SURIAH (Jurnalislam.com) –The Syrian Observatory for Human Rights mengatakan pesawat tempur menyerang Ghouta timur pada Sabtu malam, beberapa menit setelah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi yang menuntut gencatan senjata 30 hari di Suriah, lansir Al Arabiya Ahad (25/2/2018).
Jet tersebut menyerang kota Shifouniyeh di daerah kantong oposisi dan dua penduduk di pinggiran kota yang terkepung di dekat Damaskus, kata kelompok pemantau yang berbasis di Inggris itu.
Gelombang serangan udara dan penembakan oleh rezim Syiah Suriah dan sekutu-sekutunya telah memukul Ghouta timur sejak Ahad malam, dalam salah satu serangan udara paling sengit selama tujuh tahun, warga, penyelamat dan petugas pemantau mengatakan.
Dewan Keamanan PBB pada hari Sabtu menuntut gencatan senjata 30 hari di Suriah karena tim penyelamat di wilayah Ghouta di negara itu mengatakan pemboman tidak memberikan waktu cukup lama bagi mereka untuk menghitung mayat akibat salah satu serangan udara paling berdarah selama perang tujuh tahun tersebut.
Dua faksi oposisi utama di Ghouta timur Suriah menyambut baik resolusi tersebut.
Dalam pernyataan terpisah, Jaish al-Islam dan Failaq al-Rahman berjanji untuk melindungi konvoi bantuan yang masuk ke daerah kantong oposisi yang terkepung di dekat Damaskus. Oposisi mengatakan bahwa mereka akan melakukan gencatan senjata, namun akan menanggapi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh rezim Syiah Suriah dan sekutu-sekutunya.
GAZA (Jurnalislam.com) – Organisasi amal yang berbasis di Jalur Gaza mengatakan lebih dari 1.000 warga Palestina telah tewas akibat blokade penjajah Israel yang masih berlangsung di daerah pesisir pantai.
Koordinator organisasi tersebut, Ahmad al-Kurd, juga mengatakan pada hari Ahad (25/2/2018) bahwa lima bayi prematur yang lahir dalam beberapa hari terakhir meninggal karena kurangnya perawatan medis yang tersedia, lansir Aljazeera.
“Dari 1.000 korban blokade tersebut, 450 meninggal akibat buruknya situasi kesehatan di Gaza, seperti kurangnya pasokan medis dan krisis rujukan medis untuk perawatan di luar.”
Warga Gaza terus menghadapi situasi putus asa karena blokade dengan menderita kekurangan air dan listrik, serta kurangnya obat-obatan dan dokter yang tidak dapat melakukan operasi.
Kurdi mengatakan penggunaan listrik alternatif oleh penduduk Jalur Gaza sejak 2006 telah menyebabkan kematian 100 orang.
“Penggunaan lilin, kayu bakar atau generator telah mengakibatkan kebakaran di rumah yang sama-sama merenggut nyawa anak-anak dan orang dewasa,” katanya.
Selanjutnya, jumlah pekerja yang terbunuh di ladang pertanian, perikanan dan terowongan komersial sudah mencapai 350 orang.
Seorang nelayan tewas pada hari Ahad setelah angkatan laut Israel menembaki kapalnya. Dua nelayan lainnya terluka.
Juru bicara Serikat Nelayan Palestina mengatakan bahwa kapal tersebut ditargetkan saat berusaha kembali ke pelabuhan Gaza.
“Pelaut yang terbunuh adalah Ismael Abu Riyaleh berusia 18 tahun,” kata Nizar Ayyash, menambahkan dua nelayan lainnya, Ahed Abu Ali dan Mahmoud Abu Riyaleh, dibawa ke tahanan Israel.
Menurut the Palestinian Centre for Human Rights (PCHR), semua serangan Israel terhadap nelayan Palestina terjadi dalam radius laut enam mil.
Juru bicara Hamas Abdulatif al-Qanoo mengatakan, “Pembunuhan seorang nelayan Palestina oleh pasukan angkatan laut Israel adalah kejahatan keji yang ditanggung oleh pejajah Israel.”
Dalam sebuah pernyataan, tentara zionis mengatakan bahwa kapal tersebut telah melanggar zona penangkapan ikan.
“Pasukan angkatan laut mengikuti instruksi untuk menangkap ketiga tersangka di kapal, termasuk peringatan dan tembakan di udara dan di kapal,” kata pernyataan tersebut. “Salah satu nelayan terluka parah akibatnya dan kemudian meninggal di rumah sakit.”
Padahal di bawah Persetujuan Oslo, warga Palestina diizinkan untuk memancing di laut hingga 20 mil dari pantai Gaza, namun selama bertahun-tahun Israel telah menyusutkan zona tersebut menjadi enam mil laut.
Diperkirakan ada 4.000 nelayan di Gaza yang menyediakan kebutuhan ikan bagi 50.000 orang.
Ahmad al-Kurd menggambarkan Jalur Gaza, tempat tinggal dua juta warga Palestina, sebagai penjara terbesar di dunia.
“Gaza adalah daerah bencana di semua segi – kesehatan, lingkungan, sosial, dan energi,” katanya.
Solusi harus ditemukan atas krisis pemadaman listrik yang berlangsung antara 18-20 jam sehari, tambahnya.
Pemerintah Palestina “harus menyediakan kebutuhan di Jalur Gaza yaitu, pasokan medis, bantuan sosial, membayar gaji pegawai pemerintah, dan memberikan tekanan untuk membuka penyeberangan perbatasan” kata Kurd.
BRUSSELS (Jurnalislam.com) – Pengadilan setempat di Belgia memutuskan pada hari Jumat (23/02/2018) bahwa larangan jilbab di sekolah setempat bertentangan dengan kebebasan beragama, lansir Anadolu Agency Sabtu (24/2/2018).
Orangtua dari 11 siswa mengambil tindakan terhadap larangan jilbab di sekolah Flemish di wilayah Maasmechelen.
Pengadilan mengatakan bahwa mereka mempertimbangkan ketentuan yang dibuat dalam Perjanjian Hak Asasi Manusia Eropa dan memutuskan bahwa semua negara Uni Eropa harus mengizinkan warganya mempraktekkan agama mereka dengan kebebasan penuh.
Putusan pengadilan tidak mencakup larangan umum terhadap sekolah-sekolah Flemish di wilayah tersebut namun 11 siswa tersebut akan dapat mengenakan jilbab di sekolah mereka 30 hari kemudian.
Coskun Beyazgul, manajer umum the Belgium Diyanet Foundation, yang terkait dengan badan keagamaan tertinggi Turki, mengatakan bahwa agen tersebut juga ikut serta dalam mendukung siswa.
KABUL (Jurnalislam.com) – Sedikitnya 18 tentara Afghanistan bentukan AS tewas dalam serangan semalam oleh pejuang Imarah Islam Afghanistan (Taliban) di provinsi Farah barat yang bergolak, yang berbatasan dengan Iran, sebuah pernyataan resmi mengatakan pada hari Sabtu (24/02/2018).
Dalam pernyataan tersebut, Jenderal Dawlat Waziri, juru bicara Kementerian Pertahanan, mengatakan sebuah pos pemeriksaan Tentara Nasional Afghanistan (Afghan National Army-ANA) di daerah Shak Wasat di distrik Bala Balook diserang pada Jumat malam, menewaskan 18 tentara.
Tanpa memberikan angka pastinya, Waziri mengatakan sejumlah “pejuang” juga terbunuh dalam bentrokan ini.
Sementara itu, Dadullah Qaneh, seorang anggota majelis provinsi, mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa dia telah menerima laporan bahwa pejuang Taliban memakai Night Vision (kacamata malam) saat melakukan penyerangan.
Dia mengatakan bahwa mujahidin telah merebut semua senjata dan amunisi di pos pemeriksaan ANA.
Taliban mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut dan mengatakan telah membunuh 25 tentara dan menangkap dua lainnya.
Pekan lalu, Taliban melakukan serangan serupa, menewaskan sedikitnya 20 petugas polisi di ibukota provinsi Farah City dan di distrik Bala Balook.
Pejabat provinsi di Farah telah lama menuduh negara tetangga Iran membantu dan mempersenjatai Taliban dengan kacamata malam dan senjata lainnya, sebuah tuduhan yang ditolak oleh Teheran.
Awal bulan ini, sekitar 50 tentara baru dari Italia tiba di provinsi Farah, di mana beberapa kabupaten merupakan rumah bagi sejumlah besar pejuang Taliban.
WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Beberapa pemimpin Dewan Kerjasama Teluk (the Gulf Cooperation Council -GCC) dijadwalkan bertemu dengan Presiden AS Donald Trump dalam beberapa bulan ke depan, kata seorang pejabat AS.
Dalam upaya Washington untuk menyelesaikan krisis diplomatik Teluk yang sedang berlangsung, para pemimpin kawasan tersebut akan melakukan kunjungan bilateral dengan Trump, kantor berita Reuters melaporkan pada hari Sabtu (24/02/2018).
Pangeran Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan dari Uni Emirat Arab dan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dijadwalkan bertemu dengan Trump pada bulan Maret dan April.
Menurut pejabat yang dikutip oleh Reuters, perundingan akan membahas kemungkinan pembentukan KTT GCC akhir tahun ini di bawah naungan Washington, serta peran Iran di wilayah tersebut.
Perselisihan di Teluk dimulai pada bulan Juni 2017, ketika Arab Saudi, UEA, Mesir dan Bahrain memotong hubungan diplomatik dengan Qatar dan memberlakukan blokade darat, laut dan udara setelah menuduh Qatar mendukung “terorisme.”
Qatar dengan tegas menolak tuduhan tersebut dan menilainya sebagai “tuduhan yang tidak berdasar.”
AS dan Uni Eropa telah berulang kali meminta negara-negara yang berselisih tersebut untuk terlibat dalam dialog.
Awal bulan ini, Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mengatakan bahwa negaranya akan bersedia untuk berpartisipasi dalam KTT AS-GCC musim semi mendatang, asalkan motivasi negara-negara blokade tersebut berdasarkan pada kehendak nyata dan bukan pemaksaan.
KTT terakhir AS-GCC diadakan pada bulan Mei 2017, di ibukota Saudi, Riyadh, tepat sebelum krisis muncul.
SURIAH (Jurnalislam.com) – Dewan Keamanan PBB melalui pemungutan suara telah memilih sebuah resolusi yang menyerukan gencatan senjata 30 hari di Suriah.
Resolusi yang disetujui secara bulat, yang disahkan pada hari Sabtu (24/2/2018) tersebut, akan memungkinkan pengiriman bantuan dan evakuasi medis.
Pemungutan suara, yang diadakan sekitar pukul 2.30 waktu setempat (19:30 GMT), mengalami penundaan lebih dari 24 jam karena ketidaksepakatan antara Rusia dan anggota Dewan Keamanan lainnya mengenai pemilihan kata dan kalimat dalam resolusi tersebut.
Pertemuan awalnya dijadwalkan pada pukul 11:00 waktu setempat (16:00 GMT) pada hari Jumat.
Nikki Haley, duta besar AS untuk PBB, mengkritik Rusia karena menunda pertemuan Dewan Keamanan dengan mengatakan bahwa pihak Rusia “terlambat memutuskan untuk bergabung dalam konsensus internasional.”
“Hampir tidak ada resolusi yang berubah kecuali beberapa kata dan koma,” katanya setelah memberikan suara.
“Setiap menit dewan menunggu di Rusia, penderitaan manusia bertambah.”
Editor Diplomatik Al Jazeera, James Bays, yang melaporkan dari markas besar PBB di New York, mengatakan bahwa Rusia menolak versi resolusi sebelumnya yang meminta “gencatan senjata segera” di Suriah.
Resolusi yang disetujui menyerukan gencatan senjata “tanpa penundaan”, katanya.
Pesawat-pesawat tempur pemerintah Suriah melancarkan serangan di luar Damaskus di daerah kantong oposisi Ghouta Timur beberapa menit setelah pemungutan suara disahkan, menurut the Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) yang berbasis di Inggris.
Lebih dari 500 orang, termasuk 123 anak-anak, telah terbunuh di Ghouta Timur sejak hari Ahad kemarin, menurut SOHR.
Pasukan Suriah yang didukung Rusia meluncurkan serangan baru di pinggiran kota Damaskus mulai 18 Februari.
Ghouta Timur, yang menampung sekitar 400.000 orang, adalah daerah oposisi terakhir yang tersisa di dekat Damaskus dan telah dibombardir serangan pengeboman udara oleh pasukan rezim Syiah Suriah Bashar al-Assad sejak 2013.
Ratusan ribu orang tewas dalam pertempuran selama perang saudara tujuh tahun Suriah, dan jutaan orang lainnya terpaksa melarikan diri dari negara tersebut.
JENEWA (Jurnalislam.com) – Utusan Khusus PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura, pada hari Jumat (23/02/2018) menyerukan perlunya mendesak gencatan senjata untuk menghentikan pemboman “mengerikan” di Ghouta timur beberapa jam sebelum memberikan suara.
De Mistura terus menekankan perlunya “akses kemanusiaan tanpa hambatan” ke daerah tersebut dan memfasilitasi evakuasi warga yang sakit dan terluka saat gencatan senjata dimulai.
Pada saat yang sama, Mistura meminta penjamin proses Astana segera mendesak untuk mengembalikan zona de-eskalasi di Suriah.
Sebelumnya, Amerika Serikat mengecam Rusia pada hari Kamis (22/2/2018) karena membombardir warga sipil Ghouta Timur Suriah, dengan mengatakan bahwa Rusia memiliki “tanggung jawab aneh” atas lebih dari 400 kematian warga di pinggiran kota Damaskus.
Setelah serangan udara dan roket baru oleh pasukan rezim Syiah Suriah membunuh 46 lainnya, Juru Bicara Departemen Luar Negeri Heather Nauert menyalahkan Rusia karena tidak menghentikan tindakan rezim sekutu Bashar al-Assad.
“Tanpa dukungan Rusia terhadap Suriah, kerusakan dan kematian pasti tidak akan terjadi,” kata Nauert kepada wartawan Reuters. “Ini adalah peringatan yang tepat bahwa Rusia memiliki tanggung jawab unik atas apa yang sedang terjadi di sana.”
“Apa yang mereka lakukan untuk menghentikan kerusakan, kematian, pembunuhan yang terjadi di Suriah?” Kritik tersebut muncul beberapa jam setelah Dewan Keamanan PBB gagal menyetujui sebuah rancangan resolusi baru gencatan senjata 30 hari di Ghouta Timur untuk membebaskan bantuan masuk ke penduduk sipil yang terjebak di sana.
Nauert menyalahkan Moskow karena sekali lagi “melemparkan kunci pas” ke dalam perundingan untuk menghalangi gencatan senjata.
Nauert mengatakan serangan terhadap Ghouta Timur, yang dimulai pada hari Ahad (18/02/2018), menunjukkan kegagalan proses Astana, di mana Rusia, Iran, dan Turki berusaha untuk mendirikan zona de-eskalasi di Suriah, termasuk satu zona untuk Ghouta Timur.
“Ini menunjukkan betapa sulitnya zona deeskalasi ini,” kata Nauert. Dia mengatakan bahwa Sekretaris Negara AS Rex Tillerson “sangat fokus” pada situasi Ghouta Timur dalam pembicaraan rutin dengan rekan-rekannya.
Namun dia tidak dapat merinci pilihan apa yang harus dilakukan oleh Amerika Serikat untuk menghentikan serangan tersebut, seraya mendesak media untuk lebih agresif dalam mempublikasikan situasi kemanusiaan.
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengadakan pemilihan suara pada pukul 11 pagi (17.00 GMT) pada hari Jumat mengenai sebuah rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata 30 hari di Suriah untuk mengizinkan pengiriman bantuan dan evakuasi medis, kata misi PBB Kuwait, presiden dewan untuk bulan Februari.
Tidak segera jelas bagaimana sekutu Suriah, Rusia, yang memegang hak veto Dewan Keamanan, akan memilih dalam teks yang disusun oleh Swedia dan Kuwait. Sebuah resolusi membutuhkan sembilan suara yang mendukung dan tidak ada veto dari Rusia, China, Amerika Serikat, Inggris atau Prancis.
JENEWA (Jurnalislam.com) – Dalam sebuah pernyataan tertulis, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini mengatakan: “Pertempuran harus dihentikan sekarang – masyarakat internasional harus bersatu untuk menghentikan penderitaan manusia ini,” lansir World Bulletin, Jumat (23/2/2018).
Sejak Selasa, pasukan rezim Syiah Assad telah meningkatkan serangan terhadap pemukiman Ghouta Timur menggunakan bom barel, tembakan artileri dan jenis senjata lainnya.
Selama periode tiga hari, rezim Syiah tersebut dilaporkan telah melakukan 260 serangan terpisah di Ghouta Timur, menewaskan lebih dari 250 penduduk sipil di distrik itu.
“Uni Eropa kehabisan kata-kata untuk menggambarkan kengerian yang dialami oleh warga Ghouta Timur. Ratusan warga sipil, wanita, anak-anak ditargetkan dengan sengaja dan tanpa henti secara brutal, mereka adalah korban perang yang sebenarnya tidak berdosa,” kata Mogherini.
Pernyataan tersebut menambahkan: “Akses kemanusiaan yang tidak terhalang dan perlindungan warga sipil adalah tugas moral dan masalah mendesak. Adalah tanggung jawab semua untuk mencegah hilangnya lebih banyak nyawa, untuk menghentikan kekerasan tersebut.”
Uni Eropa mendesak semua pihak yang terlibat dalam konflik tersebut, serta keempat Negara penjamin wilayah deeskalasi, untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan demi memastikan gencatan senjata segera dan perlindungan rakyat Suriah.
“Rezim Suriah harus segera berhenti menargetkan rakyatnya sendiri dan memenuhi tanggung jawab utama mereka untuk melindungi rakyatnya. Oleh karena itu, kami mendukung seruan PBB untuk melakukan gencatan senjata kemanusiaan 30 hari dan mengharapkan masyarakat internasional untuk mendukungnya di New York,” pernyataan ditambahkan.
Uni Eropa juga mengulangi perlunya pembentukan proses politik yang dipimpin oleh PBB di Suriah yang dilanda perang.
MYANMAR (Jurnalislam.com) – Pemerintah Myanmar telah meratakan sedikitnya 55 desa yang pernah dihuni oleh Rohingya, menghancurkan bukti kejahatan terhadap minoritas yang dianiaya, menurut Human Rights Watch (HRW).
Gambar satelit yang dikeluarkan oleh kelompok hak asasi manusia pada hari Jumat (23/2/2018) menunjukkan bahwa, antara bulan Desember 2017 dan pertengahan Februari, daerah yang pernah penuh dengan bangunan dan tanaman hijau benar-benar telah dibersihkan.
HRW menggambarkan tindakan pasukan keamanan Burma sebagai “operasi pembersihan etnis” dan meminta PBB serta para pendonor Myanmar untuk menuntut diakhirinya pembongkaran.
Sebanyak 362 desa telah hancur seluruhnya atau sebagian sejak militer Myanmar memulai operasi pembantaian terhadap warga Muslim Rohingya pada Agustus tahun lalu, menurut HRW.
Brad Adams, direktur HRW di Asia, mengatakan bahwa penghancuran desa yang sengaja dilakukan untuk menyembunyikan bukti “kejahatan berat” yang berarti menyumbat keadilan.
“Pembersihan puluhan desa oleh pemerintah hanya meningkatkan kekhawatiran tentang keluarga Rohingya yang bisa kembali ke rumah,” katanya.
“Negara pendonor harus memastikan mereka tidak memberikan dukungan langsung atau tidak langsung yang akan menghambat keadilan atau membantu mereka yang bertanggung jawab atas pembersihan etnis dalam usaha mereka untuk berpura-pura bahwa Rohingya tidak memiliki hak untuk kembali ke desa mereka di negara bagian Rakhine utara.”
Laporan tentang penghancuran desa telah diterima melalui anggota komunitas Rohingya jauh sebelum citra satelit mengkonfirmasikan akun tersebut.
Aktivis Rohingya, Ro Nay San Lwin, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa dia pernah mendengar laporan tentang desa-desa yang diratakan dari orang-orang di lapangan.
“Saya telah mendengar tentang pembuldozeran desa sejak awal Januari,” katanya, menambahkan: “Ada banyak rumah, masjid dan sekolah Islam yang sebelumnya masih tetap utuh di … Maungdaw tapi semuanya telah dibongkar dan dibuldoser.
“Petugas Rakhine pertama-tama memasuki rumah dan mengambil barang yang mereka inginkan … Lalu penguasa menghancurkan dan melibas semuanya.”
Sejak Agustus lebih dari 650.000 warga Rohingya telah meninggalkan Myanmar ke negara tetangga Bangladesh dimana mereka tinggal di kamp-kamp di dekat perbatasan.
Mereka yang melarikan diri membawa serta laporan pemerkosaan, mutilasi, penyiksaan, pembunuhan, pembakaran dan penghancuran rumah oleh tentara Budha Myanmar dan gerombalan warga Budhis main hakim sendiri.
PBB menggambarkan keadaan mereka sebagai contoh nyata genosida abad ini, namun masyarakat internasional hanya melakukan sedikit tindakan untuk menghentikan operasi pemerintah Burma.
Bangladesh dan Myanmar telah menyetujui kesepakatan untuk mengirim pengungsi Rohingya kembali ke Myanmar.
Sebagai bagian dari kesepakatan repatriasi, Rohingya akan ditahan di pusat penahanan, yang oleh aktivis disebut “kamp konsentrasi.”
ANKARA (Jurnalislam.com) – Wakil perdana menteri Turki mengatakan pada hari Kamis (22/2/2018) bahwa selama Operation Olive Branch saat ini di Suriah, tidak ada korban sipil atau luka-luka.
Berbicara di Meja Editor AnadoluAgency, Bekir Bozdag mengatakan: “Sampai saat ini, tidak ada warga sipil yang meninggal atau bahkan terluka dalam operasi Angkatan Bersenjata Turki.”
Bozdag juga mengatakan bahwa pertarungan Turki melawan milisi dukungan AS PYD/PKK di Afrin, Suriah barat laut, dekat perbatasan Turki, memberikan dukungan yang luar biasa untuk integritas dan kedaulatan Suriah.
Siapa pun yang mendukung atau melatih kelompok teror PYD/PKK, termasuk AS, akan mendapat balasan dari Turki, kata Bozdag.
AS menganggap PYD/PKK sebagai “sekutu yang andal” dalam pertempuran, melawan keberatan keras Turki, yang menganggap bahwa kelompok tersebut merupakan cabang dari teroris PKK.
Dalam operasi teroris 30 tahun melawan Turki, PKK – yang diakui sebagai kelompok teroris oleh EU, dan Turki – telah membunuh sekitar 40.000 orang.
Bozdag mengatakan bahwa sangat penting bagi AS untuk memahami apa yang mereka katakan kepada Turki.
Bekir Bozdag
Beberapa waktu sebelum pertengahan Maret, pertemuan pertama mekanisme umum AS-Turki direncanakan akan diadakan di Washington, katanya.
Bozdag mengatakan bahwa pertemuan tersebut akan dikoordinasikan oleh Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu dan Sekretaris Negara AS Rex Tillerson.
Cavusoglu dan Tillerson menyetujui sebuah mekanisme untuk menangani masalah Suriah saat Tillerson mengunjungi Turki pada 16 Februari.
Mengenai laporan usaha pasukan rezim Syiah Suriah atau pasukan pendukungnya untuk campur tangan di Afrin, Bozdag menambahkan bahwa jika rezim Bashar Al-Assad memasuki Afrin dan menyamar sebagai YPG/PYD/PKK, mereka akan menjadi sasaran, dan jika milisi masuk, mereka akan ditargetkan juga.
“Siapa pun yang terlibat perang melawan Angkatan Bersenjata Turki bersama dengan para teroris ini akan menjadi sasaran bagi kita,” tegasnya.
Bozdag mengatakan bahwa tidak ada pertemuan langsung antara Turki dan rezim Assad, namun Turki menyampaikan harapannya terhadap rezim Assad melalui Rusia.
Ditanya tentang laporan yang mengklaim bahwa Uni Eropa telah menuntut agar Operation Olive Branch dihentikan untuk mewujudkan liberalisasi visa di zona Schengen, dia mengatakan bahwa “tidak ada pertanyaan” untuk melakukan hal ini.
Pada 20 Januari, Turki meluncurkan Operation Olive Branch untuk membersihkan milisi PYD / PKK dari Afrin, Suriah barat laut.
Menurut Staf Umum Turki, operasi tersebut bertujuan untuk membangun keamanan dan stabilitas di sepanjang perbatasan dan wilayah Turki serta untuk melindungi penduduk Suriah dari penindasan dan kekejaman teroris.
Operasi tersebut dilakukan di bawah kerangka hak Turki berdasarkan hukum internasional, resolusi Dewan Keamanan PBB, hak pembelaan diri berdasarkan piagam PBB, dan penghormatan terhadap integritas wilayah Suriah, katanya.
Militer juga mengatakan bahwa hanya target militer yang dihancurkan dan “perhatian sepenuhnya” diambil untuk menghindari penyalahgunaan warga sipil.
Beralih ke RUU aliansi pemilihan baru, Bozdag mengatakan bahwa salah satu konsekuensi terpenting dari tindakan tersebut adalah mempermudah partai-partai yang membentuk aliansi untuk memenuhi ambang batas pemilihan 10 persen.
Dia mengatakan bahwa RUU tersebut juga akan memungkinkan seseorang untuk mencalonkan diri sebagai kandidat dari partai lain tanpa perlu mengundurkan diri dari partai mereka sendiri.
“Ini sangat penting dari banyak sudut,” Bozdag menambahkan.
Bergerak lebih jauh lagi untuk sebuah aliansi dalam jajak pendapat tahun 2019, Partai Keadilan dan Pembangunan (AK) yang berkuasa di Turki dan partai oposisi Gerakan Nasionalis (MHP) pada hari Rabu mengajukan sebuah RUU ke Kantor Pembicara Parlemen untuk memungkinkan aliansi pemilihan.
