan kondisinya sehat,” jelasnya.

 

Lembaga Kemanusiaan dan Advokasi Perisai juga menerima keluhan dari keluarga tentang kesulitan tatkala ingin berkunjung ke lapas.

“Keluarga mengeluh harus meminta surat ijin ke mabes Polri setiap kali ingin berkunjung ke lapas dan yang boleh berkunjung hanya orangtua, istri atau anak saja, selain itu tidak boleh”, kata Dodiek.

Atas audiensi ini, Fadli Zon menimpali bahwa dari laporan TPM itu, ada proses yang tidak transparan. “kita harapkan DPR memang mempunyai fungsi pengawasan, jangan sampai ini melanggar Undang-Undang,” tukasnya.

 

Romo Syafii juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan investigasi atas laporan yang telah disampaikan oleh TPM, Perisai, dan keluarga terduga teroris maupun keluarga Napi Teroris yang melakukan audiensi.