Berita Terkini

Begini Kondisi Palestina Setelah 30 Tahun Deklarasi Kemerdekaan

YERUSALEM (Jurnalislam.com) – Tiga puluh tahun sejak deklarasi kemerdekaan pada tahun 1988, Palestina telah menghadapi masa-masa sulit karena penjajahan Israel yang sedang berlangsung dan bias pro-Israel di banyak negara bagian barat.

Pada 15 November 1988, Dewan Nasional Palestina, yang berafiliasi dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), mengumumkan kemerdekaan negara Palestina – meskipun penjajahan masih terus berlangsung.

Namun, mengingat bahwa tanahnya masih di bawah penjajahan Israel, jelas bahwa perjuangan untuk kebebasan akan menghadapi banyak tantangan.

Ribuan warga Palestina, yang hanya ingin hidup bebas, terbunuh, sementara ratusan ribu lainnya diusir dari tanah mereka.

Meskipun demikian, 140 negara sekarang mengakui negara Palestina, dengan pengecualian beberapa negara barat.

AS, Prancis, dan Inggris, yang disebut pengagung demokrasi, masih belum mengakui negara Palestina. Mereka juga menutup mata terhadap kebijakan ilegal Israel.

Terlepas dari semua kebijakan munafik ini, dan penjajahan Israel yang sedang berlangsung, Palestina melanjutkan perjuangan mereka untuk memiliki negara merdeka, yang ibukotanya adalah Yerusalem Timur dan wilayahnya termasuk Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Yerusalem, jantung Palestina, juga termasuk Masjid Al-Aqsha, yang merupakan kiblat pertama umat Islam dan tempat Nabi Muhammad Saw naik ke Mi’raj. Selain itu, Yerusalem juga berisi tempat-tempat bagi  Yudaisme dan Kristen.

Karena alasan-alasan ini, Palestina sepanjang sejarah menjadi sasaran dan dijajah.

Situasi menyakitkan Palestina dimulai ketika Inggris menduduki wilayah yang berada di bawah kekuasaan Ottoman. Setelah penjajahan, Inggris memasuki kota suci pada 9 Desember 1917, dan Palestina tidak lagi pernah sama.

Sesaat sebelum penjajahan Yerusalem, Deklarasi Balfour 2 November 1917 mengubah nasib Palestina.

Kerajaan Inggris menutup mata atas para pemukim Yahudi yang datang dari seluruh penjuru dunia dan membiarkan mereka menetap di tanah Palestina.

Masuknya orang Yahudi ke wilayah Palestina kemudian memicu konflik antara orang Arab dan Yahudi; Inggris kemudian membawa masalah itu ke PBB.

Rencana pembagian yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1947 memberikan 55 persen lahan ke Israel sedangkan hanya 45 persen diberikan kepada orang Arab, yang tinggal di negara mereka sendiri.

Selain itu, Yerusalem diberi status khusus dan harus dikontrol oleh komunitas internasional.

Setelah Mandat Britania (the British Mandate) berakhir di wilayah itu, negara baru Israel mendeklarasikan kemerdekaan pada 14 Mei 1948.

Negara-negara Arab, termasuk Mesir, Suriah, Lebanon dan Yordania, mengobarkan perang melawan Israel hanya sehari setelah Israel menyatakan kemerdekaan.

Setelah memenangkan perang, Israel menyerang dan menduduki Yerusalem Barat. Dalam perang 1967, yang juga dikenal sebagai Perang Enam Hari, Israel menyerbu seluruh Palestina dengan memasuki Yerusalem Timur dan Tepi Barat.

Baca juga: 

Yerusalem Timur, yang dianggap sebagai penghalang terbesar untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel, saat ini berada di bawah penjajahan total Israel. Hubungannya dengan bagian lain Palestina rusak setelah tembok penghalang dibangun antara Yerusalem Timur dan Tepi Barat pada tahun 2002.

Negara Israel telah menjalankan kebijakan Yahudisasi di Yerusalem Timur, di mana ada 18 permukiman ilegal Yahudi. Sekitar 220.000 orang Yahudi tinggal di sana.

Di sisi lain, meskipun menderita akibat tekanan penjajahan, sekitar 316.000 warga Palestina tinggal di Yerusalem Timur.

Warga Palestina yang menolak kewarganegaraan Israel menggunakan “Kartu Identitas Yerusalem” untuk izin tinggal.

Menurut resolusi yang diadopsi oleh parlemen Israel pada tahun 1980, Yerusalem, termasuk bagian timur dan barat, dinyatakan sebagai ibu kota “abadi dan bersatu” Israel.

Sebagai tanggapan, PBB mengadopsi Resolusi Dewan Keamanan 478, yang mengutuk upaya Israel untuk mencaplok Yerusalem Timur.

Komunitas internasional, termasuk AS, menganggap Yerusalem Timur berada di bawah penjajahan. Namun, segalanya berubah ketika Presiden AS Donald Trump mengambil keputusan yang mengubah nasib kota.

Pada 6 Desember 2017, Donald Trump menandatangani sebuah dekrit yang mengakui Yerusalem sebagai “ibu kota” Israel. Kemudian, pada 14 Mei 2018, AS memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Tepi Barat, yang tetap di bawah Mandat Inggris dari 1917 hingga 1948, kemudian menjadi bagian dari Yordania dan ini berlanjut sampai 1967 ketika Perang Enam Hari pecah antara negara-negara Arab dan Israel.

Setelah perang 1967, Israel menduduki Tepi Barat, mengatakan bahwa Tepi Barat adalah bagian dari “Yudea dan Samaria”.

Penjajah Israel mulai mengelola Tepi Barat melalui undang-undang militer dan membangun permukiman ilegal Yahudi di wilayah itu sehingga bisa meng-yahudi-kan daerah tersebut.

Saat ini, ada sekitar 500.000 pemukim Yahudi yang tinggal di sekitar 250 pemukiman ilegal di Tepi Barat.

Dalam kerangka Kesepakatan Oslo II, yang ditandatangani oleh pemerintah Palestina dan Israel pada tahun 1995, Tepi Barat dibagi menjadi wilayah A, B dan C.

Administrasi dan keamanan Area A, yaitu 18 persen wilayah di sekitar Tepi Barat, akan disediakan oleh Palestina; sedangkan untuk Area B yaitu sekitar 21 persen, administrasinya diserahkan ke Palestina, sementara tanggung jawab keamanan dipegang oleh Israel.

Adapun Area C, yang terdiri dari 60 persen di Tepi Barat, administrasi dan keamanannya diberikan kepada Israel.

Menurut perjanjian tersebut, periode transisi lima tahun diharapkan terjadi setelah penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza dan Ariha (Jericho).

Kedua belah pihak juga menyepakati suatu periode sementara di mana administrasi Gaza dan Tepi Barat akan dialihkan kepada Otorita Palestina yang baru dibentuk.

Jadi, diperkirakan bahwa para pihak akan menandatangani perjanjian status final di tahun 1999 dan Palestina akan membentuk pemerintahan mereka sendiri.

Ketika Palestina menuntut Gaza, Tepi Barat dan Jerusalem Timur, segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana dan Israel tidak memenuhi komitmennya.

Hari ini, semua institusi milik pemerintah Palestina saat ini terletak di Ramallah, di Tepi Barat, yang merupakan ibukota administratif Otorita Palestina.

Karena dinding penghalang, orang-orang Palestina di Tepi Barat tidak dapat masuk ke Yerusalem selama 11 bulan dalam setahun.

Hanya di bulan suci Ramadan Israel mengizinkan wanita dan pria Palestina berusia di bawah 12 atau di atas 40 tahun untuk mengunjungi Yerusalem.

Setahun setelah menduduki Gaza pada tahun 1967, Israel mulai membangun banyak pemukiman Yahudi di daerah-daerah strategis dengan maksud untuk mengendalikan wilayah tersebut.

Israel membangun 19 pemukiman Yahudi di 23.000 kilometer persegi di Jalur Gaza dan mencaplok 23.000 lainnya dengan dalih menyiapkan “aman daerah” dekat permukiman baru.

Ariel Sharon, yang menjabat sebagai perdana menteri Israel, sebagai tanggapan terhadap perlawanan bersenjata di Gaza, meletakkan “rencana pelepasan”, yang menyerukan evakuasi permukiman Yahudi dari kawasan itu untuk pertama kalinya.

Pada tanggal 15 Juni 2005, Israel mengevakuasi para pemukim dan mengundurkan diri dari Gaza setelah menghancurkan bangunan permukiman.

Setelah Hamas memenangkan pemilihan legislatif Palestina dan menjadi kekuatan yang mengatur di Gaza, Israel memberlakukan blokade di daerah kantong tersebut, tempat sekitar dua juta orang Palestina hidup.

Sejak 2006, telah terjadi blokade udara, darat dan laut di Jalur Gaza, yang mengarah ke salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

Orang-orang Gaza tidak memiliki kebebasan melakukan perjalanan dan tidak dapat meninggalkan wilayah itu.

Israel telah melakukan empat serangan besar terhadap Gaza dalam dekade terakhir di mana ribuan warga Palestina terbunuh dan puluhan ribu lainnya pergi meninggalkan rumah.

Aksi protes “Pemulangan Besar (“The Great Return”)” di Gaza, yang telah berlangsung sejak 30 Maret, dibalas dengan kekuatan militer yang luar biasa oleh tentara Israel.

Israel tidak menahan diri dari menggunakan kekuatan mematikan terhadap pengunjuk rasa, yang menuntut diakhirinya blokade Israel dan kembalinya sekitar enam juta pengungsi Palestina yang dibuang dari tanah air mereka pada tahun 1948.

Para serdadu zionis Yahudi telah menggunakan amunisi hidup terhadap para pemrotes yang damai dan lebih dari 210 orang Palestina, termasuk para wartawan dan petugas medis, telah menjadi martir, sementara puluhan ribu lainnya terluka.

Menlu Saudi: Pembunuhan Khashoggi adalah Kesalahan …

RIYADH (Jurnalislam.com) – Kantor kejaksaan Arab Saudi pada hari Kamis (15/11/2018) mengumumkan telah menuduh 11 dari 21 tersangka terkait dengan pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi awal bulan lalu.

Pembunuhan Khashoggi adalah  kejahatan dan kesalahan besar. “Politisasi masalah telah menyebabkan celah di dunia Islam,” kata Menlu Saudi Adel al-Jubeir .

Pada konferensi pers yang diadakan di ibukota Riyadh, jaksa mengumumkan niatnya untuk menyerukan hukuman mati terhadap siapa saja yang dinyatakan bersalah karena memerintahkan dan melakukan pembunuhan wartawan itu.

Kantor kejaksaan juga mengatakan pihaknya menunggu tanggapan Turki atas permintaannya akan bukti tambahan dan rekaman audio dari kejahatan tersebut.

Dalam pernyataan yang disiarkan oleh Saudi Press Agency (SPA), kantor kejaksaan mengatakan bahwa informasi baru telah disediakan oleh tim gabungan Saudi-Turki, bersama dengan interogasi 21 tersangka yang saat ini berada dalam tahanan.

“Setelah memanggil tiga tersangka tambahan, jaksa penuntut umum telah menuntut 11 orang yang kasusnya sekarang akan dirujuk ke pengadilan,” kata pernyataan itu.

Ia menambahkan: “Para tersangka yang tersisa akan diselidiki untuk menentukan peran mereka dalam kejahatan.”

Baca juga:

Pernyataan itu juga menegaskan bahwa jaksa penuntut umum telah meminta hukuman mati untuk lima orang yang telah terlibat dalam memerintahkan dan melakukan pembunuhan “serta hukuman yang sesuai [untuk dijatuhkan terhadap] terdakwa lainnya”.

Jaksa penuntut umum, lanjut pernyataan itu, telah meminta “agar pihak berwenang Turki menandatangani mekanisme kerjasama khusus untuk kasus ini dengan maksud untuk memberikan mereka hasil investigasi, sesuai dengan hukum Saudi, dan memperoleh bukti dan informasi relevan yang sekarang dimiliki otoritas Turki.”

Dalam pernyataan selanjutnya, Wakil Jaksa Penuntut Umum Saudi Shalaan al-Shalaan mengatakan penyelidikan telah mengungkapkan bahwa masalah ini dimulai pada 29 September, ketika “perintah dikeluarkan untuk membawa korban kembali [ke Arab Saudi] dengan cara persuasi, dan – – jika persuasi gagal – melakukannya dengan paksaan.”

“Mantan Wakil Presiden the General Intelligence Presidency (GIP) mengeluarkan perintah ini kepada pemimpin misi,” kata al-Shalaan.

Dia menambahkan: “Pemimpin misi membentuk sebuah tim beranggotakan 15 orang yang terdiri dari tiga kelompok … untuk membujuk dan membawa korban kembali.”

“Pemimpin misi menghubungi ahli forensik untuk bergabung dengan tim dengan tujuan menghilangkan bukti dari tempat kejadian jika ada kekuatan yang harus digunakan,” lanjut al-Shalaan.

“Ahli forensik bergabung dengan tim tanpa sepengetahuan atasannya,” tambahnya.

“Setelah mengawasi konsulat, kepala tim menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk memindahkan korban dengan paksa … jadi kepala tim memutuskan pembunuhan,” tegasnya.

“Penyelidikan menyimpulkan bahwa kejahatan itu dilakukan setelah pertengkaran fisik dengan korban di mana ia dipaksa ditahan dan disuntik dengan sejumlah besar obat, mengakibatkan overdosis yang menyebabkan kematiannya,” kata pernyataan itu.

“Setelah pembunuhan, tubuh korban dipotong-potong oleh orang-orang yang melakukan pembunuhan dan dipindahkan ke luar gedung konsulat,” lanjutnya.

“Individu yang mengirimkan tubuh ke kolaborator telah diidentifikasi,” menurut pernyataan itu.

Khashoggi, seorang kontributor The Washington Post, terbunuh pada 2 Oktober di dalam Konsulat Saudi di Istanbul.

Setelah beberapa pekan menyangkal keterlibatan mereka, Arab Saudi kemudian mengakui bahwa Khashoggi telah terbunuh di dalam konsulat tetapi mengklaim keluarga kerajaan Saudi tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang rencana pembunuhan jurnalis itu.

AS Jatuhkan Sanksi Kepada 17 Orang Terkait Pembunuhan Khashoggi

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – AS pada hari Kamis menjatuhkan sanksi kepada 17 orang terkait pembunuhan kolumnis Washington Post, Jamal Khashoggi, termasuk Konsul Jenderal Saudi di Istanbul Mohammad al-Otaibi.

Khashoggi terbunuh di fasilitas diplomatik Saudi tidak lama setelah dia memasuki konsulat 2 Oktober.

Arab Saudi berulang kali merubah penjelasan mereka atas hilangnya Khashoggi sebelum menyatakan dia terbunuh dalam sebuah operasi terencana.

Selain al-Otaibi, AS memberlakukan hukuman ekonomi pada Saud al-Qahtani, yang menurut Departemen Keuangan disebut sebagai seorang pejabat senior Saudi yang terlibat dalam perencanaan operasi, serta bawahannya, Maher Mutreb, dan 14 orang lainnya yang menurut Washington adalah bagian dari “Tim operasi” yang ditugaskan untuk membunuh Khashoggi.

Seluruh 17 orang itu, menurut Departemen Keuangan, terlibat dalam “pembunuhan sadis atas Jamal Khashoggi.”

“Orang-orang yang menargetkan dan secara brutal membunuh seorang wartawan yang tinggal dan bekerja di Amerika Serikat harus menghadapi konsekuensi atas tindakan mereka,” kata Menteri Keuangan Steven Mnuchin dalam sebuah pernyataan.

Pangeran Mahkota Saudi, Mohammad bin Salman, tidak termasuk orang-orang yang masuk daftar hitam, meskipun ada spekulasi luas bahwa penguasa de facto Kerajaan itulah yang memerintahkan serangan terhadap Khashoggi.

Baca juga:

Tetapi seraya mengindikasikan bahwa tindakan yang diambil hari Kamis bukanlah langkah terakhir Washington dalam kasus ini, Mnuchin mengatakan AS terus “bekerja dengan tekun untuk memastikan semua fakta dan akan memastikan pertanggungjawaban masing-masing pelaku yang kita temukan untuk mencapai keadilan bagi tunangan Khashoggi , anak-anak, dan keluarga yang ditinggalkannya. ”

Sentimen itu digemakan oleh Menteri Luar Negeri Mike Pompeo yang mengatakan tindakan itu adalah “langkah penting dalam menanggapi pembunuhan Khashoggi.”

“Departemen Luar Negeri akan terus mencari semua fakta yang relevan, berkonsultasi dengan Kongres, dan bekerja dengan negara-negara lain untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang terlibat dalam pembunuhan Jamal Khashoggi,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Warga AS pada umumnya dilarang melakukan bisnis dengan individu yang ditunjuk dan setiap properti yang mereka miliki di bawah yurisdiksi AS telah dibekukan.

Arab Saudi Kamis pagi mengumumkan telah menuduh 11 dari 21 tersangka terkait dengan pembunuhan Khashoggi.

Di Balik Mimpi Anak-Anak Punk Belajar Al-Qur’an

JURNALISLAM.COM – Rendi, anak punk 26 tahun ini telah malang melintang dalam kehidupan jalanan. Nyaris seumur hidupnya, ‘Papa muda’ dua anak ini bertahan hidup dalam kejamnya hidup di jalanan. Rendi mengaku sudah 20 tahun menjadi anak Punk.

Perangainya nampak keras, kulit legam terbakar matahari, ditambah tato yang tubuhnya hingga ke leher Rendi. Jalanan telah membentuknya menjadi Rendi yang sekarang.

Dunia yang keras itu ia sebut sebagai dunia anak punk. Dalam dunia yang satu ini, Rendi sudah kenyang dengan stigma negatif masyarakat mulai dari anak jalanan atau kerap dianggap meresahkan masyarakat. Semua julukan itu telah ia telan.

Rendi memang liar, tapi ia masih punya nalar. Apa yang telah dilalui, diakuinya itu jalan tidak benar.

Sosok buah hati yang membuatnya Rendi kemudian memutuskan untuk hijrah dari kehidupannya yang kelam di jalanan. Ia menolak jika anak-anaknya mengikuti jejaknya di jalanan.

Rendi sedang membaca iqro. FOTO : Zakhi Hidayatullah/INA

Seburuk-buruknya orang tua, tetap menginginkan anak menjadi orang baik. Sebab, orang tua di belahan bumi manapun pastilah ingin mendidik anaknya menjadi orang shaleh.

Rendi ingin anak-anaknya menjadi orang baik dan paham ilmu agama. Ilmu yang dapat menolong di dunia dan akhirat.

“Jangan sampai ikut turun ke jalan seperti orang tuanya,” harap Rendi seraya tersenyum menunjukkan dua gigi kelincinya.

Rendi mengakui, untuk mendidik anak shaleh tentu diperlukan ilmu agama. Sebelum cita-cita itu tercapai, terlebih dahulu ia harus bisa membaca Al Qur’an, barulah setelah itu ia dapat mengajarkan anak mengaji.

Ia pun mendiskusikan kegelisahannya pada kawan seperjuangan di kolong jembatan Tebet. Ternyata apa yang dipikirkannya juga dirasakan bersama. Mereka memiliki mimpi yang sama. Seperti sahabatnya yang bernama Okay, yang berharap bisa mengajarkan keluarga ilmu agama.

Okay mengaku, sebelum hidup di jalanan seperti saat ini, ia pernah belajar huruf hijaiyah. Namun 18 tahun menjalani hidup sebagai anak punk, membuat ilmu yang pernah didapat hingga Iqro 6 hilang dimakan kerasnya kehidupan di jalanan yang jauh dari agama.

“Sekarang harus ulang dari nol lagi. Karena saya ingin bisa membaca Al-Quran dan dapat mengajarkan anak-anak saya,” ujar pria berusia 30 tahun itu.

Keresahan anak-anak punk itu akhirnya berbuah aksi. Di sudut kolong jembatan dekat Stasiun Tebet, puluhan anak jalanan belajar mengeja huruf hijaiyah dipandu Halim Ambiya, pendiri komunitas Tasawuf Underground (TU). Mereka bersemangat belajar meski ditemani deru kendaraan bermotor dan guncangan yang melintas di atasnya.

Bersama teman-teman sekolong, Rendi dan Okay menjadi peserta pengajian kolong yang dimulai perdana pada Jumat 9 November sejak pukul 14.00 – 17.00. Selain Jumat, pengajian juga digelar pada Sabtu pukul 11.00 – 15.00.

Kedatangan Halim, sang guru ngaji ke kolong jembatan tidak begitu saja. Ia datang melalui anak jalanan bernama Septa Maulana. Septa tahu, Ambiya adalah sosok tepat yang bisa mengajarkan dia dan teman-temannya belajar menjadi orang yang lebih baik.

Septa mengakui pengajian kolong yang telah dilakukan selama dua pertemuan ini telah membenahi dirinya. Septa yang semula merasa kotor karena masa lalunya kelam, kini tengah mempertebal keyakinan kepada Sang Pencipta. Selalu ada hikmah di balik semua pahit yang ia jalani.

Dirinya pun berharap kegiatan yang dilaksanakan rutin itu bisa mengantarkannya sampai mampu membaca pegangan hidup umat Islam ini. “Niat saya sampai bisa baca Quran dan khatam. Termasuk paham makna dan arti yang terkandung di dalamnya,” ujarnya.

Terakhir, Septa berpesan kepada teman-teman seperjuangan di mana pun, agar tidak lupa kepada Sang Pencipta. Sehingga, mereka terus memperbaiki diri dan menjadi manusia yang lebih baik di mata-Nya.

Penulis : Tommy Abdullah

TPF PBB : 6 Jenderal Myanmar Terlibat Pembantaian Muslim Rohingya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Marzuki Darusman mengungkap keterlibatan enam jenderal yang paling bertanggung jawab atas pembantaian warga muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar.

Keenam jenderal tersebut adalah tentara Tatmadaw termasuk panglima tertinggi dari Tentara Nasional Myanmar, yaitu Jenderal Senior Min Aung Hlaing, Wakil Jenderal Senior Soe Win, Letnan Jenderal Aung Kyaw Zaw, Komandan Maung Maung Soe, Komandan Aung Aung, dan Komandan Than Oo.

Baca juga: Terkait Pembantaian Rohingya, PBB Serukan Adili Panglima Besar Myanmar

“Dalam aporan TPF mereka sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas peristiwa-peristiwa pembantaian dan penindasan terhadap masyarakat Rohingya,” kata Marzuki Darusman di Wisma Antara, Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Berdasarkan hasil laporan TPF, Marzuki mengatakan, pembantaian dan penindasan yang dilakukan sejak 25 Agustus 2015 sampai November 2017 itu dipimpin langsung oleh seorang jenderal senior bernama Min Aung Hlaing.

“Keenam jenderal itu sebagai orang yang memimpin infantri untuk melakukan operasi di seluruh Myanmar,” pungkasnya.

Pemerintah Diminta Tegas Kepada ‘Genderuwo’ Ekonomi

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Praktisi Industri dan Bisnis, Said Didu menilai pemerintah harus tegas menghadapi  ‘genderuwo’ ekonomi. Para ‘genderuwo’ ini dapat menggerogoti ekonomi bangsa.

“Pemerintah harus tegas kepada ‘genderuwo’ ekonomi yang dapat gerogoti perekonomian bangsa. Panggil mereka, apakah mau berbisnis dengan baik atau tidak. Ini cara yang efektif,” kata Said dalam diskusi Rabu Biru bertajuk ‘Menumpas Genderuwo Ekonomi’ di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya 35, Jakarta Selatan, Rabu.

Menurut dia, ‘genderuwo’ ekonomi saat ini sudah masuk di berbagai sektor. Di antaranya sektor anggaran, sektor migas, sektor kebijakan BUMN dan sektor pertanahan.  “Bahkan, ada juga ‘genderuwo’ hukum,” katanya.

Oleh karena itu, pemerintah harus bisa menempatkan seseorang yang mampu mengatasi ‘genderuwo’ ekonomi tersebut. Para ‘genderuwo’ ini harus diubahnya cara pandangnya agar mengikuti aturan dan tidak melakukan lobi-lobi kekuasaan.

“Carilah orang yang baik yang mampu melawan ‘genderuwo’ ekonomi. Saya pikir negara akan baik bila ‘genderuwo’ ekonomi bisa diatasi,” katanya.

Pakar Ekonomi PKS, Farouk Abdullah Alwyni mengatakan, sebetulnya pemerintah ini bisa saja terlepas dari politik genderuwo tersebut, jika mau transparan dan jujur kepada publik.

“Kalau birokrasi nya dibikin efisien, transparan apa professional dan dengan adanya birokrasi yang baik maka keterbukaan informasi itu akan bisa meminimalisir kelompok kepentingan pribadi itu, karena masyarakat punya akses yang sama,” paparnya.

Akademisi dan Anggota Sandinomics Rizal Halim menambahkan, secara kepercayaan orang Indonesia khususnya masyarakat Jawa, genderuwo ini makhluk gaib yang menakutkan. Genderuwo ini mitologi Jawa yang tidak kelihatan, tetapi menakutkan. “Tidak pernah diakui keadan dan ketiadaannya, tapi kita percaya. Ini menarik dan ilustrasi ini kita tarik dengan situasi ekonomi kita,” kata Rizal.

Genderuwo yang dimaksud Jokowi menurutnya justru sama halnya mafia ekonomi atau BUMN yang menyatu dengan penguasa, tidak terlihat namun membuat rugi negara.

Sumber: republika.co.id

Bangun Tol Serang Panimbang, Pemerintah Bakal Pinjam Duit ke Cina

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Pemerintah bakal mengajukan pinjaman kepada China sebesar Rp3,50 triliun untuk pembangunan konstruksi jalan tol Serang—Panimbang, Banten sepanjang 33 kilometer.

Pembangunan jalan tol sepanjang itu menjadi bagian pemerintah dari total 83,68 kilometer jalan tol Serang—Panimbang. Selebihnya dibangun oleh PT Wijaya Karya Serang Panimbang, badan usaha jalan tol (BUJT) yang mendapat konsesi jalan tol tersebut.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Sugiyartanto mengatakan bahwa keberadaan jalan tol tersebut akan menjadi akses utama ke kawasan ekonomi khusus pariwisata Tanjung Lesung, Banten.

“Kami baru ajukan loan ke China untuk yang 33 kilometer. Progres [porsi] BUJT sendiri cukup signifikan karena tidak ada deviasi dari schedule yang mereka tetapkan,” ujarnya kepada Bisnis.com, pekan lalu.

Menurut Sugiyartanto, Ditjen Bina Marga tengah menyusun detail engineering design untuk jalan tol yang menjadi porsi pemerintah. Kontrak pembangunan jalan tol tersebut diperkirakan bisa ditandatangani pada medio 2019.

Sugiyartanto menuturkan bahwa fasilitas pinjaman dari China sudah tersedia. Namun, Kementerian PUPR harus menyelesaikan tahapan progres yang menjadi salah satu persyaratan.

Fasilitas tersebut merupakan bagian dari komitmen yang sudah disepakati Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah China pada 2015. Ruas lain yang dibiayai pinjaman dari China antara lain Cileunyi—Sumedang—Dawuan (Cisumdawu), Manado—Bitung, Ngawi—Kertosno, dan Balikpapan—Samarinda.

Pinjaman dari China merupakan sumber baru dalam pembiayaan jalan tol Serang—Panimbang porsi pemerintah.

Sumber: bisnis.com

 

Turki Serukan Investigasi Internasional pada Kasus Khashoggi

ANKARA (Jurnalislam.com) – Investigasi internasional atas kasus wartawan Saudi yang dibunuh Jamal Khashoggi sangat penting pada tahap ini, kata menteri luar negeri Turki pada hari Rabu (14/11/2018).

“Bagaimanapun, Turki akan melakukan apa saja untuk memperjelas semua aspek pembunuhan ini,” kata Mevlut Cavusoglu kepada komisi perencanaan dan anggaran parlemen, mengacu pada pembunuhan Khashoggi.

Turki telah melakukan proses yang transparan dan seluruh dunia mengakuinya, Cavusoglu mencatat.

Khashoggi, seorang kontributor The Washington Post, terbunuh pada 2 Oktober di dalam Konsulat Saudi di Istanbul.

Baca juga:

Setelah beberapa pekan menyangkal terlibat, Kerajaan akhirnya mengakui Khashoggi telah terbunuh di dalam konsulat tetapi mengklaim keluarga kerajaan Saudi tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang rencana pembunuhan jurnalis tersebut.

Sejauh ini, 18 orang – termasuk petugas keamanan – telah ditangkap di Arab Saudi sehubungan dengan pembunuhan itu.

Bina UMKM, Gojek Jalin Kerjasama dengan Muslimat NU

BANDUNG (Jurnalislam.com) – GO-JEK dan GO-PAY hari ini telah mengumumkan kerja sama dengan Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (Muslimat NU). Kerja sama ini guna meningkatkan daya saing pelaku UMKM binaan Muslimat NU dan mendorong revitalisasi ekonomi NU lewat teknologi GO-JEK dan GO-PAY.

Melalui program GO-JEK Wirausaha ini, program pelatihan bagi para pelaku industri IMKM dalam bentuk kelas tatap muka. Program ini sebagai pemberian dasar-dasar pengetahuan untuk memulai bisnis dan usahanya.

Chief Corporate Affairs GO-JEK Nila Marita mengatakan para anggota Muslimat NU tak hanya diberi pengetahuan dasar bisnis, tapi juga untuk melihat peluang usaha, pembekalan bisnis dan bagaimana mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

“Ini yang bisa kita dorong atau kontribusikan terhadap ibu-ibu muslimat dalam mengakselerasi ekonomi digital, karena potensi dan skill nya sangat besar dan bisa dukung indonesia sebagai the largest digital economy di tahun 2020,” Kata Nila.

Dengan total 150 UMKM beranggotakan Muslimat NU yang bergabung dengan program GO-JEK Wirausaha ini juga datang dari berbagai sektor seperti makanan, mukenah, kerajinan tangan dan baju. Sedangkan di Jawa Barat dan Jawa Tengah GO-JEK Wirausaha telah menyelenggarakan pelatihan kepada lebih dari 500 UMKM.

selain itu, GO-PAY juga turut mendukung program tersebut. Hal ini di rasa penting sebagai dukungan platform pembayaran non-tunai melalui GO-PAY untuk memudahkan pengguna melakukan transaksi.

Head of Corporate Affairs GO-PAY Winny Triswandhani menjelaskan UMKM binaan Muslimat NU yang daftar menjadi rekan usaha GO-PAY akan dibantu secara langsung “go-cashless” untuk menerima pembayaran non-tunai dari puluhan juta konsumen GO-JEK.

Soal target transaksi dari kerja sama ini, Winny tidak merinci targetnya, yang pasti sebanyak-banyaknya transaksi yang dilakukan lewat permberdayaan UMKM muslimat NU. “Kalau bisa sebanyak-banyaknya kalau ditanya soal target transaksi,” Kata Winny, Rabu (14/11/2018).

Sumber : kontan.co.id

Sandiaga : Kita Akan Setop ‘Impor Buruh’

KARAWANG (Jurnalislam.com) – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Sandiaga Salahuddin Uno mengklaim akan membangun industri strategis nasional dengan mengedepankan bahan baku lokal dan menghentikan ” impor” buruh.

“Kita berjanji untuk membangun kembali industri hulu, industri manufaktur nasional berbahan baku lokal, bahan baku impor kita kurangi, setop impor buruh,” ujar Sandi, di hadapan relawan dan buruh di Markas Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Karawang, Jawa Barat, Rabu (14/11).

Sandi mengatakan, jika terpilih pada 2019 mendatang, pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 akan membuka lapangan kerja untuk warga negara Indonesia. Pihaknya juga akan memperbaiki ekonomi masyarakat yang merupakan alat hal fundamental.

Pihaknya, kata dia, juga akan melindungi kepentingan tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja lokal, dan kaum buruh. “Prabowo-Sandi tegas berpihak pada kaum buruh,” kata dia.

Sumber : kontan.co.id