Deplu AS Tolak Pembantaian Muslim Rohingya sebagai Pembersihan Etnis, Ini Alasannya

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Pejabat Departemen Luar Negeri pada hari Selasa menolak untuk menggambarkan pembantaian Myanmar terhadap Muslim Rohingya sebagai “pembersihan etnis”, World Bulletin melaporkan Rabu (25/10/2017).

Komite Hubungan Luar Negeri Senat, yang dipimpin oleh Bob Corker dari Partai Republik, mengadakan dengar pendapat mengenai kebijakan AS mengenai penganiayaan dan pembunuhan terhadap Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.

Meskipun beberapa anggota parlemen menyebut kekerasan tersebut sebagai pembersihan etnis, perwakilan Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa mereka belum dapat menyatakan hal yang sama.

“Hari ini saya tidak dalam posisi untuk mengkarakterisasi, tapi saya ingin mengatakan bahwa, bagi saya, ini sangat mirip dengan beberapa jenis kekejaman terburuk yang pernah saya lihat dalam perjalanan karir yang panjang,” kata Mark Storella, seorang pejabat Departemen Luar Negeri.

Dewan Eropa Putuskan Hubungan dengan Militer Myanmar

“Ini adalah pembersihan etnis,” kata anggota dewan Senator Ben Cardin, mengutip pernyataan PBB. “Saya pikir ini genosida. Saya tahu akan ada diskusi tentang apakah itu genosida atau tidak.”

Cardin mengatakan militer Myanmar berusaha untuk menghancurkan penduduknya sendiri dan AS seharusnya marah dengan apa yang terjadi.

“Kita perlu melihat masyarakat internasional berkumpul dan berkata, ‘tidak, kita tidak akan membiarkan ini berlanjut … bahwa kita akan meminta pertanggungjawaban terhadap pihak yang bertanggung jawab,'” tambahnya.

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kelompok etnis yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat sejak ratusan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

PBB telah mendokumentasikan pemerkosaan massal, pembunuhan, penyiksaan – termasuk bayi dan anak kecil – mutilasi, pembakaran, pemukulan brutal dan penghilangan yang dilakukan oleh militer. Penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut mungkin merupakan kejahatan berat terhadap kemanusiaan.

Kerja Sama dengan AS, Saudi Rilis Nama-nama Donatur Al Qaeda dan IS

RIYADH (Jurnalislam.com) – Sebagai bagian dari upaya penargetan Al Qaeda dan kelompok Islmic State (IS) oleh AS, Saudi State Security telah mendaftarkan dua entitas dan 11 nama pemimpin, pemberi modal dan pendukung organisasi Al Qaeda dan IS.

Daftar Keamanan Negara Saudi menargetkan pemodal dan fasilitator untuk organisasi dan kelompok al-Qaeda dan IS di Yaman, lansir Al Arabiya News Channel, Rabu (25/10/2017).

Tindakan ini dilakukan dengan partisipasi Amerika Serikat, bersama Pusat Internasional untuk Pemberantasan Terorisme, dan negara-negara anggota yang berpartisipasi.

Langkah-langkah ini adalah yang pertama diambil oleh pusat sejak ditandatanganinya kesepakatan pada tanggal 21 Mei 2017.

Perang Arab Saudi di Yaman adalah ‘Sebuah Kegagalan Strategis’

Pembentukan pusat tersebut merupakan ungkapan kemauan yang kuat dan tekad negara-negara anggota untuk bekerja sama secara konstruktif dalam perang melawan Al Qaeda dan pembiayaannya.

Langkah-langkah tersebut menegaskan kembali Arab Saudi dan negara-negara anggota untuk memperdalam kemitraan dengan Amerika Serikat demi menghentikan pendanaan kelompok-kelompok yang menjadi ancaman bagi kepentingan AS, seperti organisasi Al-Qaeda dan IS di Yaman.

Berdasarkan undang-undang Saudi melawan Al Qaeda, IS dan pembiayaannya dan sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan 1373 (2001), sanksi akan dikenakan atas nama-nama tersebut, termasuk pembekuan aset mereka di wilayah Kerajaan.

Negara-negara Anggota Pusat Internasional untuk Pemberantasan Terorisme (menurut AS) juga menjatuhkan sanksi serupa terhadap individu dan entitas yang diklasifikasikan sesuai dengan peraturan nasional mereka.

Qatar: Setelah Sukses Dukung Kudeta Mesir, Kini UEA Pulihkan Kediktatoran Arab

Hal ini dilakukan dengan memperluas dan memperkuat kerjasama untuk memerangi pendanaan, memfasilitasi koordinasi dan berbagi informasi, dan membangun kapasitas negara-negara anggota untuk menargetkan jaringan dan kegiatan pembiayaan kelompok perlawanan, yang merupakan ancaman bagi keamanan nasional Negara-negara Presidensi dan negara-negara anggota Pusat Internasional untuk Pemberantasan Terorisme.

Warga negara dan penduduk Arab Saudi dilarang melakukan transaksi dengan nama dan entitas yang ditunjuk tersebut.

Nama orang dan entitas yang diklasifikasikan adalah sebagai berikut:

1 – Nayef Saleh Salem Al-Qaisi: Kebangsaan Yaman

2 – Abdul Wahab Mohammed Abdul Wahab Al-Hamikani: kewarganegaraan Yaman

3 – Hashem Mohsen Eidros: kewarganegaraan Yaman

4 – Nashwan al-Adani: kewarganegaraan Yaman

5 – Khalid Abdullah Saleh Al-Marfidi: kewarganegaraan Yaman

6 – Saif al-Rab Salem Al-Hishi: kewarganegaraan Yaman

7 – Adel Abdu Fari Osman Al-Zahbani: Kebangsaan Yaman

8 – Radwan Qanan (Radwan Mohammed Hussein Qanan): kewarganegaraan Yaman

9 – Wali Nashwan Yafei: kewarganegaraan Yaman

10 – Khaled Saeed Ghabesh Al-Obeidi: kewarganegaraan Yaman

11 – Bilal Ali Al-Wafi: kewarganegaraan Yaman

12 – Badan Amal Al Rahma: Yaman

13 – Supermarket Al Khair: Yemen

Bunuh Ratusan Anak-anak Yaman, PBB Masukan Pasukan Koalisi Arab ke Daftar Hitam

 

Menlu India: Sekneg AS Setuju Pakistan Bongkar Tempat para Pejuang di Wilayahnya

NEW DELHI (Jurnalislam.com) – Menteri Luar Negeri India Sushma Swaraj mengatakan pada hari Rabu (25/10/2017) bahwa Sekretaris Negara AS Rex Tillerson yang sedang berkunjung setuju dengan pendirian India bahwa Pakistan harus segera mengambil langkah untuk membongkar tempat-tempat yang aman bagi kelompok-kelompok perlawanan di wilayahnya.

Tillerson, yang tiba di ibukota New Delhi pada Selasa malam, sedang melakukan kunjungan resmi 3 hari ke negara tersebut setelah kunjungannya ke Afghanistan dan Pakistan, lansir Anadolu Agency.

Terkait Taliban, Sekneg AS Adakan Pertemuan Mendadak dengan Presiden Afghanistan

Dalam sebuah pernyataan yang dibuat saat berada di samping Tillerson setelah pertemuan mereka, Swaraj mengatakan: “Sekretaris Tillerson dan saya sepakat kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa tidak ada negara yang menyediakan tempat perlindungan yang aman bagi kelompok perlawanan; negara-negara yang memberikan dukungan kepada kelompok perlawanan atau menggunakan mereka juga bertanggung jawab.

Rex Tillerson
Rex Tillerson

“Kami sepakat bahwa Pakistan harus segera mengambil langkah untuk membongkar tempat-tempat yang aman yang telah didirikan di sana untuk kelompok-kelompok perlawanan tersebut. Kami percaya bahwa tindakan efektif Pakistan terhadap semua kelompok-kelompok perlawanan tanpa pembedaan sangat penting bagi keberhasilan strategi baru Presiden [Donald] Trump.”

Sekretaris negara AS mengatakan kepada wartawan: “Tempat aman teroris tidak akan ditolerir,” menurut media lokal Aaj Tak.

AS ingin bekerja sama dengan Pakistan dengan cara yang positif karena kami pikir ini adalah kepentingan mereka dalam jangka panjang, katanya.

Dia juga dikutip mengatakan bahwa militan dapat mengancam stabilitas pemerintah Pakistan.

Dia menambahkan India dan AS adalah “sekutu alami” dan mereka “bahu-membahu melawan teror”.

Pasukan Irak Kuasai Perbatasan dengan Suriah setelah Milisi Dukungan AS Mundur

NINEVEH (Jurnalislam.com) – Pasukan Irak pada hari Rabu (25/10/2017) mengamankan perbatasan Rabia dengan Suriah setelah milisi PYD dukungan AS (afiliasi PKK) mundur dari daerah tersebut, menurut sumber militer Irak.

“Pasukan tentara dari divisi ke-15 telah mengamankan persimpangan Rabia, yang terletak di sebelah barat laut Mosul,” kata Kolonel Tentara Irak Hassan Reda kepada Anadolu Agency.

Persimpangan yang strategis itu menghubungkan kota Rabia di provinsi Nineveh di barat laut Irak dengan kota Al-Yarubiyah di Suriah.

“Pasukan Irak menguasai persimpangan setelah meminta PYD untuk menarik diri ke Suriah,” kata Reda.

Persimpangan tersebut ditutup untuk lalu lintas sejak pertengahan 2014, ketika pasukan Peshmerga Kurdi yang setia kepada Pemerintah Daerah Kurdi (Kurdish Regional Government-KRG) di Irak utara merebut daerah tersebut dari kelompok Islamic State (IS).

Pekan lalu, pasukan pemerintah bergerak ke beberapa wilayah Irak yang diperselisihkan antara Baghdad dan KRG yang berbasis di Erbil, termasuk provinsi Kirkuk yang kaya minyak.

Pasukan Irak dan Milisi Syiah Kembali Kuasai Bagian Utara dan Timur Kota Kirkuk

Ketegangan terus meningkat antara Baghdad dan Erbil sejak 25 September, ketika penduduk Irak yang berada di daerah kekuasaan KRG – dan di beberapa wilayah yang disengketakan – memberikan suara untuk memeilih apakan akan mengumumkan kemerdekaan dari negara Irak atau tidak.

Menurut hasil yang diumumkan oleh KRG, hampir 93 persen pemilih terdaftar memberikan suara untuk kemerdekaan.

Referendum tidak sah itu banyak dikritik oleh sebagian besar kekuatan regional dan internasional, dengan banyak peringatan bahwa hal itu akan mengalihkan perhatian dari perang melawan terorisme yang sedang berlangsung di Irak dan menggoyahkan kawasan ini.

Pekan lalu, pasukan pemerintah bergerak ke beberapa wilayah Irak yang disengketakan, termasuk provinsi Kirkuk yang kaya minyak, yang diklaim oleh Baghdad dan Erbil.

Pada hari Rabu, KRG – yang takut akan meningkatkan kekuatan militer yang disebar oleh Baghdad – ditawarkan untuk “menunda” hasil jajak pendapat inkonstitusional bulan lalu, menghentikan semua aktivitas militer, dan melakukan pembicaraan dengan pemerintah pusat.

Perpu Ormas Law, Ansharusyariah Calls for Muslims To Be Against

JAKARTA (Jurnalislam.com) – The spokesman of Jamaah Ansharusy Shariah, Ustadz Abdul Rochim Ba’asyir asserted, it strongly rejected the enactment of Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) No.2 of 2017 about the Society into a Law.

According to him, the passing of the Perppu showed the true face of the government, the anti-Islamic government.

“They are trying to stop and narrow the da’wah of Islam in society, so the da’wah of Islam becomes obstructed,” he told Journalistlam.com, Wednesday (25/10/2017).

But on the other hand, he said, with the passing of the Perppu Muslims will be more united.

“If the first Muslims are united by the Ahok case, then today the Muslims are more united to face the tyranny of the government, one of them is the legalization of the mass organizations,” he said.

Ustadz Iim, greeting, assessing the endorsement of the perppu is tyranny. Therefore, he continued, Muslims should not stay silent
“Islamic organizations should not remain silent, because this is a tyranny. Muslims should take sharia-justified resistance measures, “he asserted.

The Perppu was passed into law through a voting mechanism because all factions in the Plenary Session failed to reach consensus agreement even though the lobby forum was held for two hours.

Recorded seven factions who received the Perppu as a legislative fraction of PDI-P, PPP, PKB, Golkar, Nasdem, Democrats, and Hanura.

However, the PPP, PKB, and Democrat factions accepted the Perppu with a note that the government and the DPR immediately revise the newly enacted Perppu.

Translator: Taznim

Perppu Ormas Jadi UU, Ansharusyariah Serukan Umat Islam Melawan

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Juru bicara Jamaah Ansharusy Syariah, Ustadz Abdul Rochim Ba’asyir menegaskan, pihaknya menolak keras disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No.2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi Undang-undang.

Menurutnya, disahkannya perppu tersebut menujukkan wajah pemerintah yang sebenarnya, yaitu pemerintah yang anti Islam.

“Mereka berusaha menghentikan dan mempersempit dakwah Islam di masyarakat, sehingga dakwah Islam menjadi terhambat,” katanya kepada Jurnalislam.com, Rabu (25/10/2017).

Baca juga: Ansharusyariah: Dakwah Kami Mengajak Orang Istiqomah dalam Islam

Namun di sisi lain, kata dia, dengan disahkannya perppu tersebut umat Islam akan semakin bersatu.

“Jika dulu umat Islam disatukan oleh kasus Ahok, maka hari ini umat Islam semakin bersatu padu menghadapi kedzaliman pemerintah yang salah satunya adalah dengan disahkannya perppu ormas,” ujarnya.

Ustadz Iim, sapaannya, menilai pengesahan perppu tersebut adalah kedzaliman. Oleh sebab itu, lanjutnya, umat Islam tidak boleh tinggal dia,.

“Ormas Islam tidak boleh tinggal diam, karena ini adalah sebuah kedzaliman. Umat Islam harus melakukan langkah-langkah perlawanan yang dibenarkan secara syariat,” tegasnya.

Perppu tersebut disahkan menjadi undang-undang melalui mekanisme voting sebab seluruh fraksi pada Rapat Paripurna gagal mencapai musyawarah mufakat meskipun telah dilakukan forum lobi selama dua jam.

Tercatat tujuh fraksi yang menerima Perppu tersebut sebagai undang-undang yakni fraksi PDI-P, PPP, PKB, Golkar, Nasdem, Demokrat, dan Hanura.

Namun Fraksi PPP, PKB, dan Demokrat menerima Perppu tersebut dengan catatan agar pemerintah bersama DPR segera merevisi Perppu yang baru saja diundangkan itu.

Begini Hubungan Strategis Turki-Qatar yang Mengikat Kedua Negara

TURKI (Jurnalislam.com) – Pertemuan Komite Strategis Tertinggi Turki-Qatar yang ketiga dimulai di Istanbul pada hari Selasa (24/10/2017). Al Jazeera meneliti hubungan strategis yang mengikat kedua negara.

Hubungan militer

  • Dalam sebuah sesi yang luar biasa pada 7 Juni, parlemen Turki meratifikasi dua kesepakatan 2014 yang memungkinkan tentara Turki untuk ditempatkan di Qatar dan satu persetujuan lagi yang menetapkan sebuah kesepakatan antara kedua negara mengenai kerja sama pelatihan militer.
  • Kesepakatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Qatar, mendukung upaya “melawan teror” dan menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut.
  • Lima kendaraan lapis baja dan 23 personil militer Turki tiba di Doha pada tanggal 18 Juni dengan rencana untuk meningkatkan jumlah pasukan menjadi 3.000 dan mempertahankan sebuah brigade di negara Teluk itu.
  • Sekitar 88 tentara Turki dilaporkan berada di Qatar, ditempatkan di sebuah pangkalan militer, yang merupakan instalasi militer Turki pertama di dunia Arab.
  • Negara-negara pemblokir telah menetapkan penutupan pangkalan Turki di Qatar sebagai satu dari 13 syarat mereka demi memulihkan hubungan dengan Doha.
  • Bertentangan dengan negara-negara pemblokir, Qatar dan Turki mengutuk kudeta militer 2013 yang membawa Abdel Fattah el-Sisi berkuasa di Mesir.
  • Selama kudeta Turki pada 2016, Qatar dengan cepat menawarkan dukungan kepada pemerintahnya, dan, seperti dicatat oleh duta besar Turki untuk Qatar, “Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani adalah pemimpin pertama yang menelepon Presiden Erdogan dan memberikan dukungan kepada pemerintah dan rakyat Turki kami.”

Ketahanan pangan

  • Ketika krisis Teluk meletus, dan Arab Saudi menutup satu-satunya perbatasan darat Qatar, penutupan perbatasan itu menghalangi banyak impor penting mencapai Qatar, termasuk persediaan makanan pokok. Untuk menghindari potensi kekurangan pangan, dalam waktu 24 jam setelah blokade, Turki mengirim pesawat kargo penuh susu, yoghurt dan unggas.
  • Ekspor ke Qatar meningkat 84 persen sejak blokade dimulai, dan Turki merupakan konsumen terbesar keempat untuk ekspor non-migas Qatar. Pada 2016, ekspor dari Turki ke Qatar mencapai sekitar $ 500 juta, dan barang yang masuk kembali mencapai hampir $ 250 juta.
  • Karena rute impor yang lebih panjang, harga makanan dan minuman Qatar naik 4,2 persen pada Agustus. Duta Besar Turki untuk Qatar, Fikret Ozer, mengatakan pada hari Senin: “Kami membawa banyak produk ke sini, namun tidak ada rute darat antara Turki dan Qatar.Tapi sekarang ada kerjasama antara Qatar dan Iran dan Turki, dan akan ada rute baru antar negara-negara ini.”
  • Qatar telah menginvestasikan $ 444 juta di gudang penyimpanan dan fasilitas pengolahan seluas 530.000 meter persegi di Pelabuhan Hamad mereka.
  • Sebagai bagian dari Program Ketahanan Pangan Nasional, Qatar bertujuan untuk memproduksi 70 persen kebutuhan pangannya pada tahun 2024.

Investasi Qatar

  • Bahkan sebelum blokade ditetapkan, Qatar memiliki banyak kepercayaan terhadap ekonomi Turki. Pada bulan Mei, Wakil Ketua Kamar Dagang Qatar Mohamed bin Twar mengatakan: “Perusahaan-perusahaan Turki di sini menangani proyek senilai sekitar $ 11,6 miliar di Qatar, yang sebagian besar dimasukkan ke dalam proyek FIFA World Cup 2022.”
  • “Investasi Qatar ke Turki lebih dari $ 20 miliar, nilai investasi tertinggi kedua oleh negara manapun di Turki,” bin Twar menambahkan.
  • Media Turki melaporkan bahwa Qatar akan menginvestasikan $ 19 milyar di Turki pada tahun 2018, dengan $ 650 juta akan mengalir ke pertanian dan peternakan.

“Karena keuntungan investasi yang menarik serta hubungan yang kuat dengan Qatar,” Qatar Chamber (Dewan Qatar) mendorong pengusaha Qatar untuk berinvestasi di Turki.

Digunakan untuk Meneror Muslim Rohingya, Israel Masih Kirim Senjata ke Angkatan Laut Myanmar

MYANMAR (Jurnalislam.com) – Israel dilaporkan terus menjual senjata canggih ke angkatan laut Myanmar, sebagai bagian dari kekuatan yang digunakan dalam tindakan keras terhadap Muslim Rohingya, menurut harian Israel Haaretz, World Bulletin melaporkan, Selasa (24/10/2017).

“Kapal patroli angkatan laut buatan Israel yang dilengkapi dengan senjata jarak jauh merupakan bagian dari kesepakatan senjata yang diperkirakan bernilai puluhan juta,” tulis Haaretz pada hari Senin (23/10/2017).

Gambar kapal perang yang dilengkapi senjata dirilis oleh tentara Myanmar di media sosial.

Menurut laporan Israel, senjata yang dijual ke Myanmar termasuk rudal Topan yang diproduksi oleh perusahaan Rafael Advanced Defense Systems, yang biasanya memproduksi sistem semacam itu untuk Israel.

India Hadang Pengungsi Muslim Myanmar dengan Kekuatan Militer

AS dan EU masih memberlakukan embargo senjata terhadap militer Myanmar, yang dituduh melakukan kejahatan perang terhadap Muslim Rohingya.

Sejak 25 Agustus, lebih dari 600.000 Rohingya telah menyeberang dari negara bagian Myanmar di Rakhine ke Bangladesh, menurut PBB.

Para pengungsi tersebut melarikan diri dari sebuah operasi kekerasan di mana militer dan gerombolan Buddha Myanmar membunuh pria, wanita dan anak-anak, memutilasi, memperkosa, menjarah rumah dan membakar desa Rohingya. Menurut Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hasan Mahmood Ali, sekitar 3.000 orang Rohingya tewas dalam tindakan keras tersebut.

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kaum Muslim yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat sejak ratusan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

PBB telah mendokumentasikan pemerkosaan massal, pembunuhan – termasuk bayi dan anak kecil – pemukulan brutal, penyiksaan, mutilasi, dan penghilangan yang dilakukan oleh militer Budha Myanmar. Dalam sebuah laporan, penyidik ​​PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut mungkin merupakan kejahatan berat terhadap kemanusiaan.

Saksi dari Kepolisian Benarkan Ceramah Ustadz Alfian Tanjung Tidak Provokatif

SURABAYA (Jurnalislam.com) – Keterangan 4 orang saksi dari kepolisian yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang lanjutan kasus Ustadz Alfian Tanjung pada Senin (23/10/2017) di PN Surabaya, diluar dugaan.

Para saksi itu membantah dakwaan JPU bahwa ceramah Ustadz Alfian Tanjung di Masjid Mujahidin menimbulkan konflik. Bahkan, empat saksi polisi itu menegaskan bahwa kegiatan ceramah Ustadz Alfian Tanjung berjalan dengan tertib dan damai.

“Apakah ketika ceramah Ust. Alfian Tanjung terjadi keributan? Tidak, jawab Polisi. Apakah ada kerusuhan baik di dalam dan luar masjid? Tidak. Apakah ada pertengkaran? Tidak ada, apakah ada kericuhan? Tidak, apakah ada konflik? Tidak ada. Apakah kegiatan ceramah Ust. Alfian di Masjid Mujahidin berjalan dengan tertib, aman, damai dari awal sampai selesai? Iya, jawab saksi,” terang Abdullah Al Katiri, Kuasa Hukum Ustadz Alfian Tanjung dalam keterangan tertulis kepada Jurnalislam.com, Selasa (24/10/2017).

Baca juga: Keanehan Dalam Sidang Ustadz Alfian Tanjung, Video Barang Bukti Tiba-tiba Rusak

Berdasarkan keterangan para saksi dari kepolisian tersebut, tim kuasa hukum menyimpulkan bahwa semua dakwaan JPU tidak terbukti.

“Ceramah Ust. AlfianTanjung tidak mengandung unsur provokatif karena tidak terbukti menimbulkan kerusuhan, kericuhan, pertengkaran, kekacauan dan konflik,” tegasnya.

Keempat saksi dari Polres Surabaya itu adalah Ferdianto Mahendra Data, Heri Susanto, Panca Fanata, dan Zanu Prasetyo.

Ustadz Alfian didakwa dengan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, karena isi ceramahnya dinili memuat kalimat provokatif. Akibat ceramahnya yang dituduh provokatif tersebut Ust. Alfian ditahan sejak 29 Mei 2017 hingga 6 September .

Jet Tempur AS Gempur IS di Wilayah Rezim Assad, Belasan Warga Sipil Tewas

Beirut (Jurnalislam.com) – Serangan udara di distrik Qusur di wilayah rezim Syiah Assad kota Deir Zor di Suriah timur menewaskan lebih dari selusin orang, televisi pemerintah Suriah dan sebuah lembaga monitor perang mengatakan pada hari Senin., lansir Al Arabiya bersama Reuters, Selasa (24/10/2017).

Televisi pemerintah mengatakan jet koalisi internasional pimpinan AS yang memerangi IS melakukan serangan udara hingga menewaskan 14 warga sipil dan melukai 32 lainnya.

Monitor perang, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (the Syrian Observatory for Human Rights) yang berbasis di Inggris, melaporkan bahwa tidak diketahui pesawat mana yang melakukan serangan tersebut, namun sedikitnya 22 orang tewas.

Jet Tempur AS, Rusia dan Assad Gempur Warga Sipil, Puluhan Tewas

Tentara rezim Suriah, didukung oleh Rusia dan Iran, sedang melawan IS di kota Deir al-Zor, dan juga di daerah-daerah sekitarnya. Kedua jet Suriah dan Rusia telah memukul IS di daerah itu.

Koalisi yang didukung AS juga melakukan serangan udara terhadap IS untuk mendukung aliansi milisi Kurdi dan Arab, Pasukan Demokratik Suriah (SDF) di sebelah timur Deir al-Zor melintasi Sungai Efrat.

Juru bicara koalisi Kolonel Ryan Dillon mengatakan melalui telepon bahwa dia akan memeriksa laporan tersebut, namun tidak ada alasan bagi jet koalisi untuk menyerang sasaran di kota Deir al-Zor karena SDF tidak bertempur di sana.

Rusia: Jet Tempur AS Serang Pangkalan Militer Pasukan Assad, 62 Tewas dan 100 Terluka

Serangan dari pasukan yang didukung oleh tentara AS dan serangan pasukan rezim Suriah yang melawan IS telah bentrok beberapa kali dalam beberapa bulan terakhir saat kedua pihak sama-sama berupaya mendorong para ekstremis keluar dari wilayah di Suriah timur.

AS dan Rusia telah mengatakan bahwa mereka saling berkomunikasi untuk mencegah terjadinya benturan serangan antara kedua pihak tersebut.