Berita Terkini

Dalam Setahun 53 Wartawan Dibunuh di Dunia

Redaktur: Deddy Purwanto

ANKARA (Jurnalislam.com) – Jumlah wartawan yang terbunuh tahun ini karena laporan berita mereka hampir berlipat ganda, menurut laporan yang dirilis pada hari Rabu (19/12/2018) oleh Komite untuk Melindungi Wartawan (the Committee to Protect Journalists-CPJ).

Lima puluh tiga wartawan tewas pada tahun 2018 per tanggal 14 Desember. Dari jumlah itu 34 tewas karena pembunuhan. Angka tersebut naik dibanding tahun lalu ketika hanya 18 wartawan yang dibunuh karena pekerjaan mereka.

CPJ juga memasukkan pembunuhan Jamal Khashoggi dalam daftar jurnalis yang tewas akibat pembunuhan, yang disalahkan pada kurangnya kepemimpinan internasional dalam hal keamanan jurnalis.

Jurnalis dan kolumnis Saudi untuk The Washington Post itu terbunuh setelah memasuki Konsulat Saudi di Istanbul pada awal Oktober.

Arab Saudi awalnya membantah terlibat dalam peran apa pun dalam penghilangan Khashoggi sebelum akhirnya mengakui dia dibunuh di dalam konsulat.

Majalah Time pekan lalu menetapkan Khashoggi bersama dengan wartawan lainnya, termasuk wartawan Reuters Kyaw Soe Oo dan Wa Lone yang telah dipenjara di Myanmar, sebagai Person of the Year.

Baca juga:

Uni Eropa juga menghadapi masalah dengan keamanan jurnalis, seperti Jan Kuciak, seorang wartawan investigasi yang menyelidiki korupsi di Slowakia yang ditembak mati bersama tunangannya pada bulan Februari.

Panitia masih menyelidiki kematian Viktoria Marinova, yang diperkosa, dipukuli dan dicekik sampai mati di Bulgaria pada bulan Oktober.

Negara yang paling berbahaya bagi wartawan masih Afghanistan, menurut laporan itu. Sebanyak 13 wartawan tewas di sana pada tahun 2018, yang merupakan jumlah terbanyak dalam setahun sejak komite itu mulai melacak kematian wartawan pada tahun 1992.

Angka yang meningkat ini muncul setelah mengalami penurunan selama dua tahun, dan komite mengatakan peningkatan itu telah menyebabkan krisis di dunia jurnalisme.

“Konteks untuk krisis bervariasi dan kompleks, dan terkait erat dengan perubahan teknologi yang memungkinkan lebih banyak orang untuk bertindak sebagai jurnalis bahkan ketika jurnalis disamakan dengan kelompok politik dan kriminal yang membutuhkan media berita untuk menyebarkan pesan mereka,” tambah laporan itu.

Jaksa Penuntut Israel Dakwakan PM Zionis Netanyahu dengan Kasus Suap

Redaktur: Deddy Purwanto

YERUSALEM (Jurnalislam.com) – Kantor Jaksa Penuntut Israel merekomendasikan dakwaan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atas dugaan suap dalam dua kasus korupsi terpisah, harian Israel Haaretz melaporkan pada hari Rabu (19/12/2018).

Netanyahu juga kemungkinan akan dikenakan denda karena pelanggaran kepercayaan dalam penyelidikan korupsi ketiga.

Menurut Penuntut Negara Shai Nitzan, setelah tim penuntut menyelesaikan penilaiannya, kantor jaksa agung akan memulai pembahasan tentang apakah akan melanjutkan kedua kasus tersebut.

“Masalah etika dan hukum yang kompleks yang muncul dari kasus-kasus ini [akan] didasarkan pada pendapat yang akan dia dengar untuk membuat keputusan,” kata Nitzan seperti dikutip.

Kasus pertama melibatkan produser Hollywood Israel Arnon Milchan, yang diduga diminta untuk membeli barang-barang mewah untuk Netanyahu dan istrinya.

Baca juga:

Kasus kedua melibatkan tuduhan bahwa Netanyahu campur tangan dengan regulator untuk membantu perusahaan telekomunikasi Bezeq mengamankan kesepakatan senilai 1 miliar syikal Israel sebagai imbalan atas liputan yang menguntungkan di situs berita mereka.

Menurut laporan media Israel, kantor jaksa agung akan mengeluarkan keputusan akhir untuk kedua kasus pada bulan Maret tahun depan.

Kasus ketiga di mana Netanyahu menghadapi kemungkinan dakwaan melibatkan dugaan kesepakatan – sekali lagi untuk liputan media yang baik – dengan Arnon Mozes, penerbit harian berbahasa Ibrani populer Yedioth Ahronoth.

Kantor Perdana Menteri Israel secara konsisten membantah tuduhan terhadap Netanyahu.

“Kami yakin bahwa pemeriksaan bukti yang mengabaikan suara-suara di belakang akan membuktikan bahwa tidak ada [tuduhan],” kata kantor PM dalam sebuah pernyataan.

Penarikan Pasukan AS dari Suriah adalah Kemenangan Bagi Erdogan

Redaktur: Deddy Purwanto

ANKARA (Jurnalislam.com) – Penarikan mundur pasukan AS dari Suriah adalah “kemenangan diplomatik” bagi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, sebuah harian Prancis mengatakan pada hari Kamis (20/12/2018).

Le Monde, harian itu, mencatat bahwa penarikan pasukan AS diumumkan beberapa hari setelah percakapan telepon antara Presiden AS Donald Trump dan mitranya dari Turki, Erdogan, pada hari Jumat, 14 Desember 2018.

“Tampaknya presiden AS menyerah pada tekanan orang nomor satu Turki [Erdogan],” tambahnya.

Harian itu juga mengatakan bahwa Turki dapat meluncurkan operasi melawan kelompok teror YPG/PKK di wilayah Suriah.

Pekan lalu, Erdogan mengatakan operasi kontra-terorisme dapat dimulai “setiap saat” di sebelah timur Sungai Eufrat, menekankan bahwa Turki tidak akan pernah mengizinkan “koridor teror” untuk didirikan di sepanjang perbatasannya.

Pada akhir November khususnya, tentara AS membentengi daerah Suriah utara di sepanjang perbatasan sekitar 100 kilometer dengan provinsi selatan Sanliurfa di Turki.

Dalam lebih dari 30 tahun operasi teror melawan Turki, PKK – yang terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Turki, AS dan Uni Eropa – bertanggung jawab atas kematian sekitar 40.000 orang, termasuk wanita dan anak-anak. YPG adalah PKK cabang Suriah.

Baca juga:

Suriah baru saja mulai bangkit dari konflik dahsyat yang dimulai pada 2011 ketika rezim Syiah Nushairiyah Assad membantai  para demonstran dengan tingkat kekejaman militer yang tak terduga.

“Kami telah mengalahkan IS di Suriah, satu-satunya alasan saya berada di sana selama Presidensi Trump,” kata Presiden AS Donald Trump di Twitter, Rabu.

“Kami telah mulai mengembalikan pasukan Amerika Serikat ke rumah untuk beralih ke langkah selanjutnya,” kata juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders dalam sebuah pernyataan.

Laporan menyatakan semua personil Departemen Luar Negeri akan meninggalkan Suriah dalam 24 jam ke depan sementara pasukan AS akan berangkat dalam 60 hingga 100 hari.

Penarikan itu terjadi pada malam kemungkinan operasi militer Turki di timur laut Suriah terhadap kelompok teror YPG/PKK. Sejak 2016, Ankara telah melakukan dua operasi militer serupa di Suriah utara.

Implikasi Rencana Penarikan Pasukan AS dari 18 Lokasi Pangkalan Miiter di Suriah

Redaktur: Deddy Purwanto

ANKARA (Jurnalislam.com) – Militer AS, yang masih berbasis di 18 lokasi di seluruh Suriah, telah memberikan sejumlah besar senjata dan amunisi kepada kelompok terror YPG/PKK selama dua tahun terakhir.

Meskipun Washington baru saja mengumumkan rencana untuk menarik semua pasukannya dari negara itu, namun masih belum jelas apakah mereka berencana untuk mengambil kembali semua perangkat keras ini.

Selama tiga tahun pertama konflik, kebijakan Washington atas Suriah didasarkan pada permintaan Presiden AS Barack Obama agar pemimpin Suriah Bashar al-Assad turun; menjatuhkan sanksi ekonomi pada rezim; dan peringatan terhadap pelanggaran “garis merah (red lines)” yang sering terjadi.

Obama, misalnya, pernah mengatakan bahwa penggunaan senjata kimia oleh rezim akan menyebabkan intervensi militer. Namun pada Agustus 2013, kata-kata Obama terbukti kosong ketika ia sama sekali tidak bertindak setelah lebih dari 400 warga sipil tewas di Ghouta Timur, pinggiran Damaskus.

Sebaliknya intervensi AS di Suriah pertama kali dimulai dengan serangan udara terhadap kelompok Islamic State (IS) pada September 2014. Mengingat ancaman IS yang memuncak pada saat itu, AS mempekerjakan YPG/PKK sebagai kekuatan tempur utamanya di lapangan.

Dengan dukungan udara AS, kelompok terror YPG/PKK merebut Ain al-Arab pada bulan Januari dan Tal Abyad pada bulan Juni 2015 setelah mengusir IS dari wilayah tersebut.

Meskipun Ankara memberi peringatan, tentara AS menggunakan semua sarana yang ada untuk membantu YPG/PKK memperluas pengaruhnya. Pada akhir 2015, kelompok YPG/PKK telah pindah ke tepi barat Sungai Eufrat.

Baca juga:

Sementara itu, AS mulai membangun pangkalan udara di distrik Rumeilan provinsi Al-Hasakah timur laut Suriah.

Pada April 2016, pasokan militer dikirim melalui udara (melalui pangkalan udara Rumeilan) dan melalui darat (dari negara tetangga Irak). Kendaraan-kendaraan dan senjata berat ini, yang termasuk amunisi anti-tank, memungkinkan para milisi YPG/PKK untuk menangkap kira-kira sepertiga dari wilayah negara itu dalam jangka waktu dua tahun.

Pejabat AS berulang kali memberi tahu rekan Turki mereka bahwa mereka akan mengambil kembali senjata dari YPG/PKK setelah ancaman IS dihilangkan.

Mengingat klaim sebelumnya oleh AS bahwa hubungannya dengan YPG/PKK hanyalah “taktis”, para pejabat Turki sekarang bertanya-tanya apakah Washington berencana untuk melucuti senjata kelompok teror – sejalan dengan janji sebelumnya – setelah keputusan penarikannya.

Jadwal Washington untuk menarik diri dari Suriah, sementara itu, masih belum jelas.

Pada hari Rabu, Pentagon mengatakan penarikan telah dimulai, tetapi menambahkan bahwa mereka akan terus bekerja dengan “mitra lokalnya”.

Setelah mengusir IS dari provinsi Raqqa dan Deir ez-Zour Suriah tahun lalu, AS telah meningkatkan upaya untuk membangun pangkalan militer di seluruh negeri.

AS saat ini mengoperasikan 15 pangkalan di Al-Hasakah, Raqqa, Manbij dan Deir ez-Zour, sementara dua lainnya sedang dibangun dekat distrik Hajin Deir ez-Zour (dekat dengan fasilitas minyak Al-Omar) dan dekat kota Qamishli di Al-Hasakah.

Menurut beberapa sumber lokal, dengan kegiatan pembangunan itu sangat terlihat bahwa AS berencana untuk mempertahankan kehadiran permanen di wilayah tersebut.

Khususnya, pada akhir November, tentara AS membentengi daerah Suriah utara di sepanjang perbatasan sekitar 100 kilometer dengan provinsi selatan Sanliurfa di Turki.

Dalam lebih dari 30 tahun operasi teror melawan Turki, PKK – yang terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Turki, AS dan Uni Eropa – telah bertanggung jawab atas kematian sekitar 40.000 orang, termasuk wanita dan anak-anak. YPG adalah YPG/PKK cabang Suriah.

Suriah baru saja mulai bangkit dari konflik dahsyat yang dimulai pada 2011 ketika rezim Syiah Nushairiyah Assad menindak keras para demonstran dengan tingkat kekejaman militer yang tak terduga.

Aksi Protes Menjalar ke Sudan, 8 Orang Tewas dalam Kerusuhan Kenaikan BBM

Redaktur: Deddy Purwanto

SUDAN (Jurnalislam.com) – Sedikitnya delapan orang tewas dalam protes yang menghantam Sudan pada hari Kamis (20/12/2018) karena meningkatnya harga roti dan bahan bakar, kata para pejabat.

Menurut komisaris kota Gadarif yang berbicara kepada saluran TV swasta Sudania 24, enam orang tewas dalam demonstrasi di kota itu. Dua orang tewas di negara bagian Sungai Nil, seorang juru bicara negara mengatakan kepada saluran yang sama.

Mubarak al-Nur, seorang anggota parlemen, mengatakan keadaan darurat telah dinyatakan di Gadarif karena adanya protes.

“Situasi di Gadarif di luar kendali sekarang,” katanya. “Protes telah berevolusi menjadi kasus-kasus pembakaran dan penjarahan,” tambahnya, mengatakan bahwa para demonstran juga membakar sebuah gedung milik partai yang berkuasa.

Keadaan darurat juga telah diumumkan di Atbara, sekitar 320 kilometer di utara ibu kota Khartoum, setelah para pemrotes membakar kantor-kantor Partai Konferensi Nasional yang berkuasa.

Protes juga menyebar ke beberapa kota lain, termasuk Khartoum dan Port Sudan. Di ibukota, polisi menembakkan gas air mata ke arah ratusan demonstran.

Ada laporan korban jiwa di antara pengunjuk rasa di Atbara dan Dongola, tetapi ini tidak dapat dikonfirmasikan secara independen. Sedikitnya 20 pemrotes juga ditangkap pada hari Kamis.

Penduduk mengatakan kepada Al Jazeera, Kamis (20/12/2018), bahwa protes dipicu oleh meningkatnya  harga roti dari satu pound Sudan ($ 0,02) menjadi tiga pound Sudan ($ 0,063).

Baca juga:

Demonstran menyerukan untuk “menggulingkan rezim”, sebuah slogan yang umum selama gerakan Musim Semi Arab (Arab Spring) yang melanda kawasan itu pada tahun 2011.

Hatem al-Wassilah, gubernur negara bagian Sungai Nil, mengatakan kepada TV Sudania 24 bahwa jam malam akan diberlakukan di Atbara mulai pukul 6 sore waktu setempat (16:00 GMT) hingga 6 pagi (4:00 GMT).

“Protes dimulai dengan damai dan kemudian berubah menjadi kekerasan dan vandalisme … Kami menyatakan keadaan darurat dan jam malam serta penutupan sekolah di kota,” katanya.

Harga roti naik lebih dari tiga kali lipat sejak awal tahun ini setelah pemerintah memutuskan untuk berhenti mengimpor gandum dari luar negeri.

Para pejabat berharap langkah itu akan menciptakan persaingan antara perusahaan swasta yang mengimpor gandum, dan setelah itu akan bertindak mengawasi kenaikan harga – tetapi sejumlah toko roti menghentikan produksi, dengan alasan kurangnya tepung.

Ini memaksa pemerintah untuk meningkatkan subsidi tepung hingga 40 persen pada November.

Pada bulan Oktober, Sudan dengan tajam mendevaluasi mata uangnya dari 29 poundsterling ke dolar menjadi 47,5 setelah badan bank dan penukaran uang menetapkan nilai tukar negara.

Langkah ini menyebabkan kenaikan harga lebih jauh lagi dan krisis likuiditas, sementara kesenjangan tingkat antara pasar resmi dan pasar gelap terus melebar.

Sudan kehilangan 75 hingga 80 persen dari cadangan minyaknya pada 2011 setelah bagian selatan negara itu menjadi negara merdeka, mengurangi pendapatan miliaran dolar bagi wilayah utara.

Dalam perkembangan terpisah pada hari Rabu, tokoh oposisi terkemuka Sadiq al-Mahdi kembali ke negara itu setelah hampir setahun berada di pengasingan.

Mahdi digulingkan pada tahun 1989 oleh sekelompok komandan militer yang dekat dengan Presiden Omar Hassan al-Bashir dari Partai Kongres Nasional.

“Rezim telah gagal dan ada kemerosotan ekonomi dan erosi nilai mata uang nasional,” Mahdi, yang mengepalai partai Umma, mengatakan kepada ribuan pendukungnya.

Pihaknya berpendapat bahwa Bashir harus pergi untuk meningkatkan citra negara di luar negeri dan menarik investasi dan bantuan penting.

ACT dan JITU Gelar Diskusi Pelanggaran HAM terhadap Etnis Uighur

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) –Aksi Cepat Tanggap (ACT) bersama Jurnalis Islam Bersatu (JITU) menggelar diskusi media bertema “Mengungkap Fakta Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Uighur” bertempat di Resto Bebek Bengil, Menteng, Jakarta, Kamis (20/12/2018).

Sekjen JITU Syahrain Fatharany mengatakan, sebagai jurnalis, JITU memiliki tugas untuk menghadirkan fakta-fakta yang terjadi dan mengangkatnya ke permukaan. Dimana mungkin selama ini publik bertanya-tanya apakah benar terjadi pelanggaran kemanusiaan di Xinjiang sana terhadap etnis Uighur.

Diskusi itu, terangnya, menghadirkan fakta dari berbagai perspektif tentang kasus Uighur, diantaranya dari lembaga kemanusiaan, elemen ulama, representasi rakyat (DPR), dan pakar yang konsen terhadap dinamika kawasan Asia Tengah.

“Diharapkan dengan diskusi ini akan menggerakkan berbagai elemen terutama pemerintah agar berbuat untuk etnis Uighur,” ujarnya.

Sementara itu, Senior Vice President ACT Syuhelmaidi Syukur menyampaikan, apa yang terjadi di Xinjiang adalah sebuah kejahatan kemanusiaan. Karena ada korban, baik jiwa maupun yang harus tertekan secara kebebasan. Bahkan banyak yang keluar dari negaranya dan mencari suaka.

“Sebagai elemen kemanusiaan tentu kita tindak tinggal diam. Kita akan berupaya masuk ke Xinjiang, termasuk di wilayah seperti Kazakstan dan lainnya. Apakah sulit? ini ikhtiar,” ungkapnya.

Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid, membenarkan penahanan terhadap 1 juta orang etnis Uighur di Xinjiang oleh pemerintahan China. Jumlah itu sekitar 10 persen dari total penduduk Uighur yang berada disana.

Hingga saat ini, kata Usman, sebagian besar etnis Uighur yang ditangkap tidak diketahui keberandaanya dimana, juga terpisah dan tidak bisa bertemu pihak keluarga.

“Penangkapan itu tidak dibenarkan,” tandasnya.

Turut hadir pada diskusi tersebut Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan, Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia Agung Nurwijoyo, dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. (Yahya/INA)

Pilih Netral terhadap Uighur, Pemerintah Dinilai Langgar UUD 1945

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Taufan Rahmadi menilai alasan utang penyebab pemerintah diam soal Uighur.

“Membaca berita daring di salah satu media berjudul ‘Alasan Utang dan Investasi, Pemerintah Indonesia Tidak Akan mencampuri Kejahatan Kemanusiaan Uighur’, membuat kecewa siapapun, terutama kita sebagai umat Muslim dunia,” kata Taufan dikutip dari Viva.co.id, Rabu (19/12/2018).

Ia mengaku BPN Prabowo-Sandi sangat kecewa atas sikap netral pemerintah, seharusnya, kata Taufan, sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia bisa jadi pelopor dalam melakukan pembelaan terhadap minoritas muslim di berbagai belahan dunia.

“Mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sikap tegas Indonesia harusnya bisa memberikan tekanan kepada pemerintah China untuk menghentikan berbagai tindakan diskriminatif terhadap masyarakat etnis Uighur,” ujarnya.

“Dengan sikap netral dalam masalah diskriminasi terhadap Muslim Uyghur ini, artinya Pemerintah Indonesia telah melanggar amanat UUD 1945 yang menjadi dasar negara,” sambung Taufan

Lebih lanjut, Taufan mengajak seluruh masyarakat agar mendoakan muslim Uyghur, ia berharap kedepan pemerintah dapat mengambil sikap tegas kepada pemerintahan Cina.

“Mari berdoa untuk muslim Uighur di China. Karena kita semua adalah saudara dalam kemanusiaan,” tandasnya.

Haedar Dorong OKI dan PBB Selesaikan Diskriminasi Muslim Uighur

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Dr Haedar Nasir mendesak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk serius dalam menangani krisis kemanusiaan yang terjadi di Xinjiang, Turkistan Timur.

Dikutip dari BBC News Indonesia, Pada Agustus 2018, sebuah komite PBB mendapat laporan bahwa hingga satu juta warga Uighur dan kelompok Muslim lainnya ditahan di wilayah Xinjiang barat, dan di sana mereka menjalani apa yang disebut program ‘reedukasi, atau ‘pendidikan ulang’.

“Mendesak kepada PBB dan OKI untuk mengadakan pertemuan darurat membahas masalah Uighur dan mengambil tindakan yang diperliukan sesuai dengan ketentuan internasional,” katanya dalam pesan siar Rabu, (19/12/2018).

“PBB dan OKI memiliki tanggungjawab besar dalam menciptakan perdamaian dan mencegah segala bentuk kekerasan di belahan dunia manapun,” sambungnya.

Lebih lanjut, menurut Dr Haedar Muhammadiyah akan siap mendorong pemerintahan Indonesia untuk ikut memberikan andil dalam menghentikan penindasan terhadap jutaan muslim Uyghur.

“Muhammadiyah siap menggalang dukungan kemanusiaan dan material untuk perdamaian di Xinjiang, khususnya bagi masyarakat Uyghur,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Pemerintahan Cina melakukan penindasan terhadap muslim Uyghur di Xinjiang, Turkistan Timur, diantaranya adalah memaksa muslim Uyghur untuk makan daging Babi, minum alkohol di kamp re-edukasi, menyita mushaf Al Quran, hingga memaksa muslim Uyghur meninggalkan agamanya dan menyanyikan lagu-lagu Komunis.

Muhammadiyah Ajak Masyarakat Gelar Aksi Bela Uighur

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Dr Haedar Nasir mengajak seluruh umat Islam di Indonesia untuk melakukan aksi Solidaritas kepada muslim Uighur.

Aksi itu dikatakannya sebagai bentuk kecaman kepada pemerintahan Cina yang telah melakukan penindasan terhadap muslim minoritas Uighur.

“Mengimbau kepada masyarakat indonesia, khususnya umat Islam, agar dalam menggalang solidaritas untuk Uyghur tetap mengedepankan kesantunan, perdamaian, dan tetap menjaga kerukunan di antara semua elemen masyarakat lndonesia,” katanya dalam pesan siar yang diterima Jurnalislam.coma, Rabu (19/12/2018).

Ia juga mengimbau kepada Pemerintahan Cina untuk membuka diri dengan memberikan penjelasan yang sebenarnya mengenai keadaan masyarakat Uyghur.

“Penjelasan yang faktual akan memperkecil berbagai opini dan kesimpangsiuran wacana,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Dr Haedar berharap duta besar Cina untuk Republik Indonesia segera memberikan penjelasan yang sebenarnya kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Islam, sebab, ia khawatir hubungan baik kedua negara dapat terganggu dengan kasus tersebut.

“Melalui Omas-Ormas Islam. Sikap diam Pemerintah Tiongkok dikhawatirkan dapat mengganggu hubungan diplomatik kedua negara dan hubungan persahabatan masyarakat Indonesia dengan Tiongkok yang selama berabad lamanya terbina dengan baik,” ujarnya.

Bela Uighur, Warga Solo Akan Gelar Konvoi Bendera Tauhid

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (jurnalislam.com) – Umat Islam soloraya akan menggelar aksi ‘Solidaritas Muslim Solo Untuk Muslim Uyghur, Jum’at, (21/12/2018) siang.

Aksi tersebut sebagai bentuk kepeduliaan terhadap kaum muslimin di Uyghur yang ditindas dan dilucuti indentitasnya sebagai muslim oleh Pemerintahan Cina.

Aksi yang diinisiasi oleh Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) ini, direncanakan akan berkumpul di kota barat Solo usai shalat jum’at.

Acara dilanjutkan dengan konvoi menuju bundaran Gladak, Jalan Slamet Riyadi, Solo dengan membawa bendera tauhid.

Sejumlah tokoh umat Islam bakal hadir diantaranya ketua DSKS Dr Muinudinillah Basri, juru bicara Jamaah Ansharusy Syariah ustaz Abdul Rachim Ba’asyir, Ketua Lajnah Tafidziyah Majelis Mujahidin (MM) ustaz Irfan S Awwas, dan sejumlah tokoh lainnya.