Berita Terkini

Relawan Prabowo-Sandi Cabang Arab Saudi Silaturahim Ke Habib Rizieq

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) –Pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 Relawan Nasional Pemenangan Prabowo-Sandi kota Riyadh dan Al Qasim, Arab Saudi mengadakan umroh bersama.

Rombongan berjumlah 135 orang menggunakan tiga bus.

Usai melaksanakan ibadah umroh para relawan mengadakan silaturahim ke Habib Rizieq selaku Imam Besar Front Pembela Islam (FPI).

Mengingat ruangan yang terbatas maka yang bisa bertemu dengan Habib Rizieq secara langsung hanya beberapa orang saja sebagai perwakilan.

Adapun perwakilan yang diterima adalah : Saech Widodo (Ketua Relawan Pemenangan Nasional Luar Negeri (RPN LN) Prabowo-Sandi Arab Saudi), Sultonul Khadiq (sekretaris PAN Arab Saudi), Ahmad Rofik (sekretaris Dewan Tanfidiyah MWCI NU Riyadh), Agus Subandana (Ketua Ansor Riyadh), dll.

Dalam silaturahim tersebut RPN LN Arab Saudi menyinggung soal pentingnya hak dan kewajiban para pekerja baik di dalam maupun di luar negeri yang dijamin undang undang.

Khusus soal pekerja migran, Imam Besar FPI itu ikut merasa prihatin atas minimnya perlindungan bagi para PMI.

Sebagai contoh beberapa masalah/kasus dan pelayanan yang seharusnya bisa diselesaikan dalam waktu 2-3 hari tapi faktanya satu minggu bahkan lebih baru selesai.

Ke depan pemerintah yang baru nanti harus cepat dan transparan dalam menangani setiap permasalahan pekerja migran.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa negara harus hadir menjadi fasilitator bagi rakyat untuk mendapatkan pekerjaan dan menjadi Bapak asuh bagi para pekerja migran setelah kembali ke tanah air.

Di akhir pertemuan yang dilakukan penuh kekeluargaan dan diselingi canda itu Habib Rizieq mengajak para Relawan Pemengan Nasional Luar Negeri agar berdoa dan bekerja ikhlas untuk memenangkan Prabowo-Sandi dalam Pilpres bulan April 2019 yang akan datang.

Catat! Ini 7 Tips Mengatasi Sifat Dengki dan Iri hati

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com) – Salah satu Guru SD Muhammadiyah Ketelan, Surakarta Ustaz Heru Sudiarso memberikan tips tujuh cara mengatasi sifat dengki dan iri hati, Hal itu dia kemukakan dalam Kuliah Tujuh Menit (Kultum), di Ruang Guru lantai II Sekolah Dasar Swasta Rujukan (SDSR) SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Surakarta, Jawa Tengah. (1/3/2019).

Menurut guru kelas VI yang sehari-hari mengajar dan mendidik spesialis Bahasa Indonesia ini, sungguh betapa buruk dan jeleknya sifat iri dan dengki. Karena kedua sifat ini memakan habis tak tersisa kebaikan dan amal perbuatan.

“Sifat dengki dan iri hati yang melekat pada diri kita, akan membawa kita ke dalam api neraka, al Hasadu ya’kulul hasanaati – kedengkian akan memakan kebaikan,” ungkapnya.

Penyakit iri dengki, sangat merusak diri sendiri, orang lain, dan masyarakat. Karena penyakit hati ini mampu menjangkiti siapa pun. Bila dibiarkan dalam tempo yang lama, penyakit ini dapat menimbulkan sikap yang destruktif bagi pengembangan kepribadian. Bahaya iri hati dijelaskan Heru melalui firman Allah Swt., Qs. An Nisa ayat 32.

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu,” jelasnya.

Dalam kultum itu, Heru menekankan bagaimana cara mengatasi atau menghilangkan sifat dengki dan iri hati.

“Menerima ikhlas, mengucapkan selamat kepada yang mendapat kebaikan, mendengarkan kata hati, bersyukur dengan cara syukuri setiap nikmat Allah, berserah diri, sesungguhnya segala sesuatu yang ada di dunia adalah ujian dari-Nya, dan berdo’a, Imbuhnya. .

Wakil Kepala Sekolah bidang Humas Jatmiko menyampaikan kegiatan itu rutin dilaksanakan sebelum kegiatan belajar mengajar dan kultum ini mengawali hari kedua masuk di semester 2, membangun komitmen dan berkinerja tinggi.

“Yang bertugas menyampaikan kultum bergantian. Dalam satu tahun pelajaran, semua guru karyawan pasti kebagian jatah kultum di ruang guru yang telah di jadwal wakil kepala sekolah bidang AIK Ahmad Syaifuddin, S.Pd.I., dan diketahui kepala sekolah Sri Sayekti, S.Pd., M.Pd.,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, tenaga pendidik dan kependidikan menyampaikan tema yang berbeda-beda.

“Dengan begitu, audiens mendapatkan ilmu baru saat mendengar kultum. Dan tentunya kultum mengambil dalil yang sahih sekaligus mendalami Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah (HPTM),” paparnya.

Presiden ke Depan Harus Punya Visi Besar Penanggulangan Bencana

Redaktur: Mazaya
JAKARTA (Jurnalislam.com) —Bencana besar gempabumi dan tsunami Aceh 2004 dapat dikatakan menjadi wake up call bagi bangsa ini terhadap penanggulangan bencana. Gempabumi dan tsunami Aceh yang merenggut lebih dari 240 ribu jiwa, meluluhlantakan seisi kota dan mengakibatkan kerugian lebih dari Rp. 42 triliun ini, menyadarkan bangsa ini bahwa kita hidup berdampingan dengan bencana.
Letak Indonesia yang ada di cincin api Pasifik, memang rentan terhadap guncangan gempa besar dan letusan gunung berapi yang berpotensi tsunami. Setelah Aceh, ketangguhan Indonesia terhadap bencana kembali diuji mulai dari gempabumi Yogyakarta (2006), gempabumi Padang (2009), tsunami Mentawai, erupsi Merapi Yogyakarta, banjir bandang Wasior (2010), dan bencana yang terjadi sepanjang 2018 yaitu gempabumi Lombok, gempabumi dan tsunami Palu-Donggala, serta terakhir tsunami Banten-Lampung.
Senator atau Anggota DPD RI Fahiri Idris mengungkapkan, dalam empat tahun terakhir ini penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia mulai dari kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana bahkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak mengalami kemajuan signifikan dari masa sebelumnya. Bahkan banyak pihak yang berpendapat mengalami kemunduran. Oleh karena itu, Presiden ke depan harus punya visi besar penanggulangan bencana.
“Padahal semasa Presiden SBY, Indonesia sudah menjadi focal point penanggulangan bencana tidak hanya di regional Asia tetapi juga dunia. Banyak negara berkembang yang belajar dari Indonesia cara penanganan bencana. Oleh karena itu, bangsa ini tidak punya pilihan lain, selain mempunyai Presiden yang punya visi besar penanggulangan bencana,” jelas Fahira Idris, di Jakarta baru-baru ini.
Menurut Fahira, idealnya penanggulangan bencana di Indonesia dalam empat tahun terakhir ini bisa lebih terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh karena semua perangkat, baik itu dari sisi regulasi (UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana) maupun badan penyelenggaraan penanggulangan bencana, semuanya sudah tersedia.
Ditambah pengalaman penanggulangan berbagai bencana pascagempabumi dan tsunami Aceh, harusnya, menurut Fahira, penanggulangan bencana yang terjadi sepanjang 2018 ini berjalan lebih baik dan maju, bukan malah sebaliknya.
“Saya mau ingatkan kepada kedua capres bahwa penanggulangan bencana sesuai amanat undang-undang adalah bagian integral dan menjadi prioritas pembangunan nasional. Jangan hanya sebatas narasi dalam visi misi dan dalam RPJMN, tetapi political will mulai dari anggaran hingga program aksinya tidak menjadi prioritas,” tukas Fahira yang kembali mencalonkan diri sebagai Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta ini

Setelah Eksis di Suriah Kini Guardians of Religion Berdiri di Iraq

Redaktur: Deddy Purwanto

IRAQ (Jurnalislam.com) – Sebuah faksi jihad baru “Guardians of Religion” didirikan akhir-akhir ini di Iraq setelah merekrut sejumlah pejuang Jabhat Fath al Sham (JFS) dan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dari Suriah, sambil menampilkan diri sebagai organisasi yang berusaha mendukung kaum tertindas dan memperluas keadilan di kalangan umat Islam.

Menurut pengamat, organisasi ini, meskipun jumlahnya kecil, dapat menimbulkan ancaman bagi stabilitas di provinsi-provinsi yang mengalami celah keamanan pemerintah.

Menurut sumber-sumber keamanan, Guardians of Religion baru-baru ini bergabung dengan Tentara Naqshbandi, yang terletak di utara Irak provinsi Salah Al-Din, dan memiliki aktivitas di distrik Tuz Khurmatu dan Al-Shirqat dan area lain dari provinsi tersebut di utara Baghdad, Nineveh, Kirkuk dan Diyala.

Idlib Suriah adalah basis dan markas koordinasi Guardians of Religion dan dianggap sebagai salah satu faksi bersenjata paling terkemuka yang menolak perjanjian Turki-Rusia tentang Idlib, sehubungan dengan pembentukan zona demiliterisasi.

Sumber itu mengatakan bahwa gerakan Guardians of Religion mulai menarik mantan anggota Al Qaeda, dan menerima dukungan dari partai-partai politik Irak yang berpengaruh, untuk memulihkan pengusaan di daerah-daerah Sunni, dengan menunjukkan bahwa tujuan mereka adalah untuk membangun “wilayah Sunni ” dengan mengendalikan sumber dayanya terpisah dari pemerintah pusat Irak.

Selanjutnya sumber itu mengungkapkan bahwa gerakan itu mulai mengeksploitasi politik Sunni saat ini untuk memperluas pengaruhnya, dan untuk meluncurkan perlawanan kualitatif.

Baca juga:

Sumber itu mengungkapkan bahwa beberapa partai politik di provinsi Salah Al-Din dan Nineveh dan Kirkuk diam-diam mendukung kelompok ini, menunjukkan bahwa mereka mengadakan pertemuan semi-bulanan dengan mereka, untuk memberikan mereka informasi keamanan, ekonomi, dan politik.

Tetapi pengamat meremehkan dampak gerakan ini karena jumlah anggotanya tidak menimbulkan ancaman, sementara kewarganegaraan asing mereka akan menjadi hambatan bagi mereka untuk berintegrasi dengan komunitas lokal yang masih menderita akibat kekejaman IS.

Dalam konteks ini, Dr. Hisham al-Hashemi, seorang pakar kelompok bersenjata, mengatakan kepada Al Arabiya English bahwa gerakan ini tidak dikenal di kalangan rakyat Irak, tetapi mereka mencoba mempromosikan dirinya melalui situs web, untuk mendapatkan dukungan dari Sunni di Irak, setelah di Suriah.

Al-Hashemi mengatakan bahwa langkah-langkah seperti itu akan gagal dengan cepat di Irak karena kurangnya lingkungan yang cocok untuk merangkul mereka, terutama bahwa kemampuan militer pasukan keamanan Irak telah meningkat setelah pemerintah Irak menyatakan kemenangan dalam perang melawan IS pada Desember 2017 .

Akan Ada Kampung Halal dan Zakat di Pangkalpinang

Redaktur: Mazaya

BANGKA (Jurnalislam.com) — Pengelola Pusat Kuliner, UMKM dan Taman Bermain Kampoen Rasau Kota Pangkalpinang akan mengajukan ke MUI (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Kep. Babel untuk mendapatkan sertifikat halal sehingga bisa menjadi Kampung Halal di Kota Pangkalpinang.

“Kami akan mengajukan di 2019 ini untuk Kampoeng Rasau menjadi pilot project kampung halal pertama di ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” kata Achmad Wahyudi, pengelola Kampoeng Rasau .

Dilanjutkannya, rencana Kampoeng Rasau  dijadikan sebagai kampung halal dalam rangka memberikan kepercayaan kepada masyarakat Kota Pangkalpinang khususnya, dan warga Babel umumnya bahwa sudah saatnya memiliki sebuah pusat kuliner, UMKM dan Taman Bermain keluarga yang memiliki sertifikasi halal dari MUI Babel.

“Kami sangat mengharapkan dukungan pemerintah daerah untuk bersama-sama Kampoeng Rasau sebagai contoh pusat kuliner yang memiliki sertifikasi halal dari MUI Babel,” harapnya..

Dilanjutkannya, jika diizinkan akan segera berkoordinasi dengan MUI dan Walikota Pangkalpinang untuk menjadikan Kampoeng Rasau  bersertifikat halal.

“Tidak hanya itu saja, tahun 2019 ini juga akan melobi Badan Amil Zakat Babel untuk menjadikan Kampoeng Rasau  sebagai Kampoeng Zakat juga,” ujarnya.

Menurutnya, hal ini dilakukan agar kedepan setiap masyarakat yang datang ke Kampoeng Rasau  merasa aman dan nyaman menikmati menu-menu yang ditawarkan oleh para pelaku usaha kuliner di Kampoeng Rasau

“Kampoeng Halal dan Kampoeng Zakat akan menjadi target pengembangan pariwisata di Kota Pangkalpinang, kami yakin Kampoeng Rasau sudah siap dengan aturan dan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.


sumber: bangkapos.com

Meski Pasukan AS Dipulangkan dari Suriah, Trump Tetap Dukung Milisi Teror YPG

Redaktur: Deddy Purwanto

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Presiden Donald Trump mengatakan pada hari Rabu (2/1/2019) bahwa AS ingin melindungi kelompok teroris YPG/PKK, tetapi menolak kehadiran pasukan Amerika di Suriah utara “selamanya,” lansir Anadolu Agency.

Berbicara kepada wartawan pada pertemuan kabinet, Trump membawa masalah dugaan penjualan minyak ke Iran yang dilakukan oleh mitra AS, tetapi mempertahankan bahwa Washington berupaya untuk memastikan keselamatan mereka.

“Bangsa Kurdi, mitra kami, menjual minyak ke Iran,” kata Trump tentang YPG, afiliasi Suriah dari kelompok teror PKK yang telah melakukan aksi teror lebih dari 30 tahun terhadap Turki, hingga menewaskan 40.000 orang.

Baca juga: 

Trump mengatakan AS “tidak senang” dengan penjualan minyak tersebut.

“Kami ingin melindungi Kurdi,” tambah Trump. “Tapi aku tidak ingin berada di Suriah selamanya. Di sana itu penuh pasir dan kematian.”

Bulan lalu Trump membuat keputusan tak terduga untuk menarik 2.000 tentara AS dari Suriah, yang memicu kecaman dari banyak sekutu dan asisten keamanan, termasuk kabinetnya sendiri.

Setelah pengumuman itu, Menteri Pertahanan James Mattis mengirim surat pengunduran dirinya.

Presiden kemudian membantah laporan bahwa dia telah memberikan tabel waktu empat bulan untuk penarikan pasukan, mengatakan bahwa itu akan terjadi selama periode waktu tertentu. Namun, dia tidak menawarkan kerangka waktu yang jelas kapan semua pasukan AS akan keluar dari wilayah itu.

Awal pekan ini, Trump tampaknya berputar balik dari komentar aslinya yang menyerukan penarikan cepat dan cepat dari Suriah.

“Kami perlahan-lahan mengirim pasukan kami kembali ke rumah untuk berkumpul bersama keluarga mereka, sambil pada saat yang sama memerangi sisa-sisa keleompok IS [Islamic State],” tweet Trump pada hari Senin, merujuk pada kelompok IS.

Israel akan Memperburuk Para Tahanan Palestina Terutama Terkait Hamas

Redaktur: Deddy Purwanto

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Menteri Keamanan Publik Israel Gilad Erdan telah mengumumkan rencana untuk “memperburuk” kondisi tahanan Palestina di penjara-penjara Israel.

Rencana itu, merupakan hasil dari komite yang didirikan Erdan tujuh bulan lalu untuk membuat kondisi penjara lebih keras lagi bagi mereka yang “melakukan aksi perlawanan”, termasuk memblokir dana untuk Otoritas Palestina, menjatah pasokan air, membatasi akses televisi bagi tahanan dan mengurangi jumlah kunjungan keluarga.

Berbicara pada konferensi pers pada hari Rabu (2/1/2019), Erdan mengatakan bahwa kunjungan keluarga telah dihentikan bagi tahanan yang berafiliasi dengan gerakan Palestina Hamas.

“Rencana itu juga termasuk mencegah anggota Knesset [parlemen Israel] mengunjungi tahanan Palestina,” kata Erdan.

Dia menambahkan bahwa rencana itu juga termasuk mengakhiri kebijakan pemisahan tahanan Hamas dari mereka yang berafiliasi dengan faksi Palestina Fatah, ketika dia mengatakan bahwa memisahkan tahanan dalam sel berdasarkan afiliasi organisasi malahan “memperkuat identitas organisasi mereka”.

Erdan juga mengatakan bahwa akan ada “batas yang jelas” pada jumlah air yang dikonsumsi seorang tahanan setiap hari, termasuk berapa kali mereka diizinkan mandi.

Baca juga: 

Dia kemudian menegaskan bahwa layanan penjara Israel siap untuk “menangani skenario apa pun”.

“Kami tidak akan terhalang oleh ancaman dan mogok makan,” katanya.

“Kita harus memperburuk kondisi [bagi tahanan] untuk memenuhi kewajiban moral kita kepada para korban teror dan keluarga mereka,” tambahnya.

Mustafa Barghouti, kepala partai the Palestinian National Initiative, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pemerintah Israel bertindak seperti memiliki kebebasan untuk menindas rakyat Palestina dengan cara apa pun yang mereka inginkan.

“Satu-satunya cara untuk memaksa Israel menjauhkan diri dari perilaku ini adalah dengan menjatuhkan sanksi kepada Israel,” katanya, berbicara dari kota Ramallah di Tepi Barat yang dijajah.

“Israel berperilaku seolah-olah mereka berada di atas hukum internasional dan ini harus dihentikan.”

Menurut Erdan, otoritas Israel kemungkinan akan mulai mengimplementasikan rencana dalam beberapa pekan mendatang, setelah disetujui oleh kabinet Israel.

Komisi Tahanan Palestina mengecam rencana Erdan dan mengatakan itu adalah upaya untuk membuat kehidupan tahanan Palestina lebih tersiksa.

Qadri Abubaker, kepala Komisi Tahanan, menyerukan sikap nasional yang kuat terhadap langkah-langkah ini.

Keputusan dan undang-undang semacam itu “menyerukan kepada semua orang untuk berkumpul di tingkat resmi, populer, hukum, media dan hak asasi manusia untuk mengekspos kebijakan arogan ini terhadap para pahlawan kita di penjara,” katanya kepada Wafa, kantor berita resmi Palestina.

Menurut statistik resmi, jumlah tahanan Palestina di penjara telah mencapai 5.500, termasuk 230 anak-anak dan 54 wanita.

Kasus Habib Bahar Segera Dilimpahkan ke Kejaksaan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) –– Kepolisian segera melimpahkan kasus dugaan penganiayaan oleh Habib Bahar bin Smith ke kejaksaan.

Pemberkasan kasus yang ditangani oleh Polda Jawa Barat ini sudah dalam tahap penyelesaian.

“Paling lambat minggu depan berkas sudah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU),” kata Kepala Biro Penerangan Divisi Humas Polri Brigadir Jendral Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (2/1).

Dedi mengatakan, pelimpahan berkas Bahar dilakukan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Dedi menyatakan, Polisi juga telah memeriksa Bahar secara komprehensif.

“Semuanya pemeriksaan secara detail dan sedang disusun berkasnya,” ujarnya.

Bahar menjadi tersangka kasus penganiayaan terhadap dua remaja berinisial MHU (17) dan ABJ (18) di Pesantren Tajul Alawiyyin di Pabuaran, Kecamatan Kemang,

Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (1/12). Terkait penganiayaan, Bahar dijerat dengan Pasal 170 KUHP dan atau 351 KUHP dan atau Pasal 80 Undang-Undang Tahun 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Selain kasus penganiayaan, Bahar juga terjerat perkara dugaan ujaran kebencian dan diskriminasi ras yang ditangani Bareskrim Polri.

Bahar jadi tersangka lantaran menyebut Jokowi banci saat acara penutupan Maulid Arba’in pada 8 Januari 2017 di Gedung Ba’alawi, Jalan Ali Ghatmir Lorong Sei Bayas, Kelurahan Ilir, Ilir Timur Palembang.

Habib Bahar bin Smith menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri pada Kamis (6/12) dan ditetapkan tersangka.

Bahar diduga melanggar UU No. 40 Th. 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Ernis dan Pasal 207 KUHP dengan ancaman pidana lebih dari 5 tahun penjara.

 

sumber: republika

KPU: Soal Tujuh Kontainer Surat Suara dari Cina itu Tidak Benar

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman memastikan munculnya berita terkait adanya tujuh kontainer surat suara di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang tercoblos untuk pasangan no 01 Jokowi – KH Ma’ruf Amin tidaklah benar.

“Kami memastikan berdasarkan keterangan pihak beacukai, tidak ada berita tentang tujuh kontainer tersebut. Itu tidak benar,” kata Arief usai melakukan pengecekan langsung ke kantor Direktorat Jendral Bea dan Cukai KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu, (2/1/2019) tengah malam sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia.

Arief mengaku, bahwa dirinya telah mendengar kabar tersebut sejak sore hari. Kabar yang tersebar ke media sosial berbentuk rekaman suara yang menyebut ada 10 juta surat suara dalam 7 kontainer dari Cina yang sudah tercoblos untuk pasangan no urut 01.

“[Kabar] itu dari sebelum Magrib sudah banyak beredar,” terangnya.

Senada dengan Arief, Komisioner KPU RI, Hasyim Asy’ari menjelaskan kepada publik bawah surat suara untuk pemilu 2019 belum tercetak dikarenakan masih dalam tahap proses lelang.

“Proses pencetakan surat suara itu masih dalam proses lelang. Belum sampai naik cetak,” ungkap Hasyim menanggapi pertanyaan awak media di kantornya.

Sementara itu, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Muhammad Afifuddin yang juga ikut dalam pengecekan ke Pelabuhan Tanjung Priok mengatakan, bahwa Bawaslu akan memastikan kebenaran setiap informasi yang nenyangkut penyelenggaraan pemilu 2019 termasuk kabar yang beredar hari ini.

“KPU dan Bawaslu ingin memastikan, mengkonfirmasi segala jenis informasi. Salah satunya informasi yang tidak benar yang mengganggu penyelenggaraan pemilu,” paparnya

“Setelah kita cek dari yang punya otoritas tidak benar,” tandasnya.

 

sumber: cnnindonesia.com

Akan Bernasib Sama dengan Rusia, Trump Dukung Invasi Soviet 1979 ke Afghanistan

Redaktur: Deddy Purwanto

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Presiden AS Donald Trump pada hari Rabu (2/1/2019) menyetujui invasi Uni Soviet ke Afghanistan, kemungkinan membingungkan konflik dengan yang sudah ada di Chechnya.

“Alasan Rusia berada di Afghanistan adalah karena militan menuju ke Rusia. Mereka telah melakukan hal yang benar dengan berada di sana,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih. “Masalahnya adalah itu adalah pertarungan yang sulit, dan mereka benar-benar kalah. Mereka ingin disebut sebagai Rusia dan bukannya disebut sebagai Uni Soviet.”

Invasi Moskow ke Afghanistan disebut-sebut sebagai salah satu faktor penyebab jatuhnya Uni Soviet.

Soviet menginvasi negara Asia Tengah tersebut pada tahun 1979 dengan alasan untuk mendirikan pemerintahan yang ramah di sana.

AS dan sekutunya mendukung pasukan anti-Soviet yang dikenal sebagai Mujahidin dalam perang mereka melawan Tentara Soviet, dengan mempersenjatai dan mendanai kelompok itu selama invasi Soviet.

Baca juga: 

Uni Soviet sepenuhnya menarik diri dari Afghanistan pada tahun 1989, dan pemerintah pro-Soviet yang didirikan di sana runtuh pada tahun 1992 setelah terlibat perang di Afghanistan dengan Mujahidin.

Trump lebih lanjut menyerukan Rusia, India dan Pakistan untuk melakukan perlawanan terhadap pejuang Taliban di Afghanistan saat AS gagal memperoleh hasil setelah 17 tahun bercokol di sana, Trump juga mengecam mantan Menteri Pertahanannya, James Mattis, yang katanya tidak berkinerja baik di Afghanistan.

“Bagaimana dia melakukannya di Afghanistan? Tidak terlalu bagus. Tidak terlalu bagus. Saya tidak senang dengan apa yang dia lakukan di Afghanistan,” katanya. “Presiden Obama memecatnya, dan pada dasarnya aku juga.”

Mattis mengundurkan diri dari jabatan puncak Pentagon pada bulan Desember karena perbedaan kebijakan dengan presiden.

Dia dicopot dari jabatan sebelumnya sebagai kepala Komando Pusat AS pada 2013 oleh Presiden Barack Obama saat itu.