Berita Terkini - Laman 1513 dari 2413

Perundingan Astana: Oposisi Suriah Tolak Seruan Rusia untuk Kongres di Laut Hitam

02 Nov 2017 07:43:28

ASTANA (Jurnalislam.com) – Oposisi Suriah yang menghadiri putaran terakhir perundingan damai di Astana menolak seruan Rusia untuk sebuah kongres di kota resor Sochi di Laut Hitam.

“Kongres Suriah dalam Dialog Nasional” yang diusulkan oleh Moskow selama perundingan dua hari di ibukota Kazakhstan tersebut diharapkan dapat membahas rekonsiliasi antara semua partai yang bertikai, reformasi politik dan membahas konstitusi baru Suriah yang diusulkan, lansir Aljazeera Rabu (1/11/2017).

“Ini adalah tipuan Rusia,” kata Fateh Hassoun yang memimpin delegasi militer oposisi Suriah ke putaran ke-7 perundingan Astana untuk mengakhiri perang Suriah enam tahun.

“Kami tidak mempercayai orang-orang Rusia karena mereka adalah bagian dari perang dan mereka bertempur atas nama rezim di lapangan,” tambahnya.

Pembicaraan Astana dihadiri oleh oposisi Suriah, rezim Suriah, Turki, Iran dan Rusia untuk membahas pelaksanaan kesepakatan masa lalu.

Gagal Capai Kesepakatan, Begini Laporan Perundingan Suriah ke-7 di Astana

Delegasi Rusia mengatakan bahwa konferensi tersebut akan diadakan pada tanggal 18 bulan ini dan dapat diadakan di pangkalan militer Rusia Hmeimim di Latakia atau di Sochi.

Namun oposisi Suriah melaporkan Moskow mencoba mengalihkan dan akhirnya mengendalikan proses perdamaian di Suriah dengan menggeser tempat-tempat dari Jenewa dan Astana ke proses Hmeimim-Sochi yang dikuasai Rusia.

Pemimpin oposisi Suriah Mohamad Alloush mengatakan bahwa konferensi yang diusulkan akan serupa dengan dialog antara rezim dan pihak mereka sendiri.

Ahmad Ramadan, juru bicara Koalisi Nasional Suriah, salah satu kelompok oposisi utama Suriah yang berpartisipasi dalam perundingan tersebut, mengatakan bahwa Koalisi tidak akan berpartisipasi dalam negosiasi apapun dengan rezim di luar Jenewa atau tanpa sponsor PBB.

Perundingan di Astana bagaimanapun, membuat beberapa kemajuan dalam hal membuat Rusia berkomitmen untuk mempertahankan dan memperluas zona de-eskalasi. Oposisi telah bekerja untuk memperkuat kesepakatan mengenai zona de-eskalasi di provinsi Idlib dan di dan sekitar Damaskus.

Namun, isu pertukaran tahanan antara rezim dan oposisi tetap menjadi titik akhir dalam pembicaraan tersebut.

Pihak oposisi berpendapat bahwa mereka berhasil memajukan masalah ini dengan bantuan pemerintah Kazakhstan, delegasi Amerika dan Prancis, namun delegasi Iran menolaknya.

“Iran telah mengelak dan berusaha menghalangi kesepakatan selama perundingan di Astana,” Ayman al-Asemi, anggota dewan militer Pasukan Pembebasan Suriah, mengatakan kepada Al Jazeera.

“Iran berupaya mencegah penyelidikan di masa depan mengenai peran mereka dalam kejahatan perang di Suriah,” tambahnya.

Ahmad Kamel, seorang wartawan Suriah yang berbasis di Prancis dan juga seorang pendukung oposisi, mengatakan bahwa Rusia menginginkan penyerahan sepenuhnya dari oposisi Suriah.

“Mereka praktis mengemas ulang rezim Baath yang sama dengan Presiden Bashar al-Assad,” katanya.

“Yang kami maksudkan adalah kontrol total 100 persen rezim lama yang sama dan tidak fleksibel. Ini akan menjadi pengkhianatan terhadap ratusan dan ribuan korban yang kehilangan nyawa dan rumah mereka.”

Parlemen Inggris: Intervensi Militer Myanmar atas Muslim Rohingya Semakin Meningkat

02 Nov 2017 07:15:41

LONDON (Jurnalislam.com) – Penindasan dan intervensi oleh militer Myanmar terhadap Muslim Rohingya semakin meningkat karena masyarakat internasional tetap diam, sebuah panel di parlemen Inggris mengatakan pada hari Selasa, lansir Anadolu Agency Rabu (1/11/2017).

Berbicara pada sebuah pertemuan yang diselenggarakan oleh Union of the European Turkey Democrats (UETD), Mark Farmaner, direktur Kampanye Burma Inggris, mengatakan ribuan anak kehilangan nyawa mereka karena bantuan ke Negara Bagian Rakhine dibatasi.

Acara “Pembersihan Etnis Tersembunyi: Muslim Rohingya” diselenggarakan di House of Lords oleh Lord Nazir Ahmed dan juga dihadiri oleh anggota parlemen Ziya Altunyaldiz dari Partai AK, yang berkuasa di Turki saat ini.

Senator AS: Ribuan Anak Dibantai dan Ribuan Wanita Diperkosa di Rohingya, Donald Trump Bisu

Farmaner mengatakan ribuan orang tinggal di kamp-kamp kumuh yang hampir tidak memiliki akses terhadap perawatan kesehatan. Dengan memberikan contoh beberapa insiden mengerikan yang terjadi selama genosida melawan minoritas Muslim di wilayah tersebut sejak 25 Agustus, Farmaner menggarisbawahi bahwa mayoritas umat Buddha menindas kelompok minoritas lainnya selama beberapa dekade.

“Situasi saat ini di Burma adalah kegagalan sistematis masyarakat internasional untuk melindungi Muslim Rohingya,” katanya.

Lord Ahmed mengatakan bahwa dia mengunjungi Arakan bersama beberapa relawan dan melihat anak-anak Muslim di sana tinggal dalam kondisi sangat mengerikan. Dia menggarisbawahi bahwa Turki telah menyediakan banyak bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut sejak hari-hari awal operasi militer yang menargetkan warga sipil Muslim.

Deplu AS Tolak Pembantaian Muslim Rohingya sebagai Pembersihan Etnis, Ini Alasannya

“Bulan Sabit Merah Turki ada di sana saat saya mengunjungi kawasan ini,” katanya.

“Saya melihat seorang wanita dengan lengan yang patah sangat parah. Dia mengatakan kepada saya bahwa militer Burma telah mematahkan lengannya. Ada ribuan cerita seperti itu.”

Altunyaldiz memberi penjelasan tentang bantuan Turki kepada Muslim Rohingya dan mengatakan Turki akan selalu bersama mereka.

Dia mengatakan bahwa masyarakat internasional telah mencapai konsensus untuk mengakhiri kekerasan sesegera mungkin.

“Situasi saat ini di Burma harus menjadi perhatian seluruh masyarakat internasional dan juga bagi umat manusia,” kata Altunyaldiz.

PBB mengatakan sekitar 607.000 Muslim Muslim Rohingya telah menyeberang dari Myanmar ke Bangladesh sejak 25 Agustus.

Berjanji Sumbangkan $ 50 Juta ke Rohingya, PBB: Turki Negara Donor yang Dermawan di Dunia

“Meskipun jumlah pendatang baru sekarang melambat, orang-orang terus berdatangan di permukiman darurat Cox’s Bazar setiap hari, sehingga jumlah penduduk Rohingya di distrik tersebut menjadi lebih dari 820.000,” Joel Millman, juru bicara Badan Internasional untuk Migrasi PBB, mengatakan pada sebuah konferensi pers di PBB di Jenewa pada hari Selasa.

Para pengungsi tersebut melarikan diri dari sebuah tindakan keras militer di mana pasukan Budha Myanmar dan gerombolan Buddha membunuh pria, wanita dan anak-anak, menjarah rumah dan membakar desa Rohingya.

Muslim Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kelompok etnis yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat sejak ratusan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

Inilah Laporan Terbaru PBB Tentang Serangan Brutal Buddhis Myanmar pada Muslim Rohingya

PBB telah mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan, penyiksaan – termasuk pembunuhan bayi dan anak kecil – mutilasi, pemukulan brutal dan penghilangan yang dilakukan oleh petugas keamanan.

Dalam sebuah laporan, penyidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut dianggap sebagai kejahatan berat terhadap manusia.

29 Warga Sipil Tewas dalam Serangan Udara Koalisi Arab di Pasar Saada

02 Nov 2017 06:42:21

YAMAN (Jurnalislam.com) – Sedikitnya 29 warga sipil Yaman terbunuh setelah serangan udara pimpinan Saudi “menghancurkan” sebuah pasar yang sibuk di utara Yaman, kata saksi dan media pemberontak.

Penduduk setempat mengatakan kepada Al Jazeera bahwa serangan tersebut menargetkan pasar Alaf di provinsi utara Saada sesaat setelah tengah malam pada hari Rabu (1/11/2017), menewaskan 29 orang dan melukai sedikitnya sembilan lainnya saat mereka tidur.

Petugas penyelamat terus mencari tujuh orang yang hilang sampai larut malam, namun video dari tempat kejadian menunjukkan daerah itu benar-benar hancur oleh serangan tersebut dengan api yang masih menyala dari tiang-tiang toko yang hangus.

Mayat para korban, wajah mereka banyak yang tidak dapat dikenali, diletakkan di atas kantong tubuh putih untuk diidentifikasi keluarga di halaman rumah sakit.

Al Masirah, sebuah saluran TV yang dikelola milisi Syiah Houthi – pemberontak yang menguasai provinsi Saada, ibu kota Sanaa, serta bagian lain dari Yaman tengah – memastikan jumlah korban tewas.

Abdulrahman, yang menolak memberitahukan nama keluarganya, mengatakan bahwa tidak ada pasukan Houthi di daerah tersebut saat serangan terjadi.

Bunuh Ratusan Anak-anak Yaman, PBB Masukan Pasukan Koalisi Arab ke Daftar Hitam

“Serangan udara benar-benar menghancurkan pasar,” katanya kepada Al Jazeera.

“Karena serangan udara berulang dan tembakan mortir dari perbatasan Saudi, banyak pekerja Yaman terpaksa tidur di pertokoan mereka karena terlalu berbahaya untuk berada di jalan pada malam hari.

“Apa pun yang bergerak terancam dibom,” tambahnya. “Tidak ada tempat aman dari para penjahat ini.”

Seorang juru bicara koalisi pimpinan Saudi tidak menanggapi permintaan Al Jazeera untuk memberikan komentar.

Saada, yang merupakan salah satu kubu Syiah Houthi, telah berulang kali ditargetkan oleh serangan pemboman udara yang dipimpin oleh Saudi sejak sebuah koalisi negara-negara Arab bergabung dalam perang tersebut pada bulan Maret 2015.

“Kami sangat sedih mendengar laporan yang dikeluarkan dari Saada hari ini dan mitra PBB kami sedang memverifikasi kejadian tersebut,” kata Shabia Mantoo, seorang juru bicara badan pengungsi PBB di Yaman (UNHCR), kepada Al Jazeera.

“Dengan konflik yang terus berlanjut di Yaman, kita menyaksikan meningkatnya permusuhan, kebutuhan kemanusiaan menumpuk dan warga sipil menanggung beban.”

Perang Arab Saudi di Yaman adalah ‘Sebuah Kegagalan Strategis’

Perang di Yaman, dimulai pada tahun 2014 setelah Syiah Houthi menguasai Sanaa dan mulai mendorong ke selatan menuju kota terbesar ketiga di negara itu, Aden.

Khawatir dengan bangkitnya Houthi, yang diyakini didukung oleh saingan regional Iran, Arab Saudi dan sebuah koalisi negara-negara Arab Sunni meluncurkan sebuah intervensi pada tahun 2015 dalam bentuk serangan udara besar untuk mempertahankan pemerintahan Presiden Adb-Rabbu Mansour Hadi.

Menurut PBB, jumlah serangan udara per bulan sekarang tiga kali lebih tinggi dari tahun lalu, dan laporan bulanan bentrokan bersenjata meningkat 50 persen.

Lebih dari 10.000 orang terbunuh dan sedikitnya 40.000 terluka, kebanyakan akibat serangan udara yang dipimpin oleh Saudi.

Serangan udara yang dipimpin Saudi dan blokade darat, udara dan laut telah menciptakan bencana kemanusiaan. Kolera terus meningkat dan hampir 70 persen penduduknya bergantung pada bantuan.

“Solusi politik yang damai diperlukan lebih dari sebelumnya untuk melindungi kehidupan sipil dan untuk mengurangi penderitaan,” kata Mantoo.

Inilah Kabar Terakhir Pengungsi Muslim Rohingya di Cox’s Bazar, Bangladesh

01 Nov 2017 08:45:56

JENEWA (Jurnalislam.com) – Sekitar 607.000 Muslim Rohingya telah menyeberang dari Myanmar ke Bangladesh sejak 25 Agustus, PBB mengatakan pada hari Selasa (31/10/2017).

“Meskipun jumlah pendatang baru sekarang melambat, orang-orang terus berdatangan di permukiman darurat Cox’s Bazar setiap hari, sehingga jumlah penduduk Rohingya di distrik tersebut menjadi lebih dari 820.000,” Joel Millman, juru bicara Badan Internasional untuk Migrasi PBB (International Agency for Migration-IOM) mengatakan dalam sebuah konferensi pers di PBB di Jenewa pada hari Selasa.

“Permukiman menjadi sangat padat dan penuh sesak dan kebutuhan sumber air minum bersih dan sanitasi dasar sangat besar. Setelah berjalan berhari-hari tanpa air dan makanan, para pengungsi tiba di pemukiman kehabisan tenaga dan kehausan. Banyak yang sakit,” kata Millman.

Senator AS: Ribuan Anak Dibantai dan Ribuan Wanita Diperkosa di Rohingya, Donald Trump Bisu

Juru bicara UNHCR Babar Baloch mengatakan empat pengungsi Rohingya tewas pada hari Selasa pagi di sebuah kecelakaan kapal baru di Teluk Benggala ketika kapal mereka terbalik di tepi pantai selatan Bangladesh.

Para pengungsi tersebut melarikan diri dari sebuah tindakan sadis militer di mana pasukan Budh Myanmar dan gerombolan Buddha membunuhi pria, wanita dan anak-anak, menyiksa, memperkoasa, menjarah rumah dan membakar desa Rohingya.

Muslim Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kelompok etnis yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat atas serangan tersebut sejak puluhan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

Digunakan untuk Meneror Muslim Rohingya, Israel Masih Kirim Senjata ke Angkatan Laut Myanmar

PBB telah mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan – termasuk bayi dan anak kecil – pemukulan brutal, mutilasi dan penghilangan yang dilakukan oleh petugas keamanan Myanmar.

Dalam sebuah laporan, penyidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut merupakan kejahatan berat terhadap kemanusiaan.

6 Tewas dan 15 Terluka dalam Serangan Truk di Manhattan, New York

01 Nov 2017 08:25:11

NEW YORK (Jurnalislam.com) – Sedikitnya enam orang tewas dan 15 lainnya terluka dalam serangan truk dan insiden penembakan yang terjadi di daerah Lower Manhattan di New York pada hari Selasa (31/10/2017).

Insiden tersebut terjadi di dekat West Side Highway dan Chambers Street, yang berada di dekat Battery Park City, kata polisi.

Serangan truk tersebut ditangani sebagai serangan teroris, dua sumber pemerintah AS mengatakan kepada Reuters.

Karena Pelakunya Bukan Muslim, Trump dan Gedung Putih Tolak Sebut Teroris Domestik

Biro Investigasi Federal (The Federal Bureau of Investigation-FBI) telah bergabung dengan kepolisian New York City dalam menyelidiki insiden itu, kata sumber tersebut.

Beberapa orang ditabrak oleh sebuah kendaraan di dekat Chambers Street hampir bersamaan dengan saat penembakan terjadi, dan sedikitnya lima orang terluka, saluran berita PIX 11 melaporkan.

NYPD mengatakan bahwa kendaraan tersebut menabrak kendaraan lain kemudian tersangka keluar mengeluarkan senjata api imitasi dan ditembak oleh polisi.

Beberapa orang di daerah tersebut melaporkan di media sosial bahwa mereka mendengar beberapa suara tembakan.

58 Rakyatnya Tewas dalam Serangan di Konser Musik, Trump: Itu Kejahatan Murni Saja

Associated Press melaporkan polisi dan saksi mata mengatakan bahwa penyerang tersebut melaju ke jalur sepeda yang sibuk di dekat peringatan World Trade Center dan menyerang beberapa orang, lalu muncul dari kendaraan tersebut sambil berteriak dan menembakkan sesuatu yang tampaknya merupakan senjata.

Komandan Garda Revolusi Syiah Iran: Radius 2.000 Km Target Rudal Kami

01 Nov 2017 08:13:29

TEHERAN (Jurnalislam.com) – Iran tidak perlu memperpanjang jangkauan rudal balistik 2.000 km yang ada saat ini karena mereka sudah bisa menyerang target musuh jika terjadi agresi, kata kepala Garda Revolusi tersebut.

Mayor Jenderal Mohammad Ali Jafari mengatakan kepada wartawan di ibukota, Teheran, pada hari Selasa (31/10/2017) bahwa jangkauan rudal dapat mencakup “sebagian besar kepentingan dan kekuatan Amerika” di wilayah ini, bahkan saat dia menggarisbawahi tujuan defensif program ini, lansir Aljazeera.

Jafari mengatakan bahwa kisaran rudal balistik didasarkan pada batasan yang ditetapkan oleh Pemimpin Tertinggi Syiah Ayatollah Ali Khamenei.

Namun dia memperingatkan musuh Iran atas “harga mahal” jika memprovokasi negaranya.

“Kami memiliki kemampuan untuk meningkatkan jangkauan, namun cukup untuk saat ini karena kepentingan Amerika terdapat dalam radius 2.000 km di seluruh negeri, dan akan mendapatkan balasan dalam kasus invasi apapun,” katanya seperti dikutip Press TV milik pemerintah.

Republik Syiah Iran Tingkatkan Program Rudal Balistik

Garda Revolusi Syiah Iran adalah kekuatan terpisah dari tentara Iran.

Mereka hanya mentaati pemimpin tertinggi negara tersebut.

Sementara itu, kepala staf militer Iran Mohammad Hussein Bagheri mengatakan pada hari Selasa bahwa militer berusaha memperbaiki keakuratan rudal balistiknya, namun menambahkan bahwa mereka tidak bermaksud membawa hulu ledak nuklir.

Sebuah rudal balistik jarak jauh sejauh 2.000 km dari Iran tidak mampu menyerang Amerika Serikat, namun dapat menjangkau sebagian besar wilayah Timur Tengah, termasuk beberapa pangkalan Amerika dan fasilitas angkatan laut Amerika di wilayah ini.

Program rudal Iran tidak tercakup dalam kesepakatan nuklir 2015 yang dicapai Teheran dengan kekuatan dunia, termasuk Amerika Serikat.

Kembangkan Sistem Rudal S-300 Rusia, Iran Gelar Uji Coba Rudal Bavar-373

Namun dalam pidato baru-baru ini yang mengumumkan de-sertifikasi perjanjian Iran, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa dia akan meminta Kongres untuk menjatuhkan sanksi terhadap program rudal Iran.

Pada bulan Februari dan Juli, AS menjatuhkan sanksi terhadap individu dan perusahaan Iran atas program dan tes misilnya.

Meskipun sering mengancam, AS “sebenarnya takut akan konsekuensi perang dengan Iran”, Jafari mengatakan pada hari Selasa, menambahkan bahwa Amerika “sangat sadar bahwa mereka akan menjadi pecundang jika perang tersebut terjadi”.

Pada hari Ahad, Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan kepada anggota parlemen bahwa Teheran akan terus memproduksi rudal untuk tujuan pertahanan.

“Kami sudah membangun, sedang membangun, dan akan terus membangun rudal,” katanya.

Khamenei juga mengatakan dalam beberapa pekan terakhir bahwa pertahanan Iran, termasuk

program rudalnya, tidak dapat dinegosiasikan.

Gagal Capai Kesepakatan, Begini Laporan Perundingan Suriah ke-7 di Astana

01 Nov 2017 07:11:27

ASTANA (Jurnalislam.com) – Pembicaraan damai Suriah putaran ketujuh berakhir tanpa kesepakatan pada hari Selasa (31/10/2017) di ibukota Kazakhstan, Astana, Anadolu Agency melaporkan.

Para pihak yang menghadiri perundingan tersebut gagal mencapai kesepakatan mengenai akses kemanusiaan yang terputus ke daerah-daerah yang diblokade rezim Assad, serta pertukaran tahanan dan tawanan korban penculikan, menurut sumber yang menghadiri pertemuan tersebut.

Negara penjamin – Turki, Rusia dan Iran – setuju untuk terus mengupayakan dua isu tersebut, kata sumber tersebut.

Membaca pernyataan bersama dari ketiga negara tersebut, Menteri Luar Negeri Kazakhstan Kairat Abdrakhmanov mengatakan bahwa mereka menyambut baik kemajuan dalam pelaksanaan memorandum tentang pembentukan daerah de-eskalasi di Suriah yang dicapai pada tanggal 4 Mei.

Negara-negara tersebut menekankan pengurangan kekerasan “signifikan” di wilayah di Suriah sebagai akibat tindakan yang diambil untuk memperkuat dan mempertahankan rezim gencatan senjata, termasuk meluncurkan daerah de-eskalasi dan menciptakan zona keamanan, kata menteri Kazakhstan tersebut.

Perundingan Damai Suriah ke-7 Kembali Digelar di Astana

Negara-negara tersebut menegaskan kembali tekad mereka untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk terus memerangi terorisme di dalam dan di luar wilayah de-eskalasi.

Mereka juga sepakat bahwa tidak ada solusi militer untuk masalah Suriah dan harus dipecahkan melalui proses politik.

Abdrakhmanov mengatakan bahwa negara-negara tersebut sepakat membahas usulan Rusia untuk mengadakan “kongres dialog nasional”.

Dia mengatakan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan perlu mengambil “langkah-langkah membangun kepercayaan” termasuk pelepasan tahanan / korban penculikan dan penyerahan jenazah serta identifikasi orang hilang, untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi proses politik dan gencatan senjata yang langgeng.

Ketiga negara juga menggarisbawahi perlunya meningkatkan bantuan kemanusiaan internasional ke Suriah, dan untuk menyediakan akses kemanusiaan yang cepat, aman dan tidak terhalang.

Dalam sebuah konferensi pers setelah perundingan tersebut, Utusan Khusus Rusia untuk Suriah Alexander Lavrentiev mengatakan bahwa Kongres Dialog Nasional akan diadakan di kota Sochi Rusia.

Utusan tersebut mengatakan bahwa pembentukan pemerintah transisi persatuan nasional akan dinegosiasikan pada kongres tersebut, menambahkan bahwa “inisiasi reformasi konstitusional sangat penting untuk dilakukan”.

Lavrentiev mengatakan bahwa isu tersebut juga dibahas dengan Utusan Khusus PBB untuk Suriah Staffan de Mistura. “Mistura juga mengatakan bahwa kita harus fokus pada reformasi konstitusional dan pemilihan.”

Menurut Kementerian Luar Negeri Rusia, kongres tersebut akan digelar pada 18 November.

Mengenai delegasi oposisi Suriah, Lavrentiev mengatakan bahwa mereka tidak menginginkan adanya kondisi (persyaratan) awal.

“Jika mereka menetapkan kondisi awal, dan tidak memiliki sikap konstruktif, maka itu akan membuktikan bahwa mereka menolak untuk membantu. Kami tidak ingin ini terjadi.

“Kami akan terus bekerja dengan oposisi Suriah … Jika pihak oposisi tidak hadir, mereka akan menghadapi risiko besar dan berada di luar proses politik.”

Turki, Rusia dan Iran Gagal Temui Kesepakatan di Astana

Pihak oposisi bersenjata Suriah, di sisi lain, keberatan dengan keputusan kongres Rusia dan mengatakan bahwa Rusia harus pertama-tama menghentikan pembunuhan anak-anak Suriah, mengacu pada serangan baru-baru ini bersama rezim Suriah di pinggiran Damaskus, Ghouta Timur.

Menurut juru bicara Yahya Al-Aridi, kelompok oposisi tersebut ingin mempertahankan perundingan Jenewa dan Astana, tanpa ada perubahan dalam proses tersebut.

Aridi mengatakan, “Bergabung dengan kongres tersebut sebenarnya bukan pilihan.”

“Bukan tentang memilih apakah akan hadir atau tidak. Ada batas-batas yang pasti, diklaim dipimpin oleh PBB, namun nyatanya tidak ada yang bisa memprediksi siapa yang akan bergabung,” katanya.

Babak perundingan Astana berikutnya diperkirakan akan diadakan pada paruh kedua bulan Desember.

Pembicaraan Astana, yang berfokus pada penguatan gencatan senjata yang mulai berlaku pada 30 Desember, ditengahi oleh Turki, yang mendukung oposisi moderat anti-Assad, dan Rusia dan Iran, yang mendukung rezim Syiah Nushairiyah Bashar al-Assad.

Pertemuan dua hari di Astana juga membahas pembebasan tahanan dan sandera, dan aksi kemanusiaan di lading ranjau darat.

Perwakilan rezim Suriah, kelompok oposisi bersenjata, tiga negara penjamin, serta delegasi dari PBB, Yordania, dan AS menghadiri perundingan tersebut.

Begini Penjelasan Kepala DPMPTSP DKI Jakarta Terkait Penutupan Alexis

31 Okt 2017 13:49:57

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, akhirnya menolak permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Hotel dan Griya Pijat Alexis. Edi Junaedi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta mengatakan, bahwa penolakan perpanjangan izin Alexis tersebut, merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat.

“Beberapa bulan belakangan ini, banyak sekali laporan masyarakat dan informasi di media massa yang mengangkat mengenai praktek prostitusi di Hotel Alexis, tentunya hal tersebut menjadi catatan kami. Kode etik jurnalistik itu menguji informasi sesuai faktanya, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi. Untuk itu informasi dari media massa dapat dijadikan landasan agar dapat dikoordinasikan dengan SKPD/UKPD teknis terkait,” ujarnya kepada media di Jakarta (30/10/2017).

Lebih lanjut, Edy menambahkan, berdasarkan pasal 49 ayat (1) Pergub Nomor 47 Tahun 2017, menyebutkan bahwa salah satu bahan pengawasan, pengendalian dan evaluasi izin dan non izin meliputi: dokumen izin dan non izin; pengaduan masyarakat; hasil temuan di lapangan; hasil temuan lembaga pemeriksa yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan informasi yang bersumber dari media massa.

DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di DKI Jakarta, salah satunya adalah melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata.

“Sebagaimana amanat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisataan, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan wewenang mengatur dan mengelola urusan Kepariwisataan, mempunyai kewajiban salah satunya adalah mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas” tandasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan surat penolakan daftar ulang TDUP Alexis sudah dikeluarkan sejak Jumat (27/10/2017) lalu. Dengan ditolaknya TDUP oleh Pemprov DKI, kata Anies, kegiatan bisnis yang ada di Alexis menjadi ilegal.

“Otomatis, maka tidak punya izin lagi kemudian. Kan sudah habis, kemudian dengan begitu, tidak ada izin lagi, otomatis kegiatan di situ bukan kegiatan legal lagi. Kegiatan legal adalah kegiatan yang mendapatkan izin, tanpa izin, maka semua kegiatan di situ bukan kegiatan legal,” kata Anies kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (30/10/2017).

GNPF Ulama Serukan Umat Islam Lawan UU Ormas

31 Okt 2017 13:46:48

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama pada Senin (30/10/2017) mengadakan pertemuan bersama pimpinan ormas-ormas Islam menyikapi disahkannya Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi Undang-undang di Hotel Grand Sahid, Jakarta. Pertemuan itu menghasilkan beberapa poin pernyataan sikap yang pada intinya GNPF Ulama dan ormas-ormas Islam menolak disahkannya UU ormas dan menyerukan perlawanan konstitusional.

Seruan GNPF Ulama dan Ormas-Ormas Islam Atas Disahkannya Perppu Ormas Menjadi Undang-Undang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menyikapi situasi dan kondisi setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No.2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (ormas) menjadi Undang-undang oleh DPR RI, maka Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama) dan ormas-ormas Islam menyatakan sikap sebagai berikut:

Pertama: Bahwa ajaran Islam mewajibkan menentang dan melawan setiap kedzaliman maupun kemunkaran yang terjadi.

“Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” QS Ali Imran 3: Ayat 104

“Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim.” QS Al Baqarah 2: Ayat 193

“Dan peliharalah dirimu dari siksa yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja diantara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya. QS Al Anfaal 8: Ayat 25

“Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim. QS Al Mumtahanah 60: Ayat 9)

Kedua, dari sudut aspek konstitusional, proses politik yang melahirkan peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat diter ima sebagai proses politik yang dibenarkan menurut ukuran legal formal konstitusional, yaitu tidak terpenuhinya unsu syarat-syarat untuk dapat diterbitkannya sebuah perppu. Begitu juga dalam proses politik pengesahan Perppu menjadi Undang-undang, terkesan telah terjadi pemaksaan dari rezim yang berkuasa yang akan menggunakan Perppu pembubaran ormas tersebut sebagai senjata mengekang kebebasan dan bertentangan dengan pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945.

Ketiga, GNPF Ulama dan ormas-ormas Islam memandang bahwa substansi Perppu yang telah disahkan menjadi Undang-undang tersebut sangat merugikan umat Islam karena cenderung ditujukkan untuk membatasi dan mengekang dakwah Islam sekaligus ingin memadamkan cahaya agama Allah SWT, sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Subahanu Wa Ta’ala:

“Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayaNya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya.” QS Attaubah 9: Ayat 32

“Mereka hendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahaya-Nya meskipun orang-orang kafir membencinya.” QS. As-Saff 61: Ayat 8

Oleh karenanya GNPF Ulama dan Ormas Islam menyerukan kepada seluruh umat Islam Indonesia:

Tidak mendukung dan tidak memilih partai-partai yang menyetujui Perppu menjadi UU baik dalam Pilkada, Pileg maupun Pilpres.
Agar selalu waspada terhadap kemungkinan terburuk yang diakibatkan dari UU tersebut
Melakukan perlawanan melalui mekanisme legal konstitusional

Hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya, KH. Bachtiar Nastsir (Ketua GNPF-Ulama), KH. Muhammad Al Khaththath (Kabid Konsolidasi GNPF-Ulama), Munarman, SH (Sekjen GNPF-Ulama), KH. Abdul Rasyid AS (Sesepuh Perguruan Asy-Syafi’iyah Jakarta), KH. Abah Raud (Pembina Majlis Dzikir Az Zikra), KH. Athian Ali M. Da’i (Ketua Umum ANNAS), KH. Shobri Lubis (Ketua DPP FPI), Dr. Muhammad Kapitra Ampera, SH (Ketua Himpunan Advocat Pengacara Indonesia), Ust. Racmat S Labib (Ketua DPP HTI), Ust. Nazar Hari’s (Ketum PUI), Habib Muhcsin (Imam DPD FPI DKI Jakarta), Ust. Slamet Maarif (Ketua Presidium Alumni 212), Ust. Asep Syaripudin (Ketua API Jabar), Ust. Candra Kurnianto (Sekjen DPP Hidayatullah), Ust. Fahmi Salim (MIUMI), Ust. Bambang Setyo (YAQIEN), Ust. Mursalin (CSIL), Ust. Bernard Abdul Jabar (Ketum KAMRA), Ust. Namrudin DF (Ketua Tim Pemengan GMJ), Joko Oskar (Ketua KB PII Jakarta), Supriyadi (Ketua GISS DKI Jakarta), Ustadzah Nurdiati Akma (Ketua Forsap), Fahira Idris (Ketum Bang Jafar), Neno Warisman (Ketua GIN), Ummu Hafidz (Forum Perempuan Bicara), Pimpinan Jama’ah Anshorusy Syari’ah, HASMI, AFKN Nuwaar, FUI, dll.

Irak: Milisi IS Sogok Pasukan Peshmerga untuk Bisa Kabur dari Hawija

31 Okt 2017 10:02:04

IRAK (Jurnalislam.com) – Para komandan Irak dalam pertempuran untuk Hawija melaporkan bahwa pasukan peshmerga Kurdi membantu ratusan militan kelompok Islamic State (IS) untuk melarikan diri dari kubu terakhir kelompok tersebut di Irak utara.

“Pasukan IS telah lolos dari Hawija melalui posisi peshmerga dan [sebelum pertempuran Hawija dimulai] peshmerga menerima 160 pemimpin IS,” kata Mahdi Taki, komandan milisi Syiah Brigade 52 Hashd al-Shaabi, lansir Middle East Eye.

“Kami mendapatkan informasi ini langsung dari kontak peshmerga kami. Ada beberapa warga peshmerga yang tidak baik yang lebih mencintai uang daripada patriotisme, dan mereka menerima suap dari IS.”

Hawija ditinggalkan pada tanggal 5 Oktober setelah pertempuran dua hari untuk membebaskan kota tersebut.

Selain jalan-jalan dan lokasi yang penuh ranjau dan bangunan yang dipersenjatai IED, pasukan darat menemukan hambatan dari para penembak jitu dan militan menyerang dengan mortir atau melakukan serangan bunuh diri terhadap tentara yang sedang maju.

Sebelum militer mencapai kota tersebut, ratusan pasukan dan komandan IS dilaporkan melarikan diri dari Hawija, dan secara efektif lenyap.

Pasukan Irak Temukan Kuburan Massal Bekas Eksekusi IS di Kirkuk

Dengan wilayah yang dikelilingi oleh pasukan gabungan Irak, rute pelarian terakhir bagi anggota IS adalah melintasi semak belukar menuju posisi peshmerga statis yang berada di perbatasan yang disengketakan yang kemudian dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kurdi (the Kurdish Regional Government-KRG).

Peshmerga adalah satu-satunya pasukan Irak yang tidak berpartisipasi dalam serangan Hawija, meski telah mengklaim bahwa tanah tersebut secara historis adalah milik Kurdi.

Sekitar 1.000 anggota IS dilaporkan menyerah pada pasukan peshmerga, pejabat keamanan Kurdi melaporkan, sementara pasukan Irak terus membebaskan Hawija dan daerah sekitarnya.

Pasukan Irak Kuasai Perbatasan dengan Suriah setelah Milisi Dukungan AS Mundur

Wali (gubernur) IS di Hawija telah mengatakan kepada anggotanya untuk menyerah kepada peshmerga daripada mengambil risiko dibunuh oleh pasukan Irak yang sedang bergerak maju, seorang anggota IS yang ditahan oleh peshmerga di sebuah pusat screening di kota perbatasan Dibis mengatakan kepada New York Times.

Namun komandan Irak yang memimpin garis depan Hawija mengatakan kepada MEE bahwa lebih banyak lagi pemimpin IS, pasukan dan keluarga mereka yang telah menyuap peshmerga agar diizinkan masuk secara bebas ke Kurdistan Irak.

“Menurut sumber intelijen kami, kami memperkirakan bahwa total 3.000 IS – termasuk para pemimpin, pasukan dan keluarga telah pergi ke peshmerga dari Tal Afar, Hawija dan daerah sekitarnya,” kata seorang komandan Hashd al-Shaabi lainnya, yang berbicara tanpa menyebut nama.

“Pemimpin dan pasukan mayoritas pergi ke Erbil, dan keluarga IS mayoritas pindah ke Kirkuk, semuanya berpura-pura menjadi warga sipil normal.”

Beberapa unit milisi Syiah Hashd al-Shaabi lokal yang ditempatkan di dan sekitar Kirkuk, yang memiliki hubungan lama dengan peshmerga, mengatakan bahwa harga untuk gerilyawan yang melarikan diri mulai dari $ 1.000 untuk seorang pasukan biasa dan $ 2.000 untuk sebuah keluarga, dengan para pemimpin senior IS membayar jauh lebih banyak, tampaknya sampai $ 10.000.

KRG Kutuk Kekejaman Milisi Syiah Hashd al Shaabi terhadap Warga Sunni Fallujah

Menurut informasi intelijen yang diterima oleh sumber-sumber senior di Hashd al-Shaabi, sebuah perusahaan yang berbasis di Kirkuk yang dikenal sebagai Kantor Khalid menjalankan usaha sampingan untuk membantu milisi merencanakan pelarian mereka.

Rupanya hanya dibutuhkan $ 1.000, sebuah mobil, senjata, atau bahkan sekawanan domba dengan beberapa kali panggilan telepon ke kantor Khalid maka setiap anggota IS manapun dapat mengatur pelariannya ke Kurdistan Irak.

Begitu sampai di sebuah pos pemeriksaan di dekat Dibis, hanya 20 kilometer dari kota Kirkuk yang kaya minyak, mereka menyerahkan segumpal uang tunai atau barang berharga, dan kemudian diizinkan untuk bebas lewat, dan dari sana pergi ke Erbil atau di tempat lain di KRG, sumber mengatakan. Pos pemeriksaan ini sekarang dikuasai oleh pasukan Irak, setelah mereka menguasai provinsi Kirkuk yang disengketakan awal bulan ini.