Berita Terkini

UKP-DKAAP Jalankan Tiga Mandat Presiden Jokowi

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP), Prof. Syafiq Mughni menyatakan dibentuknya UKP-DKAAP karena Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk menciptakan kerukunan dan harmoni antar umat beragama di Indonesia.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi “Refleksi Akhir Tahun dan Proyeksi Kerukunan Antar-umat Beragama di Tahun Politik” di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/12/2018).

Menurutnya, untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni antar umat beragama, ada tiga fokus yang selanjutnya dituangkan dalam mandat Presiden.

“Pertama, mengembangkan dialog dan kerja sama antar agama baik ke dalam dan ke luar negeri dengan mempromosikan kerukunan antaragama di Indonesia,” kata Syafiq Mughni.

Kedua, yakni mengembangkan dialog dan kerja sama antar bangsa, peradaban dengan mempromosikan kebudayaan, peradaban Indonesia berdasarkan Pancasila, utamanya agama dan budaya.

Yang ketiga, tambah Syafiq Mughni, UKP-DKAAP yang terdiri dari tujuh orang juga dimandatkan Jokowi untuk secara khusus mempromosikan kehidupan umat Islam Indonesia berdasarkan prinsip wasathiyah (rahmatan lil alamin) ke dalam dan ke luar negeri.

“Dalam seluruh rangkaian mandat di atas, UKP melaporkan seluruh kegiatannya kepada Presiden, yang menjadi mandat dari Presiden, serta, memberikan rekomendasi kepada Presiden terkait upaya mewujudkan dan memelihara kerukunan antar umat beragama di Indonesia dan mempromosikannya ke luar negeri,” tutupnya.

Oknum Guru Cabuli Murid di Sumbar, KPAI Turun Tangan

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kekerasan seksual terhadap sejumlah siswa oleh oknum guru kembali terjadi. Kali ini diduga dilakukan oleh oknum guru pengajar seni dan budaya di salah satu sekolah menengah di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Terduga pelaku berstatus guru PNS sejak tahun 2000.

Kasus ini sampai di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) setelah salah satu orangtua korban melapor ke aplikasi LAPOR yang terhubung langsung dengan Kantor Staf Presdiden (KSP), kementerian/lembaga terkait, termasuk Ombudsman dan KPAI.

Untuk menangani kasus tersebut, KPAI kemudian melakukan pengawasan langsung dan juga meminta pemerintah daerah untuk memfasilitasi rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dan Polres Pasaman di kantor Bupati. Rakor dipimpin oleh Plt. Sekretaris Daerah Pasaman.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti mengatakan, proses pengawasan kasus anak diduga korban kekerasan seksual di sekolah dilakukan dengan menggunakan metode observasi dan rapat pembahasan kasus (Case Conference) dengan pihak pemerintah daerah dan OPD Kabupaten Pasaman serta Polres Pasaman

“Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Pasaman bahwa awalnya mereka mengetahui kasus tersebut setelah menerima informasi dari DP3A Provinsi Sumatera Barat,” ucap Retno melalui keterangan tertulisnya yang diterima Jurnalislam.com Rabu (12/12/18).

Lalu, mereka melakukan penggalian informasi mendalam kepada pihak Sekolah dan beberapa pihak terkait. Namun tidak diperoleh hasil sesuai dengan pengaduan salah satu orangtua siswa di LAPOR.

Pihak DP3A Kabupaten Pasaman telah melaporkan secara tertulis kepada pihak DP3A Provinsi terkait hasil penggalian informasinya
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dari kepala sekolah dan guru yang mengenal terduga pelaku menyatakan tidak mengetahui kasus tersebut.

Sedangkan kepala sekolah tempat terduga pelaku bertugas menyatakan telah berbicara dengan terduga pelaku, beberapa orangtua siswa, dan siswa.

Miris! Begini Curhatan Dokter Mengenai BPJS

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Adalah dr. Afrizal, pemilik RS Harapan Bunda, Jakarta yang merupakan salah satu dokter yang memberikan keterangan mengenai telatnya pembayaran pihak BPJS Kesehatan kepada pihak rumah sakit.

 

Dia mengungkapkan pihak BPJS telah menunggak selama 3 bulan kepada RS Harapan Bunda sebesar Rp. 10,7 miliar.

 

“Saya terpaksa memviralkan video ini, semoga sampai kepada orang – orang yang menjadi bagian mengambil keputusan. Mulai dari Presiden Republik Indonesia sampai di Komisi IX dan teman – teman BPJS”, curhat dr. Afrizal.

 

Dari ruangan hemodialisa cuci darah RS Harapan Bunda beliau mengeluhkan bagaimana sulitnya melayani pasien cuci darah karena pembayaran dari BPJS Kesehatan juga belum cair sedangkan cuci darah pasien harus dilayani.

 

“Saya ada di ruangan cuci darah. Ini pasien – pasien saya, kami berjuang di sini menyelamatkan nyawa dan kami tidak pernah memberhentikan cuci darah walaupun kami sampai hari ini belum dibayar BPJS”, tegas Afrizal.

 

Menurutnya, banyak pihak rumah sakit yang mengeluhkan telatnya pembayaran dari BPJS mengingat pasien harus tetap dilayani.

 

“Dan perlu diketahui, sampai hari ini, 3 bulan rumah sakit kami belum dibayar oleh BPJS. Nilainya sekitar Rp. 10,7 miliar. Saya harus mengatakan ini, karena saya tidak bisa berpikir lagi. Saya harus bayar pakai apa membeli alat – alat ini,” ujarnya.

Wakaf Produktif Terbukti Entaskan Kemiskinan

Redaktur: Mazaya

SURABAYA (Jurnalislam.com)– Program wakaf produktif menjadi inisiatif baru pengembangan Wakaf, agar lebih bermanfaat di masyarakat.

Istilah wakaf produktif merujuk pada skema pengelolaan wakaf. Harta benda yang diwakafkan digunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf.

Ketua Pelaksana Badan Wakaf Indonesia (BWI), Mohammad Nuh mengatakan wakaf produktif telah terbukti mampu menjadi instrumen kesejahteraan. Sebab model wakaf produktif bukan hanya sekedar ada aktivitas pengumpulan wakaf, namun juga bermanfaat dan lebih besar lagi bagi umat dan bangsa.

“Yang kita inginkan bukan sekedar ada, tapi adanya itu hasil wakaf yang bisa membebaskan kemiskinan, tapi sekaligus sustain, atau terus menerus bermanfaat untuk jangka panjang. Dan itulah yang membedakan wakaf produktif, dengan zakat dengan infaq,” kata M Nuh di forum diskusi ISEF 2018 tentang ‘Inovasi Wakaf untuk Kemartabatan dan Kemakmuran Bangsa’, Rabu (12/12) di Surabaya.

Mantan Menteri Pendidikan ini menyebut, ciri peradaban Islam yang maju tersebut adalah maju dalam pengelolaan wakafnya. Dan wakaf produktif menjadi kunci, karena aset wakaf yang terkumpul dikelola secara produktif sehingga nilainya yang dirasakan, bisa lebih besar. Tidak hanya sekedar berlomba-lomba menumpuk aset wakaf.

“Selesaikan kompetisi hanya kumpulkan aset wakaf, kita ingin membangun kerjasama antar pengelola harta wakaf. Kita harus satu proyek dalam mengelola wakaf menjadi produkttif,” tegas Nuh.

Untuk itu, Nuh memandang perlu dibentuk ekosistem wakaf produktif. Kalau ekosistemnya sudah terbangun maka, ia yakin, orang mewakafkan hartanya tidak membutuhkan energi yang besar. Termasuk BWI menekankan perlunya membangun literasi perwakafan, untuk melaksanakan wakaf produktif.

Elemen lain yang tidak kalah penting mewujudkan wakaf produktif adalah saling sinergi antar lembaga wakaf. “Perlu saling bantu project wakaf yang bersama, termasuk perbankan syariah ikut berbondong bondong dengan nazhir (pihak penerima harta) wakaf, agar harkat dan martabat bangsa bisa bangkit,” katanya.

Ke depan, BWI berharap dengan wakaf produktif, umat Islam bisa berkontribusi lebih nyata pada pembangunan ekonomi nasional. Membangun Jalan tol, rumah sakit-rumah sakit, pabrik hingga pelabuhan yang dibangun oleh wakaf. Sehingga wakaf ini menjadi oksigen, yang terus masuk mendukung pembangunan di indonesia.

“Kalau islamic social fund (wakaf, zakat, infak dan sedekah) digabungkan dengan islamic commercial fund (sukuk), ini bisa membangun Indonesia yang luar bisa. Islam benar benar menjadi rahmatan lilalamin. Jadi bukan hanya jargon tapi dibuktikan dengan perbuatan,” imbuh Nuh.

Sumber: republika.co.id

BI Dorong Pengembangan Wakaf Produktif

Redaktur: Mazaya

SURABAYA (Jurnalislam.com) — Pengembangan wakaf produktif saat ini dibutuhkan untuk mendorong perekonomian nasional. Sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi realisasi wakaf yang besar.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Erwin Rijanto mengatakan sejalan dengan inovasi yang terus berkembang, instrumen-instrumen keuangan sosial Islam seperti wakaf dapat lebih diperkuat.

Sehingga dapat semakin berperan  untuk mendukung berbagai aktivitas produktif dan redistribusi kesejahteraan kepada masyarakat kurang mampu.

“Bank Indonesia turut mendorong upaya pemanfaatan wakaf secara produktif yang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI,” ujr Erwin dalam forum diskusi acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2018 bertema “Inovasi Wakaf untuk Kemartabatan dan Kemakmuran Bangsa”, Rabu (12/12) di Surabaya.

Wakaf yang dipandang sebagai instrumen pelengkap pembiayaan pembangunan,  pengembangannya secara masif diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi. Wakaf juga diharapkan memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional.

Berbagai langkah untuk mengembangkan wakaf telah dilakukan Bank Indonesia bekerja sama dengan berbagai pihak, antara lain penyusunan dan penerbitan Waqf Core Principles (WCP) dan penerbitan Waqf- LinkedSukuk (WLS). Sejumlah inovasi wakaf juga sejalan dengan blueprint pengembangan ekonomi keuangan syariah yaitu pendalaman pasar keuangan syariah.

sumber: republika.co.id

AS Latih Teroris, Erdogan: Kami akan Gelar Operasi Militer di Suriah Segera

Redaktur: Deddy Purwanto

ANKARA (Jurnalislam.com) – Sebuah operasi militer Turki terhadap terorisme separatis di Suriah, timur Sungai Eufrat, sudah dekat, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan pada hari Rabu (12/12/2018).

“Kami menyatakan bahwa kami akan meluncurkan operasi timur Eufrat dalam hitungan hari untuk menyelamatkannya dari organisasi teroris separatis,” kata Erdogan, mengacu pada teroris PKK / YPG tanpa menyebutkan namanya yang dilatih AS.

Berbicara di KTT Industri Pertahanan Turki, Erdogan menambahkan bahwa Turki tidak pernah menargetkan pasukan AS di Suriah, tetapi para AS malah bekerja dengan teroris, melawan protes keras Turki.

Turki telah lama mengkritik kerjasama AS dengan sekutu-sekutunya PKK / YPG dalam pertempuran di Suriah, menunjukkan bahwa YPG adalah cabang PKK Suriah, kelompok yang diakui sebagai teroris oleh Turki, AS, dan Uni Eropa.

Erdogan juga mengkritik pos pengamatan AS yang baru didirikan di sepanjang perbatasan Suriah dengan Turki, mengatakan: “Jelas bahwa tujuan dari pos pengamatan AS ini bukan untuk melindungi negara kita dari teroris tetapi untuk melindungi teroris dari Turki.”

“Suriah Utara adalah perbatasan selatan kami,” ia menjelaskan. “Mereka berusaha untuk membentuk koridor teror di sana. Kami mengatakan ‘Ini adalah teroris’, dan mitra strategis kami, khususnya AS, mengatakan ‘Mereka bukan teroris’.

“Ini adalah cabang-cabang PKK. Buktinya jelas. Kenapa kamu bekerja dengan mereka, bukan dengan kami?”

Erdogan mengatakan bahwa Presiden AS Donald Trump telah berjanji untuk membersihkan wilayah kelompok teroris dalam 30 hari, menambahkan: “Kami akan melihat. Kami berharap mereka melakukannya.”

Baca juga: 

Presiden juga mengatakan Turki baru-baru ini mencegah krisis kemanusiaan besar di Idlib, Suriah.

Dia menambahkan: “Sudah waktunya untuk menyadari keputusan kami untuk memusnahkan kelompok-kelompok teror di timur Euphrates.”

Tidak ada ancaman kelompok IS (Islamic State) yang tersisa di Suriah, katanya.

“Terlepas dari segalanya, jika kami bertemu di tempat yang tepat, kami melihat AS sebagai sekutu strategis kami bahwa kami berjalan ke masa depan bersama-sama,” katanya.

Turki dan AS seharusnya tidak membiarkan perselisihan “mendalam” mereka atas Suriah untuk mencegah kerjasama besar di masa depan, ia menambahkan.

Sebuah misi timur yang mungkin dari Efrat, yang telah disarankan oleh pemimpin Turki selama berbulan-bulan, akan mengikuti dua operasi Turki lintas-perbatasan yang sukses ke Suriah sejak 2016 – Operasi Euphrates Shield dan Operation Olive Branch – keduanya dimaksudkan untuk membasmi keberadaan YPG / PKK dan IS dekat perbatasan Turki.

Dalam lebih dari 30 tahun kampanye teror melawan Turki, PKK – yang terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Turki dan Uni Eropa – telah bertanggung jawab atas kematian sekitar 40.000 orang, termasuk wanita dan anak-anak. YPG adalah cabang Suriah.

AS Melatih Teroris di Suriah

Redaktur: Deddy Purwanto

ANKARA (Jurnalislam.com) – Pelatihan AS untuk teroris YPG/PKK tidak dapat diterima oleh Ankara, menteri pertahanan Turki mengatakan pada hari Rabu (12/12/2018).

Berbicara di sebuah acara di ibu kota Ankara yang menandai Hari Tentara Nasional Bosnia dan Herzegovina, Hulusi Akar mengatakan Turki bertekad untuk melindungi hak-haknya di darat, laut dan udara.

Turki telah lama mengkritik kerjasama AS dengan sekutu-sekutunya PKK/YPG dalam pertempuran di Suriah, menunjukkan bahwa YPG adalah cabang PKK Suriah, kelompok yang diakui sebagai teroris oleh Turki dan Uni Eropa.

Dalam lebih dari 30 tahun aksi teror melawan Turki, PKK – yang terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Turki, AS dan Uni Eropa – bertanggung jawab atas kematian sekitar 40.000 orang, termasuk wanita dan anak-anak. YPG adalah cabang Suriah.

“Turki tidak akan membiarkan koridor teror di selatan dan utara negara Suriah, termasuk timur sungai Eufrat. Sejauh ini Turki telah melakukan pertempuran besar melawan semua organisasi teror PKK, YPG, Islamic State, terutama FETO, untuk perdamaian di Turki dan kawasan dan kita akan melanjutkan perjuangan dan operasi kita dengan tekad yang sama sampai teroris terakhir dinetralisir,” kata Akar.

Baca juga: 

FETO dan pemimpinnya di AS, Fetullah Gulen, dituduh mendalangi kudeta yang kalah 15 Juli 2016 yang menyebabkan 251 orang menjadi martir dan hampir 2.200 orang terluka.

Menteri Pertahanan juga mengkritik Barat karena tidak memperpanjang kontribusi yang diperlukan untuk mengatasi tragedi kemanusiaan di Suriah dan Irak.

“Sekarang kita melihat bahwa opini publik dunia, yang tuli terhadap tragedi di Srebrenica, sekarang tuli terhadap beberapa kasus tragis serupa di Suriah,” katanya, dan menambahkan bahwa Turki menghormati semua integritas teritorial tetangganya, terutama Suriah dan Irak.

Menteri Pertahanan Turki, Hulusi Akar
Menteri Pertahanan Turki, Hulusi Akar

Lebih dari 8.000 pria dan anak laki-laki Muslim Bosnia tewas oleh pasukan Serbia Bosnia setelah mereka menyerang “kawasan aman” PBB di Srebrenica pada Juli 1995, meskipun pasukan Belanda hadir dan bertugas sebagai pasukan perdamaian internasional.

Srebrenica dikepung oleh pasukan Serbia yang mencoba merebut wilayah dari Muslim Bosnia dan Kroasia dalam upaya untuk menciptakan negara mereka sendiri.

Ratusan keluarga Bosnia masih mencari orang tercinta mereka yang hilang, karena sejumlah besar korban dilemparkan ke kuburan massal di seluruh negeri selama Perang Bosnia, yang berlangsung dari 1992-1995.

Berbicara tentang hubungan pertahanan Turki dengan Bosnia dan Herzegovina, Akar mengatakan negaranya akan terus mendukung tentara Bosnia.

Begini kondisi Terakhir Politik di Idlib, Suriah

Redaktur: Deddy Purwanto

ISTANBUL (Jurnalislam.com) – Nasr Hariri, kepala oposisi Komisi Negosiasi Suriah (the Syrian Negotiation Commission-SNC), memuji upaya Turki untuk mempertahankan kesepakatan gencatan senjata Sochi di provinsi barat laut Idlib.

Dalam pernyataan eksklusif kepada Anadolu Agency, Rabu (12/12/2018), Hariri mengatakan kesepakatan Sochi tetap bertahan berkat upaya Turki.

Setelah pertemuan 17 September di Sochi antara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Rusia Vladimir Putin, kedua belah pihak sepakat untuk membentuk zona demiliterisasi – di mana tindakan agresi secara tegas dilarang – di provinsi Idlib Suriah.

Menurut ketentuan kesepakatan, kelompok-kelompok oposisi bersenjata dan faksi-faksi jihad di Idlib akan tetap berada di wilayah di mana mereka memang sudah menetap, sementara Rusia dan Turki akan melakukan patroli bersama di daerah itu dengan maksud mencegah kembalinya pertempuran.

Hariri percaya bahwa kesepakatan Sochi adalah alat penting untuk menekan rezim dan sekutu-sekutunya.

“Kesepakatan ini mencegah Rusia, rezim dan orang-orang Iran [milisi Syiah] menguasai tanah Suriah sepenuhnya dengan kekuatan militer dan bergerak menjauh dari solusi politik,” katanya.

“Dengan dukungan Turki, kesepakatan Sochi yang melindungi kehidupan warga sipil di Idlib tetap berdiri,” kata Hariri.

“Sambil memerangi organisasi teror  di wilayah itu, Turki juga mendukung solusi politik,” katanya.

Hariri mengatakan negosiasi yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik 8 tahun di Suriah sejauh ini belum membuahkan hasil.

“Kegagalan membentuk komite konstitusional adalah karena Rusia berusaha untuk menghilangkan peran PBB,” menurut pemimpin SNC.

“Rusia, rezim Assad dan sekutunya mencoba untuk merusak peran PBB untuk mencapai solusi politik,” katanya. “Menyetujui untuk terlibat dalam dialog adalah upaya mereka untuk menutupi kejahatan yang dilakukan oleh rezim.”

Baca juga: 

Hariri mengatakan Rusia telah menolak daftar nominasi PBB, yang akan bekerja dengan perwakilan rezim dan oposisi untuk menyusun konstitusi baru di Suriah.

Ketua negosiator oposisi mengatakan oposisi Suriah berusaha untuk mencapai solusi politik untuk konflik Suriah di bawah payung PBB.

Mengacu pada pernyataan utusan AS James Jeffrey, di mana dia mengatakan sudah waktunya untuk “menarik tuas” pembicaraan Astana, Hariri mengatakan:

“Pertemuan Astana bukanlah alternatif untuk pembicaraan Jenewa, tidak ada yang mengatakan pertemuan ini merupakan alternatif untuk pembicaraan Jenewa.”

“[Krisis Suriah] tidak dapat diselesaikan tanpa kesepakatan antara Rusia dan AS,” katanya.

Hariri menegaskan kembali dukungannya untuk posisi Turki di kelompok teroris YPG/PYD /PKK.

“PYD adalah kelompok milisi bersenjata yang berusaha mencapai tujuannya melalui kekuatan brutal,” katanya.

“Mereka telah melakukan banyak pelanggaran hak, pembantaian, penyiksaan dan migrasi paksa warga sipil,” tambahnya.

Hariri mengatakan oposisi Suriah tidak akan menerima kehadiran kekuatan asing yang akan menimbulkan ancaman terhadap tetangga.

Suriah telah terkunci dalam perang global yang ganas sejak awal 2011 ketika rezim Syiah Nushairiyah Bashar al-Assad membantai aksi unjuk rasa dengan keganasan militer yang tidak terduga.

Jerman Tolak Renegosiasi Ulang Brexit

Redaktur: Deddy Purwanto

BERLIN (Jurnalislam.com) – Kanselir Jerman Angela Merkel mengesampingkan renegosiasi kesepakatan Brexit, menjelang pertemuan puncak para pemimpin Uni Eropa yang dimulai pada hari Kamis (13/12/2018).

Menanggapi pertanyaan oleh anggota parlemen pada hari Rabu di parlemen, Merkel mengatakan para pemimpin akan membahas perkembangan Brexit terbaru pada pertemuan dua hari mereka di Brussels, dan mendengarkan Perdana Menteri Inggris Theresa May tentang perjanjian Brexit tersebut.

“Kami tidak memiliki niat untuk mengubah kesepakatan Brexit, yang merupakan posisi umum dari 27 negara anggota. Jadi seharusnya sekarang diperkirakan bahwa perdebatan ini tidak akan mengarah pada beberapa perubahan dalam kesepakatan,” dia menekankan.

Pada hari Senin, May mengumumkan penundaan voting tentang Brexit pekan ini di House of Commons, mengakui kesepakatan “akan ditolak dengan margin yang signifikan”.

Baca juga: 

Merkel mengatakan, selama pertemuannya dengan Perdana Menteri Inggris di Berlin pada hari Selasa, ia menggarisbawahi bahwa pemungutan suara mengenai perjanjian Brexit akan berlangsung sebelum 21 Januari.

“Kami masih berharap keluarnya Inggris dari Uni Eropa secara teratur,” kata Merkel, tetapi dia juga menambahkan bahwa Berlin mempersiapkan diri untuk semua skenario, termasuk keluarnya negara Britania Raya itu dari Uni Eropa tanpa kesepakatan.

Brexit (singkatan dari “Britain” dan “exit“), adalah kemungkinan (proses dan rencana) penarikan diri Britania Raya dari Uni Eropa sebagai hasil dari referendum Brexit yang diadakan pada Kamis 23 Juni 2016.

DPR Diminta Bentuk Pansus Kasus e-KTP

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – DPR disarankan membentuk Panitia Khusus (Pansus), untuk menyelesaikan persoalan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP.

Demikian disampaikan pengamat politik dari Sinergi masyarakat untuk demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (11/12/18).

Menurut Said, banyaknya temuan seputar e-KTP yang bermasalah tidak cukup diselesaikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian saja.

“Peran DPR sangat penting dalam menyelesaikan masalah ini sebelum hari pemungutan suara. Kalau perlu, bentuk saja Pansus KTP-el,” kata Said.

Dijelaskannya, sebagai dokumen yang dipersyaratkan untuk memilih dalam Pemilu dan Pilpres 2019, permasalahan e-KTP ini harus pula disikapi oleh penyelenggara pemilu dan parlemen.

Persoalan e-KTP, kata dia, bukan lagi sekedar urusan administratif pemerintah. Dan, tidak pula cukup ditangani oleh institusi penegak hukum.

“Isu ini sudah menjadi isu politik. Sebab undang-undang telah menentukan KTP el sebagai syarat bagi Pemilih untuk memberikan suaranya di TPS.”

Artinya, permasalahan e-KTP dapat membuka peluang terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang bisa berujung pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Bahkan, jika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan PHPU tidak memuaskan pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat persoalan e-KTP, bisa memantik munculnya huru-hara.

“Jadi, jangan anggap sepele isu ini. Jangan dibiarkan menjadi api dalam sekam. Kita tentu tidak menginginkan terjadinya kekacauan Pemilu,” kata Said.

Oleh sebab itu, sebagai penanggungjawab pemilu, KPU tidak boleh menutup mata pada persoalan ini.

Lembaga yang tak kalah penting untuk diminta kontribusinya guna menguraikan persoalan e-KTP, adalah DPR.

“DPR punya tanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja Kemendagri sebagai pelaksana undang-undang. Persoalan KTP el ini kan sudah sangat kronis. Ini sudah menjadi virus yang membahayakan Pemilu,” kata dia.