Polisi Wanita Dilarang Pakai Jilbab, Pejabat Rotterdam Ajukan Protes ke Dewan

Polisi Wanita Dilarang Pakai Jilbab, Pejabat Rotterdam Ajukan Protes ke Dewan

BELANDA (Jurnalislam.com) – Komisi Hak Asasi Manusia Belanda memutuskan bahwa Polisi di negara tersebut membeda-bedakan petugas wanita Muslim dengan tidak mengizinkannya mengenakan seragam dengan jilbab, karena kontaknya dengan publik terbatas.

Menurut hukum Belanda, petugas polisi dilarang memakai simbol keagamaan yang terlihat saat bertugas dengan alasan bahwa mereka harus tampil “netral.”

Sarah Izat, pejabat adminstratif Rotterdam yang membawa kasus tersebut ke dewan, mengajukan sebuah pengaduan pada bulan Mei, dengan mengatakan bahwa larangan tersebut bersifat diskriminatif terhadapnya dan menghambatnya untuk maju dalam karir.

Rekan non-Muslim Izat diizinkan untuk mengenakan seragam, sedangkan perwira berusia 26 tahun itu hanya bisa mengenakan pakaian biasa jika dia ingin mengenakan jilbabnya.

Austria Resmi Larang Jilbab Bercadar Tanggal 1 Oktober

Pada hari Senin (20/11/2017), Komisi memutuskan bahwa, dalam kasus Izat, larangan jilbab tidak dapat dibenarkan, terutama karena dia melakukan pekerjaan di meja kerja yang mengharuskannya mengambil pernyataan melalui telepon atau kadang-kadang melalui sistem proyeksi video.

“Ketika dia berbicara di telepon, warga sipil tidak dapat melihatnya. Sehingga, melarangnya [mengenakan jilbab] tidak akan menambah atau mengurangi niat bersikap netral,” kata dewan tersebut, menambahkan bahwa polisi telah membuat “perbedaan terlarang berdasarkan agama.”

Dalam keputusannya, Komisi juga mengatakan bahwa dalam kasus di mana orang melihat wajah Izat, melalui sistem proyeksi video, jilbab tidak memiliki pengaruh pada pekerjaannya karena dia hanya mengambil pernyataan dan tidak berwenang untuk membuat keputusan tentang bagaimana polisi selanjutnya akan melanjutkan.

Dewan hak asasi manusia juga menolak klaim polisi nasional yang tidak berdasar bahwa jilbab tersebut dapat membahayakan keselamatan pribadi Izat.

Pada tahun 2012, Komisi Hak Asasi Manusia Belanda adalah badan pengawas independen yang bertugas untuk meningkatkan, melindungi dan melindungi hak asasi manusia di Belanda.

Politisi Anti-Muslim Australia Lakukan aksi Kenakan Burqa untuk Larangan Jilbab

Seperti semua keputusannya, keputusan hari Senin kemarin itu tidak mengikat. Ini berarti polisi dapat memutuskan apakah harus mematuhi atau tidak.

Keputusan tersebut juga hanya berlaku untuk kasus ini dan tidak membahas masalah jilbab atau simbol keagamaan lainnya yang dipakai petugas polisi.

“Kami akan lebih menyukai jika Komisi membuat keputusannya sedikit lebih luas, tapi kami puas dengan keputusan ini”, Betul Ozates, pengacara Izat, mengatakan kepada Al Jazeera.

“Saya harap keputusan ini memotivasi polisi untuk melihat dan mengubah kode etik yang saat ini melarang orang untuk memakai jilbab, terutama karena klien saya telah melakukan pekerjaannya selama berbulan-bulan sambil mengenakan jilbabnya. Dia hanya tidak diizinkan melakukannya dengan mengenakan seragamnya,” tambahnya.

“Dia lebih dari mampu melakukan pekerjaannya saat mengenakan jilbab, jadi kami merasa dia seharusnya boleh mengenakan seragam saat dia melakukan pekerjaannya seperti rekannya.”

Wanita Muslim pada Hari Buruh di Eropa: ‘Jilbabku Bukan Urusanmu’

Di Twitter, Izat menanggapi keputusan tersebut dengan mengatakan, “Kami menang! Komisi telah memastikan bahwa saya berhak mengenakan seragam dan jilbab. Ini berarti segalanya dan kemenangan ini adalah milik kita semua!”

Berbicara dengan Al Jazeera, seorang juru bicara polisi merujuk pada siaran pers resminya, mengatakan bahwa polisi akan mempertimbangkan keputusan tersebut.

“Polisi ingin menjadi organisasi yang netral, karena itulah kami mempertimbangkan keputusan Komisi secara serius. Netralitas akan tetap menjadi aspek kunci dari kerja polisi,” siaran pers tersebut berbunyi.

Bagikan
Close X