TPM Laporkan Dugaan Pelanggaran HAM Polisi terhadap Terduga Teroris

TPM Laporkan Dugaan Pelanggaran HAM Polisi terhadap Terduga Teroris

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Tim Pengacara Muslim (TPM) dan Pusat Edukasi, Rehabilitasi dan Advokasi (Perisai) bersama keluarga terduga teroris melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di gedung DPR, Senin (22/10/2018).

 

Audiensi yang diterima oleh Fadli Zon, Raden Muhammad Syafii, dan Aboe Bakar Al Habsy dalam rangka melaporkan dugaan pelanggaran HAM dan penyelewengan Undang-undang Anti Tindak Pidana Terorisme yang baru yang dilakukan aparat kepolisian.

 

Hal itu diungkapkan oleh Anggota TPM, Ahmad Michdan. Ia menjelaskan bahwa ada lebih dari 200 kasus penangkapan paska kasus kericuhan di Mako Brimob Kelapadua, Depok dan juga kasus pengeboman di Surabaya.

Dari 200 kasus itu, Mihdan mengungkapkan sekitar 20% dari keluarga terduga yang dilakukan penangkapan mengadu ke TPM.

 

“Lebih dari 20% menghubungi kami, meminta bantuan. Pertama adalah ketika suaminya ditangkap, mereka kesulitan mengetahui posisi suaminya, meskipun ada yang dapat surat penangkapan, tetapi setelah dikonfirmasi, tidak disitu ditangkapnya. tidak transparan,” ungkap Mihdan melalui siaran pers yang diterima Jurnalislam.com Selasa (23/10/2018).

 

Ada juga terduga teroris yang sudah dilakukan penahanan, lanjutnya. Meskipun keluarga sudah diberikan surat penahanan dan penangkapan, namun keluarga tidak mengetahui secara jelas di mana anggota keluarganya yang ditangkap itu.

 

“Ini bagian-bagian yang menurut kami harus ada transparansi,” tuturnya.

 

Mihdan mengungkapkan, karena adanya peraturan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, namun pengacara muslim melihat masih ada pelanggaran HAM ini, maka mereka mendatangi DPR.

 

“Ada perlakuan-perlakuan yang menurut hemat kami melanggar hak-hak hukum mereka, maka melalui Komisi tiga dan DPR, semoga diberikan perhatian, setidak-tidaknya ada lembaga pengawasan terhadap institusi ini,” ungkapnya.

 

Sedangkan menurut humas lembaga advokasi Perisai, Dodiek Kurniawan mengatakan ada kliennya yang sakit sampai susah berjalan.

 

“Ada klien kami yang sakit sampai susah untuk jalan, dia harus dipapah saat mau bertemu keluarganya di Rutan, padahal saat penangkapan kondisinya sehat,” jelasnya.

 

Lembaga Kemanusiaan dan Advokasi Perisai juga menerima keluhan dari keluarga tentang kesulitan tatkala ingin berkunjung ke lapas.

“Keluarga mengeluh harus meminta surat ijin ke mabes Polri setiap kali ingin berkunjung ke lapas dan yang boleh berkunjung hanya orangtua, istri atau anak saja, selain itu tidak boleh”, kata Dodiek.

Atas audiensi ini, Fadli Zon menimpali bahwa dari laporan TPM itu, ada proses yang tidak transparan. “kita harapkan DPR memang mempunyai fungsi pengawasan, jangan sampai ini melanggar Undang-Undang,” tukasnya.

 

Romo Syafii juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan investigasi atas laporan yang telah disampaikan oleh TPM, Perisai, dan keluarga terduga teroris maupun keluarga Napi Teroris yang melakukan audiensi.

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close X