Penulis: Deddy Purwanto

22 Orang Ditangkap Pasca Serangan di Parade Militer Iran

Redaktur: Deddy Purwanto

TEHERAN (Jurnalislam.com) – Dua puluh dua orang ditangkap karena dicurigai terkait dengan serangan di Iran barat daya yang menewaskan sedikitnya 25 orang, kata Kementerian Intelijen negara itu Senin (24/9/2018), lansir Anadolu Agency.

Penangkapan itu terjadi selama serangan polisi dan mayat orang-orang bersenjata telah diidentifikasi, kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.

Sejumlah bahan peledak dan peralatan militer juga disita.

Pada hari Sabtu, 25 orang, termasuk 17 tentara, tewas dan 69 lainnya terluka ketika orang-orang bersenjata yang mengenakan seragam militer menembaki parade militer di kota Ahvaz.

Baca juga: 

Korban termasuk seorang wanita dan seorang anak, seorang wartawan dan anggota Pengawal Revolusi Iran.

Juru bicara Angkatan Bersenjata Iran Brigadir Jenderal Abolfazl Shekarchi kemudian mengumumkan bahwa tiga penyerang yang terlibat dalam serangan itu telah tewas di tempat, sementara orang keempat yang terluka meninggal di rumah sakit.

Juru bicara Korps Penjaga Revolusi Syiah Iran, Ramezan Sharif, menuduh unsur-unsur kelompok al-Ahvaziya, yang didukung oleh Arab Saudi, melakukan serangan itu, dengan mengatakan bahwa mereka “bertujuan membayangi kemegahan pawai oleh pasukan bersenjata Iran”.

Organisasi IS kemudian mengklaim bertanggung jawab atas serangan melalui Amaq News Agency tetapi tidak mempublikasikan rekaman video untuk mendukungnya.

Serdadu Zionis Kembali Tembak Mati Remaja Palestina di Kepala Semalam

Redaktur: Deddy Purwanto

GAZA (Jurnalislam.com) – Tentara penjajah Israel kembali menembak mati seorang remaja Palestina selama protes di dekat perbatasan Gaza, kata Kementerian Kesehatan Palestina.

Mohamed Abu Sadek, 21, ditembak di kepala oleh militer Israel pada hari Senin Malam (24/9/2018) dan meninggal dunia di rumah sakit, Aljazeera melaporkan.

Sadek adalah satu dari ribuan orang yang berkumpul di dekat perbatasan sebagai bagian dari unjuk rasa the Great March of Return.

Sedikitnya 90 orang terluka dalam unjuk rasa, 10 di antaranya oleh peluru tajam yang ditembakkan oleh pasukan Israel, kata kementerian itu.

Baca juga: 

Protes Palestina dimulai pada tanggal 30 Maret untuk peringatan Land Day tahun 1976, yaitu ketika enam warga Palestina dibunuh oleh pasukan zionis Yahudi setelah memprotes penyitaan tanah mereka.

Sejak dimulainya protes ini, pasukan penjajah Israel telah menewaskan sedikitnya 174 warga Palestina di daerah kantong yang terkepung dan melukai lebih dari 18.000 orang, menurut pejabat kesehatan di Gaza.

Satu tentara penjajah Israel ditembak mati oleh seorang penembak jitu Palestina.

Protes menyerukan agar warga Palestina dapat kembali ke rumah setelah mereka atau keluarga mereka melarikan diri atau diusir saat perang 1948 guna membentuk negara Israel.

LSM: Koalisi Amerika Tewaskan 2.832 Warga Suriah Sejak 2014

Redaktur: Deddy Purwanto

ANKARA (Jurnalislam.com) – Sebanyak 2.832 warga sipil – lebih dari setengah dari mereka wanita dan anak-anak – telah tewas sejak koalisi pimpinan AS memulai serangannya di Suriah pada tahun 2014, menurut laporan yang dirilis pada hari Ahad (23/9/2018).

Menurut laporan LSM yang berbasis di Inggris, Jaringan Suriah untuk Hak Asasi Manusia (the Syrian Network for Human Rights-SNHR) menandai ulang tahun keempat intervensi pasukan koalisi internasional di Suriah, total 861 anak dan 617 perempuan telah tewas sejak intervensi dimulai pada 23 September 2014, Anadolu Agency melaporkan.

Baca juga: 

Laporan itu mengatakan pasukan koalisi menewaskan 976 warga sipil selama pemerintahan Barack Obama, dan 1.856 warga sipil di bawah pemerintahan Donald Trump yang baru menjabat kurang dari dua tahun.

Menurut laporan itu, pada tahun pertama intervensi AS di Suriah, total 249 warga sipil tewas, diikuti oleh 398 pada tahun kedua, 1.753 pada tahun ketiga, dan 432 pada tahun keempat.

Merinci korban tewas di Suriah, jumlah korban terbesar terjadi di provinsi Raqqa yang berjumlah 1.133.

Baca juga: 

Raqqah diikuti oleh Aleppo dengan 782, Deir al-Zour dengan 447, al-Hasakah dengan 218, Idlib dengan 126, Homs dengan 121, dan Daraa dengan lima kematian warga sipil.

Laporan itu juga mendokumentasikan bagaimana pasukan koalisi melakukan sedikitnya 156 “pembantaian” di Suriah yang menargetkan beberapa daerah pemukiman.

Sejak 23 September 2014, pasukan koalisi pimpinan AS telah menargetkan area pemukiman 170 kali, termasuk 108 kali di Raqqah.

Baca juga: 

Swiss Adakan Penghitungan Suara Larangan Cadar Bagi Muslimah

Redaktur: Deddy Purwanto

SWISS (Jurnalislam.com) – Referendum di wilayah timur laut St Gallen di Swiss sedang mempertimbangkan untuk memperkenalkan “larangan burqa” yang akan melarang semua pakaian yang menutupi wajah di ruang publik di daerah tersebut.

Pemilih akan pergi ke tempat pemungutan suara atas undang-undang yang diusulkan pada hari Ahad (23/9/2018) dan wilayah ini diharapkan akan mengikuti contoh kanton selatan Ticino, di mana dua tahun lalu diperkenalkan undang-undang yang menargetkan penutup wajah dan segala bentuk pakaian yang menyembunyikan wajah bagi Muslimah, lansir Aljazeera.

Baca juga: 

Sebuah peraturan yang menyatakan bahwa “siapa pun yang membuat diri mereka tidak dapat dikenali dengan menutupi wajah mereka di ruang publik, dan dengan demikian membahayakan keamanan publik atau perdamaian sosial dan agama akan didenda” diadopsi oleh legislator di St Gallen akhir tahun lalu.

Undang-undang itu itu, yang disusun menyusul kegemparan di kanton atas seorang gadis yang mengenakan cadar ke sekolah, bermasalah, menurut Fredy Fassler, seorang sosialis yang bertanggung jawab atas keamanan dan keadilan di St Gallen.

Undang-undang ini tidak mendefinisikan kapan seorang wanita yang mengenakan kerudung wajah dinilai sebagai bahaya, dan kritik muncul karena “khawatir sanksi akan tidak dapat diprediksi dan sewenang-wenang”, katanya kepada surat kabar harian, Le Temps.

Baca juga: 

Undang-undang itu lolos di parlemen daerah dengan dukungan dari partai-partai populis.

Sekarang masalah ini dipertimbangkan untuk persetujuan publik setelah the Green Party dan Young Socialists menuntut referendum.

Pemerintah Swiss tahun lalu menentang prakarsa yang bertujuan menciptakan “larangan burqa” secara nasional, dan mengatakan bahwa tiap daerah berhak untuk menentukan apakah langkah-langkah tersebut sesuai.

Awal tahun ini dua koran lokal melakukan survei yang menemukan bahwa 76 persen mendukung pelarangan cadar wajah secara efektif, dibandingkan dengan 20 persen melawan dan tiga persen tidak menanggapi masalah ini, menurut laporan lokal.

Pada tahun 2009, negara itu menyetujui larangan pembangunan menara di masjid, dan menarik perhatian dunia.

Dalam Sebulan Lebih dari 500 Tentara Afghanistan Bentukan AS Tewas

Redaktur: Deddy Purwanto

KABUL (Jurnalislam.com) – Lebih dari 500 tentara di Afghanistan tewas dalam serangkaian serangan pejuang Taliban hanya dalam satu bulan, menteri pertahanan melaporkan kepada parlemen pada hari Ahad (23/9/2018).

Para menteri keamanan dipanggil oleh majelis tinggi parlemen untuk menyampaikan kepada para anggota parlemen tentang situasi keamanan yang memburuk di negara yang dilanda perang itu.

Baca juga: 

Menteri Pertahanan Tariq Shah Bahrami mengatakan pertempuran yang berkobar mengakibatkan banyak korban di kedua belah pihak.

“Sayangnya, tentara menderita 513 tewas, 718 terluka, dan 43 ditangkap sebagai tawanan pada bulan lalu,” katanya kepada para senator, lansir Anadolu Agency.

Ini terjadi ketika Wolesi Jirga (majelis rendah) menyerukan peninjauan atas Perjanjian Keamanan Bilateral (Bilateral Security Agreement- BSA) dengan AS atas dugaan kegagalannya untuk menghadang meningkatnya serentetan serangan dan wilayah yang jatuh ke Taliban.

Baca juga: 

Menteri Dalam Negeri Wais Ahmad Barmak membela BSA, menuduh bahwa tetangga-tetangga Afghanistan telah mempromosikan terorisme, dengan mengatakan: “Tentu saja, ada sejumlah negara yang melihat ini [BSA] melawan kepentingan mereka”.

Bulan lalu, Taliban menolak tawaran gencatan senjata sepihak pemerintah yang kedua, dan sebaliknya menyerukan penarikan pasukan asing  yang ada di Afghanistan dan pembicaraan langsung dengan AS.

25 Tewas dalam Serangan di Parade Militer, Iran Nyatakan Hari Berkabung

Redaktur: Deddy Purwanto

TEHERAN (Jurnalislam.com) – Iran menyatakan hari Senin (24/9/2018) sebagai hari berkabung Nasional atas serangan hari Sabtu (22/9/2018) terhadap parade militer yang menewaskan sedikitnya 25 orang.

Lebih dari 60 orang juga terluka dalam serangan Sabtu di Ahvaz, Iran barat daya, di mana pria bersenjata yang mengenakan seragam militer menembaki pasukan garda revolusi Iran selama sekitar 10 menit, menurut kantor berita resmi Iran IRNA.

Baca juga: 

Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh presiden Iran, pemakaman korban serangan akan diadakan pada hari berkabung, juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban.

Juru bicara Korps Penjaga Revolusi Iran (IRGC) Ramezan Sharif mengklaim pada hari Sabtu: “Serangan oleh beberapa elemen kelompok al-Ahvaziya, didukung oleh Arab Saudi, bertujuan untuk menutupi keindahan pawai pasukan bersenjata Iran.”

Baca juga: 

Namun, beberapa saat kemudian di hari Sabtu kelompok IS tiba-tiba mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu melalui Internet.

Front Populer Demokratis Ahwazi (The Ahwazi Democratic Popular Front-ADPF) atau Al-Ahwazi pada hari Ahad menuduh Pengawal Revolusi Iran melakukan serangan itu sendiri untuk mendapatkan simpati.

Secara terpisah, otoritas Iran “sementara waktu” menutup dua penyeberangan perbatasan dengan Irak: Shalamjah (bersebelahan dengan provinsi Basra Irak) dan Al-Shib (bersebelahan dengan provinsi Maysan Irak).

1 Warga Palestina Gugur dan 14 Terluka dalam Serangan Israel pada Aksi Damai

Redaktur: Deddy Purwanto

GAZA (Jurnalislam.com) – Seorang peserta aksi damai Palestina gugur dan 14 lainnya terluka oleh tentara penjajah Israel, kata Kementerian Kesehatan Palestina pada hari Ahad (23/9/2018).

Dalam sebuah pernyataan, kementerian mengatakan bahwa Davud Ishteyvi, 21, telah menjadi martir oleh tembakan pasukan Israel di Jalur Gaza timur.

Salah satu korban yang terluka dalam kondisi kritis, tambah pernyataan itu.

Sejak putaran terakhir demonstrasi Palestina dimulai pada akhir Maret, sejumlah warga Palestina telah menjadi martir – dan ribuan lainnya terluka – oleh serangan brutal pasukan zionis Yahudi yang dikerahkan di sepanjang sisi lain dari zona penyangga.

Baca juga:

Para pengunjuk rasa menuntut “hak untuk kembali” ke rumah dan desa mereka di Palestina yang bersejarah sejak mereka diusir pada tahun 1948 untuk memberi jalan bagi negara baru Israel.

Mereka juga menuntut diakhirinya blokade 11 tahun Israel di Jalur Gaza, yang telah menghancurkan perekonomian daerah kantong itu dan merampas banyak komoditas dasar bagi lebih dari 2 juta penduduknya.

Baca juga: 

Secara terpisah, jet Israel menyerang para demonstran aksi damai Palestina di sepanjang perbatasan Gaza.

Tidak ada pernyataan yang menunjukkan ada korban akibat serangan udara.

Tentang serangan itu, tentara zionis mengklaim dalam sebuah pernyataan: “Selama berbulan-bulan, warga Gaza telah meluncurkan balon pembakaran di Israel.”

Baca juga: 

Dalam beberapa pekan terakhir, aktivis Palestina telah menerbangkan layang-layang dan balon di atas wilayah Israel sebagai bagian dari protes anti-penjajahan  yang berlangsung di sepanjang zona penyangga Gaza-Israel.

Turki dan Rusia Mulai Tetapkan Zona Perlucutan Senjata di Idlib

Redaktur: Deddy Purwanto

ANKARA (Jurnalislam.com) – Perbatasan zona perlucutan senjata di provinsi penting Suriah ditetapkan selama pertemuan tiga hari pekan ini dengan delegasi Rusia, Kementerian Pertahanan Nasional Turki mengatakan pada hari Jumat (21/9/2018).

“Dengan mempertimbangkan struktur geografis dan karakteristik wilayah yang ditentukan, batas-batas zona perlucutan senjata di Idlib telah ditetapkan,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, lansir Anadolu Agency.

Baca juga: 

Pertemuan Turki-Rusia yang baru saja selesai pada 19-21 September membahas tentang prinsip-prinsip perjanjian penting Sochi untuk provinsi Idlib di barat laut, kata kementerian itu.

Kesepakatan itu, menyusul pertemuan di Sochi antara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan timpalannya dari Rusia, Vladimir Putin, menetapkan pembentukan zona perlucutan senjata 15- 20 kilometer (9.3-12.4 mil) di Idlib, benteng terakhir oposisi  dan faksi-faksi jihad Suriah.

Baca juga: 

Ankara dan Moskow juga menandatangani nota kesepahaman yang menyerukan “stabilisasi” dari zona de-eskalasi Idlib, di mana tindakan agresi secara tegas dilarang.

Di bawah pakta itu, kelompok-kelompok oposisi di Idlib akan tetap berada di daerah-daerah di mana mereka sudah hadir, sementara Rusia dan Turki akan melakukan patroli bersama di daerah itu untuk mencegah pertempuran baru.

HRW Tuduh Arab Saudi Tutupi Kejahatan Perang di Yaman

Redaktur: Deddy Purwanto

JENEWA (Jurnalislam.com) – Arab Saudi dituduh mencoba untuk menutup sebuah penyelidikan kejahatan perang yang didukung PBB di Yaman, tempat ribuan warga sipil tewas dalam krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

Human Rights Watch (HRW) pada hari Jumat (21/9/2018) mengatakan Arab Saudi sedang membuat “upaya terang-terangan untuk menghindari pemeriksaan” atas tindakannya di Yaman, di mana koalisi pimpinan Saudi dan UEA melakukan intervensi pada tahun 2015 untuk mendukung pemerintah Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi terhadap pemberontak Syiah Houthi yang didukung Iran, lansir Aljazeera.

Tuduhan itu mengikuti dua resolusi yang bersaing di Yaman pada sesi yang sedang berlangsung di Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa.

Baca juga: 

Resolusi yang dipimpin oleh sekelompok negara Eropa dan Kanada menyerukan perpanjangan satu tahun penyelidikan yang bulan lalu melaporkan bukti kemungkinan kejahatan perang oleh semua pihak di Yaman, termasuk koalisi pimpinan Saudi.

Resolusi kedua, yang dipimpin oleh Tunisia atas nama kelompok negara-negara Arab, tidak menyebutkan perluasan penyelidikan, tetapi menyerukan Komisi Peninjauan Nasional Yaman yang sering dikritik untuk terus mempelajari konflik tersebut.

Arab Saudi dan Uni Emirat Arab adalah anggota kelompok Arab di Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang beranggotakan 47 negara tersebut.

“Upaya koalisi pimpinan Saudi untuk mendiskreditkan dan merongrong penyelidikan PBB terhadap pelanggaran oleh semua pihak yang berperang di Yaman adalah satu lagi upaya terang-terangan untuk menghindari pengawasan tindakan koalisi itu sendiri di Yaman,” John Fisher, direktur HRW Jenewa, mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Baca juga: 

“Dewan Hak Asasi Manusia tidak boleh gagal membela warga sipil Yaman. Negara-negara harus memperbarui mandat [penyelidikan] atau risiko kredibilitas dewan,” tambahnya.

Perdebatan diplomatik atas resolusi-resolusi yang saling bersaing tersebut kemungkinan akan terus berlanjut sebelum sidang dewan tersebut ditutup pekan depan.

Dalam laporan pertama dan satu-satunya yang dikeluarkan pada 28 Agustus, para ahli PBB menyebut pelanggaran hak di Yaman termasuk “perampasan hak untuk hidup,” penahanan sewenang-wenang, perkosaan, penyiksaan, penghilangan paksa dan perekrutan anak oleh pasukan pemerintah Yaman serta sekutu Saudi dan Emirat mereka.

Dikatakan bahwa pemberontak Syiah Houthi juga bertanggung jawab atas pelanggaran yang sama.

Baca juga: 

Kebuntuan terjadi tiga pekan setelah penyelidik PBB mengeluarkan laporan pedas, mengatakan pemerintah Yaman, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab bisa dianggap bertanggung jawab atas kejahatan perang.

Pertikaian ini sering terjadi di tubuh hak asasi PBB yang beranggotakan 47 orang tersebut.

Belanda dan Kanada telah berulang kali berusaha selama bertahun-tahun untuk memastikan bahwa simpatisan yang didukung PBB mendapatkan akses ke sebanyak mungkin wilayah – termasuk daerah-daerah yang terkena serangan udara oleh koalisi yang dipimpin Saudi.

Arab Saudi telah berulang kali memblokir upaya-upaya tersebut dan sebaliknya mendorong komisi hak-hak nasional, yang didukung oleh pemerintah Yaman, untuk melakukan penyelidikan tersebut dengan saran dan konsultasi dengan kantor hak PBB. Tetapi komisi itu tidak memiliki akses ke wilayah yang dikuasai pemberontak.

Baca juga: 

Tahun lalu, Arab Saudi memberikan dukungannya pada resolusi konsensus yang menciptakan kelompok “ahli terkemuka”, setelah surat diplomatik muncul di mana Riyadh memperingatkan sedikitnya dua negara lain bahwa setiap dukungan untuk penyelidik independen internasional dapat “berdampak negatif” terhadap perdagangan.

Dalam perangnya di Yaman, koalisi yang dipimpin Saudi menerima alat-alat berat dan dukungan militer dari Amerika Serikat, Inggris dan Perancis. Pasukan koalisi juga dikritik karena serangan udara yang menghantam sekolah, rumah sakit dan pesta pernikahan.

Sedikitnya 10.000 orang tewas dalam pertempuran di negara itu yang menurut PBB merupakan krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

Kanada: Kejahatan Militer Myanmar atas Muslim Rohingya adalah Genosida

Redaktur: Deddy Purwanto

KANADA (Jurnalislam.com) – Anggota parlemen Kanada telah dengan suara bulat memilih untuk menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan terhadap Muslim Rohingya oleh militer Myanmar sebagai genosida.

House of Commons pada hari Kamis (20/9/2018) menyetujui temuan misi pencarian fakta PBB di Myanmar bahwa “kejahatan terhadap kemanusiaan telah dilakukan terhadap Rohingya” dan bahwa tindakan-tindakan ini disetujui oleh komandan militer Myanmar.

Baca juga: 

Dalam mosinya, legislator Kanada mengatakan mereka “mengakui bahwa kejahatan terhadap Muslim Rohingya merupakan genosida”.

Organisasi-organisasi hak asasi manusia menuduh militer Myanmar melakukan pembunuhan di luar hukum, perkosaan massal, penyiksaan dan pembakaran selama operasi berdarah mereka yang diluncurkan Agustus tahun lalu.

Lebih dari 700.000 penduduk Rohingya terpaksa melarikan diri ke Bangladesh, tempat mereka sekarang tinggal di kamp pengungsi yang memprihatinkan.

Mereka juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk merujuk kasus ini ke Pengadilan Kriminal Internasional (the International Criminal Court-ICC), serta juga menyerukan para jenderal Myanmar untuk diselidiki dan dituntut “atas kejahatan genosida”.

Baca juga: 

“Saya ingin menggarisbawahi betapa tragisnya, betapa mengerikannya kejahatan terhadap Rohingya,” kata Menteri Luar Negeri Chrystia Freeland. “Kami memimpin upaya internasional untuk keadilan dan akuntabilitas untuk Rohingya,” lansir Aljazeera, Jumat (21/9/2018).

“Gerakan bulat hari ini adalah langkah yang sangat penting dalam upaya itu.”

Pengamat hak asasi manusia menyebut deklarasi itu sebagai tonggak penting.

Baca juga: 

Laporan PBB yang diterbitkan bulan lalu mengatakan para jenderal militer, termasuk Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing, harus menghadapi penyelidikan dan penuntutan atas “rencana genosida” di Negara Bagian Rakhine utara Myanmar, serta kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang lainnya di negara-negara bagian Kachin dan Shan.

Bangladesh dan Myanmar tahun lalu menandatangani perjanjian untuk memulangkan minoritas Muslim – tetapi terhenti karena Muslim Rohingya takut untuk kembali ke Negara Rakhine Myanmar tanpa jaminan keamanan dan hak-hak mereka.