Berita Terkini

Soal Uighur, JK : Indonesia Tak Bisa Ikut Campur Masalah Domestik Cina

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan sikap Republik Indonesia yang menolak penindasan dan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, Cina.

Namun, menurut JK, Indonesia juga tak bisa mencampuri urusan dalam negeri Republik Rakyat Cina (RRC).

“Kita semua menolak atau mencegah suatu penindasan kepada hak asasi manusia,” ujar JK seusai memberikan pidato pada konferensi di Jakarta, Senin (17/12).

Jusuf Kalla berkata, Pemerintah Indonesia tidak bisa ikut campur masalah domestik yang dialami Muslim Uighur. Pasalnya, hal tersebut merupakan kedaulatan Cina.

“Kalau masalah domestik, tentu kita tidak ingin mencampuri masalah Uighur. Tapi secara umum, penghentian pelanggaram HAM juga harus kita perjuangkan,” tuturnya.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengecam keras penindasan terhadap Muslim Uighur di Xinjiang. Penindasan seperti itu, menurut Din, merupakan pelanggaran nyata atas hak asasi manusia dan hukum inter nasional.

Hak asasi manusia dan International Covenant on Social and Political Rights menegaskan adanya kebebasan beragama bagi sege nap manusia. “Maka, Muslim Uighur yang merupakan mayoritas penduduk di Provinsi Xinjiang memiliki kebebasan menjalankan ajaran agamanya,” ujarnya, Senin (17/12).

President of Asian Conference on Religions for Peace (ACRP) itu meminta penindasan dihentikan. Ia juga mendesak Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk menyelamatkan nasib umat Islam Uighur dan bersikap tegas terhadap rezim Cina agar memberikan hak-hak sipil bagi sesama Muslim.

“Secara khusus, Dewan Pertimbangan MUI meminta Pemerintah Indonesia menyalurkan sikap umat Islam Indonesia dengan bersikap keras dan tegas terhadap Pemerintah RRC dan membela nasib umat Islam di sana,” ucapnya. Kepada umat Islam sedunia, Din mengimbau untuk menyalurkan tangan pertolongan bagi saudara-saudara Muslim lewat cara-cara yang memungkinkan.

Sumber: republika.co.id

 

 

Tips Hidup Sehat ala Rasulullah

(Jurnalislam.com)–Ada beberapa tips sederhana agar kita sehat sepanjang waktu. Seperti diketahui, sosok Rasulullah adalah sosok yang jarang sekali – atau hanya sekali – sakit.  Ini dia beberapa tips sehat yang dirangkum Jurnalislam.com untuk pembaca:

 

Pertama, asupan awal ke tubuh Nabi saw adalah udara segar di subuh hari. Beliau bangun sebelum subuh dan melaksanakan shalat malam. Beliau mandi pagi sebelum subuh, sekurang-kurangnya sejam sebelum matahari terbit. Setelah mandi lalu berangkat ke masjid dengan berjalan kaki guna menunaikan shalat subuh berjama’ah.

Kedua, di pagi hari, Nabi saw membuka menu dengan segelas air sejuk yang dicampur sesendok madu asli. Yang sangat baik untuk membersihkan lambung, mengaktifkan usus-usus dan menyembuhkan sembelit, wasir, dan peradangan.

Ketiga, Nabi saw sangat selektif dalam hal makanan. Tidak ada satupun makanan yang dikonsumsi bersifat subhat (meragukan) apalagi haram. Selalu halal dan thayyib. Nabi saw mengajarkan makan itu sedikit saja, maksimal 1/3 bagian dari kapasitas perut.

Beliau mengajarkan pada kita agar makan sebelum terlalu lapar, dan berhenti makan sebelum kenyang. Dari aspek adab, beliau makan dalam keadaan tenang, tidak tergesa-gesa dan dengan tempo sedang.

Keempat, Nabi saw sering menyempatkan waktu untuk berolahraga. Terkadang sambil bermain bersama anak dan cucu-cucunya.

Kelima, Nabi saw tidak menganjurkan umatnya untuk begadang. Biasanya beliau tidur lebih awal supaya bisa bangun lebih pagi, pada pertengahan malam kedua. Beliau tidak pernah tidur melebihi kabutuhan.

Keenam, Nabi saw sangat mantap dalam ibadahnya. Baik yang wajib maupun yang sunnah.

Penjelasan di atas hanya sebagian kebiasaan Nabi saw yang dapat menunjang kesehatan. Sangat patut untuk dicontoh dalam pola hidup kita. Marilah kita bersama-sama untuk memperhatikan makanan kita agar tetap terjaga dari keharaman fisiknya dan keharaman cara memperolehnya. Makanan yang sehat dan halal sangat baik bagi kebutuhan jasmani dan rohani kita.

(Yan Aditya/ dari berbagai sumber)

Demo Besar ke Kedubes Cina

Penulis : M Rizal Fadillah

Perlakuan Pemerintah RRC kepada muslim Uyghur sudah keterlaluan dan itu adalah kejahatan kemanusiaan. Umat Islam se dunia harus melakukan tekanan atas kejahatan negara komunis ini. RRC yang secara hegemonik menguasai perkonomian dunia merasa yakin tak akan ada reaksi signifikan. Ia telah mampu menciptakan ketergantungan pada dunia, termasuk dunia Islam. Pemerintah-pemerintah menjadi sungkan atau takut bereaksi, apalagi menekan. Kondisi psiko-politis ini benar benar dimanfaatkan oleh Pemerintah RRC untuk tidak ragu melakukan penindasan dan kekejaman-kekejaman.

Termasuk Indonesia. Betapa hutang, investasi, atau ‘bantuan’ lain telah membuat penjajahan terselubung pada bangsa dan negara. Penguasa menjadi kolaborator kepentingan China di tanah air. Karenanya sulit untuk berharap Pemerintah melakukan tekanan atau perlawanan. Tak ada pembelaan nyata pada muslim Uyghur yang mengalami genosida. Politik luar negeri yang bebas dan aktif hanya slogan normatif. Faktanya ketergantungan dan diplomasi pasif. Memang negara dipimpin oleh figur-figur bermental budak. Beraninya menekan dan menakuti rakyatnya sendiri, keluar persis seperti tikus cerurut, pengecut.

Tumpuan kekuatan ada pada masyarakat dan rakyat Indonesia itu sendiri. Solidaritas muslim perlu ditunjukkan. Meski belum ada pengungsi Uyghur dan lainnya datang ke negeri kita, tapi kita meyakini mereka adalah saudara kita. Saudaranya sakit, kita ikut merasakan sakit pula. Langkah awal adalah unjuk rasa. Perlu menekan Pemerintah China dengan membawa aspirasi rakyat ke Kedubes RRC di Jakarta. Demonstrasi tertib damai untuk kedamaian dunia. Jika 212 tanpa komando umat bisa bergerak. Cukup dengan agenda. Insya Allah rakyat khususnya umat Islam akan rela bergerak berpartisipasi dari penjuru negeri menyuarakan keprihatinan kepada Pemerintah RRC. Di waktu yang ditentukan.

Dengan aspirasi ini kiranya Pemerintah kita diharapkan akan menjadi lebih berani untuk melaksanakan amanat konstitusi. Sekalìgus pembelajaran bahwa sikap tergantung itu berbahaya dan menggerus kedaulatan negara. Saatnya melepas China sebagai “majikan” ekonomi dan politik. Mereka adalah negara komunis yang membawa misi menyebarkan faham komunisme ke berbagai belahan dunia. Ekonomi hanya kendaraan. Indonesia jangan jadi korban (lagi).

Bau komunisme di negeri kita saat ini tak bisa dilepaskan dari pengaruh besar negara komunis China. Waspadalah.

Syukuran Rakyat

Penulis: M Rizal Fadillah

Ini ceritra lokal tapi bergaung Nasional. Penangkapan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar oleh KPK. Peristiwa biasa yang menghiasi dunia jabatan yang tidak “husnul khotimah”. Banyak pejabat pusat ataupun daerah yang mengalami hal yang sama, berurusan dengan KPK karena dugaan korupsi. Yang menarik adalah ekspresi kegembiraan masyarakat Cianjur atas tertangkapnya sang pemimpin daerahnya tersebut. Secara demonstratif sebagian dari komunitas warga mengadakan acara syukuran.

Yang unik viral di medsos, Bupati Cianjur ini beberapa waktu sebelum OTT oleh KPK secara jelas dan terang terangan nampak mengarahkan para Ketua RW dan RT agar dalam Pilpres 2019 nanti memilih Capres petahana. Bahkan bagi yang membelot akan “ditagih di akherat”. Ekspresi peserta rapat ada yang menggambarkan sikap tak suka pada arahan tersebut. Pak Bupati memang tergambar sangat “menjilat” Presiden.

Gembira atau bahagia ketika pemimpin menderita adalah ironi. Bukan empati, justru “disyukuri”. Ini pelajaran berharga bagi siapapun pemimpin di negeri ini. Pemimpin yang baik adalah yang disukai dan dicintai, pemimpin yang merasakan kesulitan rakyatnya. Berlaku adil dan berjuang bersama. Bukan berlaku zalim dan gemar menggiring dan mengarah-arahkan. Masyarakat dan bawahan itu bukan obyek tapi mitra. Kita sering melihat kepala daerah angkuh dan sok menjadi komandan pada aparat bawahannya. Memerintah ini dan itu, padahal kursi jabatannya itu baru saja diduduki.

Kepemimpinan yang tidak adil akan diberi sanksi oleh Allah SWT.
“Sesungguhnya manusia yang dicintai Allah di hari kiamat dan dekat dengan Allah adalah pemimpin yang adil, sedangkan manusia yang dibenci Allah di hari kiamat dan jauh dari Allah adalah pemimpin yang tidak adil (zalim)” (HR Tirmizdi).
Jika Allah sudah benci dan dijauhkan si pemimpin, maka hamba-hamba Allah pun akan membenci dan menjauhinya pula. Tak ada orang yang suka pada pemimpin sombong dan tidak adil. Apalagi pembohong.

Spesial bagi pemimpin yang membohongi rakyatnya, maka laknat Allah dikenakan padanya. Tempatnya pun Neraka. “Siapapun pemimpin yang menipu dan membohongi rakyatnya, maka tempatnya Neraka” (HR Ahmad).

Mengingat beratnya ancaman, maka janganlah pemimpin negara di berbagai tingkat mengenteng-entengkan masalahp urusan, menganggap biasa biasa saja, bahkan dusta pun dimaklumi. Toh tak ada kekuasaan yang bersih, dalihnya. Keliru besar. Justru di ranah politik dan pada jabatan yang ‘terhormat’ itulah banyak jurang-jurang yang bisa menjatuhkan dan menghinakannya.

Kini baru ada Bupati yang bermasalah hukum dimana rakyatnya syukuran. Nah bukan tak mungkin esok Gubernur atau Presiden yang dinilai tak adil dan abai pada masalah keumatan akan “disyukuri” juga oleh rakyatnya. Karenanya jika sudah banyak bully, karikatur, atau cuitan yang mengkritik tajam kepemimpinannya. Lalu segala kebijakan yang diambil dirinya atau lingkarannya, selalu seperti salah terus, kontroversi, atau menciptakan kegaduhan, maka siap-siaplah ia masuk dalam kategori pemimpin pendusta, tidak becus dan tidak disukai oleh rakyat. Nah kini repotnya adalah, bahwa ia tidak lagi berhadapan dengan manusia, Allah lah lawan tandingnya. Pasti ia akan kalah lalu kekuasaannya dicabut dengan paksa dan ia pulang dengan mengenaskan.

Sinergi dengan BMH, Remaja Jakarta Salurkan bantuan untuk Palu

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Bertempat di Masjid Jakarta Garden City (JGC) Jakarta Utara, kumpulan Remaja Jakarta Peduli yang masih berstatus Sekolah Menengah Atas (SMA) turut membantu meringankan beban saudara kita pasca gempa dan tsunami di Palu-Donggala, Sulawesi.

Donasi yang terkumpul tersebut diamanahkan kepada Lembaga Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (Laznas BMH) Pusat, Senin, (17/12/2018).

Koordinator Komunitas Remaja Jakarta Peduli, Nadya Hairulnisa mengatakan, bilamana kumpulan yang digandrungi ini baru berdiri saat terjadi bencana di Palu-Donggala, “Kita baru berdiri, namun alhamdulillah bisa berjalan lancar dan komunitas ini akan terus berlanjut untuk program sosial,” jelas siswi SMAN 115 Jakarta.

Sudah 2 kali, lanjut Nadya, kita sinergi dan menyalurkan bantuan kepada BMH, “Harapannya BMH semoga berkenan menerima apa yang kami salurkan kepada warga yang membutuhkan, insya Alloh BMH terpercaya dan kami terus bekerja sama” ungkapnya.

Penyaluran ini diterima langsung oleh perwakilan BMH, Andre Rahmat, “Terimakasih banyak atas kepercayaan dan akan segera kami salurkan untuk kebutuhan warga Palu-Donggala” ucapnya.

Dinilai Janggal, ISAC Minta DPR Bentuk TPF Kasus Kematian Napiter

SOLO (Jurnalislam.com) – Menanggapi kematian narapidana terorisme (napiter) Lapas Nusakambangan, Wawan Prasetyawan (26), Sekjen The Islamic Study and Action Center (ISAC), Endro Sudarsono meminta sejumlah pihak untuk terlibat aktif mengusut tuntas kasus tersebut.

Endro meyakini ada kejanggalan dalam kematian napiter di Lapas Nusakambangan. Pasalnya, Wawan adalah napiter kelima yang meninggal dunia di Lapas Nusakambangan.

Sebelumnya, Muhammad Basri meninggal dunia pada 7 Juli 2018, Irsyad alias Ican 12 Agustus 2018, Winduro 22 September 2018 dan Agus Tri Mulyono pada 12 Oktober 2018. Semuanya adalah napiter yang dipindahkan dari Mako Brimob pasca kerusuhan di ruang tahanan Mako Brimob pada 8 mei 2018 lalu.

ISAC meminta DPR RI dan Komnas HAM untuk membentuk tim pencari fakta atas banyaknya kasus kematian napiter di Lapas Nusakambangan.

“Meminta DPR RI, Komnas HAM untuk membuat tim pencari fakta atas kematian beberapa tahanan teroris di Nusa Kambangan” katanya kepada Jurnalislam.com, Senin (17/12/2018).

Lebih lanjut, Endro juga meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly serta Kalapas Nusa Kumbangan untuk mengundurkan diri terkait adanya kejanggalan atas kematian para napiter yang berada di Lapas Nusakambangan tersebut.

“Meminta Menkumham serta Kalapas Nusa Kambangan untuk mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral,” ujarnya.

Selain itu, ISAC meminta PP Muhammadiyah untuk melakukan pendampingan hukum kepada keluarga Wawan sebagaimana yang pernah terjadi pada kasus Siyono pada 2016 silam.

“Kepada PP Muhammadiyah untuk ikut nendampingi keluarga untuk mengadvokasi, menginvestigasi atas penyebab kematian wawan prasetyawan, jika perlu lakukan otopsi ulang,” ujarnya.

Wawan Prasetyawan (26) warga dukuh Yopaklo, Desa Troketon, Pedan Klaten menjadi narapidana terorisme (napiter) kelima yang meninggal dunia di Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Jenazah Wawan Prasetyawan

Wawan adalah salah satu dari 155 napiter yang dipindahkan dari Mako Brimob ke Nusakambangan pasca kerusuhan yang terjadi di Mako Brimob pada 8 mei 2018 yang lalu. Kerusuhan tersebut menewaskan 4 anggota Densus 88 dan satu anggota kepolisian itu.

Wawan yang menghuni lapas 1 Batu Nusakambangan itu meninggal dunia pada Ahad (16/12/2018) di Rumah Sakit Cilacap pukul 20.00 WIB diduga akibat sakit paru-paru basah. Jenazah Wawan tiba Senin (17/12/2018) pagi di rumah duka dan dimakamkan di pukul 11.00 WIB di Makam Yapak Kembang, Trekotan, Pedan, Jawa Tengah.

Taliban: AS Telah Kalah di Medan Perang dan Dipermalukan dalam Perundingan

AFGHANISTAN (Jurnalislam.com) – Taliban merilis pernyataan singkat menegaskan bahwa perwakilan dari “kantor politiknya” bertemu dengan delegasi Amerika pada Senin (17/12/2018), lansir The Long War Journal.

Pertemuan tatap muka akan berlangsung di Uni Emirat Arab (UEA). Dan menurut Taliban, “perwakilan dari Arab Saudi, Pakistan dan [juga] Uni Emirat Arab juga akan menghadiri pertemuan.”

Pernyataan Taliban secara khusus tidak menyebutkan pemerintah Afghanistan. Para jihadis telah secara terbuka menolak setiap pembicaraan dengan pemerintah Presiden Ghani, dan berulang kali menggambarkannya mereka sebagai “boneka AS” dan tidak sah.

Taliban memaparkan, dengan mengatakan “delegasi Imarah Islam mempresentasikan sikap keagamaan dan nasionalnya di Konferensi Moskow yang telah menghapus keraguan berbagai negara dan lebih menjelaskan bahwa hanya Imarah Islam yang saat ini benar-benar mewakili rakyat Afganistan, bahwa Imarah Islam memang telah berhasil memperoleh dukungan publik dan berjuang untuk membela hak-hak rakyat Afghanistan dan kedaulatan negara – perjuangan tersebut adalah hak asasi manusia dan hukum dari negara mana pun yang tidak boleh dirampas.”

Taliban mengatakan bahwa “di medan militer Imarah Islam telah mengalahkan musuh penjajahan di satu sisi, dan di sisi lain juga memaksa musuh yang lelah menjadi malu di bidang politik.” Artinya, menurut Taliban, AS dan Barat telah dipermalukan dalam negosiasi (perundingan).

Sebagian besar sisa pernyataan Taliban pada konferensi Moskow adalah dalam nada yang sama, menegaskan kemampuannya di media, sambil meruntuhkan AS dan Barat (“kekuatan imperialistik”), serta pemerintah Afghanistan.

Baca juga: 

Dalam sebuah pernyataan terpisah pada 28 November, Taliban berkomentar di sebuah konferensi di Jenewa yang juga dihadiri oleh Ashraf Ghani bersama dengan timnya. Taliban mengatakan “Imarah Islam, sebagai wakil dari negara Mujahid Afghanistan yang gagah berani dan sebagai sebuah entitas yang berdaulat, berjuang dan bernegosiasi dengan penjajah Amerika untuk keberhasilan Jihad ”- dengan kata lain, agar AS dan sekutu asingnya mundur dari Afghanistan. Selain itu, berbicara dengan “entitas yang tanpa daya dan tunduk dengan negara asing adalah buang-buang waktu,”  – maksudnya adalah pemerintah Afghanistan.

Masih harus dilihat apakah Zalmay Khalilzad, yang memimpin delegasi Amerika, dapat benar-benar mempertemukan Taliban dan pemerintah Afghanistan untuk duduk di meja yang sama – atau apakah AS akan melanjutkan tanpa pembicaraan itu.

Sedikitnya satu pejabat Amerika mengklaim mereka tidak benar-benar bernegosiasi dengan Taliban. “Kami tidak terlibat dalam pembicaraan damai dengan Taliban,” John R. Bass, Duta Besar AS di Afghanistan, mengatakan awal bulan ini, menurut TOLOnews. “Kami tidak bernegosiasi atas nama rakyat Afghanistan, kami tidak bernegosiasi atas nama pemerintah Afghanistan, kami tidak dalam masa negosiasi.”

Pembicaraan sebelumnya telah diadakan di Qatar, negara yang telah menawarkan lingkungan penggalangan dana yang permisif untuk Taliban dan al Qaeda. Namun Uni Emirat Arab, rival geopolitik Qatar, juga telah memungkinkan kebebasan bergerak bagi Taliban. Sesaat sebelum gugur  dalam serangan pesawat tak berawak AS di Pakistan pada Mei 2016, Amir Taliban, Syaikh Mullah Mansour, mengunjungi Dubai. Perjalanannya, yang pertama kali dilaporkan oleh Washington Post, adalah untuk “belanja dan penggalangan dana.”

Tokoh-tokoh Taliban lainnya diketahui juga melakukan perjalanan ke UAE untuk penggalangan dana.

SD Muhhammadiyah 1 Solo Gelar Pengimbasan ke 13 Sekolah

SOLO (Jurnalislam.com) – SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta gelar pengimbasan workshop pelaksanaan kurikulum 2013, pengembangan sekolah, dan praktik baik manajemen sekolah kepada 13 sekolah negeri dan swasta di Kota Solo yang bertempat di Aula lantai satu, selama dua hari, Senin sampai Selasa, (17-18/12/2018).

Hal tersebut dikarenakan SD Muh 1 sebagai Sekolah Dasar Swasta Rujukan (SDSR) versi Kemendikbud RI dengan motto Sekolah Pendidikan Karakter Berbasis TIK dan Budaya.

Kepala SD Muh 1 Sri Sayekti mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi tentang Kurikulum 2013, Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), literasi sekolah, manajemen sekolah, literasi TIK dan pembelajaran tematik di sekolah-sekolah imbas.

”Kami kemas kegiatan ini, model workshop dan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan mengundang narsum Dra. Rita Nurbaya, M.Pd Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Surakarta serta diperkuat pengawas plus tim SD Muh 1” ungkapnya, Senin (17/12/2018).

Tiga Belas sekolah tersebut, yaitu SDN Ketelan No. 12, SDN Bromantakan 56, SDN Kestalan, SDN Tumenggungan, SDN Yosodipura 104, SD Krsiten Triwindu, SDM 13 Makam Bergola, SDM 18 Sangkrah, SDM 5 Kadipiro, SDM 20 Sidorejo, SDM 21 Baluwarti, dan SD Muhammadiyah 1 Ketelan.

Salah satu nara sumber, Pengawas SD Drs. Mulyanto, M.Pd mengatakan, berdasarkan laporan Programme for Internasional Student Assessment (PISA) tahun 2015 literasi siswa Indonesia peringkat 62 dari 70 negara. Hal ini menandakan rendahnya minat baca siswa Indonesia.

”Tingginya tingkat literasi menandakan siswa sudah mampu mengakses, memahami, dan menggunakan informasi secara cerdas sehingga kelak menjadi generasi terbaik penerus bangsa,” katanya.

Salah seorang peserta Imam Priyanto, mengatakan bahwa dia sangat apresiatif terhadap kegiatan ini.

”Saya banyak mendapatkan informasi Kebijakan PPK dan GLN, Penerapan Literasi dalam Pembelajaran Jenjang SD di hari pertama, penguatan secara personal dan spesifik dalam pelaksanaannya memberikan solusi kontekstual dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaanya. Berharap pengimbasan ini terus berlanjut sampai semua sekolah bisa melaksanakan program petik praktik baik ini,” katanya.

Sementara itu, di tambahkan wakil kepala sekolah bidang Humas Jatmiko, Sekolah Dasar Rujukan Berbasis Sekolah Swasta melalui surat nomor 1634/D2/TU/2018 tertanggal 12 September 2018 oleh Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Ditjen Dikdasmen, Kemendikbud, Sekolah Model Pembelajaran Inovatif Berbasis Teknologi Informasi dengan mengambil sumber dari rumah belajar Pustekkom. juga menggunakan Kurikulum International dari Cambridge University untuk Pembelajaran bahasa Inggris.

“Kegiatan pembiasaan seperti membaca 15 menit sebelum pembelajaran, menata lingkungan kaya literasi sudah kami laksankan, sehingga guru harus mampu memahami karakter siswa satu sama lain dan seorang guru harus bisa mengolah komunikasi agar anak didiknya memiliki 4C, yaitu, critical thinking, communication skill, creativity and innovation, serta collaboration,” ujar Jatmiko

Taliban Adakan Negosiasi Perang dengan AS Langsung Tanpa Pemerintah Afghanistan

AFGHANISTAN (Jurnalislam.com) – Taliban mengadakan pertemuan hari Senin (17/12/2018) dengan para pejabat Amerika dalam upaya terakhir untuk mengakhiri negosiasi perang 17 tahun di Afghanistan.

Pertemuan itu diadakan di Uni Emirat Arab dan melibatkan perwakilan Arab Saudi, Pakistan, dan Emirat, kata juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid dalam sebuah pernyataan di Twitter.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan pertemuan di Abu Dhabi adalah bagian dari upaya untuk mempromosikan dialog intra-Afghanistan untuk mengakhiri konflik di Afghanistan.

“Kami telah lama mengatakan bahwa perang di Afghanistan hanya akan berakhir ketika orang Afghanistan duduk bersama dengan rasa saling menghormati dan penerimaan untuk membahas peta jalan politik untuk masa depan mereka,” kata juru bicara itu.

Taliban merilis pernyataan singkat Ahad (16/12/2018)menegaskan bahwa perwakilan dari “kantor politiknya” dan bertemu dengan delegasi Amerika pada Senin (17/12/2018), lansir The Long War Jaournal.

Pertemuan tatap muka akan berlangsung di Uni Emirat Arab (UEA). Dan menurut Taliban, “perwakilan dari Arab Saudi, Pakistan dan [juga] Uni Emirat Arab juga akan menghadiri pertemuan.”

Pernyataan Taliban secara khusus tidak menyebutkan pemerintah Afghanistan. Para jihadis telah secara terbuka menolak setiap pembicaraan dengan pemerintah Presiden Ghani, dan berulang kali menggambarkannya mereka sebagai “boneka AS” dan tidak sah.

Baca juga: 

Menurut Voice of America (VOA), pertemuan di UAE diperantarai oleh Pakistan, setelah Presiden Donald Trump meminta bantuan Pakistan dalam memulai pembicaraan. Mengutip para pejabat Pakistan, VOA menambahkan bahwa pembicaraan sebelumnya di Qatar terhenti karena Taliban bersikeras atas “tanggal atau jangka waktu” penarikan pasukan AS dan NATO sebelum berpartisipasi dalam proses perdamaian dengan musuh Afghanistan. Jadwal seperti itu akan menjadi konsesi besar hanya untuk memulai negosiasi.

Pemerintahan Trump telah berusaha untuk menekan Pakistan agar mengakhiri dukungannya bagi Taliban dan kelompok-kelompok jihadis lainnya. AS menahan jutaan dolar dalam bentuk bantuan militer, tetapi ini tidak mengubah perilaku Pakistan. Departemen Luar Negeri menegaskan awal tahun ini bahwa Pakistan terus menyediakan tempat yang aman bagi para pemimpin senior Taliban, termasuk Haqqani yang terkait dengan al Qaeda.

Taliban telah menggunakan diplomasi untuk melemahkan legitimasi pemerintah Afghanistan, sambil meningkatkan kredibilitas internasionalnya sendiri,

Pembicaraan pemerintahan Obama dengan Taliban semakin memperkeruh hubungan antara AS dan Presiden Hamid Karzai. AS setuju untuk mengizinkan Taliban membuka “kantor politik” di Doha dengan pemahaman bahwa kelompok pemberontak tidak akan menyebut dirinya sebagai “Imarah Islam Afghanistan” – nama Taliban sebelum pimpinan AS invasi pada Oktober 2001. Hal pertama yang dilakukan Taliban saat membuka kantornya pada pertengahan 2013 adalah membentangkan spanduk dengan kata “Imarah Islam Afghanistan” di atasnya. Ini membuat pemerintah Karzai tersinggung, karena menyiratkan bahwa Imarah Islam Taliban adalah penguasa sah Afghanistan.

Taliban terus menekan titik ini. Taliban tidak hanya terus-menerus menyebut dirinya sebagai “Imarah Islam Afghanistan,” namun mereka juga berpendapat bahwa hanya pemerintahnya yang tegas dan berbasis syariah yang merupakan perwakilan sah dari rakyat Afghanistan.

Misalnya, Taliban merilis sebuah pernyataan pada 16 November tentang sebuah konferensi di Moskow. Taliban hadir; pemerintah Afghanistan tidak. Pernyataan itu berjudul, “Diplomasi Efektif Imarah Islam (The Islamic Emirate’s Effective Diplomacy).” Dari perspektif para jihadis, acara yang diselenggarakan oleh Rusia adalah kesempatan yang baik untuk mengekspos “kejahatan penjajah asing dan pemerintahan Kabul serta korupsi mereka di antara topik-topik lain.” Taliban menambahkan bahwa acara di Moskow itu “memperjelas situasi di Afghanistan sekarang dan mengekspos kebijakan, penindasan dan korupsi dari agresor biadab dan pemerintahan Kabul boneka AS.”

Taliban secara konsisten menyebut pemerintahan Ghani sebagai “pemerintahan Kabul” – sebuah frase untuk merendahkan.

Sertifikasi Halal untuk UMKM Terus Didorong

SURABAYA (Jurnalislam.com)– Bank Indonesia mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memiliki sertifikasi halal bagi produknya. Direktur Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia, Yunita Resmi Sari mengatakan adanya sertifikasi halal dapat mendorong pengembangan UMKM.

“Yang pada gilirannya akan berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya dalam salah satu topik yang diangkat dalam Talkshow Indonesia Shari’a Economy Festival (ISEF) 2018 ‘Sertifikasi Halal untuk UMKM Indonesia’, Jumat (14/12).

Diselenggarakan talkshow ini menjadi wadah bagi peserta, khususnya dari UMKM, untuk mendapatkan informasi mengenai tata cara atau mekanisme/proses memperoleh sertifikasi halal atas produk yang dihasilkan. UMKM merupakan salah satu sektor yang memberi sumbangan besar terhadap ekonomi Indonesia.

“Untuk itulah pengembangan UMKM perlu terus didukung, termasuk dalam industri halal, mengingat besarnya potensi pengembangan industri halal di Indonesia,”ujar Sari.

Saat ini, pengembangan industri halal di Indonesia membutuhkan adanya keamanan, kenyamanan, dan kepercayaan konsumen. Antara lain dapat diperoleh melalui adanya sertifikasi halal bagi produk-produk UMKM.

Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi UMKM pun, menurutnya, harus menjadi perhatian. Kehalalan sebuah produk tidak hanya didukung oleh pemilihan bahan, namun juga proses dan mekanisme produksi dari hulu ke hilir. “Pelaksanaan prosedur yang baik diharapkan dapat memperkuat bisnis industri halal UMKM Indonesia sehingga semakin meningkat dan berkembang hingga ke taraf global,” kata dia.

Mengingat kontribusinya bagi penguatan pertumbuhan ekonomi nasional, Bank Indonesia pun berkomitmen untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Untuk itu, Bank Indonesia akan berkoordinasi dan bersinergi dengan lembaga terkait untuk dukung pengembangan ekonomi syariah di berbagai sektor, termasuk pengembangan UMKM berbasis syariah.

Sumber: republika