Deddy Purwanto, Pengarang Jurnal Islam

Pertama dalam Sejarah Pasukan Iran dan Irak akan Gelar Latihan Perang Bersama

01 Okt 2017 11:37:24

IRAK (Jurnalislam.com) – Tentara Iran dan Irak akan mengadakan latihan perang gabungan pertama di beberapa penyeberangan di perbatasan Iran dengan wilayah otonom Irak di Kurdistan, menurut para pejabat.

Pengumuman pada hari Sabtu (30/9/2017) tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan setelah sebuah referendum pemisahan diri kontroversial di wilayah Kurdistan Irak, di mana hampir 93 persen pemilih mendukung perpecahan Kurdistan dari Baghdad, lansir Aljazeera.

Jajak pendapat Senin tersebut sangat ditentang oleh Irak dan tetangganya yang kuat, Iran dan Turki di tengah kekhawatiran bahwa hal itu akan memancing separatis di antara populasi Kurdi mereka sendiri.

“Latihan militer gabungan antara angkatan bersenjata Iran dan unit-unit dari tentara Irak akan diadakan dalam beberapa hari mendatang di sepanjang perbatasan bersama,” kata juru bicara militer Masoud Jazayeri, Sabtu, setelah sebuah pertemuan tingkat tinggi para komandan Iran.

“Dalam pertemuan tersebut, integritas teritorial dan kesatuan Irak dan tidak sahnya referendum kemerdekaan di Irak utara ditekankan lagi dan keputusan penting diambil untuk memberikan keamanan di perbatasan dan menyambut pasukan pemerintah pusat Irak untuk mengambil posisi di penyeberangan perbatasan.”

Didukung Turki dan Iran, Pasukan Irak akan Rebut Wilayah Otonom Kurdistan

Tentara Irak pada hari Selasa juga mengambil bagian dalam latihan militer Turki yang dekat dengan perbatasan Irak.

Pemerintah Daerah Kurdistan (the Kurdistan Regional Government-KRG) menolak untuk menyerahkan kontrol penyeberangan perbatasannya kepada pemerintah Irak, seperti yang diminta oleh Irak, Iran dan Turki sebagai balasan atas referendum tersebut.

Kementerian pertahanan Irak telah mengatakan bahwa pihaknya berencana untuk menguasai perbatasan “dalam koordinasi” dengan Teheran dan Ankara, tanpa menunjukkan apakah pasukan Irak bergerak menuju pos perbatasan eksternal yang dikendalikan oleh KRG dari pihak Iran dan Turki.

Ketegangan Memanas antara Erbil dan Baghdad, Kurdi Malah Pilih Pisah dengan Irak

Pada hari Jumat, Irak juga memberlakukan larangan penerbangan internasional ke wilayah Kurdi, memerintahkan maskapai asing untuk menunda perjalanan ke bandara di kota-kota di Erbil dan Sulaimaniya.

Teheran telah bekerja sama dengan Baghdad dalam membangun tekanan terhadap orang-orang Kurdi Irak, terutama dengan memotong semua penerbangan ke dan dari wilayah tersebut menjelang pemungutan suara.

Pada hari Jumat, pihaknya juga melarang pengangkutan produk minyak sulingan oleh perusahaan Iran menuju dan dari Kurdistan Irak.

Parlemen Kurdi Tolak Keputusan Pemerintah Irak Tentang Referendum

01 Okt 2017 11:26:02

IRAK (Jurnalislam.com) – Parlemen Kurdistan Regional (Kurdistan Regional Government-KRG) telah mengadakan sebuah sesi pada hari Sabtu (30/9/2017) menolak keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat Irak dan parlemennya terhadap referendum baru-baru ini mengenai kemerdekaan Kurdi.

Parlemen Kurdistan menekankan bahwa keputusan ini tidak berlaku di wilayah Kurdistan tanpa persetujuan mereka, lansir Al Arabiya.

Penolakan ini muncul dalam pertemuan yang diadakan oleh parlemen Kurdi di hadapan 62 dari 111 anggota, sebagai tanggapan atas keputusan pemerintah dan parlemen Irak setelah referendum Kurdi tentang pemisahan diri.

Setelah Referendum Kurdi Irak, Perang Etnis dan Sektarian akan Terjadi

Sebagian besar parlemen memilih serangkaian resolusi, termasuk mendukung pemerintah provinsi dalam menolak keputusan Baghdad.

Parlemen dan pemerintah Irak mengambil sejumlah keputusan melawan KRG, termasuk merebut kembali perbatasannya di Erbil dan Sulaymaniyah dari pemerintah sementara.

Parlemen Kurdi mengatakan bahwa penutupan perbatasan darat dan udara tidak berada dalam kekuasaan pemerintah federal.

Dalam 10 Hari 140 Warga Idlib Tewas oleh Serangan Udara Brutal Rezim Assad dan Rusia

01 Okt 2017 11:11:57

IDLIB (Jurnalislam.com) – Jumlah korban tewas sipil di provinsi Idlib di Suriah setelah serangan udara 10 hari yang hebat telah melampaui angka 140, menurut koresponden Anadolu Agency.

Koresponden yang berbasis di wilayah tersebut mengatakan bahwa sedikitnya 40 warga sipil terbunuh sementara 70 lainnya luka-luka dalam pemboman baru di desa Armanaz, Idlib, Jumat malam.

Sejak 19 September, Idlib selatan tetap menjadi target serangan udara brutal oleh pesawat tempur Rusia dan Suriah.

Dalam serangan tersebut, rumah sakit dan sekolah setempat juga ditargetkan.

Beberapa distrik yang ditargetkan berada di dalam zona de-eskalasi Idlib, yang baru-baru ini didirikan berdasarkan kesepakatan sebelumnya — ditandatangani di Astana, Kazakhstan — antara Turki, Iran dan Rusia.

Pada hari Selasa, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengutuk serangan udara mematikan tersebut.

“Kami tahu Rusia menargetkan elemen jihadis di Idlib,” katanya. “Tapi sejumlah warga sipil dan oposisi moderat juga terbunuh.”

Dia menambahkan: “Serangan terhadap warga sipil merupakan pelanggaran gencatan senjata dan pelanggaran terhadap kesepakatan Astana.”

Apakah Koalisi Telah Gagal? Begini Penjelasan Syeikh Muhaysini

Sementara itu, sedikitnya 14 warga sipil juga tewas dalam serangan di siang hari di sebuah kota di Suriah yang berada dalam jaringan “zona de-eskalasi” – tempat-tempat yang dikatakan terlarang untuk serangan semacam itu – menurut seorang pejabat pertahanan sipil pro-oposisi Suriah.

Serangan tersebut – yang dilaporkan dilakukan oleh pasukan rezim Suriah – terjadi di Ghouta Timur, yang terletak di dalam zona de-eskalasi, anggota pasukan pertahanan sipil Suriah, White Helmet, mengatakan kepada Anadolu Agency.

Selama lima tahun terakhir, Ghouta Timur tetap dikepung oleh rezim Syiah Assad.

Selama perundingan damai yang diadakan di Astana, Kazakhstan pada awal Mei, Ghouta Timur ditunjuk sebagai bagian dari jaringan zona de-eskalasi dimana tindakan agresi akan dilarang secara eksplisit.

Putaran pertama perundingan damai diadakan di ibukota Kazakhstan pada 23-24 Januari, setelah sebuah gencatan senjata ditetapkan pada 30 Desember.

Pembicaraan Astana diperantarai oleh Turki, yang mendukung oposisi Suriah, bersama dengan Rusia dan Iran, yang keduanya mendukung rezim Assad.

Suriah telah terkunci dalam perang global yang kejam sejak awal 2011, ketika rezim Nushairiyah Assad membantai aksi protes warga dengan keganasan militer yang tak terduga.

Sejak itu, ratusan ribu orang terbunuh dan lebih dari 10 juta orang mengungsi, menurut pejabat PBB.

28 Warga Sipil Tewas dalam Serangan Udara di Idlib Semalam

01 Okt 2017 10:18:08

SURIAH (Jurnalislam.com) – Sedikitnya 28 warga sipil tewas dalam serangan udara di kubu oposisi provinsi Idlib di barat laut Suriah, menurut sebuah kelompok monitoring perang.

Empat anak termasuk di antara korban tewas dalam serangan udara semalam di kota Amanaz, beberapa mil dari perbatasan Turki, kata Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (the Syrian Observatory for Human Rights-SOHR) yang berbasis di Inggris pada hari Sabtu (30/9/2017).

Seorang koresponden kantor berita AFP yang mengunjungi Armanaz pada hari Sabtu mengatakan seluruh blok apartemen telah rata akibat pemboman tersebut.

Tidak segera jelas apakah serangan tersebut dilakukan oleh pesawat tempur pemerintah Suriah atau pihak sekutunya Rusia.

Menurut SOHR – yang mengumpulkan informasinya dari jaringan sumber di Suriah – puluhan orang masih hilang setelah pemboman tersebut.

Serangan udara sekunder dilakukan saat operasi pencarian dan penyelamatan sedang dilakukan untuk korban, kata monitor tersebut.

Kantor berita Anadolu melaporkan sedikitnya 40 warga sipil terbunuh dan 70 lainnya luka-luka di Amanaz.

Militer Rusia dan Suriah mengatakan bahwa mereka hanya menargetkan ‘gerilyawan’ dan menolak membunuh warga sipil.

Lonjakan serangan bom telah memaksa rumah sakit di provinsi tersebut ditutup, badan amal medis, Doctors Without Borders mengatakan pada hari Jumat.

Dokter Kesehatan dan HAM: Rezim Assad dan Rusia Lancarkan Serangan Terburuk di Idlib

Jet Suriah dan Rusia telah mengintensifkan serangan di Idlib. Meningkatnya pemboman udara dimulai setelah oposisi melancarkan serangan terhadap daerah yang dikuasai pemerintah di barat laut negara tersebut pada 19 September.

Bulan lalu, Rusia, Turki dan Iran sepakat untuk menciptakan “zona de-eskalasi” di provinsi tersebut, sebagai bagian dari usaha mereka untuk membangun gencatan senjata yang luas di Suriah yang dilanda perang.

Presiden Rusia Vladimir Putin dan rekanan Turki Recep Tayyip Erdogan pada hari Kamis sepakat untuk meningkatkan upaya untuk membangun zona aman di Idlib.

Suriah mengatakan bahwa kesepakatan Idlib tidak mencakup kelompok oposisi garis keras seperti Hayet Tahrir al-Sham.

Suriah telah dikepung dalam sebuah perang sipil yang kejam sejak awal tahun 2011 ketika pemerintah Presiden Bashar al-Assad menindak demonstrasi pro-demokrasi.

Sejak saat itu, ratusan ribu orang terbunuh dan lebih dari 10 juta orang mengungsi, menurut PBB.

Aksi Menolak Lupa G30S/PKI Surabaya: Aplikasi Rill Jaga NKRI

30 Sep 2017 23:34:24

SURABAYA (Jurnalislam) – Sejumlah pemuda dari berbagai lapisan masyarakat menggelar aksi bertajuk “Menolak lupa pengkhianatan G30S/PKI” di depan Gedung Grahadi, Surabaya, Sabtu (30/9/2017). Aksi ini merupakan aplikasi semangat menjaga keutuhan NKRI dari generasi muda Surabaya.

Mintarjo, salah seorang keluarga korban kekejaman partai komunis Indonesia (PKI) mengatakan, persatuan dalam bentuk aksi seperti ini dapat mempersempit ruang gerak aktifis PKI.

“Saya yakin kalau nasionalis dan agama bersatu, komunis yang sekarang sudah mulai bangkit dan menyusup ke berbagai lembaga akan semakan terjepit,” katanya kepada jurniscom disela-sela aksi.

Sejarahwan dari Jawatimur ini menegaskan, dalam catatan sejarah yang dirangkum dalam berbagai literatur merekam kekejaman PKI di daerah Jawatimur. Hal ini, kata dia, harus tetap digaungkan kepada masyarakat agar tetap waspada.

“Memang kalau kita ikuti sejarah komunis di negeri ini sangatlah mengerikan. Pada tahun 1948, Ketika negeri ini baru merdeka komunis menikam dari belakang dengan istilah peristiwa Madiun berdarah,” papar dia.

“Dimana banyak tokoh Islam, kiyai dan ulama di culik dan dibantai dengan biadab, tak ketinggalan Gubernur Soeryo juga dihadang di Mantingan Ngawi dan di bantai secara sadis diluar perikemanusiaan,” lanjut Mintarjo.

Ia menambahkan, peristiwa puncak kekejaman PKI terletak pada 30 September tahun 1965. Sejumlah jenderal diculik dan dibunuh serta dimasukan kedalam sumur di Jakarta.

“Semoga dengan bersatunya aktifis agama dan nasionalis akan membangkitkan persatuan dan kesatuan NKRI yang sekarang sudah mulai retak akibat adu domba komunis,” pungkasnya.

LSM Turki Bangun 20.000 Tenda Dilengkapi Kamar Mandi untuk Pengungsi Rohingya

30 Sep 2017 11:40:21

ANKARA (Jurnalislam.com) – Sebuah badan amal Turki akan menyediakan tenda bagi 20.000 pengungsi Rohingya di Bangladesh, yang telah melarikan diri dari kekerasan di Myanmar, katanya pada hari Kamis (28/9/2017).

Bayram Numan Koksal, koordinator Organisasi Cansuyu, mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa mereka akan mendirikan tenda di atas tanah yang dialokasikan untuk mereka oleh pihak berwenang Bangladesh.

Setiap tenda akan terdapat kamar mandi, katanya.

Sebuah masjid dan pusat pendidikan dan kesehatan juga akan dibangun untuk para pengungsi, tambahnya.

Sebuah tim dari kelompok bantuan telah memeriksa lokasi konstruksi dan bertemu dengan perwakilan kelompok amal setempat.

Dr Ayman Zawahiri: Panggilan Burma untuk Kaum Muslimin di Dunia

501.000 pengungsi Rohingya telah menyeberang dari negara bagian Rakhine di barat Myanmar ke Bangladesh sejak pecahnya kekerasan baru pada 25 Agustus, menurut UNHCR.

Para pengungsi tersebut melarikan diri dari operasi baru di mana pasukan militer dan gerombolan Buddha membunuh pria, wanita dan anak-anak, menjarah rumah dan membakar desa Rohingya.

Menurut Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hasan Mahmood Ali, sekitar 3.000 warga Rohingya tewas dalam tindakan keras tersebut.

UNHCR: Berton-ton Bantuan dan 1.700 Tenda Diserahkan ke Pengungsi Rohingya

Turki telah berada di garis terdepan untuk memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya dan Presiden Recep Tayyip Erdogan telah mengangkat isu tersebut di PBB.

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kelompok etnis yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat atas serangan Militer Budha tersebut sejak puluhan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

100 Warga Sipil Tewas dalam 10 Hari Serangan Udara di Idlib

30 Sep 2017 11:26:02

IDLIB (Jurnalislam.com) – Jumlah korban warga sipil yang tewas di provinsi Idlib di Suriah setelah 10 hari serangan udara yang hebat telah melampaui angka 100, menurut sebuah perhitungan oleh Anadolu Agency.

Koresponden Anadolu Agency yang berbasis di daerah tersebut mengatakan bahwa daerah di provinsi Idlib dan Aleppo diguncang oleh pemboman baru pada hari Jumat (29/9/2017).

Pengamat di provinsi Hatay tenggara Turki di perbatasan dengan Suriah melaporkan melihat asap naik dari desa-desa Suriah Ras al-Hus dan Harim.

Sejak 19 September, Idlib selatan tetap menjadi target serangan udara yang hebat oleh pesawat tempur Rusia dan rezim Syiah Suriah.

Amerika Serikat Ketakutan jika Hayat Tahrir al Sham Mendominasi Provinsi Idlib

Sumber lokal mengatakan sedikitnya 100 warga sipil terbunuh dalam serangan tersebut, beberapa di antaranya menargetkan rumah sakit dan sekolah lokal.

Beberapa distrik yang ditargetkan berada di dalam zona de-eskalasi Idlib, yang baru-baru ini didirikan berdasarkan kesepakatan sebelumnya – ditandatangani di Astana, Kazakhstan – antara Turki, Iran dan Rusia.

Pada hari Selasa, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengutuk serangan udara mematikan tersebut.

“Kami tahu Rusia menargetkan elemen teroris di Idlib,” katanya. “Tapi sejumlah warga sipil dan pemberontak moderat juga telah terbunuh.”

Dia menambahkan: “Serangan terhadap warga sipil merupakan pelanggaran gencatan senjata dan pelanggaran terhadap kesepakatan Astana.”

Pembersihan Muslim Rohingya Terus Berlanjut (Info Grafik)

30 Sep 2017 11:16:50

MYANMAR (Jurnalislam.com) – Sejak tahun 1970an, lebih dari 80 persen Muslim Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine di Myanmar barat terpaksa meninggalkan rumah mereka dan berlindung di negara-negara tetangga.

Antara tahun 1970 dan 2017, lebih dari 1,1 juta Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, Pakistan, Arab Saudi, Malaysia, India dan negara-negara Teluk dan Asia Pasifik lainnya, menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi.

Populasi Muslim di negara bagian Rakhine diperkirakan 800.000 pada awal 2017, menurut sebuah laporan oleh Komisi Eropa.

Begini Kabar Terakhir Pengungsi Muslim Rohingya di Perbatasan Bangladesh

Sejak 25 Agustus, 501.000 Rohingya telah menyeberang dari negara bagian Myanmar di Rakhine ke Bangladesh, menurut PBB, lansir Anadolu Agency.

Hanya tersisa 300.000 orang Rohingya yang tinggal di Myanmar, menurut perkiraan pemerintah Bangladesh.

Bangladesh memperkirakan jumlah Muslim Rohingya yang telah melarikan diri ke negara tetangga adalah 1,6 juta.

Menurut data ini, sejak tahun 1970, 84 persen dari hampir 1,9 juta Muslim Rohingya terpaksa melarikan diri dari Myanmar. Hanya 16 persen yang tersisa di negara bagian Rakhine.

Angka-angka ini menunjukkan bahwa Muslim Rohingya berada di ambang pembersihan etnis.

Warga Rohingya di Eropa: Aung San Suu Kyi Mendukung Pembunuhan Massal

Masuknya pengungsi baru-baru ini disebabkan oleh operasi kekejaman baru di mana pasukan militer Budha dan gerombolan Buddha Myanmar membantai dengan keji pria, wanita dan anak-anak, menyiksa,memperkosa, menjarah rumah dan membakar desa Rohingya. Menurut Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hasan Mahmood Ali, sekitar 3.000 orang Rohingya tewas dalam tindakan keras tersebut.

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kelompok etnis yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat atas serangan kekejaman sejak ribuan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

Undang-undang kewarganegaraan yang disahkan pada tahun 1982 di Myanmar menyangkal kewarganegaraan mereka, memberi mereka label kelompok tanpa kewarganegaraan.

Didukung Turki dan Iran, Pasukan Irak akan Rebut Wilayah Otonom Kurdistan

30 Sep 2017 11:01:16

IRAK (Jurnalislam.com) – Irak berencana untuk menguasai perbatasan wilayah otonom Kurdistannya “dalam koordinasi” dengan Iran dan Turki, kata kementerian pertahanan Irak.

Diterbitkan pada hari Jumat (29/9/2017), pernyataan kementerian tersebut tidak memberikan rincian lebih lanjut atau mengindikasikan secara khusus apakah pasukan Irak berencana untuk bergerak menuju pos perbatasan eksternal yang dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Kurdistan (the Kurdistan Regional Government-KRG) dari pihak Iran dan Turki.

Langkah untuk merebut pos perbatasan adalah tanggapan terhadap referendum Kurdi pada hari Senin yang menghasilkan pemungutan suara yang mendukung pemisahan diri dari Irak.

Setelah pemungutan suara, Irak, Iran dan Turki menuntut agar KRG menyerahkan kontrol atas penyeberangan perbatasan eksternal dengan Turki, Iran dan Suriah.

Didukung oleh Ankara dan Teheran, pemerintah Irak menuntut agar pimpinan Kurdi membatalkan hasil referendum atau menghadapi kemungkinan sanksi, isolasi internasional dan kemungkinan intervensi militer.

KRG menolak untuk menyerahkan kontrol terhadap penyeberangan perbatasannya, TV Rudaw yang berbasis di Erbil mengatakan pada hari Jumat, mengutip seorang pejabat Kurdi.

Kementerian pertahanan Irak mengatakan, pelaksanaan keputusan pemerintah pusat untuk mengambil alih pengelolaan semua pos perbatasan dan bandara “berjalan sesuai rencana berkoordinasi dengan pemerintah terkait dan negara-negara tetangga, dan tidak ada penundaan dalam prosedur”.

Erdogan Peringatkan Jatuhkan Sanksi pada Rencana Referendum Kurdi Irak

Televisi pemerintah Irak mengatakan sebuah delegasi militer Irak telah mengunjungi perbatasan wilayah Kurdistan dari sisi Iran. Pasukan Irak juga ditempatkan di sisi perbatasan Turki sebagai bagian dari latihan gabungan dengan tentara Turki.

Sebelumnya pada hari Jumat, sebuah larangan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat Irak atas penerbangan internasional ke Kurdistan mulai berlaku setelah KRG menolak permintaan untuk menyerahkan kendali bandara internasionalnya di Erbil dan Sulaimaniya.

Larangan tersebut mulai berlaku pada pukul 6:00 (15:00 GMT) di hari Jumat. Perusahaan penerbangan asing menghentikan penerbangan ke wilayah Erbil dan Sulaimaniya, mematuhi sebuah pemberitahuan dari pemerintah di Baghdad, yang mengendalikan ruang udara Irak.

Penerbangan domestik masih diperbolehkan, sehingga pelancong diperkirakan akan melakukan perjalanan ke Kurdistan sebagian besar melalui bandara Baghdad, yang akan mendapat tekanan akibat lalu lintas ekstra.

Bandara Erbil lebih sibuk dari biasanya pada hari Jumat saat penumpang bergegas untuk mengejar penerbangan terakhir.

Hoda Abdel-Hamid dari Al Jazeera, yang melaporkan dari Bandara Internasional Erbil, mengatakan: “Kami melihat banyak orang sepanjang hari yang pergi lebih awal dari jadwal semula karena mereka takut diblokir di sini dan tidak dapat kembali ke rumah mereka, atau karena mereka tidak ingin pergi melalui Baghdad demi mengejar penerbangan internasional.”

Pembatasan dimaksudkan untuk mencegah kunjungan oleh pengusaha dan ekspatriat Kurdi dan mempengaruhi sejumlah industri, termasuk hotel, layanan keuangan, transportasi dan real estat.

Lebih dari 400 perusahaan perjalanan dan pariwisata Kurdi terkena dampak langsung dari larangan terbang dan 7.000 perusahaan lainnya juga berisiko, kata Rudaw TV.

Dokter Kesehatan dan HAM: Rezim Assad dan Rusia Lancarkan Serangan Terburuk di Idlib

30 Sep 2017 10:18:34

SURIAH (Jurnalislam.com) – Pada hari Rabu (27/9/2017), Dokter Kesehatan untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di New York (Physicians for Human Rights-PHR) melaporkan Rusia dan rezim Suriah meluncurkan”serangkaian serangan terburuk” di rumah sakit di Suriah sejak April, meskipun ada kesepakatan mengenai zona “de-eskalasi”, lansir Aljazeera Jumat (29/9/2017).

Kelompok tersebut mengatakan bahwa mereka bahwa jet agresor Rusia atau rezim Suriah berada di belakang sedikitnya lima serangan udara di tiga rumah sakit di provinsi Idlib yang dikuasai faksi-faksi jihad Suriah dan oposisi anti Assad.

HTS Kini Mengendalikan Penuh Fasilitas Umum Provinsi Idlib

Tiga fasilitas diserang pada hari yang sama, 19 September, dan dua rumah sakit dibombardir lagi beberapa hari kemudian, PHR melaporkan.

Sementara itu, Dewan Keamanan PBB bertemu untuk membahas krisis kemanusiaan di Suriah pada hari Rabu.

Diplomat Inggris dan Prancis menggambarkan eskalasi baru-baru ini sebagai “tidak dapat diterima dan mengerikan”.

Utusan khusus PBB Staffan de Mistura mengatakan bahwa dia berharap untuk mengadakan perundingan Suriah putaran kedelapan di Jenewa paling lambat awal November.

Rusia Ingin Kuasai Idlib dengan Zona De-eskalasi

Duta Besar Suriah untuk PBB, Bashar al-Jaafari, negosiator utama rezim Assad, juga hadir di sidang Dewan Keamanan.

“Saya meminta kedua pihak untuk menilai situasi dengan realisme dan tanggung jawab kepada rakyat Suriah dan mempersiapkan dengan serius untuk berpartisipasi dalam perundingan Jenewa,” kata Mistura di New York.