Mualaf di Norwegia Meningkat Ini Penyebabnya

Redaktur: Deddy Purwanto

NORWEGIA (Jurnalislam.com) – Jumlah pemeluk agama Islam baru di Norwegia meningkat menjadi sedikitnya 3.000 dalam beberapa tahun terakhir, seorang peneliti di Departemen Studi Budaya dan Bahasa Oriental (Department of Culture Studies and Oriental Languages) Universitas Oslo mengatakan.

Surat kabar terkemuka di Norwegia, Verdens Gang, melaporkan pada hari Ahad (23/9/2018) bahwa jumlah warga Norwegia yang memilih menjadi Muslim sejak 1990-an telah meningkat, lansir World Bulletin.

Laporan itu mengatakan jumlah mualaf di negara itu selama 1990-an sekitar 500 dan telah mencapai sekitar 3.000 dalam beberapa tahun terakhir.

Baca juga: 

Memperhatikan bahwa perempuan Norwegia sebelumnya masuk Islam karena menikahi pria Muslim, Vogt mengatakan: “Tren ini sekarang telah berubah secara drastis. Sekarang, wanita memilih Islam setelah membaca dan meneliti tentang Islam. ”

Monica Salmouk, seorang Muslim yang bertobat, mengatakan kepada surat kabar bahwa dia memilih Islam 4 tahun yang lalu setelah meneliti dan membaca sejumlah buku tentang agama.

Baca juga: 

Salmouk mengatakan dia mengunjungi masjid Islamic Cultural Centre (ICC) di Greenland, Oslo dan memilih untuk mengadopsi Islam sebagai agamanya.

Solva Nabila Sexelin, seorang warga Norwegia berusia 42 tahun, juga mengatakan ia memutuskan untuk masuk Islam setelah terinspirasi oleh pencari suaka Muslim yang telah ia bantu.

Turki: Oposisi Moderat Harus Jadi Bagian Solusi Politik di Idlib

Redaktur: Deddy Purwanto

IDLIB (Jurnalislam.com) – Oposisi Moderat harus menjadi bagian dari solusi politik di Idlib, Presiden Turki mengatakan kepada surat kabar Rusia, Kommersant, pada hari Ahad (23/9/2018).

Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa Turki memprioritaskan warga sipil, pelestarian zona de-escalation dan melindungi kelompok oposisi moderat sejak awal masalah Idlib.

“Mungkin ada pendekatan yang berbeda dari berbagai negara tentang oposisi moderat,” menurut Erdogan. “Tapi kami berpikir bahwa oposisi moderat harus tetap dalam proses politik,” lansir Anadolu Agency, Senin (24/9/2018).

Baca juga: 

Keterlibatan oposisi diperlukan untuk melaksanakan agenda dalam pembicaraan Jenewa dan Astana dengan cara yang sehat, katanya, mengacu pada perjanjian sebelumnya di Suriah masing-masing oleh PBB, dan Turki, Rusia dan Iran.

Turki menentang setiap upaya yang bertujuan untuk melemahkan oposisi moderat dengan menganggap mereka sebagai “teroris,” kata Erdogan.

Pemimpin Turki itu mengatakan Turki telah bekerja selama bertahun-tahun untuk menjaga perdamaian di Suriah dan membantu jutaan warga sipil kembali ke rumah mereka meski ada propaganda dan taktik kotor oleh rezim Syiah Nushairiyah Bashar al-Assad.

Baca juga: 

Erdogan memuji kesepakatan antara Ankara dan Moskow di Sochi untuk menciptakan zona demiliterisasi di Idlib.

Dia mengatakan pasukan oposisi akan tinggal di daerah mereka dan pejuang lain yang ditentukan oleh kedua negara tidak akan diizinkan beroperasi di wilayah tersebut.

Giliran AS Selidiki Pembantaian Muslim Rohingya, Begini Laporannya

Redaktur: Deddy Purwanto

MYANMAR (Jurnalislam.com) – Penyelidikan pemerintah AS telah menemukan bahwa militer Myanmar melancarkan operasi pembunuhan masal yang terencana dan terkoordinasi, pemerkosaan massal dan kekejaman lainnya terhadap minoritas Muslim Rohingya.

Laporan Departemen Luar Negeri, ditinjau oleh kantor berita Reuters lebih awal dari rilis yang diharapkan pada hari Senin (24/9/2018), dapat digunakan untuk membenarkan kelanjutan sanksi AS terhadap pemerintah Myanmar, kata pejabat AS.

Namun laporan itu berhenti saat menjelaskan tentang penindasan sebagai genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan.

Baca juga: 

Penemuan ini didasarkan pada lebih dari 1.000 wawancara terhadap pria dan wanita Rohingya di kamp-kamp pengungsi di negara tetangga Bangladesh, tempat lebih dari 700.000 warga Rohingya melarikan diri setelah operasi militer tahun lalu di negara bagian Rakhine, Myanmar.

“Survei itu mengungkapkan bahwa kekerasan baru-baru ini di negara bagian Rakhine utara adalah ekstrim, berskala besar, meluas, dan tampaknya diarahkan untuk meneror penduduk dan mengusir warga Muslim Rohingya,” kata laporan 20 halaman itu.

“Ruang lingkup dan skala operasi militer menunjukkan bahwa mereka terencana dan terkoordinasi dengan baik,” tambahnya.

Pada 25 Agustus 2017, Myanmar melancarkan serangan militer – yang diistilahkan oleh PBB sebagai contoh buku teks pembersihan etnis – setelah pejuang bersenjata Rohingya melakukan serangan balasan terhadap pasukan militer perbatasan.

Mereka yang selamat menceritakan detail mengerikan yang mereka saksikan, termasuk tentara yang membunuh bayi dan anak-anak kecil, memutilasinya, penembakan secara brutal terhadap warga, dan korban yang dikubur hidup-hidup atau dilemparkan ke lubang kuburan massal.

Mereka menggambarkan serangan seksual yang meluas dan perkosaan perempuan Rohingya oleh militer Myanmar, yang sering dilakukan di depan umum.

Baca juga: 

Seorang saksi menggambarkan bagaimana empat gadis Rohingya diculik, diikat dan diperkosa selama tiga hari berturut-turut. Mereka dibiarkan berdarah hebat dan “setengah mati”, katanya, menurut laporan itu.

Laporan Departemen Luar Negeri bertepatan dengan janji AS memberikan bantuan $ 185 juta untuk pengungsi Rohingya.

Pada hari Senin, duta besar AS untuk PBB Nikki Haley mengumumkan pendanaan baru untuk makanan, air, perawatan kesehatan dan bantuan penting lainnya selama pertemuan tingkat menteri mengenai krisis Myanmar di sela-sela pertemuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.

Laporan AS muncul hampir satu bulan setelah sebuah tim penyelidik PBB mengeluarkan laporannya sendiri, mengatakan  militer Myanmar bertindak dengan “niat genosida” dan menyerukan agar panglima tertinggi dan lima jenderal negara itu untuk diadili oleh Pengadilan Kriminal Internasional (the International Criminal Court).

Baca juga: 

Sementara itu, kepala militer Myanmar pada hari Senin memperingatkan campur tangan asing saat para pemimpin dunia berkumpul di PBB untuk menemukan cara menahan para jenderal yang kuat di negara itu demi bertanggung jawab atas kekejaman terhadap Muslim Rohingya.

Dalam komentar publik pertamanya sejak laporan pencarian fakta PBB, Min Aung Hlaing mengatakan Myanmar mematuhinya dengan pakta PBB, tetapi memperingatkan bahwa “pembicaraan untuk ikut campur dalam urusan internal” dapat menyebabkan “kesalahpahaman”.

“Karena setiap negara menetapkan standar dan norma yang berbeda, negara, organisasi dan kelompok lain mana pun tidak memiliki hak untuk ikut campur dan membuat keputusan atas kedaulatan suatu negara,” kata Min Aung Hlaing dalam komentar yang dilaporkan dalam bahasa Inggris di situsnya.

Min Aung Hlaing juga mengabaikan tuntutan para penyelidik PBB agar tentara mundur dari politik di Myanmar. Militer tetap sangat berpengaruh meski ada transisi nominal ke pemerintahan sipil pada 2011.

22 Orang Ditangkap Pasca Serangan di Parade Militer Iran

Redaktur: Deddy Purwanto

TEHERAN (Jurnalislam.com) – Dua puluh dua orang ditangkap karena dicurigai terkait dengan serangan di Iran barat daya yang menewaskan sedikitnya 25 orang, kata Kementerian Intelijen negara itu Senin (24/9/2018), lansir Anadolu Agency.

Penangkapan itu terjadi selama serangan polisi dan mayat orang-orang bersenjata telah diidentifikasi, kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.

Sejumlah bahan peledak dan peralatan militer juga disita.

Pada hari Sabtu, 25 orang, termasuk 17 tentara, tewas dan 69 lainnya terluka ketika orang-orang bersenjata yang mengenakan seragam militer menembaki parade militer di kota Ahvaz.

Baca juga: 

Korban termasuk seorang wanita dan seorang anak, seorang wartawan dan anggota Pengawal Revolusi Iran.

Juru bicara Angkatan Bersenjata Iran Brigadir Jenderal Abolfazl Shekarchi kemudian mengumumkan bahwa tiga penyerang yang terlibat dalam serangan itu telah tewas di tempat, sementara orang keempat yang terluka meninggal di rumah sakit.

Juru bicara Korps Penjaga Revolusi Syiah Iran, Ramezan Sharif, menuduh unsur-unsur kelompok al-Ahvaziya, yang didukung oleh Arab Saudi, melakukan serangan itu, dengan mengatakan bahwa mereka “bertujuan membayangi kemegahan pawai oleh pasukan bersenjata Iran”.

Organisasi IS kemudian mengklaim bertanggung jawab atas serangan melalui Amaq News Agency tetapi tidak mempublikasikan rekaman video untuk mendukungnya.

Serdadu Zionis Kembali Tembak Mati Remaja Palestina di Kepala Semalam

Redaktur: Deddy Purwanto

GAZA (Jurnalislam.com) – Tentara penjajah Israel kembali menembak mati seorang remaja Palestina selama protes di dekat perbatasan Gaza, kata Kementerian Kesehatan Palestina.

Mohamed Abu Sadek, 21, ditembak di kepala oleh militer Israel pada hari Senin Malam (24/9/2018) dan meninggal dunia di rumah sakit, Aljazeera melaporkan.

Sadek adalah satu dari ribuan orang yang berkumpul di dekat perbatasan sebagai bagian dari unjuk rasa the Great March of Return.

Sedikitnya 90 orang terluka dalam unjuk rasa, 10 di antaranya oleh peluru tajam yang ditembakkan oleh pasukan Israel, kata kementerian itu.

Baca juga: 

Protes Palestina dimulai pada tanggal 30 Maret untuk peringatan Land Day tahun 1976, yaitu ketika enam warga Palestina dibunuh oleh pasukan zionis Yahudi setelah memprotes penyitaan tanah mereka.

Sejak dimulainya protes ini, pasukan penjajah Israel telah menewaskan sedikitnya 174 warga Palestina di daerah kantong yang terkepung dan melukai lebih dari 18.000 orang, menurut pejabat kesehatan di Gaza.

Satu tentara penjajah Israel ditembak mati oleh seorang penembak jitu Palestina.

Protes menyerukan agar warga Palestina dapat kembali ke rumah setelah mereka atau keluarga mereka melarikan diri atau diusir saat perang 1948 guna membentuk negara Israel.

Hari Tani Nasional, Ratusan Mahasiswa Solo Unjuk Rasa Tolak Impor Beras

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

SOLO (Jurnalislam.com) – Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Soloraya berunjuk di Bundaran Gladak, Surakarta, Senin (24/9/2018). Mereka menyampaikan beberapa tuntutan, diantaranya mendesak pemerintah untuk menghentikan impor beras yang akan menyengsarakan petani lokal.

Aksi ini juga sebagai bentuk solidaritas mereka atas aksi mahasiswa di Bengkulu yang mendapat tindakan represif dari aparat kepolisian hingga membuat beberapa diantara mereka terluka beberapa waktu lalu.

Aksi yang bertepatan dengan Hari Tani ini dimulai Taman Sriwedari Surakarta dan dilanjutkan longmarch menuju Bundaran Gladak, Solo. Dalam aksinya, massa membawa spanduk bertuliskan “Copot Kapolda Bengkulu” dan “Petani Miris di negeri Agraris”.

“Tolak aksi represif terhadap aktifis kemanusiaan, Petani kecil, mahasiswa dan penggusuran agraria mengunakan kekuasaan militer dan copot Kapolda Bengkulu,” kata salah seorang orator.

Dalam perjalanan longmacrh menuju Bundaran Gladak, mahasiswa sempat terlibat bentrok dengan pihak aparat di perempatan Novotel dan Ngarsapura dikarenakan mahasiswa menutup akses jalan Slamet Riyadi. Tapi bentrokan dapat dilerai dan massa melanjutkan aksinya di Bundaran Gladak untuk berorasi.

Mereka juga mengecam kebijakan pemerintahan Jokowi yang dinilai tidak pro rakyat kecil. Mahasiswa melampiaskan kekecewaannya dengan mengarak orang-orangan sawah berwajah presiden Jokowi, Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Perdagangan Indonesia Enggartiasto Lukita.

“Disaat para petani sedang panen raya, tapi mereka malah impor yang tanpa ada nalar yang jelas, hari ini kita mewakili rakyat Solo dan Indonesia kita akan terus ada dan berlipat ganda untuk melawan,” kata salah satu orator dari atas mobil komando.

Hingga pukul 16.45 Wib massa masih melakukan orasi di Bundaran Gladak Surakarta, mereka juga melakukan aksi bakar ban dan memperagakan aksi teatrekal tentang kekejaman pemerintah terhadap rakyat kecil terutama petani.

Hingga berita ini diturunkan aksi dari mahasiswa dari HMI, KAMMI, dan lainnya ini masih berlangsung.

LSM: Koalisi Amerika Tewaskan 2.832 Warga Suriah Sejak 2014

Redaktur: Deddy Purwanto

ANKARA (Jurnalislam.com) – Sebanyak 2.832 warga sipil – lebih dari setengah dari mereka wanita dan anak-anak – telah tewas sejak koalisi pimpinan AS memulai serangannya di Suriah pada tahun 2014, menurut laporan yang dirilis pada hari Ahad (23/9/2018).

Menurut laporan LSM yang berbasis di Inggris, Jaringan Suriah untuk Hak Asasi Manusia (the Syrian Network for Human Rights-SNHR) menandai ulang tahun keempat intervensi pasukan koalisi internasional di Suriah, total 861 anak dan 617 perempuan telah tewas sejak intervensi dimulai pada 23 September 2014, Anadolu Agency melaporkan.

Baca juga: 

Laporan itu mengatakan pasukan koalisi menewaskan 976 warga sipil selama pemerintahan Barack Obama, dan 1.856 warga sipil di bawah pemerintahan Donald Trump yang baru menjabat kurang dari dua tahun.

Menurut laporan itu, pada tahun pertama intervensi AS di Suriah, total 249 warga sipil tewas, diikuti oleh 398 pada tahun kedua, 1.753 pada tahun ketiga, dan 432 pada tahun keempat.

Merinci korban tewas di Suriah, jumlah korban terbesar terjadi di provinsi Raqqa yang berjumlah 1.133.

Baca juga: 

Raqqah diikuti oleh Aleppo dengan 782, Deir al-Zour dengan 447, al-Hasakah dengan 218, Idlib dengan 126, Homs dengan 121, dan Daraa dengan lima kematian warga sipil.

Laporan itu juga mendokumentasikan bagaimana pasukan koalisi melakukan sedikitnya 156 “pembantaian” di Suriah yang menargetkan beberapa daerah pemukiman.

Sejak 23 September 2014, pasukan koalisi pimpinan AS telah menargetkan area pemukiman 170 kali, termasuk 108 kali di Raqqah.

Baca juga: 

Swiss Adakan Penghitungan Suara Larangan Cadar Bagi Muslimah

Redaktur: Deddy Purwanto

SWISS (Jurnalislam.com) – Referendum di wilayah timur laut St Gallen di Swiss sedang mempertimbangkan untuk memperkenalkan “larangan burqa” yang akan melarang semua pakaian yang menutupi wajah di ruang publik di daerah tersebut.

Pemilih akan pergi ke tempat pemungutan suara atas undang-undang yang diusulkan pada hari Ahad (23/9/2018) dan wilayah ini diharapkan akan mengikuti contoh kanton selatan Ticino, di mana dua tahun lalu diperkenalkan undang-undang yang menargetkan penutup wajah dan segala bentuk pakaian yang menyembunyikan wajah bagi Muslimah, lansir Aljazeera.

Baca juga: 

Sebuah peraturan yang menyatakan bahwa “siapa pun yang membuat diri mereka tidak dapat dikenali dengan menutupi wajah mereka di ruang publik, dan dengan demikian membahayakan keamanan publik atau perdamaian sosial dan agama akan didenda” diadopsi oleh legislator di St Gallen akhir tahun lalu.

Undang-undang itu itu, yang disusun menyusul kegemparan di kanton atas seorang gadis yang mengenakan cadar ke sekolah, bermasalah, menurut Fredy Fassler, seorang sosialis yang bertanggung jawab atas keamanan dan keadilan di St Gallen.

Undang-undang ini tidak mendefinisikan kapan seorang wanita yang mengenakan kerudung wajah dinilai sebagai bahaya, dan kritik muncul karena “khawatir sanksi akan tidak dapat diprediksi dan sewenang-wenang”, katanya kepada surat kabar harian, Le Temps.

Baca juga: 

Undang-undang itu lolos di parlemen daerah dengan dukungan dari partai-partai populis.

Sekarang masalah ini dipertimbangkan untuk persetujuan publik setelah the Green Party dan Young Socialists menuntut referendum.

Pemerintah Swiss tahun lalu menentang prakarsa yang bertujuan menciptakan “larangan burqa” secara nasional, dan mengatakan bahwa tiap daerah berhak untuk menentukan apakah langkah-langkah tersebut sesuai.

Awal tahun ini dua koran lokal melakukan survei yang menemukan bahwa 76 persen mendukung pelarangan cadar wajah secara efektif, dibandingkan dengan 20 persen melawan dan tiga persen tidak menanggapi masalah ini, menurut laporan lokal.

Pada tahun 2009, negara itu menyetujui larangan pembangunan menara di masjid, dan menarik perhatian dunia.

Dalam Sebulan Lebih dari 500 Tentara Afghanistan Bentukan AS Tewas

Redaktur: Deddy Purwanto

KABUL (Jurnalislam.com) – Lebih dari 500 tentara di Afghanistan tewas dalam serangkaian serangan pejuang Taliban hanya dalam satu bulan, menteri pertahanan melaporkan kepada parlemen pada hari Ahad (23/9/2018).

Para menteri keamanan dipanggil oleh majelis tinggi parlemen untuk menyampaikan kepada para anggota parlemen tentang situasi keamanan yang memburuk di negara yang dilanda perang itu.

Baca juga: 

Menteri Pertahanan Tariq Shah Bahrami mengatakan pertempuran yang berkobar mengakibatkan banyak korban di kedua belah pihak.

“Sayangnya, tentara menderita 513 tewas, 718 terluka, dan 43 ditangkap sebagai tawanan pada bulan lalu,” katanya kepada para senator, lansir Anadolu Agency.

Ini terjadi ketika Wolesi Jirga (majelis rendah) menyerukan peninjauan atas Perjanjian Keamanan Bilateral (Bilateral Security Agreement- BSA) dengan AS atas dugaan kegagalannya untuk menghadang meningkatnya serentetan serangan dan wilayah yang jatuh ke Taliban.

Baca juga: 

Menteri Dalam Negeri Wais Ahmad Barmak membela BSA, menuduh bahwa tetangga-tetangga Afghanistan telah mempromosikan terorisme, dengan mengatakan: “Tentu saja, ada sejumlah negara yang melihat ini [BSA] melawan kepentingan mereka”.

Bulan lalu, Taliban menolak tawaran gencatan senjata sepihak pemerintah yang kedua, dan sebaliknya menyerukan penarikan pasukan asing  yang ada di Afghanistan dan pembicaraan langsung dengan AS.

25 Tewas dalam Serangan di Parade Militer, Iran Nyatakan Hari Berkabung

Redaktur: Deddy Purwanto

TEHERAN (Jurnalislam.com) – Iran menyatakan hari Senin (24/9/2018) sebagai hari berkabung Nasional atas serangan hari Sabtu (22/9/2018) terhadap parade militer yang menewaskan sedikitnya 25 orang.

Lebih dari 60 orang juga terluka dalam serangan Sabtu di Ahvaz, Iran barat daya, di mana pria bersenjata yang mengenakan seragam militer menembaki pasukan garda revolusi Iran selama sekitar 10 menit, menurut kantor berita resmi Iran IRNA.

Baca juga: 

Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh presiden Iran, pemakaman korban serangan akan diadakan pada hari berkabung, juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban.

Juru bicara Korps Penjaga Revolusi Iran (IRGC) Ramezan Sharif mengklaim pada hari Sabtu: “Serangan oleh beberapa elemen kelompok al-Ahvaziya, didukung oleh Arab Saudi, bertujuan untuk menutupi keindahan pawai pasukan bersenjata Iran.”

Baca juga: 

Namun, beberapa saat kemudian di hari Sabtu kelompok IS tiba-tiba mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu melalui Internet.

Front Populer Demokratis Ahwazi (The Ahwazi Democratic Popular Front-ADPF) atau Al-Ahwazi pada hari Ahad menuduh Pengawal Revolusi Iran melakukan serangan itu sendiri untuk mendapatkan simpati.

Secara terpisah, otoritas Iran “sementara waktu” menutup dua penyeberangan perbatasan dengan Irak: Shalamjah (bersebelahan dengan provinsi Basra Irak) dan Al-Shib (bersebelahan dengan provinsi Maysan Irak).