Deplu AS Tolak Pembantaian Muslim Rohingya sebagai Pembersihan Etnis, Ini Alasannya

Deplu AS Tolak Pembantaian Muslim Rohingya sebagai Pembersihan Etnis, Ini Alasannya

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Pejabat Departemen Luar Negeri pada hari Selasa menolak untuk menggambarkan pembantaian Myanmar terhadap Muslim Rohingya sebagai “pembersihan etnis”, World Bulletin melaporkan Rabu (25/10/2017).

Komite Hubungan Luar Negeri Senat, yang dipimpin oleh Bob Corker dari Partai Republik, mengadakan dengar pendapat mengenai kebijakan AS mengenai penganiayaan dan pembunuhan terhadap Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.

Meskipun beberapa anggota parlemen menyebut kekerasan tersebut sebagai pembersihan etnis, perwakilan Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa mereka belum dapat menyatakan hal yang sama.

“Hari ini saya tidak dalam posisi untuk mengkarakterisasi, tapi saya ingin mengatakan bahwa, bagi saya, ini sangat mirip dengan beberapa jenis kekejaman terburuk yang pernah saya lihat dalam perjalanan karir yang panjang,” kata Mark Storella, seorang pejabat Departemen Luar Negeri.

Dewan Eropa Putuskan Hubungan dengan Militer Myanmar

“Ini adalah pembersihan etnis,” kata anggota dewan Senator Ben Cardin, mengutip pernyataan PBB. “Saya pikir ini genosida. Saya tahu akan ada diskusi tentang apakah itu genosida atau tidak.”

Cardin mengatakan militer Myanmar berusaha untuk menghancurkan penduduknya sendiri dan AS seharusnya marah dengan apa yang terjadi.

“Kita perlu melihat masyarakat internasional berkumpul dan berkata, ‘tidak, kita tidak akan membiarkan ini berlanjut … bahwa kita akan meminta pertanggungjawaban terhadap pihak yang bertanggung jawab,'” tambahnya.

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kelompok etnis yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat sejak ratusan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

PBB telah mendokumentasikan pemerkosaan massal, pembunuhan, penyiksaan – termasuk bayi dan anak kecil – mutilasi, pembakaran, pemukulan brutal dan penghilangan yang dilakukan oleh militer. Penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut mungkin merupakan kejahatan berat terhadap kemanusiaan.

Bagikan
Close X