Berita Terkini

Jalaluddin Haqqani, Tokoh Senior Taliban Tutup Usia

Redaktur: Deddy Purwanto

AFGHANISTAN (Jurnalislam.com) – Taliban hari Selasa (4/9/2018) mengumumkan bahwa Jalaluddin Haqqani, pendiri Jaringan Haqqani dan pemimpin senior Imarah Islam Afghanistan, meninggal dunia karena komplikasi penyakit yang panjang. Kematian Jalaluddin hanya akan berdampak kecil pada Taliban karena putranya, Sirajuddin, telah terbukti bertindak sebagai pemimpin dan penerus yang sangat efektif.

Pengalaman Jalaluddin dalam jihad membentang empat dekade. Dia berjuang melawan Soviet, menjabat sebagai Menteri Perbatasan selama pemerintahan Taliban di Afghanistan dari 1996-2001, merupakan anggota Dewan Syura Taliban , atau badan pemerintahan, dan ayah dari beberapa putra yang berusaha mengikuti jejaknya. Satu putra, Sirajuddin, bertugas sebagai wakil Amir dan komandan militer Taliban. Seorang yang lain, Badruddin, yang merupakan komandan militer Jaringan Haqqani, gugur dalam serangan pesawat tak berawak AS di Pakistan.

“Menteri Perbatasan selama pemerintahan Imarah Islam dan anggota Dewan Pimpinan, Al-Haj Mawlawi Jalaluddin Haqqani yang terhormat telah meninggal setelah pertempuran panjang melawan penyakit,” menurut pernyataan yang dirilis oleh juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid.

Jalaluddin adalah sosok yang dihormati di dunia jihadis. Dia terkait erat dengan al Qaeda dan sejumlah kelompok jihadis yang beroperasi di Pakistan dan Afghanistan. Dia juga memiliki ikatan yang luas dengan pendonor kaya di negara-negara Teluk.

Jalaluddin juga berperan dalam menengahi perselisihan antara berbagai faksi jihad di wilayah Afghanistan-Pakistan. Setelah kontroversi atas kematian Syeikh Mullah Omar (pemimpin Taliban yang disembunyikan kematiannya selama dua tahun sebelum terungkap), Jalaluddin menggunakan pengaruhnya dan mendukung Mullah Mansour, pengganti Omar. Jalaluddin juga membawa faksi-faksi yang memisahkan diri dari Taliban kembali bergabung.

Baca juga:  

Taliban, dalam pernyataannya saat mengumumkan kematian Jalaluddin, mengakui perannya dalam menjaga Taliban tetap utuh.

“Tindakan dan eksploitasi Sahib Haqqani dan upaya tak kenal lelahnya untuk menjaga Imarah Islam tetap bersatu dalam menghadapi invasi Amerika adalah bab emas sejarah yang akan selamanya membuat bangga generasi masa depan Islam,” kata pernyataan itu.

Sebagai pendiri Jaringan Haqqani, Jalaluddin menempatkan jaringan jihad di wilayah yang mencakup Afghanistan dan Pakistan. Dia memegang pengaruh yang cukup besar dalam wilayah kesukuan Pakistan, di mana Sirajuddin terus melakukannya hingga hari ini. Direktorat Intelijen Antar-Dinas Pakistan memiliki hubungan dekat dengan Jalaluddin, dan juga mempertahankan hubungan dekat dengan Sirajuddin.

Baca juga: 

Pemerintah AS telah mendaftarkan Jaringan Haqqani sebagai entitas teroris dan menunjuk 13 pemimpin Jaringan Haqqani sebagai teroris global, sambil mencatat hubungan mereka dengan Al-Qaeda. Namun, tidak dapat dijelaskan, Jalaluddin tidak pernah terdaftar sebagai teroris.

Ketika banyak analis menyatakan bahwa Jaringan Haqqani menjadi entitas terpisah dari Taliban, Sirajuddin dan putranya pergi keluar dari jalan mereka untuk menghilangkan gagasan itu. Pada tahun 2008, Jalaluddin menyampaikan masalah tersebut, dengan mengatakan bahwa “semua mujahidin yang melancarkan jihad berada di bawah kepemimpinan Amir Mukminin Mullah Muhammad Umar Mujahid melawan penjajah Amerika dan antek-antek mereka.”

“Tidak ada krisis (pembagian) di bawah nama-nama moderat atau ekstrim di kalangan Mujahidin,” lanjut Jalaluddin. “Mereka semua bertarung di bawah kepemimpinan yang bersatu.”

Taliban juga membantah ada pemisahan antara mereka dan Jaringan Haqqani. Pada September 2012, Taliban merilis pernyataan di situs webnya yang menyatakan bahwa “tidak ada entitas atau jaringan terpisah di Afghanistan dengan nama Haqqani.”

Baca juga: 

Taliban, yang mengakui Jalaluddin sakit dan terbaring di tempat tidur selama beberapa tahun, telah mempersiapkan untuk kematiannya dan menyiapkan penerusnya. Sirajuddin telah mengelola operasi harian Jaringan Haqqani selama beberapa tahun dan telah meningkat ke tingkat atas kepemimpinan Taliban.

Sejak Sirajuddin diangkat menjadi komandan militer dan wakil Amir setelah kematian Mullah Omar, Taliban telah melancarkan perjuangan yang sangat sukses di Afghanistan; Taliban saat ini lebih kuat dari titik mana pun sejak invasi AS pada 2001. Jaringan Haqqani, di bawah kepemimpinan Sirajuddin, tetap utuh di Waziristan Utara, meskipun ada tekanan besar dari AS terhadap pemerintah Pakistan untuk membongkarnya.

‘Penolakan Dakwah Ustaz Abdul Somad Sudah Kelewatan’

Redaktur: Mazaya

BANDUNG (Jurnalislam.com)—Senator atau Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, penolakan UAS dengan alasan yang mengada-ngada dan sangat tendensius kepada pribadi UAS sebagai pendakwah, sudah kelewat batas. Terlebih semua pelarangan ini disertai ancaman dan intimidasi.

 

“Alasan penolakan UAS itu kan seperti kaset rusak. Itu-itu saja yang dijadikan alasan. Tuduhan bahwa UAS hanya dijadikan domplengan oleh ormas radikal sangat tidak masuk akal dan merendahkan nalar umat dan jamaah yang mengundang UAS berceramah. Saya rasa ini sudah kelewatan dan preseden yang tidak baik bagi negeri ini,” ujar Fahira di sela-sela kunjungan kerja di Palembang (3/9) dalam keterangan tertulis yang diterima Jurnalislam.com.

 

Menurut Fahira, selama 20 tahun usia reformasi, baru beberapa tahun belakangan ini, pelarangan, ancaman, dan intimidasi tidak hanya terhadap kegiatan dakwah tetapi juga terhadap berbagai kegiatan menyuarakan aspirasi begitu masif terjadi. Ada semacam ‘bola salju’ yang menggelinding ke tengah masyarakat bahwa semua yang kritis kepada Pemerintah dianggap radikal, diragukan nasionalismenya, bahkan dianggap anti NKRI dan Pancasila.

 

“Jika dicermatinya temanya selalu sama. Saya Pancasila dan cinta NKRI. Sementara yang berbeda pandangan adalah radikal dan anti Pancasila. Paradigma seperti ini menyebar ke tengah-tengah masyarakat. Bagi saya ini ‘tidak sehat’ bagi demokrasi dan masa depan bangsa ini,” papar Senator Jakarta ini.

 

Sebagai informasi, lewat akun facebook dan instagram resminya UAS mengumumkan bahwa karena kerap mendapat ancaman, intimidasi dan pembatalan ketika ingin menyampaikan tausiah di beberapa daerah seperti di Grobogan, Kudus, Jepara dan Semarang, UAS akhirnya membatalkan rencana ceramah dalam tiga bulan ke depan di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta.

 

Padahal, UAS, dalam setiap ceramahnya selalu menyebarkan pesan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil ‘alamin dan pentingnya persatuan sehingga kerap diundang berbagai institusi pemerintahan, polisi, dan TNI. Selain itu, UAS pernah diundang ceramah di depan Wapres, Wakapolri, Kepala BIN, KSAD, bahkan pernah satu panggung dan berdiskusi dengan Kapolri di sebuah acara kajian di stasiun TV swasta. Bahkan, terakhir UAS memberikan tausiyah dalam acara syukuran dan doa bersama menyambut peringatan Hari Ulang Tahun Ke-73 MPR RI.

 

“Menuduh UAS didomplengi kelompok radikal, sama artinya menafikan dan tidak menganggap tokoh-tokoh penting dan institusi negara yang pernah mengundang UAS,” pungkas Fahira.

 

Rusia Gempur Idlib, AS Ajak Turki Kerja Sama

Redaktur: Deddy Purwanto

ANKARA (Jurnalislam.com) – Kedutaan AS pada hari Selasa (4/9/2018) menegaskan kembali keprihatinannya atas serangan militer Rusia dan rezim Nushairiyah Suriah di Idlib.

“Serangan militer Suriah di Idlib akan menjadi eskalasi konflik Suriah yang akan membahayakan nyawa tim medis (kemanusian) dan warga sipil Suriah, menghancurkan infrastruktur sipil, membahayakan prospek untuk penyelesaian politik di Suriah, mendorong terorisme, dan membahayakan stabilitas regional,” Misi AS di Turki mengatakan di Twitter.

Baca juga: 

“Utusan Khusus AS untuk Suriah, James Jeffrey bertemu dengan rekan-rekan Turki untuk membahas peran baru mereka dan menggarisbawahi pentingnya melanjutkan kerjasama AS – Turki dalam menyelesaikan konflik Suriah dengan cara yang konsisten dengan UNSCR 2254,” tambahnya, lansir Anadolu Agency.

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu dan Menteri Pertahanan Nasional Turki Hulusi Akar pada hari Selasa bertemu Jeffrey di Ankara.

Baca juga: 

“Dia memuji pemerintah Turki dan warganya atas belas kasihan mereka bagi penduduk yang terkena dampak konflik Suriah,” katanya.

Pada hari Selasa, pesawat-pesawat tempur Rusia membom beberapa daerah di Idlib, meningkatkan kekhawatiran akan serangan besar oleh pasukan rezim Assad dan sekutu-sekutunya.

Baca juga: 

KTT trilateral Turki, Rusia dan Iran di Suriah dijadwalkan Jumat, dengan partisipasi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Iran Hassan Rouhani.

Terkait Idlib, PBB Mohon Turki dan Rusia Berdialog

Redaktur: Deddy Purwanto

ANKARA (Jurnalislam.com) – Utusan khusus PBB untuk Suriah desak para pemimpin Rusia dan Turki pada hari Selasa (4/9/3028) untuk berdialog guna menghasilkan solusi bagi Idlib Suriah.

“Kepada Presiden [Vladimir] Putin dan Presiden [Recep Tayyip] Erdogan, Anda adalah orang-orang, yang sebenarnya mampu berbicara satu sama lain, melakukan percakapan telepon, mengatur formula guna menemukan akhir dari bahaya mengerikan itu untuk tidak menjadi yang terburuk,” kata Staffan de Mistura pada konferensi pers di Kantor PBB di Jenewa.

“[sebuah] percakapan telepon antara Anda berdua akan membuat perbedaan besar bahkan melebihi Teheran,” tambahnya, lansir Anadolu Agency.

Pembicaraan tentang Suriah di ibukota Iran akan diadakan 7 September antara Iran, Rusia dan Turki.

Baca juga: 

De Mistura mengatakan situasi di Idlib harus dievaluasi secara hati-hati dalam hal politik dan militer dan solusi berkelanjutan bukan tidak mungkin karena pertemuan empat mata Erdogan dan Putin akan efektif.

“Di masa lalu sering terjadi upaya menemukan solusi yang masuk akal, logis, dan tidak dramatis. Itulah mengapa saya mendesak mereka [untuk berbicara],” katanya.

Prioritas dalam Idlib adalah untuk melindungi warga sipil, yaitu wanita, pria, guru, staf medis, insinyur, menurut de Mistura, karena anak-anak telah terperangkap dalam hal yang tidak diketahui.

Baca juga: 

Sebelumnya di hari Selasa, de Mistura mengadakan konferensi pers di Jenewa, di mana dia mengatakan PBB khawatir tentang kemungkinan operasi militer di Idlib oleh rezim Syiah Assad dan pendukungnya.

Penduduk sipil di provinsi Idlib di barat laut Suriah, khawatir akan kemungkinan serangan oleh rezim Syiah dan sekutu-sekutunya, dan mengharapkan Turki untuk memastikan keamanan kawasan itu.

Warga mendesak Turki untuk meningkatkan jumlah titik pengamatan di daerah itu dengan maksud melindungi warga sipil dari serangan yang mereka yakini sudah dekat.

Terletak di dekat perbatasan Turki, Idlib adalah rumah bagi lebih dari 3 juta warga Suriah, banyak di antaranya melarikan diri dari kota-kota lain setelah serangan oleh pasukan rezim Nushairiyah.

Pada bulan Mei, Idlib ditetapkan sebagai “zona de-eskalasi” – di mana tindakan agresi secara tegas dilarang – sebagai bagian dari pembicaraan perdamaian yang masih berlangsung di ibukota Kazakhstan Astana.

Rusia Bombardir Idlib, Warga Sipil Desak Turki Tingkatkan Keamanan

Redaktur: Deddy Purwanto

IDLIB (Jurnalislam.com) – Warga sipil yang tinggal di provinsi Idlib di barat laut Suriah, yang khawatir akan kemungkinan serangan oleh rezim Syiah Nushairiyah Assad dan sekutu-sekutunya, mengharapkan Turki memastikan keamanan kawasan itu.

Penduduk Idlib mendesak Turki untuk meningkatkan jumlah titik pengamatan di daerah itu demi melindungi warga sipil dari serangan yang mereka yakini sudah dekat.

Berbicara kepada Anadolu Agency pada hari Selasa (4/9/2018), penduduk Idlib, Abdurrahman – yang menolak memberikan nama belakangnya karena alasan keamanan – mengatakan serangan besar oleh rezim kemungkinan akan mendorong keluarnya pengungsi baru.

“Tapi menurut saya oposisi di Idlib, yang menolak untuk berdamai dengan rezim, akan mampu mengusir setiap serangan seperti itu,” katanya.

Baca juga: 

“Saya berharap Turki memberi mereka dukungan yang memadai dalam hal ini,” tambahnya.

Ahmad Allush, warga sipil lain dari Idlib, mengatakan serangan besar oleh rezim dan sekutunya akan mendorong sejumlah pengungsi untuk melarikan diri ke Turki.

“Situasinya serius. Beberapa orang di kawasan itu menolak untuk berdamai dengan rezim,” katanya.

“Saya berharap Turki akan membantu Idlib menjadi kota perdamaian dan keamanan tanpa konflik bersenjata,” tambahnya.

Saed Saed, penduduk lokal lainnya, mengatakan oposisi akan dipaksa membalas jika pasukan rezim menyerang Idlib.

“Saya tidak berpikir rezim akan menyerang wilayah itu karena 1.000 pejuang sedang menunggu mereka,” katanya.

Baca juga: 

“Namun, saya berharap Turki akan mendirikan pos pengamatan baru untuk mengakhiri pemboman Hama utara dan membantu dewan sipil lokal dengan memasuki wilayah seperti yang terjadi di Afrin dan Jarabulus,” tambahnya.

Ali Hajji, yang baru-baru ini melarikan diri ke Hama utara dan mengambil tempat perlindungan di Idlib, menekankan pentingnya strategis kawasan itu bagi Turki.

“Jika rezim berhasil mengusai Idlib, penyeberangan perbatasan Bab al-Hawa, Afrin dan Jarabulus, maka mereka akan menyerahkan daerah tersebut kepada kelompok teroris PKK,” katanya, mendesak Turki untuk mengatur lebih banyak pos pengamatan untuk mencegah kemungkinan semacam itu.

Baca juga:  Analisis: Turki Perhitungkan Kekuatan Hayat Tahrir al Sham di Idlib

Terletak di dekat perbatasan Turki, Idlib adalah rumah bagi lebih dari tiga juta warga Suriah, banyak di antaranya melarikan diri dari kota-kota lain menyusul serangan sebelumnya oleh pasukan rezim Syiah Assad.

Pada bulan Mei, Idlib ditetapkan sebagai “zona de-eskalasi” – di mana tindakan agresi secara tegas dilarang – sebagai bagian dari pembicaraan perdamaian yang masih berlangsung di ibukota Kazakhstan Astana.

Jet-jet Tempur Rusia Mulai Gempur Warga Sipil di Idlib

Redaktur: Deddy Purwanto

IDLIB (Jurnalislam.com) – Pesawat tempur Rusia pada hari Selasa (4/9/2018) terus menyerang sasaran sipil dan oposisi di provinsi barat laut Idlib di Suriah.

Menurut sumber lokal, pesawat tempur Rusia menargetkan daerah pemukiman di kota Idlib barat, Jisr al-Shughur dan distrik Basanqul, Ghani, Innab, dan Sirmaniyah.

Mereka juga dilaporkan melakukan serangan di wilayah utara Hama, Zayzun.

Sumber-sumber oposisi Suriah mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa pesawat tempur militer Rusia – terbang keluar dari pangkalan udara Hmeimim – telah melakukan sedikitnya 20 serangan terpisah dalam beberapa hari terakhir.

Mustafa Haj Yusuf, seorang pejabat pertahanan sipil di Ildib, mengatakan serangan Rusia telah menewaskan sembilan warga sipil – termasuk lima anak – di Jisr al-Shughur, serta menyebabkan sedikitnya 20 orang lainnya terluka.

Baca juga: 

Pada hari Senin, Presiden AS Donald Trump memperingatkan kemungkinan serangan terhadap Idlib oleh rezim Assad, mendesak Iran dan Rusia untuk tidak mengambil bagian dalam serangan itu, yang katanya akan menjadi “kesalahan kemanusiaan besar”.

Trump tweeted: “Presiden Bashar al-Assad dari Suriah tidak boleh sembarangan menyerang provinsi Idlib. Orang-orang Rusia dan Iran akan membuat kesalahan kemanusiaan besar jika mengambil bagian dalam potensi tragedi kemanusiaan ini.”

Pada hari Selasa AS mengatakan bahwa mereka “memantau dengan cermat” situasi di Idlib, mencatat “jutaan warga sipil tak berdosa berada di bawah ancaman serangan rezim Assad yang akan segera terjadi, yang didukung oleh Rusia dan Iran.”

“Kami tetap berpendirian bahwa jika Presiden Bashar al-Assad memilih untuk menggunakan senjata kimia lagi, Amerika Serikat dan sekutu kami akan merespon dengan cepat dan tepat,” kata juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders dalam sebuah pernyataan.

Dia mengatakan Washington dan sekutunya akan terus mencari “solusi diplomatik abadi untuk menyelesaikan perang di Suriah.”

Sebagai tanggapan atas tweet Trump, juru bicara kepresidenan Rusia Dmitry Peskov mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka “perlu mengatasi masalah” di Idlib, yang sekarang mewakili kubu oposisi terakhir Suriah.

Baca juga: 

Situasi saat ini di Idlib, dia menambahkan, “tetap menjadi perhatian khusus untuk Moskow, Damaskus, Ankara dan Teheran”.

Peskov melanjutkan dengan menegaskan bahwa “jihadis” telah menyerang pangkalan militer Rusia di wilayah itu dengan pesawat tak berawak, menyiratkan apa yang ia gambarkan sebagai “ancaman signifikan”.

Awal tahun ini, Idlib secara resmi ditetapkan sebagai “zona de-eskalasi” di mana tindakan agresi secara tegas dilarang.

Namun demikian, selama dua bulan terakhir, provinsi ini tetap menjadi target serangan udara yang sering dilakukan oleh Rusia dan rezim Syiah Nushairiyah Assad.

Ali Ngabalin Sebut #2019GantiPresiden Makar, Begini Penjelasan Pakar

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Beberapa waktu lalu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mocthar Ngabalin mengatakan #2019GantiPresiden adalah gerakan melawan hukum. Bahkan ia menyebutnya sebagai gerakan makar yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah.

Menurut politisi yang baru diangkat sebagai Komisaris Angkasa Pura I itu, #2019GantiPresiden bermakna bahwa pukul 00.00 tanggal 1 Januari tahun 2019 presiden harus diganti. Oleh sebab itu, ia menyimpulkan gerakan #2019GantiPresiden adalah gerakan makar dan inskonstitusional.

Tak sampai disitu, lebih tegas lagi, Ngabalin menuding #2019GantiPresiden sebagai gerakan pengacau keamanan negara yang harus dibubarkan.

Pakar hukum tata negara, Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf membantah keras pernyataan tersebut. Menurut Prof Asep, gerakan #2019GantiPresiden adalah gerakan konstitusional yang dilindungi undang-undang. Di dalamnya tidak ada agenda untuk mengganti presiden melalui jalur inkonstitusional.

“Jadi aneh kalau ada yang mengatakan, sejak januari itu sudah berlaku ganti presiden di luar pemilu, itu hanya kedangkalan cara menafsirkan dan cara memahami fakta itu,” kata Prof Asep saat dihubungi Jurnalislam.com, Selasa (4/9/2018).

Ali Mochtar Ngabalin dan Presiden Joko Widodo

Menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Bandung ini, para tokoh dan aktivis gerakan #2019GantiPresiden menginginkan pergantian presiden melalui pemilu yang sah, yaitu pada 17 April 2019 nanti. Tidak ada indikasi dan bukti yang mengarah ke arah inskonstusional.

“Coba tanya kepada mereka yang melakukan deklarasi, tanya kepada tokoh-tokohnya, ada tidak mereka yang bermotivasi untuk inkonstitusional dalam cara mengganti presiden, dugaan kuatnya tidak ada. Mereka ingin pemilu yang sah, yang sesuai aturan, itu kemudian harapannya, ya ganti presiden itu,” paparnya.

Tapi konsekwensinya, lanjut Asep, jika presiden petahana menang lagi, maka pendukung #2019GantiPresiden harus menerimanya dengan lapang dada. Begitu sebaliknya jika petahana kalah.

“Jika begitu kan negara demokrasi yang berkeadaban, demokrasi yang professional,” tukasnya.

Asep menjelaskan, #2019GantiPresiden adalah peristiwa politik yang harus disikapi dengan politik. Oleh sebab itu, ia menyayangkan jika ada pihak yang justru membawanya ke ranah hukum.

“Saya agak heran cara menyikapi tata cara hukum, seolah-olah ini peristiwa hukum, padahal ini peristiwa politik yang harus disikapi dengan politik juga, bukan dengan cara dibawa-bawa ke ranah hukum,” jelasnya.

“Coba kita lihat Bawaslu, KPU, menyatakan bahwa itu tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya dengan persoalan kampanye,” sambungnya.

Ia menambahkan, gerakan #2019GantiPresiden tidak pernah menyosialisasikan program-program paslon tertentu apalagi menyebut nama calon.

“Jadi tidak murni kualifikasi kampanye, jangan dilanggar. Undang-undang pemilu kan sudah menjelaskan,” kata Asep

Menurutnya, gerakan #2019GantiPresiden adalah soal hak menyampaikan pendapat yang dilindungi konstitusi, tidak ada pelanggaran hukum disana.

Ia juga merasa heran ada pihak yang menyebut #2019GantiPresiden adalah ujaran kebencian.

“Coba kalau ada kalimat kepada orang. Kalau kita lihat dari rumusannya tindak pidana ujaran kebencian, tidak pada orang, tidak pada institusi. Bahkan yang lebih na’if lagi, mengatakan sejak pukul 00.00 tahun 2019 itu dianggap ganti presiden, kok dangkal banget cara menerjemahkan itu,” pungkasnya.

Kecam Intimidasi terhadap UAS, Alumni Al Azhar : Beliau Berpaham Aswaja

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Organisasi Internasional Alumni Al Azhar (OIAA) Indonesia menyatakan sikap atas adanya intimidasi terhadap salah seorang alumni Al Azhar, Ustaz Abdul Somad yang membatalkan sejumlah kajiannya di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Sebelumnya, melalui instagram Ustaz Abdul Somad (UAS) menyebut ada beberapa ancaman dan intimidasi terhadap ceramahnya yang akan digelar di Grobogan, Kudus, Jepara dan Semarang.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Jurnalislam.com, Ketua OIAA Indonesia TGB M Zainul Majdi dan Sekjen Muchlis Hanafi menyatakan bahwa sejumlah tuduhan kepada UAS adalah tidak benar.

Ikatan Alumni Al Azhar menegaskan bahwa Ustaz Abdul Somad merupakan salah satu putra terbaik bangsa Indonesia sekaligus Alumni Universitas Al Azhar Mesir.

“Dalam menjalankan dakwahnya, Ustaz Abdul Somad sama seperti Alumni Al Azhar lainnya yang berpegang teguh pada ajaran Islam yang benar sesuai paham Ahlusunnah wal jamaah dengan selalu mengedepankan semangat wasathiyah al-Islam (moderasi Islam),” katanya.

Menurut OIAA Indonesia, ceramah UAS selama ini memberikan pemahaman tentang kebangsaan dan keindonesiaan. Tak hanya itu, UAS juga disebut telah berdakwah hingga pelosok.

“Dilihat dari persepektif apapun, UAS sudah terbukti berjasa dalam mengukuhkan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan persaudaraan bangsa, di samping mengukuhkan nilai-nilai keislaman yang benar,” ujar OIAA Indonesia.

OIAA Indonesia juga  mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga persatuan, menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kebhinekaan serta mengedepankan persaudaraan Islam demi menciptakan kehidupan berbangsa dan bernengara yang lebih kondusif.

“Kita tidak perlu memberi ruang sekecil apapun terhadap tindakan intimidasi, teror dan tuduhan yang tidak berdasar.,” pungkasnya.

 

Diduga Ingin Menikam, Seorang Pemuda Palestina Ditembak Mati Pasukan Zionis

Redaktur: Deddy Purwanto

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Pasukan penjajah Israel telah menembak mati seorang pria Palestina setelah ia diduga mencoba menikam seorang tentara di sebuah pos pemeriksaan dekat pintu masuk pemukiman ilegal di kota Hebron, Tepi Barat yang diduduki, menurut militer Israel.

Kementerian kesehatan Palestina menegaskan bahwa Wael Abdulfattah al-Jaabari yang berusia 28 tahun meninggal pada hari Senin (3/9/2018) pintu masuk Kiryat Arba, sebuah pemukiman illegal zionis Yahudi di pinggiran timur Hebron, kota terpadat di Tepi Barat, lansir Aljazeera.

Tidak ada orang Israel yang terluka.

Sebuah ambulans Bulan Sabit Merah Palestina (Palestinian Red Crescent) dicegat oleh tentara Israel yang memblokir daerah itu sehingga tidak bisa mencapai tempat kejadian, media setempat melaporkan.

Baca juga: 

Kiryat Arba adalah rumah bagi ratusan pemukim illegal Yahudi yang tinggal dengan penjagaan ketat tentara dan berada di antara beberapa ratus ribu orang Palestina.

Pemukiman dianggap ilegal menurut hukum internasional dan merupakan titik pelik utama bagi upaya perdamaian antara Israel dan Palestina.

“Seorang penyerang Palestina mendekati seorang pasukan keamanan Israel yang menyeberang dekat Kiryat Arba … dengan pisau di tangannya. Sebagai tanggapan, pasukan IDF menetralkan (membunuh) si penyerang,” klaim militer Israel dalam sebuah pernyataan.

Video dari tempat kejadian yang beredar di media berita lokal dan media sosial menunjukkan al-Jaabari terbaring di lantai, tubuhnya berlumuran darah dan dikelilingi oleh tentara dan pemukim  Israel.

Baca juga: 

Satu video beredar, menunjukkan pasukan Israel membungkus tubuh pria berusia 28-tahun tersebut dengan kantong plastik hitam.

Menurut saksi, jenazahnya kemudian dimasukkan ke dalam kendaraan militer yang meninggalkan lokasi itu ke lokasi yang tidak diketahui, lapor kantor berita Maan.

Al-Jaabari selamat oleh istri dan dua anaknya, yang rumahnya dilaporkan terletak sekitar 15 meter dari pintu masuk permukiman.

Baca juga: 

Sejumlah kelompok hak asasi manusia lokal dan internasional telah menyuarakan keprihatinan mereka bahwa pasukan penjajah Israel telah menerapkan kebijakan “tembak-untuk-membunuh” ketika menghadapi warga Palestina.

Polisi Israel melonggarkan peraturan tembak ditempat pada bulan Desember 2015, mengizinkan tentara untuk melepaskan tembakan dengan peluru tajam, terhadap para pelempar batu atau bom molotov sebagai pilihan awal, tanpa harus menggunakan senjata yang tidak mematikan terlebih dahulu.

Bongkar Pembantaian Muslim Rohingya, Wartawan Reuter Ini Divonis 7 Tahun Penjara

Redaktur: Deddy Purwanto

YANGON (Jurnalislam.com) – Pengadilan Myanmar pada hari Senin (3/9/2018) memvonis dua wartawan kantor berita Reuters tujuh tahun penjara karena penyelidikan atas pembunuhan warga Muslim Rohingya yang dilakukan oleh polisi dan tentara Myanmar.

Wa Lone, 32, dan Kyaw Soe Oo, 28, dituduh melanggar Undang-Undang Rahasia Resmi, yang menetapkan hukuman maksimal 14 tahun penjara selama investigasi atas pembunuhan 10 pria Rohingya di negara bagian Rakhine barat.

Hakim Ye Lwin dari Pengadilan Distrik Utara di Yangon mengatakan, setiap jurnalis dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara karena mereka dinyatakan bersalah mendapatkan dan memiliki dokumen rahasia yang mungkin ditransfer ke kelompok-kelompok pemberontak yang berperang melawan pemerintah.

Baca juga:

Wa Lone mengatakan keputusan itu tidak adil.

“Kami tidak melakukan kesalahan apa pun, dan kami tidak takut. Kami masih percaya pada demokrasi dan kebebasan berbicara,” kata Wa Lone, lansir Anadolu Agency.

“Kami akan berjuang untuk keadilan sampai akhir,” katanya.

Pengacara pembela Than Zaw Aung mengatakan keputusan itu tidak adil. “Kami akan melakukan semua upaya secara hukum.”

Kedutaan Amerika Serikat, setelah putusan bersalah, menyerukan kepada Myanmar agar segera membebaskan para wartawan, dengan mengatakan itu adalah “kemunduran besar” bagi Pemerintah Myanmar yang menyatakan bahwa tujuan negara mereka adalah untuk memperluas kebebasan demokratis.

Baca juga: 

“Cacat yang jelas dalam kasus ini menimbulkan keprihatinan serius tentang aturan hukum dan independensi peradilan di Myanmar,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Perancis juga mengecam hukuman tersebut dan menegaskan kembali seruannya untuk pembebasan dua jurnalis yang dipenjara, serta memungkinkan akses bebas media di Rakhine.

“Perancis menegaskan kembali komitmennya yang terus-menerus terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, dan penghormatan atas kebebasan ini merupakan landasan masyarakat demokrasi,” kata Kementerian Luar Negeri Perancis dalam sebuah pernyataan.

Jerman dengan tajam mengkritik keputusan pengadilan, dengan Komisaris Hak Asasi Manusia pemerintah Baerbel Kofler mengatakan bahwa itu adalah “pukulan serius” yang menekan kebebasan di Myanmar.

“Kedua wartawan itu dinyatakan bersalah melakukan pengkhianatan berdasarkan hukum dari era kolonial. Mereka tidak melakukan apa pun selain mengejar kebenaran di Rakhine (negara bagian),” katanya dalam sebuah pernyataan.

Keputusan itu juga mengundang kecaman dari kelompok-kelompok hak asasi lokal dan internasional.

Human Rights Watch yang bermarkas di New York mengatakan hukuman itu menandai “kemunduran baru untuk kebebasan pers dan kemunduran lebih lanjut untuk hak-hak” di bawah pemerintah yang dipimpin oleh Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, yang dituduh gagal menghentikan kekejaman militer pada Muslim Rohingya.

“Hukuman berat terhadap wartawan Reuters menunjukkan kesediaan pengadilan Myanmar untuk memberangus mereka yang melaporkan kekejaman militer,” kata direktur HRW Asia Brad Adams.

Setelah penangkapan mereka, Wa Lone dan Kyaw Soe Oo ditahan tanpa komunikasi selama dua pekan, dimana mereka dilarang tidur dan dipaksa berlutut selama berjam-jam selama interogasi, menurut para wartawan dan pengacara mereka.

Baca juga: Laporan Terbaru: 24.000 Muslim Rohingya Dibunuh Pasukan Myanmar

“Hukuman ini tidak akan menyembunyikan kengerian yang dialami Rohingya dari dunia,” kata Adams.

“Mereka hanya mengungkapkan keadaan bebas berbicara di negara dan kebutuhan tindakan internasional yang mendesak untuk membebaskan jurnalis ini.”

Reporters Without Borders (RSF) juga mengutuk keputusan itu dan menegaskan kembali seruannya untuk segera membebaskan para wartawan.

“Hukuman bagi Kyaw Soe Oo dan Wa Lone adalah pukulan berat yang menekan kebebasan di Myanmar,” kata Sekretaris Jenderal RSF Christophe Deloire dalam sebuah pernyataan.

“Karena sistem peradilan dengan jelas mengikuti perintah dalam kasus ini, kami meminta pejabat paling senior di negara itu, dimulai dengan pemimpin pemerintah Aung San Suu Kyi, untuk membebaskan para jurnalis ini, yang kejahatannya adalah hanya karena mereka melakukan tugasnya. Setelah tuntutan yang menggelikan, putusan keterlaluan ini jelas mempertanyakan transisi Myanmar ke arah demokrasi, ”tambahnya.

Jaringan Hak Asasi Manusia Burma (Burma Human Rights Network-BHRN) yang berbasis di London juga mengutuk hukuman bagi kedua jurnalis Reuters tersebut, mengatakan bahwa itu menandakan “kegagalan lain administrasi the National League for Democracy untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan pers di Burma.”

“… dan sangat kontras dengan impunitas yang dinikmati oleh militer atas kejahatan yang diekspos oleh para wartawan ini,” pernyataan yang diterbitkan Senin itu menambahkan.