Berita Terkini

Soal Meikarta, KPK Ingatkan Perbedaan Kesaksian antara Pejabat dan Staf Lippo

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Penyelidikan kasus suap proyek Meikarta terus bergulir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memeriksa saksi-saksi yang berkaitan dengan kasus ini. Hanya saja, KPK mengungkapkan, ada kesaksian berbeda antara pegawai dan pejabat Lippo Group.

“KPK juga menemukan adanya ketidaksinkronan keterangan saksi dari pejabat dan pegawai di Lippo group,” ujar juru Bicara KPK, lewat keterangan tertulisnya, Rabu (14/11).

Terkait hal tersebut KPK mengingatkan agar saksi memberikan keterangan secara benar. Selain itu kepada pada pihak lain diharapkan tidak berupaya mempengaruhi keterangan saksi-saksi tersebut.

“KPK mengingatkan adanya ancaman pidana pemberian keterangan yang tidak benar sebagaimana diatur di Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu juga ada ketentuan larangan melakukan perbuatan Obstruction of Justice di Pasal 21 UU Tipikor tersebut,” tambah Febri.

Catatan saja, KPK memeriksa lima orang saksi dalam kasus dugaan suap terkait perizinan Meikarta dari pihak Pemprov, Pemkab dan dari Lippo.

Kelima orang tersebut adalah Kasi Pemanfaatan Ruang Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat Yani Firman, Kabid Fisik pada Bappeda Pemprov Jabar Slamet, Kabid Kebersihan Dinas LH Kabupaten Bekasi Dodi Agus, pihak swasta Achmad Bachrul Ulum, dan Sekretaris Pribadi Toto Bartholomeus bernama Melda.

“Saksi diperiksa untuk tersangka SMN (Sahat MBJ Nahar, Kepala Dinas Damkar Bekasi),” ujar Febri.

Hingga saat ini sekitar 69 orang saksi telah diperiksa oleh KPK ditingkat penyidikan. Saksi-saksi tersebut terdiri dari 12 orang pejabat Pemprov Jawa Barat, 17 dari pihak Pemkab dan 40 orang dari Lippo Group.

Sumber : kontan.co.id

Pemerintahan Trump Tutupi Keterlibatan Pangeran Arab atas Kasus Khashoggi

Redaktur: Deddy Purwanto

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Seorang mantan petugas kasus CIA mengklaim bahwa pemerintahan Trump membantu menutupi keterlibatan Pangeran Mahkota Saudi Mohammed bin Salman dalam pembunuhan sadis jurnalis Jamal Khashoggi bulan lalu.

Berbicara kepada CNN pada hari Selasa (13/11/2018), Bob Baer, ​​yang bekerja pada petugas kasus CIA terutama di Timur Tengah, mengatakan bahwa AS sengaja membungkam tanggapannya atas pembunuhan Khashoggi.

“Kami selalu menutup mata terhadap apa yang terjadi di Arab Saudi. Dengan cara seperti apa Arab Saudi dijalankan hari ini, Mohammed bin Salman adalah seorang otokrat. Layanan keamanan, seluruh negara, dia memegang kendali,” katanya.

Baer menyatakan bahwa tidak mungkin siapa pun selain bin Salman akan memiliki otoritas untuk memerintahkan operasi semacam itu.

“Saudi tidak memiliki operasi jahat. Itu tidak pernah terjadi. Kemungkinan besar Mohammed bin Salman memerintahkan ini, kami meyakini 100 persen,” kata Baer.

“Pada titik ini, Gedung Putih tidak melihat jalan keluar,” katanya, mengklaim bahwa tidak ada cara yang jelas untuk mengesampingkan apa yang disebutnya “psikopat duduk di Riyadh mengendalikan negara.”

“Tidak ada pangeran Saudi yang pernah melakukan hal ini dalam sejarahnya. Saya pikir apa yang mengkhawatirkan Gedung Putih adalah negara ini bisa meledak, dan apa yang akan kita lakukan?” Dia bertanya.

Baca juga:

Secara terpisah, penasihat keamanan nasional AS mengatakan rekaman audio dari pembunuhan Khashoggi tidak tertaut kembali kepada bin Salman.

“Saya belum mendengarkan rekaman itu sendiri, tetapi dalam penilaian mereka yang telah mendengarkannya, (rekaman) itu sama sekali tidak menghubungkan putra mahkota dengan pembunuhan itu. Itu bukan kesimpulan dari orang-orang yang telah mendengarnya,” kata John Bolton kepada wartawan Selasa malam di sebuah pertemuan puncak negara-negara Asia Tenggara di Singapura.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan rekaman audio terkait pembunuhan 2 Oktober di Konsulat Saudi di Istanbul telah dibagikan dengan Arab Saudi dan negara lain, termasuk AS, Inggris, Prancis, dan Jerman.

Sebuah artikel di New York Times, pada hari Selasa, juga mengklaim bahwa seorang anggota “tim pembunuh” Saudi menginstruksikan seorang atasan lewat telepon untuk “memberi tahu atasan (boss) Anda” – diyakini merujuk pada bin Salman – bahwa para pelaku telah melaksanakan misi mereka, menurut tiga orang yang akrab dengan rekaman Turki tentang pembunuhan Khashoggi.

Khashoggi, seorang wartawan dan kolumnis Saudi untuk The Washington Post, hilang pada 2 Oktober setelah memasuki Konsulat Saudi di Istanbul.

Setelah berberapa pekan menyangkal keterlibatannya, kerajaan mengakui Khashoggi telah dibunuh di konsulat, dan kemudian menangkap 18 orang, termasuk petugas keamanan, sehubungan dengan kasus tersebut.

Hamas Rayakan Kekalahan Israel atas Pengunduran Diri Menhan Lieberman

Redaktur: Deddy Purwanto

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Hamas menggambarkan pengunduran diri Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman sebagai “kemenangan politik untuk Gaza”, di tengah ancaman gencatan senjata yang tidak mudah.

Juru bicara kelompok Palestina Sami Abu Zuhri mengatakan pada hari Rabu (14/11/2018) bahwa pengunduran diri Lieberman mengisyaratkan “pengakuan kekalahan dan kegagalan dalam menghadapi perlawanan Palestina”, menambahkan bahwa “ketekunan Gaza mengirim gelombang kejut politik” melalui Israel.

Lieberman mengatakan dia mengundurkan diri sebagai protes atas gencatan senjata yang ditengahi Mesir yang dicapai dengan kelompok-kelompok bersenjata di Gaza.

Gencatan senjata itu, yang diumumkan pada Selasa oleh faksi-faksi yang dipimpin Hamas, dimaksudkan untuk mengakhiri serangan udara dua hari Israel ke Gaza setelah operasi rahasia Israel di wilayah itu, yang dibalas oleh faksi Palestina dengan tembakan roket.

Sedikitnya 15 warga Palestina dan dua orang tentara Israel tewas dalam dua hari dalam kekerasan terburuk yang terjadi dalam dua tahun.

Lieberman menganjurkan membalas Hamas dengan serangan yang lebih berat lalu berhenti sebagai pernyataan protes.

Baca juga:

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membela gencatan senjata, mengatakan bahwa “kepemimpinan melakukan hal yang benar”.

Pengunduran diri Lieberman secara signifikan melemahkan pemerintah koalisi Netanyahu yang berkuasa saat ini dan hal tersebut tampaknya akan membawa pemilihan berlangsung lebih awal.

Seorang nelayan Palestina di Gaza dibunuh oleh Israel pada hari Rabu setelah gencatan senjata diberlakukan.

Serikat nelayan mengatakan pria berusia 20 tahun itu bekerja di pantai dekat pagar maritim darat yang memisahkan Gaza dari Israel ketika dia ditembak di perut.

Pembunuhan nelayan itu menimbulkan pertanyaan atas gencatan senjata rapuh yang dimulai di Gaza semalam.

“Jika penjajah [Israel] menghentikan agresinya dan kembali ke gencatan senjata, pemahaman mungkin akan terjadi,” kata pejabat senior Hamas Ismail Haniya dalam sebuah pernyataan sebelumnya pada hari Rabu.

Namun warga Palestina di Gaza, yang telah berada di bawah blokade Israel sejak 2007 dan mengalami tiga perang melawan Israel sejak 2008, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa mereka tidak percaya gencatan senjata akan berlaku.

Seorang guru sekolah 34 tahun bernama Mohammed Baroud mengatakan dia tidak percaya gencatan senjata akan berlangsung “karena Israel tidak pernah menuruti kesepakatan di waktu lalu”.

Menteri Pertahanan Israel Lieberman Mengundurkan Diri dari Jabatannya

Redaktur: Deddy Purwanto

YERUSALEM (Jurnalislam.com) – Menteri Pertahanan Israel, Avigdor Lieberman, pada hari Rabu (14/11/2018) mengundurkan diri dari jabatannya, satu hari setelah gencatan senjata tercapai antara faksi perlawanan Palestina dan Israel.

“Saya tidak mencari alasan untuk berhenti,” kata Lieberman pada konferensi pers.

Dia mengutip kesepakatan gencatan senjata Selasa di Jalur Gaza dan juga dana Qatar untuk wilayah Palestina yang diblokade sebagai alasan pengunduran dirinya.

“Apa yang kami lakukan sekarang sebagai sebuah negara adalah membeli ketenangan jangka pendek demi memperoleh keamanan jangka panjang kami,” katanya. “Saya tidak setuju untuk mengizinkan masuknya uang Qatar [ke Gaza], dan saya harus mengizinkan hanya setelah perdana menteri mengumumkannya.”

Menjelang konferensi pers, Lieberman mengumumkan pengunduran dirinya pada pertemuan tertutup anggota partainya Yisrael Beiteinu, menurut Otoritas Penyiaran Israel.

“Saya di sini untuk secara resmi mengumumkan pengunduran diri saya sebagai menteri pertahanan,” katanya seperti dikutip. “Apa yang terjadi kemarin – kesepakatan dengan Hamas – adalah menyerah pada teror; tidak ada interpretasi lain,” kata Lieberman.

Pengunduran diri menteri pertahanan garis keras tersebut dapat menyebabkan pembubaran Knesset (parlemen Israel), menurut sumber yang dekat dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Baca juga:

Kelompok perlawanan Palestina Hamas telah menyatakan pengunduran diri Lieberman sebagai “kemenangan politik” bagi Jalur Gaza.

“Pengunduran diri Lieberman adalah kemenangan politik untuk Gaza, yang keteguhannya telah berhasil menyebabkan guncangan politik di arena pendudukan Israel,” kata jurubicara Hamas Sami Abu Zuhri di Twitter.

“[Pengunduran diri] itu juga merupakan tanda kekalahan dan ketidakberdayaan dalam menghadapi perlawanan Palestina,” tambahnya.

Sejak Ahad, sedikitnya 14 warga Palestina telah menjadi martir – oleh serangan udara dan artileri Israel – di Jalur Gaza yang diblokade. Sedikitnya satu perwira Israel dilaporkan tewas dan lainnya terluka.

Pada Selasa malam, gencatan senjata yang ditengahi Mesir dicapai antara Israel dan kelompok-kelompok perlawanan Palestina yang berbasis di Gaza.

Bertemu Saat KTT Asean, Wapres AS Kritik Langsung Pemimpin Myanmar

Redaktur: Deddy Purwanto

SINGAPURA (Jurnalislam.com) – Wakil Presiden AS Mike Pence pada hari Rabu (14/11/2018) secara terbuka mengkritik pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi atas pembantaian terhadap Muslim Rohingya.

Pence dan Suu Kyi bertemu di sela-sela KTT ASEAN ke-33 di Singapura pada hari Rabu.

“Kekerasan dan penganiayaan oleh militer dan warga yang mengakibatkan mengungsinya 700.000 Rohingya ke Bangladesh tidak bisa diterima,” kata Pence dalam pernyataan terbuka kepada media sebelum mereka melakukan pembicaraan pribadi.

Wakil presiden AS mengatakan dia “cemas” mengenai progress dalam meminta pelaku bertanggung jawab atas kekerasan yang menyebabkan perpindahan ratusan ribu orang dan jatuhnya ribuan korban jiwa.

Namun, Suu Kyi membela operasi militer terhadap Rohingya itu dan mengatakan dia memahami masalah di negaranya lebih baik daripada negara lain.

“Saya yakin Anda juga akan mengatakan hal yang sama bahwa Anda memahami negara Anda lebih baik daripada orang lain,” tambah Suu Kyi.

Muslim Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kelompok etnis yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat sejak ratusan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

Sejak 25 Agustus 2017, hampir 24.000 Muslim Rohingya telah dibunuh oleh pasukan Myanmar, menurut laporan oleh Badan Pembangunan Internasional Ontario (the Ontario International Development Agency-OIDA).

Lebih dari 34.000 orang Rohingya juga ditembak senjata api, sementara lebih dari 114.000 lainnya dipukuli, kata laporan OIDA, yang berjudul “Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman yang Tak Terbayangkan (Forced Migration of Rohingya: The Untold Experience).”

Baca juga: 

Sekitar 18.000 wanita dan gadis Rohingya diperkosa oleh tentara dan polisi Myanmar dan lebih dari 115.000 rumah Rohingya dibakar dan 113.000 lainnya dirusak, tambahnya.

Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi Rohingya, sebagian besar anak-anak, dan perempuan, melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke negara tetangga Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan tindakan keras terhadap komunitas Muslim minoritas tersebut pada bulan Agustus 2017.

PBB telah mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan, mutilasi – termasuk bayi dan anak kecil – pemukulan brutal, dan penghilangan yang dilakukan oleh pasukan pemerintah Myanmar. Dalam laporannya, penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Institusi HAM ASEAN : Indonesia Paling Diandalkan Soal Krisis Rohingya

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Indonesia untuk Institusi Penaung HAM di ASEAN (AICHR), Dinna Wisnu, mengatakan, dari sepuluh negara ASEAN, hanya Indonesia dan Malaysia yang berani menunjukkan posisinya dengan tegas untuk masalah krisis Rohingya.

“Malaysia lebih kuat dengan isu ini karena secara massal mereka menerima pengungsi, jadi mereka punya kepentingan langsung. Sementara Indonesia kita gak melihat secara kasat mata juga berapa banyak yang masuk ke Indonesia, dan memang gak sebanyak yang masuk ke Malaysia,” katanya kepada Jurnalislam.com usai acara Dialog Panel Ungkap Fakta Pelanggaran HAM Berat Pemerintah Myanmar atas Etnis Rohingya, di Wisma Antara, Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Kendati demikian, kata Dinnna, Indonesia sangat diandalkan dan ditunggu perannya oleh masyarakat ASEAN.

“Tapi yang paling diandalkan dan ditunggu-tunggu itu Indonesia. Masalahnya lebih ke solusi jangka panjangnya, Indonesia ini mau kemana. Ketika kita dipepet oleh 8 negara ASEAN yang memilih untuk gak ngurus masalah ini, kok kita gak kelihatan aktif,” ungkapnya.

Dinna mengungkapkan alasan kurang tegasnya negara-negara ASEAN terhadap Myanmar. Menurut Dinna, anggota ASEAN salah persepsi terlebih dahulu sebelum bersikap soal kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap minoritas muslim Rohingya.

“Negara anggota ASEAN ini sudah salah persepsi. Mereka pikir bila tegas terhadap Myanmar, maka agenda kerja sama yang lain akan berantakan. Padahal tidak,” papar Dinna.

Anggota ASEAN cenderang khawatir agenda bilateral mereka terganggu jika bersikap tegas terhadap Myanmar.

“Agenda ASEAN kan banyak. Mulai dari politik, keamanan, ekonomi dan sosial. Jadi anggota ASEAN takut masalah Myanmar dapat menganggu agenda yang lain. Ini yang membuat anggota ASEAN salah paham,” tuturnya.

“Justru kalau ini tidak selesai, agenda yang lain akan terbengkalai sebenarnya,” katanya.

Dinna menambahkan, pihaknya akan terus berupaya untuk mengabarkan kepada masyarakat dunia tentang apa yang menimpa muslim Rohingya di Myanmar.

“Karena kalau bukan kita yang bersuara, siapa lagi yang akan memberitahu soal kejahatan manusia yang dilakukan Pemerintah Myanmar terhadap penduduk Muslim Rohingya,” pungkasnya.

Jubir Hamas: Kami Beri Pelajaran Serius Bagi Israel

Redaktur: Deddy Purwanto

ALJAZAIR (Jurnalislam.com) – Juru bicara faksi perlawanan Islam Palestina (Hamas) Sami Abu Zuhri mengatakan pada hari Selasa (13/11/2018) bahwa perlawanan bersenjata di Palestina memberi pelajaran yang serius bagi Israel untuk dipikirkan.

“Kami mengajarkan Israel pelajaran yang serius. Ini adalah pesan bagi Israel,” kata Abu Zuhri. “Sikap kelompok-kelompok perlawanan akan ditentukan sesuai dengan perilaku Israel.”

Komentarnya itu disampaikan dalam pidato di Aljazair selama demonstrasi solidaritas Gaza yang diselenggarakan oleh Gerakan Masyarakat untuk Perdamaian (the Movement of Society for Peace), partai terbesar dengan afiliasi Islam di negara Afrika utara.

Setelah meningkatnya eskalasi di wilayah itu, kelompok perlawanan Palestina pada hari Selasa bersedia melakukan gencatan senjata dengan Israel di bawah mediasi Mesir.

Baca juga:

Setelah serangan Israel di Gaza pada hari Senin, tujuh warga Palestina tewas dan 25 lainnya terluka. Roket yang ditembakkan oleh kelompok-kelompok Palestina di Gaza menewaskan seorang perwira Israel dan melukai 50 lainnya.

Sekelompok tentara pasukan khusus yang berafiliasi dengan tentara Israel pada hari Ahad menyusup ke Gaza dengan kendaraan sipil.

Kedatangan mereka diketahui oleh pasukan yang berafiliasi dengan Hamas setelah memasuki Gaza sekitar 3 kilometer (2 mil), memicu konflik bersenjata yang mengakibatkan syahidnya warga Palestina dan tewasnya tentara Israel.

Hari ini, kelompok perlawanan Palestina, termasuk Hamas dan Jihad Islam, meluncurkan serangan roket, menghantam tentara Israel.

Mujahidin Hamas
Mujahidin Hamas

Kelompok-kelompok Palestina mengumumkan bahwa serangan, yang menghancurkan sebuah bus di Israel itu, adalah pembalasan atas seorang anggota mereka yang memeluk kesyahidan pada hari Ahad.

Menyusul insiden itu, Israel memulai serangan udara di Gaza dan kelompok-kelompok pejuang Palestina membalas dengan serangan roket.

Sejak 30 Maret, lebih dari 200 warga Palestina telah menjadi martir akibat tembakan tentara Israel – dan ribuan lainnya terluka – saat mengambil bagian dalam aksi unjuk rasa di sepanjang zona penyangga Gaza-Israel.

Bukan Karena Dilarang, Ini Alasan Saudi Cari Penempel Bendera di Rumah HRS

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Dubes Saudi untuk Indonesia Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi angkat bicara mengenai persoalan Habib Rizieq hingga bendera Tauhid.

Dirinya menjawab sejumlah pertanyaan wartawan melalui penerjemah resmi dalam konferensi pers di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakpus, Selasa (13/11/2018).

Seperti diketahui, Habib Rizieq sempat diperiksa polisi terkait pemasangan bendera tauhid di tempat tinggalnya. Saat ditanya wartawan apakah bendera Tauhid dilarang di Saudi, Osama mengatakan bahwa bendera berlafaz kalimat tauhid sangat berarti bagi umat Islam.

Menurut Dubes Saudi ini,  pemasangan bendera tauhid tak identik dengan kriminal. Karenanya, pemerintah Saudi perlu mencari tahu. Dirinya mengumpamakan ketika ada gambar yang ditempel di rumah kita, kita harus tahu siapa yang memasangnya.

“Berkaitan dengan bendera tauhid, tentu kalimat di situ memiliki arti penting bagi umat Islam. Kemudian kalau bendera itu diletakkan di dinding seseorang sebagai gambar atau apa pun bentuknya, maka perlu kita mencari tahu siapa yang berbuat itu. Kedua, apakah jika ada seorang atau di rumah Anda menaruh bendera dan itu orang langsung dianggap kriminal? Kan tidak,” pungkas Osama.

Dubes Saudi Bantah Tudingan Kalau Habib Rizieq Bermasalah Izin Tinggal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Dubes Saudi untuk Indonesia Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi angkat bicara mengenai persoalan Habib Rizieq yang tinggal di Arab Saudi.

Dirinya menjawab sejumlah pertanyaan wartawan melalui penerjemah resmi dalam konferensi pers di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakpus, Selasa (13/11/2018).

Saat ditanya seorang wartawan yang mengatakan bahwa Habib Rizieq bermasalah izin tinggal, Dubes Arab Saudi membantah pernyataan tersebut.

“Berkaitan pertanyaan izin tinggal dan informasi lainnya, kalau seandainya memiliki masalah, tentu dia sudah dipenjara,” kata Osama Al Shuhaibi.

Faktanya, kata Osama, Habib Rizieq sekarang hidup normal biasa saja dan bahkan mendapat perhatian dari pemerintah Saudi dan Indonesia.

“ Kita lihat Habib Rizieq dijamin kehidupannya, diperhatikannya oleh pemerintah Arab Saudi dan Indonesia,” pungkasnya.

Sambut Hari Kemerdekaan di AS, Inilah Laporan Kebiadaban China pada Muslim Uighur

Redaktur: Deddy Purwanto

Washington (Jurnalislam.com) – Aktivis Uighur di AS menandai “hari kemerdekaan” komunitas mereka dengan aksi protes dan pawai di ibukota AS pada hari Selasa (13/11/2018).

Tanggal 12 November adalah ulang tahun ke-74 dan ke-85 dari dua republik Uighur yang hanya berumur pendek, yang dikenal sebagai Turkestan Timur, yang didirikan di wilayah yang kini menjadi bagian dari China.

Mereka yang hadir di acara yang diselenggarakan oleh Gerakan Kebangkitan Nasional Turkistan Timur (the East Turkistan National Awakening Movement) tersebut termasuk Rebiya Kadeer, salah satu warga Uighur terusir yang paling terkenal di dunia dan mantan presiden Kongres Uyghur Dunia (the World Uyghur Congress).

Dengan membawa bendera Amerika Serikat dan Turkestan Timur, para aktivis di luar Gedung Putih meminta AS untuk menekan China agar menghentikan penganiayaan terhadap minoritas Muslim.

Meskipun laporan tentang pelecehan terhadap warga Uighur sudah ada sejak lebih dari satu dekade, penganiayaan terhadap kelompok minoritas berbahasa Turki tersebut tahun lalu semakin intensif.

PBB mengkritik Cina karena menahan sekitar satu juta Muslim di kamp-kamp konsentrasi di mana mereka harus tunduk pada indoktrinasi politik dan budaya. Dalam laporannya dikatakan sekitar dua juta orang telah menjalani kamp-kamp di beberapa titik.

Baca juga: 

China juga dilaporkan memaksa orang Uighur untuk melepaskan keyakinan Islam mereka dan menghapuskan budaya yang membuat mereka berbeda dari mayoritas etnis Han di negara itu.

Pihak berwenang China melarang puasa Ramadhan, juga kelas-kelas Al-Quran untuk anak-anak muda.

Warga Amerika-Uighur Aydin Anwar mengatakan kepada Al Jazeera bahwa China berusaha untuk “menghapus” identitas Muslim Uighur.

“China telah menempatkan sedikitnya tiga juta orang di kamp-kamp konsentrasi,” katanya, menambahkan, “Di kamp-kamp ini mereka dipaksa untuk meninggalkan Islam, mengadopsi ateisme, dan berjanji setia kepada negara China.”

Memandang ke kerumunan orang di sekitarnya, Anwar mengatakan semua yang hadir memiliki sedikitnya satu kerabat yang ditahan di kamp.

“Suami bibiku punya lebih dari 70 kerabat di kamp dan penjara, dan salah satu dari mereka benar-benar terbunuh akibat suntikan mematikan di kamp-kamp.

“Bahkan kehidupan di luar kamp-kamp ini juga tidak lebih baik. Mempraktikkan Islam benar-benar dilarang; berdoa, berpuasa, memakai janggut, memakai jilbab … bahkan menamai bayi Anda dengan nama Islam.”

Ketika dimintai komentar, seorang juru bicara Kedutaan Besar China di Washington, DC mengarahkan Al Jazeera untuk mengutip wawancara media negara dengan Shohrat Zakir, ketua pemerintah Xinjiang.

Dalam artikel itu, Zakir berusaha menempatkan perlakuan Tiongkok terhadap orang-orang Uighur sejalan dengan “Perang Internasional Melawan Terorisme” yang lebih luas.

Dia lebih lanjut menggambarkan kamp-kamp tersebut sebagai “lembaga pelatihan kejuruan” yang bertujuan, “mempelajari bahasa umum negara itu, pengetahuan hukum, keterampilan kejuruan, bersama dengan pendidikan de-ekstremasi, sebagai konten utama, dengan meraih pekerjaan sebagai arah utama.”

Bilal Ibrahim Turkistani memperoleh suaka di AS pada tahun 2011 setelah mengamankan visa untuk masuk ke konferensi yang diselenggarakan oleh orang-orang buangan Uighur. Dia mengatakan kepada Al Jazeera bahwa AS adalah salah satu dari beberapa pendukung Uighur dan dia berharap legislator akan meningkatkan dukungan bagi orang-orang Uighur.

“Kami meminta politisi untuk mengambil tindakan di Kongres, untuk tidak meninggalkan kami,” katanya.

Uighur mendapat dukungan dari pejabat senior AS.

Wakil Presiden Mike Pence mengecam Cina atas pelanggarannya terhadap Muslim dan minoritas lainnya, seperti yang dilakukan Nikki Haley, mantan duta besar AS untuk PBB.

Senator Republik Marco Rubio juga melobi Departemen Luar Negeri AS untuk mengambil tindakan terhadap China atas pelanggarannya terhadap orang-orang Uighur dan menggambarkan perilaku Beijing sebagai “sakit”.

Mereka yang hadir pada pertemuan itu mengatakan negara-negara enggan berbicara karena dampak ekonomi China yang ekspansif.

Ada kemarahan tertentu yang ditujukan pada negara-negara berpenduduk Muslim karena respons mereka yang tampak malu-malu terhadap laporan-laporan kebiadaban China terhadap orang-orang Muslim Uighur.

Cendekiawan Muslim Amerika, Omar Suleiman, menggambarkan respon dunia Muslim terhadap keadaan kaum Uighur sebagai “pengabaian total”.

“Mereka disiksa secara ironis oleh China karena dinilai terlalu Muslim sementara dunia Muslim tampaknya tidak melihat mereka sebagai Muslim yang cukup untuk diperjuangkan,” katanya kepada Al Jazeera.

“China bergantung pada perdagangan dan negaranya, termasuk AS, perlu memaksakan tekanan ekonomi yang diperlukan untuk menghentikannya dari melanjutkan penindasan ini.”