Majelis Tinggi Belanda Sahkan Undang-undang Larangan Cadar

BELANDA (Jurnalislam.com) – Majelis Tinggi parlemen Belanda telah mengesahkan undang-undang yang melarang cadar di gedung-gedung publik, termasuk sekolah, kantor pemerintah, dan rumah sakit, Aljazeera melaporkan Selasa (26/6/2018).

Majelis rendah mengesahkan undang-undang pada tahun 2016, setelah upaya memberlakukan larangan yang lebih umum terhadap burqa dan cadar menutupi wajah lainnya namun gagal.

Para pendukung undang-undang mengatakan larangan itu dimaksudkan untuk membuat sekolah, rumah sakit dan transportasi umum lebih aman, tetapi kritikus mengatakan bahwa tujuan utama larangan itu adalah untuk menyingkirkan cadar, seperti burqa dan niqab.

Kelompok Hak Asasi Manusia Tolak Undang-undang Larangan Cadar di Kanada

Badan penasihat utama pemerintah Belanda pada tahun 2015 mengatakan bahwa pilihan untuk mengenakan jilbab dilindungi oleh hak konstitusional untuk kebebasan beragama, dan bahwa tidak ada dasar untuk membatasi hak itu.

Perundang-undangan yang ada di Belanda sudah membatasi pemakaian burqa dan penutup wajah total lainnya pada transportasi umum atau di sekolah-sekolah.

Langkah-langkah terhadap pemakaian kerudung atau jilbab diantaranya telah ditetapkan di Belgia, Perancis, Denmark dan Spanyol.

Larangan itu tidak berlaku untuk jalan umum, meskipun polisi dapat meminta seseorang untuk menyibak kain yang menutupi wajahnya untuk identifikasi.

Pengusaha Aljazair Bayar Semua Denda Muslimah Denmark yang Bercadar

“Ini sebenarnya hampir merupakan larangan penuh karena satu-satunya ruang yang masih tersedia untuk perempuan (mengenakan pakaian yang menutupi wajah) adalah jalan dan sektor swasta,” kata Annelies Moors, profesor Antropologi dan Sosiologi di Universitas Amsterdam.

“Dan, tentu saja, sektor swasta juga dapat memiliki aturan bagi rumah mereka sendiri, mereka juga bisa mengatur undang-undang terhadap kehadiran mereka. Jadi ini membuat wanita-wanita tersebut hanya memiliki sangat sedikit ruang.”

“Ini benar-benar tidak proporsional dan satu-satunya efek yang ditimbulkan adalah bahwa banyak dari perempuan ini akan tinggal di rumah,” kata senator Green Party Ruard Ganzevoort.

“Mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi ke sekolah. Mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk belajar berenang, dan semua hal itu.”

Politisi sayap kanan Geert Wilders mendorong larangan tersebut selama lebih dari satu dekade. Partainya, Freedom Party, mengklaim bahwa perkembangan itu sebagai kemenangan besar, sementara Senator Marjolein Faber-Van de Klashorst menyebutnya sebagai “hari bersejarah karena ini adalah langkah pertama untuk men-deislamisasi-kan Belanda.”

Bagikan