Berita Terkini

Cerita Emak-emak Banten tentang Lauk untuk Para Relawan

Redaktur: Mazaya

CILEGON (Jurnalislam.com) – Kepedulian masyarakat Indonesia kepada korban bencana tsunami di Banten terus mengalir, tak terkecuali dari kalangan ‘emak-emak.’

Kaum ibu yang tergabung dalam Ummahat Jamaah Ansyorush Syari’ah (JAS)  Banten ini tak seperti relawan kebanyakan yang turun langsung membantu para korban.

Justru, para emak-emak ini menunjukkan kontrubusi mereka dengan membantu para relawan yang datang jauh-jauh dari penjuru negeri. Jumat (28/12/2018) kemarin, para ibu ini melakukan aksi masak bersama, membuat lauk makan yang dapat awet beberapa hari tanpa dimasukkan ke lemari es.

“Pekerjaan relawan lumayan berat, dari membantu membersihkan lokasi sampai dengan evakuasi, belum lagi pendistribusian logistik kepada korban bencana. Relawan harus kuat, tidak boleh loyo, makanya kami sediakan lauk rendang yang awet beberapa hari supaya mereka semangat dan kuat,” kata Hamdiyah, Ketua Ummahat JAS Wilayah Banten kepada Jurnalislam.com.

Bukan hanya hari Jumat saja mereka hadir, pekan depan pun mereka berencana akan membuat lauk makan, namun bukan hanya untuk para relawan tapi juga untuk para pengungsi.

“Kami akan mengatur donasi yang masuk dan membuat menu lauk makan yang awet beberapa hari tapi juga bisa dimakan bukan hanya untuk relawan tapi juga untuk para pengungsi. Pekan depan rencananya kami akan membuat tempe orek kering dicampur kacang dan teri, jika hasilnya lebih banyak, bisa dimakan selain oleh relawan juga oleh pengungsi” lanjut bu Hamdiyah.

Apa yang membuat para ibu ini bergerak? Rupanya nurani keibuan seorang ibu memang timbul dari para ummahat ini.  Mereka sangat memperhatikan urusan perut yang dirasakan oleh para relawan dan para pengungsi.

Mereka bersemangat untuk mengumpulkan uang dari sisa belanja untuk peduli terhadap relawan dan korban tsunami Banten.

“Kami berpikir, ya kasihan dengan para relawan yang kami anggap anak-anak kami, juga para pengungsi, mereka pastinya butuh makan, makanya kami bersepakat untuk mengumpulkan uang dari jatah belanja kami, semoga barokah” ungkap bu Hamdiyah yang telah memiliki 3 anak yang telah dewasa ini.

“Kami berharap bencana ini cepat berlalu dan semua bisa kembali berjalan normal seperti sedia kala,” pungkasnya.

Dirikan Posko di Lampung, KMTR dan SPU Serahkan Bantuan untuk Korban Tsunami

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

LAMPUNG (Jurnalislam.com)- Komunitas Masyarakat Anti Riba (KMTR) dan Salimah Peduli Umat (SPU) berkolaborasi dengan Sedekah Rombongan (SR) menyalurkan bantuan kepada warga di desa Rajabasa, kecamatan Kalianda – Lampung, Rabu (27/12/2018).

 

Ketua KMTR Agus Imaduddin, mengatakan aksi sosial ini merupakan salah satu program Divisi Peduli Bencana yang terkena dampak bencana alam. KMTR dan SPU bekerjasama dengan sedekah Rombongan(SR) mendirikan Posko di daerah Desa Way Urang Kecamatan Kalianda, Kabupaten Bandar Lampung.

 

“Kami mendistribusikan bantuan tsunami lampung di daerah Rajabasa berupa 320 terpal, 500 sarung, selimut, pampers, mie Instan kepada warga sekitar yang sedang mengungsi,” katanya kepada Jurnalislam.com.

 

Sementara itu, seorang ibu korban tsunami mengaku sangat bahagia saat menerima sarung dari relawan.

“Alhamdulillah ya pak ada yang memberi sarung, iso nggo shalat ro nggo selimutan ( dengan logat jawa kental),” ujarnya.

 

Ketua KMTR Agus mengatakan akan kembali bergerak di Project#2 dengan  membawa 10.000 sarung yang akan di distribusikan langsung ke titik pengungsian di Lampung Selatan dan Banten.

Muhammadiyah Kepada Cina: Beri Kami Kesempatan Temui Muslim Uighur di Xinjiang

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, pihaknya meminta Duta Besar Cina, Xiao Qian, memberi akses untuk masuk berkunjung ke Provinsi Xinjiang. Sebab, Muhamadiyah ingin melihat secara langsung kondisi etnis mulim Uighur di Xinjiang.

Permintaan itu, disampaikan PP Muhammadiyah saat pertemuan tertutup dengan Xiao Qian di gedung Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Jumat (28/12/18).

“Kita usulkan agar ada kesempatan kepada kami untuk masuk ke sana (Xinjiang), melihat ke sana,” kata Mu’ti seusai pertemuan.

Menurutnya, tujuan kunjungan ke Xinjiang itu agar Muhammadiyah dapat berkomunikasi secara langsung dengan muslim Uighur.

Namun begitu, ia memastikan, kunjungan yang dimaksud bukan untuk melakukan investigasi terhadap kondisi masyarakat Uighur.

“Tidak untuk investigasi karena itu negara lain, itu otoritas wilayah kedaulatan negara lain yang kita tidak bisa semaunya masuk ke sana,” ungkapnya.

Selain itu, kata dia, Muhammadiyah juga telah mengusulkan kepada Cina untuk tidak memakai kekuatan militer yang berlebihan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di Xinjiang.

Pemerintah Cina, diharapkan menggunakan pendekatan-pendekatan non-militer, yang berdasarkan pada prinsip kemanusiaan dan tetap menghormati HAM.

“Ok security. Tapi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip yang dibenarkan, menghormati demokrasi, hak asasi manusia, tentu pendekatan yang bersifat kemakmuran,” tandasnya.

Penting! Ini Bantahan Dubes Cina Menyoal Kekerasan Kemanusiaan di Uighur

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pemerintah Cina membantah melakukan kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap umat Islam Uighur di Provinsi Xinjiang. Cina mengklaim praktik keagamaan itu dibebaskan, sesuai dengan kayakinan mereka.

“Masyarakat berbagai suku Uighur menikmati kebebasan beragama, masalah terorisme dan separatisme tetap ada dan jadi ancaman stabilitas nasional setempat,” kata Xiao Qian, Duta Besar Cina untuk Indonesia dalam konperensi persnya di gedung Muhamadiyah, Menteng, Jakarta, Jumat (28/12/18).

Xiao Qian mengaku, saat ini pemerintah Cina sedang melawan dan memberantas terorisme serta separatis. Sebab, hal itu sangat mengancam stabilitas nasional Cina.

Ia mengatakan, untuk deradikalisi, pemerintah Xinjiang mengambil kebijakan pelatihan-pelatihan vokasi. Bahkan, klaim Xiao, program vokasi tersebut berjalan sukses.

“Oleh karena itu pemerintah Uighur Xinjiang mengambil serangkaian langkah deradikalisasi dengan pendekatan vokasi dan ini sangat sukses,” imbuhnya.

Sementara itu, Xiao membandingkan Indonesia dan Cina. Menurutnya keduanya memiliki pengalaman yang sama dalam melawan separatisme dan terorisme.

Xiao mengklaim, pemerintah Cina sangat menghargai perhatian masyarakat Indonesia yang menaruh perhatian besar terhadap situasi di Provinsi Xinjiang.

“Kami lihat masyarakat Indonesia perhatikan situasi di Xinjiang dan kami terbuka agar masyarakat tahu sehingga bisa bangun kesepamahaman antar semua pihak,” tandasnya.

Meski begitu, dilansir Hidayatullah.com Kamis (20/12/2018), Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengatakan, diskriminasi yang dilakukan pemerintah China terhadap etnis Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China, tidak bisa dibantah lagi.

Ditambah lagi, sambung Usman, laporan terbaru PBB dalam hal ini Komite untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial pada bulan Agustus 2018 yang melakukan pengkajian terhadap kondisi HAM di China, menyampaikan kekhawatiran mendalam terhadap adanya penahanan-penahanan tanpa komunikasi yang keluarganya tidak tahu yang bersangkutan ditahan dimana.

“Tidak bisa dibantah kalau pemerintah China melanggar Hak Asasi Manusia Muslim Uighur di Xinjiang, entah itu penangkapan sewenang-wenang, penculikan, bahkan penyiksaan jelas itu merupakan pelanggaran terhadap hukum-hukum internasional,” tegasnya.

Kekerasan dan Solusi Muslim Uighur dari Muhammadiyah

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, meminta pemerintah Cina dalam menyelesaikan persoalan dalam negerinya, khususnya mengenai muslim etnis Uighur untuk tidak memakai kekerasan.

Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan, pihaknya juga menyarankan agar Pemerintah Cina menjadi pelopor paradigma baru bagi dunia international dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan.

“Melihat persoalan-persoalan seperti yang terjadi di Uighur dan lainnya dengan pendekatan konperensif mengedepakan perdamaian, non kekerasan dan terciptanya nilai-nilai kemanusiaan,” kata Haedar dalam konperensi persnya bersama Dubes RRC untuk Indonesia, Xiao Qian, di gedung Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Jumat (28/12/18).

Haedar menilai, dengan kekuatan ekonomi dan pengaruh diplomasi politik yang dimiliki Cina, paradigma baru bagi dunia internasional itu sangat dimungkinkan terwujud.

Haedar yakin, usulan dari Muhammadiyah itu akan diterima oleh pemerintah Cina. Karena, Dubes RRC Xiao Qian telah memberi tanggapan positif atas usulan Muhammadiyah tersebut.

“Kami peroleh respon positif bahwa paradigma baru akan jadi peradaban internasional,” tandasnya.

Bertemu Dubes RRC, Muhammadiyah: Kami Minta Transparansi Kasus Muslim Uighur

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir meminta Republik Rakyat Cina (RRC) menjelaskan secara transparan soal dugaan kekerasan yang dilakukan terhadap umat Islam Uighur.

“Lewat bapak Dubes (Xiao Qian) dan pemerintah Cina memberi penjelasan apa adanya yang terbuka,” kata Haedar dalam konperensi pers usai menggelar pertemuan tertutup dengan Dubes RRC, Xiao Qian di kantor Muhammadiyah, Kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (28/12/18).

Haedar memastikan, PP Muhammadiyah menghormati politik dalam negeri Cina.

Meski begitu, ia menjelaskan kecaman yang dilakukan dunia internasional menyoal Uighur itu sangat terjadi. Sebab, pemerintah Cina tidak menjelaskan secara terbuka kepada publik, apa yang sesungguhnya terjadi kepada umat Islam Uighur.

Dalam pertemuan tadi, kata Haedar, Muhammadiyah juga memberi masukan agar pemerintah Cina menjadikan Provinsi Xinjiang terbuka untuk wisatawan luar.

“Menjadikan Provinsi Xinjiang terbuka untuk diketahui untuk menjadi tempat yang secara internasional orang bisa berkunjung ke sana. Dengan itu, maka akan diketahui juga apa yang terjadi secara sesungguhnya,” tandasnya.

Sebelumnya, sampai saat ini, dunia internasional, termasuk Indonesia mengecam dugaan tindak kekerasan kemanusiaan yang dialami muslim Uighur di Xinjiang, Cina.

Setidaknya, sudah 2 pekan ini sejumlah titik di Indonesia melakukan aksi demonstrasi untuk mengecam dugaan kekerasan kemanusiaan tersebut.

Tak Ada Pesta Kembang Api, Pemprov DKI Gelar Nikah Massal pada Malam Tahun Baru

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pemprov DKI Jakarta akan menggelar acara nikah massal pada malam pergantian tahun 2018. Menurut Plt Kadisparbud DKI Jakarta, Asiantoro, dalam acara tersebut KH Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym akan menyampaikan tausyiah.

“Kita rayain sederhana sambil dengar ceramah Aa Gym, kan nanti Aa Gym memberikan tausiah tuh,” katanya kepada Jurniscom, Jumat (28/12/2018).

Pemprov DKI juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menggelar pesta kembang api. “Kita kan emang gak menyelenggarakan pesta kembang api. Buat masyarakat yang ingin ke daerah Thamrin, gak perlu lah nyalain kembang api. Karena kita emang gak ada izin untuk (pesta) kembang api,” ujarnya.

Asiantoro juga meluruskan adanya kabar yang mengatakan bahwa Gubernur Anies membatalkan pesta kembang api pada malam tahun baru. 

“Hoaks itu, yang jelas acara tahun baru ini akan ada acara nikah massal di Thamrin10 Jakarta Pusat,” kata Plt Kadisparbud DKI Jakarta, Asiantoro saat dihubungi Jurnalislam.com, Jumat (28/12/2018).

Sebelumnya, Asiantoro telah menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan menggelar panggung hiburan di lima titik kawasan Jakarta Pusat untuk memeriahkan malam pergantian tahun tersebut.

Lima titik tersebut adalah Thamrin10, Bundaran HI, Wahid Hasyim, Sarinah, hingga bagian barat daya Monas.

“(Hanya) musik tradisi dan modern. (Seperti) ondel-ondel iya, gambang kromong, ada bazar UKM deket Thamrin 10,” pungkasnya.

 

 

Bela Uighur, Umat Islam Jatim Kembali Demo Konjen RRC di Surabaya

Redaktur: Mazaya

SURABAYA (Jurnalislam.com) —Ribuan warga Jawa Timur yang tergabung dalam Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jatim kembali menggelar aksi bela uighur di Konjen RRC di Surabaya, Jumat (29/12/2018).

GUIB Jatim tetap bersikap mengutuk keras terhadap pemerintahan RRC atas pendholiman, intimidasi, diskriminasi, penindasan , penyiksaan, pengucilan, penangkapan, dan pelarangan ibadah atas muslim Uyghur di Xinjiang China.

Sekjen GUIB M Yunus mengatakan bahwa kebijakan Pemerintah RRC yang secara sistematis melakukan penzaliman, intimidasi, diskriminasi, penindasan, penyiksaan, pengucilan, penangkapan, dan pelarangan ibadah atas muslim Uighur di Xinjiang China adalah merupakan bentuk pelanggaran HAM.

“Mereka melecehkan hukum internasional ,  karena kebebasan beragama adalah hak azasi manusia yang paling mendasar sebagaimana diatur dalam international covenant on social and political righs,” kata Yunus.

GUIB juga, katanya, mendesak Organisasi Kerja Sama negara Islam (OKI),  PBB dan Komnas HAM RI untuk melakukan upaya sistematis dalam rangka  menyelamatkan muslim  Uihgur. dan bersikap tegas terhadap Rezim RRC untuk memberikan hak-hak sipil bagi mereka.

“Kami juga secara khusus meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk bersikap keras dan tegas terhadap Pemerintah RRC,” pungkasnya.

Dalam aksi ini, GUIB juga melakukan penyegelan kantor Konjen RRC di Surabaya.

Sah! Warga Jatim Akhirnya Segel Konjen RRC di Surabaya

Redaktur: Mazaya

SURABAYA (Jurnalislam.com) — Sepekan lalu, ribuan warga Jatim yang tergabung dalam Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) mengultimatum Konjen RRC agar diskriminasi terhadap Uighur di hentikan.

Namun, sampai Jumat (29/12/2018) , aspirasi warga tidak diindahkan. Walhasi, ribuan warga Jatim kini turun kembali dan melakukan aksi penyegelan terhadap Kantor Konjen Republik Rakyat Cina (RRC).

“Mengingat batas waktu yang telah kami tentukan maka kami umat Islam di Jawa timur melakukan langkah langkah sistematis dengan melakukan penyegelan terhadap Konjen RRC di Surabaya,”kata Sekjen GUIB, M Yunus.

Aksi segel ini, kata Yunus merupakan awalan dari ultimatum GUIB, termasuk yang lainnya akan mengusir WNA Cina yang berada di Surabaya.

Ia pun mengajak umat Islam Jatim khususnya bersatu melawan kezaliman Cina.

“Kami mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi atas manuver pihak tertentu yang ingin  memanfaatkan momentum ini untuk kepentingan politik praktis sesaat dan upaya adu domba diantara umat Islam di Indonesia,” ungkapnya.

Pernyataan sikap GUIBh merupakan sikap bersama Organisasi Massa Islam  dan lembaga keislaman di Jawa Timur dibawah koordinasi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur (MUI-Jatim).

Aksi Bela Muslim Uighur Berlanjut di Tasikmalaya: Semoga Tentara Allah Turun di Cina!

TASIKMALAYA (Jurnalislam.com) – Derita umat Islam di Uighur, Xinjiang, Cina masih menyita perhatian publik. Setelah sepekan dilakukan aksi bela Uighur serentak di sejumlah kota, kini berlanjut.

Hari ini, selepas salat Jumat (28/12/2018) di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya ratusan warga turun ke jalan untuk melakukan aksi damai “Bela Muslim Uyghur”.

“Hari ini adalah hari yang bersejarah di Kabupaten Tasikmalaya dalam membela umat Islam Uighur,” Sontak salah seorang orator, ustaz Rian dalam orasinya.

Tak hanya itu, Rian menyampaikan kepada massa aksi untuk selalu mendoakan umat Islam Uighur.

“Kita memohon kepada Allah untuk menurunkan tentara-tentara Allah yang dapat membebaskan umat Islam Uighurghur di Cina,” ungkapnya.

Komunitas sepeda motor, Brigez turut meramaikan aksi.

Sebelumnya, massa aksi yang berkumpul di Masjid Baiturahman Singaparna, bergerak longmarch menuju Alun-alun Kabupaten Tasikmalaya.

Aksi ini mendapatkan pengawalan dari Jamaah Ansharus Syariah (JAS), FPI, Majelis Mujahidin, Brigade Tholiban dan Al Mumtaz dalam pelaksanaan hingga pengamanan longmarch.

Sementara itu, aksi ini menjadi perdana dan langsung membentuk Aliansi Aktifis dan Masyarakat Muslim Tasikmalaya untuk Kabupaten Tasikmalaya.